Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Purbaya Bocorkan Konsep Sumitronomics, ‘Obat’ Mujarab Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Purbaya Bocorkan Konsep Sumitronomics, ‘Obat’ Mujarab Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan strategi dirinya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga dapat menembus angka 6-8 persen sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Purbaya memperkenalkan filosofi “Sumitronomics” yang berfokus pada tiga pilar untuk membangun ekonomi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

    Menkeu menilai bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6–8%.

    Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.

    “Ekonomi kita bisa cepat jika tiga mesin jalan—fiskal, moneter, dan terejawantahkan pada sektor swasta yang tumbuh lebih cepat,” jelas Menkeu Purbaya dalam kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga, Surabaya, dikutip pada Sabtu (15/11).

    Selain itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya menjaga permintaan domestik sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan kontribusi hingga 90% terhadap PDB, konsumsi dalam negeri menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

    “Jadi walaupun kondisi global gonjang-ganjing, kalau saya jaga permintaan domestik yang 80% masih bisa cukup untuk menopang pertumbuhan dalam negeri,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, Menkeu memberikan dorongan kepada mahasiswa agar jangan berhenti belajar dan berkontribusi sehingga ilmu yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

  • Ini Nomor Resmi Kemenkeu untuk Konfirmasi Aduan Pajak-Bea Cukai, Purbaya: Nggak Perlu Takut!

    Ini Nomor Resmi Kemenkeu untuk Konfirmasi Aduan Pajak-Bea Cukai, Purbaya: Nggak Perlu Takut!

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan nomor khusus yang akan digunakan timnya untuk mengonfirmasi laporan dari masyarakat terkait permasalahan pelayanan pegawai pajak dan bea cukai. Ia pun meminta masyarakat tak perlu takut.

    Menurut Purbaya, nomor tersebut adalah 08159966662. Nomor ini bertujuan menghilangkan keraguan dan ketakutan masyarakat saat dihubungi balik oleh pihak Kementerian Keuangan.

    “Saya yakin waktu itu mereka takut siapa yang nelpon. Jangan-jangan tetangganya atau siapa yang bikin susah. Tapi dengan nomor resmi ini harusnya mereka nggak takut lagi ke depan,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Purbaya menegaskan bahwa pengumuman nomor resmi ini sangat penting karena selama ini Kementerian Keuangan kerap terkendala dalam menindaklanjuti laporan. Banyak laporan yang tidak dapat dikonfirmasi karena nomor pelapor tidak merespons atau enggan berbicara.

    “Jadi kesulitan kita di situ banyak sekali laporan ketika diverifikasi orangnya nggak mau ngomong. Mungkin juga takut. Mungkin juga iseng,” ujar Purbaya.

    “Tapi yang jelas kita follow up semua. Kita kontak balik semuanya,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai ini telah resmi dibuka oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sejak 15 Oktober 2025.

    Bagi masyarakat yang ingin mengirim aduan, dapat dilakukan via WhatsApp ke nomor 082240406600, dengan menuliskan laporan secara jelas terkait pajak atau bea cukai, serta mencantumkan nama dan email. 

    Purbaya memastikan sudah ada administrator yang siaga menerima pengaduan, yang kemudian akan disortir dan ditindaklanjuti secara berkala

  • Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun. 

    Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

    Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB. 

    “Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud. 

    “Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. 

    Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

    ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

    Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun. 

    “Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara. 

    Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun. 

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

  • Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

    Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan waktu satu minggu untuk membuat daftar hitam (blacklist) importir nakal yang kerap mendatangkan barang impor bekas.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajarannya untuk segera menetapkan daftar hitam importir yang melanggar peraturan perundang-undangan itu. Tujuannya agar mereka dilarang untuk melakukan kegiatan importasi lagi.

    Purbaya menyebut pihaknya sampai dengan saat ini belum menetapkan blacklist dimaksud. Dia mengakui kinerja anak buahnya lambat. Oleh sebab itu, dia memberikan batas waktu sampai dengan seminggu untuk menerbitkan daftar hitam itu. 

