Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Defisit APBN hingga Akhir Oktober 2024 Mencapai Rp 309,2 Triliun, Menkeu: Terkendali

    Defisit APBN hingga Akhir Oktober 2024 Mencapai Rp 309,2 Triliun, Menkeu: Terkendali

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Oktober 2024, pada Jumat (8/11/2024). Dalam kesempatan ini, ia mengungkap adanya defisit hingga Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit sampai dengan akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau kalau dalam GDP sebesar 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil kalau dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (8/11/2024).

    Berdasarkan pagu defisit APBN yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan DPR, kondisi ini masih tergolong terkendali. Hal ini mengingat patokan pagu defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,9% dari PDB.

    Faktor penyebab defisit APBN tersebut disebabkan sejumlah faktor, utamanya lonjakan angka belanja negara. Sri Mulyani mengungkap belanja negara hingga akhir Oktober 2024 menyentuh Rp 2.556 triliun atau tumbuh sekitar 14,1% dibandingkan periode serupa tahun lalu (year on year).

    Adapun pemasukan negara sudah mencapai 80,2% dari target, atau mencapai kisaran Rp 2.247,5 triliun. Angka ini disebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,3% secara yoy.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat adanya surplus terkait keseimbangan primer APBN 2024. Hingga akhir Oktober 2024, surplus keseimbangan primer mencapai Rp 97,1 triliun.

  • Donald Trump Menang Pilpres AS, Ini yang Dicemaskan Sri Mulyani – Page 3

    Donald Trump Menang Pilpres AS, Ini yang Dicemaskan Sri Mulyani – Page 3

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun, atau 80,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

    “Untuk kinerja APBN hingga Oktober 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, yang berarti 80,2 persen telah dikumpulkan, dengan kenaikan 0,3 persen dibandingkan Oktober 2023,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11).

    Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Jika dilihat dari pertumbuhannya, belanja negara ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14,1 persen, dan ini memberikan dampak positif pada perekonomian,” paparnya.

     

  • Sri Mulyani Was Was Rupiah Amblas Gara-Gara Donald Trump Menang Pilpres AS – Page 3

    Sri Mulyani Was Was Rupiah Amblas Gara-Gara Donald Trump Menang Pilpres AS – Page 3

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun, atau 80,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

    “Untuk kinerja APBN hingga Oktober 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, yang berarti 80,2 persen telah dikumpulkan, dengan kenaikan 0,3 persen dibandingkan Oktober 2023,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11).

    Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Jika dilihat dari pertumbuhannya, belanja negara ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14,1 persen, dan ini memberikan dampak positif pada perekonomian,” paparnya.

     

  • Penerimaan Pajak Rp1.517,53 Triliun per Oktober 2024, Baru 76,3% dari Target

    Penerimaan Pajak Rp1.517,53 Triliun per Oktober 2024, Baru 76,3% dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah terbaru ‘baru’ mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

    Sebagai informasi, outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

    Meski realisasinya belum memuaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan angka tersebut patut disyukuri mengingatkan kondisi awal dan pertengahan tahun.

    “Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” ujar Anggito dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Dia merincikan, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas sebesar Rp810,76 triliun atau baru setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%.

    Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    “Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan di dalam PPN,” ujar Anggito.

  • APBN Defisit Rp 309,2 Triliun di Oktober 2024 – Page 3

    APBN Defisit Rp 309,2 Triliun di Oktober 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun.

    Angka tersebut setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    “Dari total postur (APBN) kita mengalami defisit Rp.309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. Ini masih kecil dibandingkan target defisit tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jumat (8/11/2024).

    Sri Mulyani lebih lanjut merinci, Kemenkeu mencatat pendapatan negara mencapai Rp 2.247 triliun hingga akhir Oktober 2024. Hal ini menandakan, negara sudah mengumpulkan 80,2 persen pendapatan dari target APBN 2024.

    Adapun belanja APBN senilai RpZ2.556 triliun atau setara 76,9 persen dari target APBN 2024.

    Selain itu, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan ekonomi global, khususnya yang masih dihantui pelemahan ekonomi di China dan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “China sebagai negara perekonomian size kedua dunia terbesar dunia juga masih dihadapkan pada kondisi properti yang lemah dan isu dari utang pemerintah daerahnya yang belum selesai,” papar Sri Mulyani.

  • Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan, Apa Saja Tugasnya? – Page 3

    Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan, Apa Saja Tugasnya? – Page 3

    Deni menuturkan, ada empat alasan yang melatarbelakangi perombakan itu. Pertama, kondisi dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan nasional terkini. Kedua, kompleksitas peran menteri keuangan dalam menetapkan kebijakan di sektor keuangan (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK).

    Ketiga, kompleksitas peran menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN), terutama dalam bidang penerimaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003).  

    Terakhir, dalam rangka penguatan integrasi dan interoperabilitas sistem keuangan dalam kerangka Integrated Financial Management Information System (IFMIS). Kehadiran Perpres 158/2024 mencabut Perpres 57/2020. Dengan demikian, maka susunan organisasi Kemenkeu saat ini adalah sebagai berikut.

    1.    Sekretariat Jenderal

    2.    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (baru);

    3.    Direktorat Jenderal Anggaran;

    4.    Direktorat Jenderal Pajak;

    5.    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

    6.    Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

    7.    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

    8.    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

    9.    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

    10.  Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (baru);

    11.  Inspektorat Jenderal;

    12.  Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (baru);

    13.  Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

    14.  Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;

    15.  Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

    16.  Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

    17.  Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

    18.  Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

    19.  Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

    20.  Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;

    21.  Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan

    22.  Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

     

     

  • Sri Mulyani Respons Hasil Pilpres AS: Trump Berbeda dengan Joe Biden

    Sri Mulyani Respons Hasil Pilpres AS: Trump Berbeda dengan Joe Biden

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons hasil pemilihan presiden atau Pilpres Amerika Serikat 2024, yang mana dimenangkan oleh Donald Trump.

    Sri Mulyani menjelaskan Trump sangat berbeda dengan Presiden Amerika Serikat (AS) petahana Joe Biden. Bagaimanapun, sambungnya, Trump berasal dari Partai Republik sementara Biden dari Partai Demokrat.

    Oleh sebab itu, bendahara negara tersebut mengingatkan bahwa akan banyak kebijakan yang akan berubah di negara adikuasa tersebut terutama ihwal perekonomian.

    “Beberapa perubahan dalam policy [kebijakan] telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Dia mencontohkan, market berharap kemenangan Trump akan membuat pajak untuk korporasi menurun, kebijakan proteksionisme, defisit belanja dan penerimaan melebar, hingga mendorong gencatan senjata terhadap perang di berbagai dunia.

    Selain itu, menurut Sri Mulyani, perbedaan yang mencolok antara Trump dengan Bidang yaitu ihwal isu perubahan iklim. Dia meyakini, komitmen Trump terhadap perubahan iklim jauh lebih rendah dibandingkan Biden.

    “Ini akan memberikan dampak terhadap minyak dunia maupun tren ke depan terhadap isu climate change [perubahan iklim],” jelasnya.

    Sebagai informasi, Trump telah mengamankan lebih dari 270 suara elektoral (electoral votes) dalam ajang Pilpres AS 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih AS ke 47.

    Berdasarkan data hitung cepat Edison Research yang ditampilkan Reuters, hingga Kamis (7/11/2024) pukul 16.00 WIB, Trump memperoleh 294 suara elektoral dan mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris yang hanya mendapat 223. Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

  • APBN Defisit Rp309,2 Triliun per Oktober 2024, Belanja Membengkak

    APBN Defisit Rp309,2 Triliun per Oktober 2024, Belanja Membengkak

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

    “Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

    Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

    Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit ‘hanya’ sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

    Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

    “Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

  • Kabinet Gemuk Prabowo Menjalar ke Eselon I Kementerian

    Kabinet Gemuk Prabowo Menjalar ke Eselon I Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

    Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

    Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

    Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

    Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

    Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

    Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

    “Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

    Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

    Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

    Kementerian BUMN

    Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024. 

    Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

    Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola. 

    Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

    “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024). 

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. 

    “Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

  • Wacana Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru, AirAsia (CMPP) Bilang Begini

    Wacana Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru, AirAsia (CMPP) Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik. 

    “Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024). 

    Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

    Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini. 

    Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru. 

    “Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

    Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya. 

    Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.