Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembangJakarta (ANTARA) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan akan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi.

    Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memperkuat permodalan koperasi, khususnya koperasi produktif.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM siap mengalokasikan sebagian besar dana bergulir untuk membiayai koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    “Kami melihat potensi besar pada koperasi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Supomo.

    Lebih lanjut, Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan koperasi produktif melalui beberapa pengembangan ekosistem.

    Salah satunya adalah program piloting untuk membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan secara bisnis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang biayai tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang.

    Menurut Supomo, dengan membangun ekosistem yang kuat, LPDB-KUMKM berharap dapat meningkatkan daya saing koperasi produktif sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Sementara itu, untuk koperasi simpan pinjam, LPDB-KUMKM juga telah memberikan perhatian terutama pasca pandemi Covid-19 lalu ketika koperasi simpan pinjam membutuhkan likuiditas tambahan.

    “Kami juga telah menjalankan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam yang memiliki anggota di sektor produktif, terutama yang belum terlayani oleh perbankan,” jelas Supomo.

    Itu dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah memiliki akses ke perbankan maupun yang belum.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM yang bernaung di bawah koperasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambah Supomo.

    Baca juga: Wamenkop akan perkuat peran LPDB-KUMKM untuk koperasi sektor produksi
    Baca juga: Pemerintahan baru harus tingkatkan kualitas pengelolaan koperasi
    Baca juga: Menkeu harap LPDB-KUMKM jaga eksistensi koperasi demi ekonomi bangsa

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DJPb NTB sosialisasikan Kemenkeu Satu dalam HORI 2024

    DJPb NTB sosialisasikan Kemenkeu Satu dalam HORI 2024

    ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB memanfaatkan gelaran Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pasar Murah Bulog pada peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) 2024, untuk mensosialisasikan layanan keuangan dan pembinaan pada program Kemenkeu Satu. Sebanyak 44 pelaku UMKM binaan dihadirkan, sekaligus dilatih untuk mengembangkan usaha melalui pengelolaan keuangan yang baik. (Kusnandar/Chairul Fajri/Farah Khadija)

  • Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa BUMN akan menjadi roda pembangunan nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan mengumpulkan seluruh direktur utama BUMN dalam beberapa minggu ke depan untuk kembali mengingatkan program yang diminta Presiden Prabowo Subianto dan memastikan BUMN telah memiliki cetak biru untuk mewujudkannya.

    “Bahwa ini tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” ujar Erick dalam di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Para bos BUMN akan diminta untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasaba untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” ucap Erick.

    Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan,” sambung Erick.

    Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

    “Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai,” kata Erick.

  • Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita ‘good corporate governance’ bersih-bersih dan program berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

    “Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

    “Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu,” katanya.

    Baca juga: Erick Thohir sebut penyehatan Indofarma terus dilakukan

    Baca juga: Erick Thohir harap transformasi BUMN jadi modal majukan pariwisata RI

    Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

    Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

    Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

    Baca juga: Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Baca juga: KBUMN dan Kemenhub koordinasi tekan biaya logistik sektor transportasi

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggaran Siap, Bagi-bagi Makan Bergizi Gratis Bakal Digelar Lagi

    Anggaran Siap, Bagi-bagi Makan Bergizi Gratis Bakal Digelar Lagi

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

    Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. “Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa,” jelasnya.

    Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

    Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

    “Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari,” ungkap Dadan.

    “Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan,” tambahnya.

    Lihat Video: Komisi X DPR Bakal Kawal Program Makan Bergizi Gratis

    (aid/hns)

  • Kenalin Andro, Anjing Pelacak DJBC Veteran Berhasil Deteksi 2,6 Ton Sabu

    Kenalin Andro, Anjing Pelacak DJBC Veteran Berhasil Deteksi 2,6 Ton Sabu

    Kemudian pada 2021, Andro kembali mendeteksi narkotika jenis sabu dan pil happy five yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 17 miliar. Penindakan yang berawal dari informasi oleh Bea Cukai Riau akan adanya rencana pengiriman paket barang terlarang membuat seluruh Bea Cukai pesisir timur bersiaga.

    Dari pelacakan tersebut, Andro menunjukkan respons terhadap dua buah tabung gas berukuran 14 kilogram. Respons tersebut ditunjukkan dengan cara mencakar-cakar barang yang dicurigai.

    Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pembongkaran terhadap kedua tabung gas tersebut. Dari pemeriksaan tersebut hasilnya ditemukan sebanyak 17 bungkus teh yang isinya diganti dengan sabu dengan total seberat 17,783 kg dan 1000 butir happy five.