    “Sudah ada belum yang di-blacklist orangnya? Yang enggak boleh ngimpor lagi? Belum kan? Minggu depan dilihat ya,” ujar Purbaya kepada Setjen dan Itjen Kemenkeu saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Tidak hanya kepada Setjen dan Itjen, dia turut meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera mendatangi pihak-pihak yang sesumbar di media massa melakukan pelanggaran terkait dengan barang impor bekas. 

    “Jadi yang di YouTube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang, karena anda declare anda penjahat. Terus saya diam? Kira-kira begitu,” tegasnya.

    Adapun berdasarkan kunjungan kerjanya ke berbagai pelabuhan, Purbaya mengaku ada banyak importir yang menunda-nunda penyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB). Hal itu terlihat dari banyaknya kontainer yang sudah turun ke pelabuhan, namun importirnya tidak segera melaporkan PIB. 

    Untuk itu, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi tersebut meminta Bea Cukai langsung membongkar kontainer yang sudah dua minggu bongkar di pelabuhan namun tak kunjung menyerahkan PIB. 

    “Pokoknya kalau dua minggu, enggak PIB, kami bongkar. Orangnya disuruh datang ke situ,” ucapnya. 

  • Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga mayoritas barang impor bekas yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China dan negara maju. Barang-barang tersebut tidak sepenuhnya bekas, melainkan produksi baru yang tidak laku di negara asalnya. 

    Berdasarkan beberapa temuannya, sebagian besar barang-barang impor bekas yang masuk melalui pelabuhan di Indonesia itu tidak laku di pasaran sehingga masuk ke Indonesia. 

    “Kemungkinan besar [dari] China dan negara maju, tetapi kalau yang bekas-bekas baru itu dari China,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Kemudian, dia menduga negara tetangga seperti Singapura berperan sebagai hub. Artinya, pelabuhan utama di Singapura menjadi tempat alih muat barang-barang dalam skala besar dari berbagai negara. 

    Di sisi lain, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu menduga barang-barang impor bekas itu tidak masuk dari pelabuhan kecil, atau yang kerap disebut pelabuhan tikus. Sebab, kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tikus justru memiliki ukuran dan kapasitas yang kecil. Belum lagi, ongkos logistik untuk distribusi barang-barang itu bakal lebih mahal jika masuk dari pelabuhan di daerah terpencil.

    Menurutnya, barang-barang ‘ilegal’ itu kerap datang dengan muatan besar sehingga membutuhkan kontainer. Oleh sebab itu, Purbaya justru menduga pintu masuk barang impor yang tak laku dari negara-negara besar itu ada di pelabuhan-pelabuhan besar (utama).

    “Saya duga [pintu masuk barang impor bekas] bukan di pelabuhan-pelabuhan tikus masuknya, melalui pelabuhan-pelabuhan besar,” kata Purbaya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah melarang penjualan pakaian impor bekas. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menekankan bahwa sejak dulu penjualan barang-barang ‘thrifting’ itu dilarang oleh UU.

    “Kan dari dulu Permendag-nya memang enggak boleh, di undang-undang juga enggak boleh. Dilarang dari dulu,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

  • Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya. 

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN. 

    Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

    Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah. 

    “Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya. 

    “Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung,” ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu. 

    Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya. 

    “Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini,” terangnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19. 

    Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya. 

  • Purbaya Incar Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Capai 6%

    Purbaya Incar Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Capai 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa  menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 6% secara tahunan atau year-on-year(yoy). 

    Optimisme Purbaya itu dibarengi dengan keyakinan bahwa fondasi perekonomian Indonesia akan membaik seiring waktu, dimulai dengan kuartal IV/2025. Dia menargetkan ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 itu bisa tumbuh hingga lebih dari 5,5% (yoy). 

    “Jadi ekonomi akan lebih baik, [pertumbuhan] triwulan ke-IV akan mencapai 5,5% lebih. Tahun depan mungkin kami akan arahkan ekonomi ke arah 6%,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 5,04% (yoy), atau melambat dari capaian kuartal II/2025 yakni 5,12% (yoy). Salah satu perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89% (yoy) pada kuartal III/2025. 

