Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Mau Akses Internet RI Merata, Ini Saran Pakar Buat Menteri Meutya Hafid

    Mau Akses Internet RI Merata, Ini Saran Pakar Buat Menteri Meutya Hafid

    Jakarta –

    Salah satu prioritas Meutya Hafid saat menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) di Kabinet Merah Putih, yakni pemerataan akses internet dan ramah untuk semua orang, termasuk anak-anak. Pakar telekomunikasi pun memberikan saran kepada Meutya mengatasi persoalan tersebut.

    Dalam pertemuan antara Menkomdigi Meutya Hafid dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (29/10/2024) salah satu pembahasan mengenai bagaimana sinyal internet bisa mengalir hingga ke daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

    Saat ini program unggulan pemerintah dalam memberikan pemerataan internet adalah membangun BTS (base transceiver station). Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang, menurut Pengamat Telekomunikasi ITB Ian Josef Matheus Edward, pembangunan BTS di3T menjadi tantangan tersendiri.

    “Pemerataan internet bukan hanya soal membangun menara BTS atau jaringan serat optik, tetapi juga mencakup tantangan untuk memastikan akses yang merata hingga ke pelosok,” ungkap Ian Joseph, Minggu (3/11/2024).

    Disampaikannya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan operator telekomunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, baik melalui layanan mobile, kabel tetap (fix-cable), maupun satelit.

    “Dengan berbagi infrastruktur yang ada, kita dapat mempercepat penetrasi jaringan di wilayah-wilayah sulit tanpa membebani operator dengan biaya pembangunan tinggi, Menkomdigi harus segera membuat pedoman mengenai kebijakan sharing ini” kata Ian.

    Salah satu kebijakan lainnya yang dapat dipertimbangkan Komdigi untuk dapat segera mewujudkan pemerataan internet adalah dengan membuat aturan mengenai implementasi Universal Service Obligation (USO) non-cash. Langkah ini memungkinkan operator melaksanakan program USO dalam bentuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-ekonomis.

    Sebab dalam UU telekomunikasi yang saat ini masih berlaku, di Pasal 16 disebutkan bahwa kontribusi pelayanan universal yang harus diberikan penyelenggara telekomunikasi sejatinya adalah penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi.

    Agar operator telekomunikasi ‘getol’ membangun di daerah non komersial, Ian menyarankan agar Komdigi dapat membuat kebijakan yang mengatur pemenuhan kewajiban USO melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Komdigi dapat berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk merancang model kebijakan dimaksud yang memberikan efisiensi bagi operator telekomunikasi dan negara.

    Ian juga menekankan pentingnya regulasi fair play antara operator telekomunikasi lokal dan penyedia layanan digital global (OTT).

    “Kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara OTT dan operator, sehingga persaingan menjadi lebih adil dan kondusif bagi industri telekomunikasi lokal,” jelas Ian.

    Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo terkait kedaulatan bangsa, Ian mengusulkan agar Komdigi mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk OTT, untuk menempatkan data di dalam negeri.

    “Kewajiban ini penting, terutama terkait data pribadi masyarakat Indonesia, guna memastikan keamanan dan kedaulatan data nasional,” tegas Ian.

    Langkah ini, menurut Ian, akan memperkuat pelindungan data dan memberikan equal playing field kepada pelaku industri dalam negeri.

    Ian juga menekankan pentingnya pengaturan kompetisi yang sehat di industri telekomunikasi. Dengan kebijakan yang mendukung persaingan adil, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan operator serta meningkatkan kapasitas mereka dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

    “Regulasi yang kondusif akan memperkuat sektor telekomunikasi, sehingga operator dapat lebih optimal dalam memperluas jaringan dan melayani masyarakat,” tambah Ian.

    Dengan akses internet yang merata, Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

    “Pemerataan internet bukan hanya soal konektivitas; ini tentang membuka akses ekonomi dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ian Joseph.

    (agt/agt)

  • Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih. 

    Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan. 

    Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan  Presiden Ke-8 RI itu.

    Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

    Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. 

    Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

    Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar

  • Airlangga Hartarto Gelar Rapat Koordinasi dengan Para Menteri Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto Gelar Rapat Koordinasi dengan Para Menteri Bidang Perekonomian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024). Agenda tersebut digelar secara tertutup sejak pagi hari.

    Dalam pantauan Beritasatu.com, sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Tidak hanya menteri, para wakil menteri pun turut hadir dalam rapat tersebut. Kegiatan itu terpantau rampung sekitar 12.19 WIB.

    Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membahas sejumlah hal. Salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

    Selain itu ada juga pembahasan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai devisa hasil ekspor. Airlangga dan pihaknya tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP).

    Selanjutnya, rapat tersebut juga membahas insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan. Hal itu nantinya akan dibahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal PPN ditanggung pemerintah.

  • Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

    Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

    Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

    Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

    “Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

    Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

    ‘Kabinet Seken’

    Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

    Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

    Menteri Kabinet Merah Putih. Dok Setpres RIPerbesar

    Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

    Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

    Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

    “Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

    Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

    Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

    Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

    “Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

    Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

    Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

    “Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden ‘satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik. 

  • Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md baru-baru ini membagikan sebuah foto di media sosial yang menampilkan dirinya sedang berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan tersebut, Mahfud menyertakan keterangan yang menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo, termasuk mengenai pengurangan kunjungan kerja (kunker) oleh pejabat, baik dari DPR maupun DPRD. Arahan ini dianggap sebagai upaya Prabowo untuk mendorong efisiensi dan fokus kinerja para pejabat di Indonesia.

    “Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding,” tulis Mahfud dalam akun resminya seperti dikutip merdeka.com, Minggu (3/11/2024).

    Bahkan, dalam postingannya itu disebutkan jika banyak pegawai Kedutaan Besar (Kedubes) RI yang mengeluh. Hal ini karena banyaknya kunjungan dilakukan pejabat yang harus dilayani secara protokoler.

    “Karena kita sudah tahu masalah kita. Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh. Karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri,” ujarnya.

    “Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler. Masalahnya, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi,” tambahnya.

    Bahkan, sewaktu dirinya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun mempunyai jatah studi banding ke luar negeri. Meski urgensinya pun ditegaskannya tidak ada.

    “Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh. Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu, Kemenkeu dan Kemendagri sudah berusaha untuk mengatur ini,” tegasnya.

    “Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkasnya.

  • Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air. 

    Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

    “Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

    Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

    Dia menilai bahwa  pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

    “Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya. 

    Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

     

    “Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

     

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

     

    Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

     

    Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

     

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak,” ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

     

    Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

     

    “Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara,” tandas Prabowo.

  • BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

    Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

    Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

    Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

    “Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

    Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

    Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

    “Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

    Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional. Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

    BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

    Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

    Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

    “Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

  • LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM siap dukung kembangkan koperasi produktif

    LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembangJakarta (ANTARA) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan akan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi.

    Melalui penyaluran dana bergulir, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memperkuat permodalan koperasi, khususnya koperasi produktif.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM siap mengalokasikan sebagian besar dana bergulir untuk membiayai koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

    “Kami melihat potensi besar pada koperasi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM akan fokus pada pembiayaan koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Supomo.

    Lebih lanjut, Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan koperasi produktif melalui beberapa pengembangan ekosistem.

    Salah satunya adalah program piloting untuk membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan secara bisnis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang biayai tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang.

    Menurut Supomo, dengan membangun ekosistem yang kuat, LPDB-KUMKM berharap dapat meningkatkan daya saing koperasi produktif sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Sementara itu, untuk koperasi simpan pinjam, LPDB-KUMKM juga telah memberikan perhatian terutama pasca pandemi Covid-19 lalu ketika koperasi simpan pinjam membutuhkan likuiditas tambahan.

    “Kami juga telah menjalankan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam yang memiliki anggota di sektor produktif, terutama yang belum terlayani oleh perbankan,” jelas Supomo.

    Itu dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah memiliki akses ke perbankan maupun yang belum.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM yang bernaung di bawah koperasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambah Supomo.

    Baca juga: Wamenkop akan perkuat peran LPDB-KUMKM untuk koperasi sektor produksi
    Baca juga: Pemerintahan baru harus tingkatkan kualitas pengelolaan koperasi
    Baca juga: Menkeu harap LPDB-KUMKM jaga eksistensi koperasi demi ekonomi bangsa

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DJPb NTB sosialisasikan Kemenkeu Satu dalam HORI 2024

    DJPb NTB sosialisasikan Kemenkeu Satu dalam HORI 2024

    ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB memanfaatkan gelaran Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pasar Murah Bulog pada peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) 2024, untuk mensosialisasikan layanan keuangan dan pembinaan pada program Kemenkeu Satu. Sebanyak 44 pelaku UMKM binaan dihadirkan, sekaligus dilatih untuk mengembangkan usaha melalui pengelolaan keuangan yang baik. (Kusnandar/Chairul Fajri/Farah Khadija)