    KM Tohor Jaya dan 5 orang Anak Buah Kapalnya (ABK) beserta barang bukti kemudian diserahterimakan kepada BNN karena diduga telah melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

    Atas kontribusinya, Andro diganjar berbagai macam penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani dan Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Selain itu, Andro juga diabadikan sebagai patung monumen di RDTC.

    Dikarenakan usianya yang sangat tua, frekuensi Andro di lapangan juga ikut berkurang. Jika dikonversikan dengan usia manusia, usia Andro tujuh kali lebih tua yaitu 63 tahun.

    Andro dan monumen RDTC. Foto: Hana Nushratu Uzma/detikcom

    “Tapi tidak jarang juga, sekali dua kali turun dia juga ada tangkapan, baik di bandara maupun di kantor pos,” sambungnya.

    Pamungkas mengatakan selama dua tahun terakhir, Andro mengumpulkan banyak tangkapan dari kantor pos. Apalagi, Andro menunjukkan respons agresifnya dengan cara menggaruk jika menemukan barang bukti.

    “Tapi mungkin tidak sebanyak yang di tahun 2018 ini, karena di Kantor Pos Pasar Baru mungkin paling berat 4-5 kilo saja. Tapi waktu itu yang dia temukan tidak sampai 4-5 kilo, mungkin cuma beberapa ratus gram saja,” imbuhnya.

    Andro kini dirawat di RDTC yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur untuk persiapan masa pensiunnya. Rencananya, Andro akan dipensiunkan tahun 2025 dan akan diadopsi oleh handlernya.

    Selain Andro, DJBC juga memiliki anjing K-9 berprestasi lainnya yaitu Neo yang berhasil membekuk 1,6 kg sabu di kandang ayam yang belokasi di Singkawang. Ada juga Brown yang berhasil menangkap 23 gram methamphetamine di Perbatasan Darat Entikong Kalbar.

    Diketahui, RDTC adalah entitas regional Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) yang bertujuan memberikan dukungan dalam pengembangan kapasitas anjing pelacak dan personil terkait di wilayah-wilayah yang menjadi anggota. Dengan adanya RDTC di Indonesia, selain memperkuat sistem pengawasan dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara, juga membuka peluang untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pelatihan K-9 secara internasional.

    (akn/ega)

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar di 100 Lokasi, Terbanyak di Pulau Jawa

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar di 100 Lokasi, Terbanyak di Pulau Jawa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis di 100 lokasi pada akhir 2024. Dia optimistis uji coba tersebut akan berjalan lancar karena sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

    “Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting Ditjen Anggaran di 100 wilayah di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, ddi kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. “Uji coba mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa,” tandas dia.

    Dadan mengatakan uji coba pada akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemda, silakan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tetapi untuk pengembangan infrastrukturnya,” jelas dia.

    “Kami juga membutuhkan peluang untuk kementerian lain, lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk bekerja sama membangun satuan pelayanan. Namun, di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, maupun di gathering, dan di sekolah, kami tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan,” tambah Dadan.

  • Mengenal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia Regional 31 Oktober 2024

    Mengenal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia Regional 31 Oktober 2024