    Namun, Purbaya mengeklaim berbagai indikator perekonomian terkini menunjukkan pemulihan. Misalnya, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 3,7% dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada Oktober 2025 sebesar 4,3%. 

    Kemudian, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Oktober 2025 berada di level ekspansif yaitu 51,2 atau naik dari 50,4 pada bulan sebelumnya. 

    Mantan pejabat di Danareksa itu juga memandang kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) turut mencerminkan kinerja perekonomian yang membaik. Kendati naik turun, dia memercayai bahwa itu lebih baik dibandingkan dengan tren IHSG yang terus turun atau terus turun. 

    “Kalau turun terus, naik terus, broker rugi. Flat juga rugi,” kata Purbaya. 

    Untuk itu, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menilai optimisme itu perlu disampaikan kepada investor. Dia berharap agar investor tak lagi memasang mode wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

    “Jadi fondasi seperti itu harusnya memberikan [pesan] ke investor jangan wait and see lagi, kalau wait and see, ketinggalan lho. Ke depan, tahun berikutnya kami dorong lebih cepat lagi tanpa mengganggu fiscal sustainability,” pungkasnya. 

  • Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya optimistis aliran modal asing yang keluar besar-besaran kembali masuk seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan komitmennya untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. 

    Seperti diberitakan Bloomberg sebelumnya, investor asing melepas obligasi pemerintah Indonesia senilai US$84 juta pada awal pekan ini. Dengan demikian, arus masuk bersih sepanjang 2025 hanya tersisa US$25 juta atau turun jauh dibandingkan posisi puncak sekitar US$4,6 miliar pada akhir Agustus 2025. 

    Purbaya tidak menampik bahwa investor SBN pemerintah belum sepenuhnya kembali masuk ke pasar keuangan RI. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan pasar saham yang sudah kembali ke level normal. Dia menyebut investor asing pemegang obligasi pemerintah masih menunggu seperti apa perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. 

    “Kalau saya bisa menunjukkan di triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, [kisaran] 5,6%-5,7%, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka mencari tempat yang paling stabil. [Arus modal] bond sempat masuk terus keluar lagi kan, mungkin karena saya enggak nongol dua minggu itu, ‘Purbaya ada enggak nih?’,” jelasnya kepada wartawan sambil berkelakar di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Kendati ada sejumlah ketidakpastian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini kondisi pasar keuangan domestik masih cukup baik. Aliran modal asing keluar (outflow) itu dinilainya sebagai kondisi pasar yang likuid. 

    “Jadi enggak ada masalah, malah itu menunjukkan marketnya cukup likuid ketika orang bisa keluar dengan mudah,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati itu mengakui investor masih menunggu arah kebijakan fiskalnya. Dia memastikan bahwa akan tetap mematuhi undang-undang yakni batas defisit APBN 3% terhadap PDB. 

    Purbaya menyebut sama sekali belum melakukan ekspansi dalam belanja selama dua bulan menjabat Menkeu. Penrmpatan kas pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke himbara, terangnya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali. 

    “Mungkin mereka [investor] melihat gini, saya taruh uang Rp200 triliun, wah ekspansi tuh. Rp200 triliun yang saya taruh itu, saya enggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank, dan uang itu masih punya saya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali dan tidak memengaruhi defisit. Jadi saya belum even ekspansi, masih pakai uang yang ada,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bloomberg, aksi jual obligasi pemerintah RI hingga US$84 juta itu tidak terlepas dari pengamatan para pengelola dana global terkait dengan kebijakan fiskal Purbaya yang dilantik September 2025 lalu. 

    Kekhawatiran pasar menguat bahwa Purbaya dapat membuka peluang revisi batas defisit anggaran yang telah diberlakukan selama puluhan tahun guna memberikan ruang lebih besar bagi belanja pemerintah. 

    “Jika Anda melihat berbagai program pemerintah, hal ini menunjukkan peningkatan pengeluaran fiskal sementara pertumbuhan masih terlihat lemah,” ujar Kunal Kundu, Kepala Ekonom untuk India dan Indonesia di Societe Generale SA, dikutip Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Dia menilai saat ini tidak banyak pendorong pertumbuhan bagi Indonesia selain kebijakan moneter bank sentral. Berbeda dengan investor global, arus dana domestik menunjukkan kecenderungan meningkat.

    Data resmi mencatat bank-bank lokal, reksa dana, perusahaan asuransi, dan dana pensiun memperbesar kepemilikan obligasi pemerintah pada Oktober dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang likuiditas besar dari penempatan kas pemerintah di bank-bank BUMN.

  • Marah Amalan Ibadahnya Dipamer ke Medsos

    Marah Amalan Ibadahnya Dipamer ke Medsos

    GELORA.CO – Sisi lain Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diungkap ke publik.

    Di balik kelakuan dan pernyataannya yang ceplas-ceplos bak koboi, Doktor bidang ekonomi jebolan Purdue University itu ternyata memiliki sikap yang tegas terhadap sejumlah hal.

    Ia menolak keras amalan ibadahnya dipamerkan di media sosial.

    Selain itu, dengan popularitasnya yang tinggi, ternyata Purbaya mengeluh ketika diseret ke dunia politik.

    Ogah Diseret ke Politik

    Menkeu Purbaya yang masuk Kabinet Merah Putih karena kepakarannya di bidang ekonomi, menolak diseret-seret ke politik.

    Ternyata, sejak dilantik dan muncul ke publik 8 September 2025 lalu, dengan percaya dirinya yang tinggi, banyak tawaran politik menarik-nariknya.

    Bukannya mengambil kesempatan itu untuk karir politiknya, Purbaya justru risih.

    Partai Amanat Nasional sudah terang-terangan tertarik meminang Purbaya menjadi kadernya.

    Nama pengganti Sri Mulyani sebagai bendahara negara itu juga sudah masuk radar cawapres di 2029 mendatang versi sejumlah hasil survei.

    Kerisihannya diseret-seret ke ranah politik disampaikan Purbaya ke Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

     Misbakhun pun membeberkannya saat bicara di gelar wicara bertajuk ‘DARI SRI MULYANI KE PURBAYA. KEMANA ARAH EKONOMI KITA?’ di Youtube @AkbarFaizalUncensored, tayang perdana Kamis (6/11/2025).

    “Saya beberapa kali sudah ketemu sama Pak Purbaya. Saya sampaikan Pak Purbaya itu berkeluh kesah karena dia ditarik ke terlalu dalam ke politik, dicalonkan ini dicalonkan itu.”

    “Dia ditarik-tarik ke urusan itu. Dia sudah ketemu sama saya ngomong soal itu, dan dia berkuluh kesah soal itu,” kata Misbakhun.

    Marah Amalan Ibadah Dipamerkan

    Belakangan, video Menkeu Purbaya sedang mengaji di dalam mobil viral di media sosial.

    Purbaya mengaji menggunakan handphone saat terjebak macet di sebuah jalan di Jakarta.

    Momen Purbaya mengaji itu direkam oleh ajudannya. Purbaya terlihat duduk di bangku penumpang. 

    Lantunan ayat suci Al-Qur’an pun terdengar sayup-sayup dari bangku penumpang.

    Sikap Purbaya mendapat pujian dari warganet hingga menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak salah melantik Menteri Keuangan. 

    Momen itu dibagikan akun TikTok @3a_jaya pada Jumat (31/10/2025). 

    Purbaya pun tak mengetahui saat dirinya direkam oleh pria yang diduga anak buahnya. 

    Sementara terlihat jalanan yang dilalui mobil Purbaya lumayan macet.

    Sontak video itu dibanjiri pujian dari warganet yang memang akhir-akhir ini Purbaya sedang menjadi sorotan publik. 