    Mengenal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia
    Editor
    KOMPAS.com –
    Selain di bandara dan pelabuhan, tempat yang kerap menjadi perlintasan orang dan barang untuk keluar masuk ke wilayah negara Indonesia adalah di pos perbatasan atau disebut
    Pos Lintas Batas Negara
    .
    Pos Lintas Batas Negara (
    PLBN
    ) adalah tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan.
    Keberadaan PLBN menjadi sekaligus menjadi penanda batas serta representasi kedaulatan Negara Indonesia di wilayah perbatasan.
    Lebih lanjut, PLBN merupakan unit kerja di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
    Lokasi PLBN berada sekitar kawasan perbatasan wilayah negara dan terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga.
    Sejarah PLBN dimulai dengan beroperasinya PLBN Entikong sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Oktober 1989.
    PLBN Entikong terletak di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Tebedu, Serawak, Malaysia.
    Selanjutnya pada tahun 2014, pembangunan PLBN masuk ke dalam sembilan agenda prioritas untuk Indonesia atau Nawacita yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
    Sehingga untuk mewujudkanya, dimulailah pembangunan tujuh PLBN pada 2015 yaitu di wilayah Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua).
    Kemudian sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2019, di tahun 2019 dilakukan percepatan pembangunan untuk 11 PLBN.
    Daftar 11 PLBN tersebut antara lain PLBN Serasan (Natuna, Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat), PLBN Sei Kelik (Sintang, Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Malinau, Kalimantan Utara), PLBN Long Midang/Krayan, PLBN Labang, dan PLBN Sei Nyamuk (Nunukan, Kalimantan Utara).
    Selain itu juga PLBN Oepoli (Kupang, Nusa Tenggara Timur), PLBN Napan (Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Boven Digoel, Papua Selatan), dan PLBN Sota (Merauke, Papua Selatan).
    Sebagai tempat yang ditunjuk sebagai
    check point di 
    perbatasan wilayah negara, PLBN berfungsi untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas.
    Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara disebut tiga fungsi PLBN.
    Pertama adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen paspor dan/atau dokumen pas lintas batas.
    Kedua adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan perbatasan
    Ketiga adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, angkutan umum, dan/atau angkutan pribadi.
    Kemudian pada Pasal 4 dan Pasal 5, disebutkan dua jenis
    PLBn
    yang ada di Indonesia yaitu PLBN darat dan PLBN laut.
    PLBN memiliki satu pos lintas batas mitra pengawasan dan pelayanan dari satu negara tetangga.
    PLBN laut memiliki satu atau lebih pos lintas batas mitra pengawasan dan pelayanan dari satu atau lebih negara tetangga.
    Baik PLBN darat dan PLBN laut terdiri atas tiga tipe yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
    Lebih lanjut, di dalam kawasan PLBN memiliki dua zona yaitu zona inti dan zona penunjang.
    Zona inti berupa area sarana dan prasarana pengawasan dan pelayanan lintas batas negara.
    Sementara zona penunjang berupa area sarana dan prasarana penunjang lintas batas negara dan pengembangan ekonomi.
    Sumber:

    bnpp.go.id
      

    indonesiabaik.id
     

    bppd.kalbarprov.go.id
      

    kominfo.go.id
      

    peraturan.bpk.go.id
      

    djkn.kemenkeu.go.id
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloting project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan menyebut setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

    “Sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Salah satunya mencontek proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Bos Badan Gizi ini menjelaskan terdapat tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

    Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

    “Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari,” ujar Dadan.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). 

    “Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

  • Soal Usulan Pajak Karyawan Ditanggung Pemerintah, Ini Respons Kemenkeu

    Soal Usulan Pajak Karyawan Ditanggung Pemerintah, Ini Respons Kemenkeu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) irit bicara menanggapi usulan pengusaha supaya pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh Karyawan kini ditanggung pemerintah (DTP).

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk persoalan kebijakan PPh ini akan dibicarakan terlebih dahulu. Ia enggan bicara banyak terkait itu.

    “Nanti, kita ngomongin kebijakan,” kata Suahasil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Demikian juga dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. Ketika ditanya apakah usulan pengusaha itu akan dikaji pemerintah atau tidak, ia hanya menjawab dengan kalimat “nanti ya”.

    Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Noor Faisal Achmad mengatakan, akan melihat terlebih dahulu apakah usulan resmi dari pengusaha itu telah sampai atau tidak ke BKF.

    “Di sebelah (Gedung Kemenkeu) kelihatannya belum terima, tapi nanti saya cek lagi ya,” ucap Faisal di Gedung Kemenko Perekonomian.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan pihaknya sudah mengajukan usulan ke pemerintah supaya insentif PPh 21 DTP kembali diberikan pemerintah, karena ekonomi Indonesia kini tengah dalam masa tekanan.

    Sebagaimana diketahui insentif itu pernah diberikan pemerintah saat ekonomi Indonesia tengah terkontraksi akibat krisis yang disebabkan Pandemi Covid-19.

    “Kita sudah request sama pemerintah, salah satunya pada saat kontraksi seperti ini, seperti kayak yang lalu, PTKP ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan untuk yang sekian dan sekian,” ucapnya saat Apindo mengadakan pertemuan di Kemenko Perekonomian kemarin malam.

    “Ini pada saat kontraksi ya, karena kan memang ini lagi kontraksi. Tapi nanti setelah normal kembali, ya kembali ke normal. Ini kan persis seperti waktu pandemi kan, pernah ada insentif dari pemerintah, karena itu tujuannya untuk pekerja, bukan pengusaha,” tegas Patricia.

    Ia menganggap, kebijakan itu bisa mendorong daya beli masyarakat kelas pekerja di tengah masa-masa sulit. Indonesia kini tengah dihadapkan pada masalah maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan banyak gulung tikarnya industri padat karya.

    “Kan ini yang lebih penting adalah untuk pekerjanya. Karena kan PPh 21 kan wajib, wajib pungut di kita, tapi kan bebannya, beban pekerja,” ungkapnya.

    (haa/haa)