    Netizen mengatakan Purbaya berani menghadapi mafia besar lantaran dibekingi oleh Tuhan. 

    Misbakhun juga mengungkapkan, Purbaya marah setangah mati terhadap ajudan yang merekamnya saat mengaji.

    Purbaya menganggap video dirinya mengaji yang ramai mendapat pujian dari publik itu tak ada gunanya.

    “Saya sudah tahu ceritanya itu,” kata Misbakhun.

    “Dia marahin setengah mati itu ajudannya. ‘Apa perlunya begituan?’” lanjut Misbakhun menirukan Purbaya.

    Misbakhun mendorong sikap profesionalitas Purbaya sebagai ekonom yang menjadi bendahara negara.

    Ia setuju dengan sikap Purbaya yang mengomeli ajudan karena membuatnya viral namun tidak terkait dengan urusan kenegaraan atau keuangan.

    Terlebih, Purbaya yang kini menjadi buah bibir dengan gaya yang ceplas-ceplos mengaku kerap diganggu dan digiring ke arah politik.

    “Saya ketemu berapa kali dan dia sudah menyampaikan. Pak, saya sama ketika berhubungan dengan mitra kerja yang lain. Saya tidak ingin orang yang profesional itu kemudian diganggu oleh gangguan-gangguan politik yang tidak perlu. Kasih kesempatan mereka menunjukkan profesionalismenya, menunjukkan kompetensinya, menunjunjukkan bakat besarnya untuk menyelesaikan masalah,” kata Misbakhun.

    Pengamat Gugat Tim Medsos Purbaya

    Sementara, pengamat politik Hendri Satrio, pada kesempatan yang sama melihat Purbaya tak bisa dilepaskan dari pandangan politis publik.

    Sebab, penampilan dengan gaya koboinya sudah menjadi popularitas, bahkan dibaca survei sebagai elektabilitas.

    Video mengaji Purbaya yang sekalipun tak diinginkan itu, menurut Hendri Satrio, adalah bagian dari magnet politik sosok menteri lulusan Purdue University itu.

    Hendri Satrio menggugat tim medsos Purbaya untuk mengikuti gaya profesional sang menteri.

    “Tim medsosnya bisa gitu enggak? Tim medsosnya bisa kerja di profesionalnya Purbaya enggak? Karena yang ditampilkan tim medsosnya gaya-gaya komunikasi Purbaya yang akhirnya menarik dia ke politik,” kata Hendri Satrio.

    Update Terbaru TikTok Purbaya

    Purbaya memang memiliki akun TikTok @purbayayudhis yang merekam kegiatannya sehari-hari.

    Pada Jumat (7/11/2025), akun TikTok Purbaya mengunggah video dirinya saat hendak salat Jumat.

    Mengenakan celana panjang dan batik, Purbaya tampil sederhana dengan sandal jepit.

    “Tadi siang saya Sholat Jumat di Masjid Salahuddin (Ditjen Pajak).

    Happy weekend ya guys. Masih awal bulan, rencana weekend kalian kemana?” tertulis pada caption unggahan.

    Pada Kamis (13/11/2025), Purbaya mengunggah video saat dirinya rapat dengan delegasi International Monetary Fund (IMF).

    “Kemarin (12/11) saya menerima delegasi dari International Monetary Fund (IMF), membahas perkembangan terkini kondisi perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan perkenomian nasional,” tertulis pada caption.

  • Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan obligor tetap akan dijalankan kendati Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibubarkan.

    Penagihan tetap dilakukan kendati dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Purbaya masih mempertimbangkan pembubaran satgas tersebut.

    “Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada (BLBI), kita akan kejar sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain-lain,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Pembubaran Satgas BLBI dinilai lebih baik daripada kerjanya tidak optimal. Dalam jangka pendek, Purbaya akan mengoptimalkan kerja Satgas BLBI sebelum akhirnya dibubarkan.

    “Saya takutnya cuma ada nama doang ada Satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu,” terangnya.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak menghapus kewajiban tagih para obligor. Penelusuran aset tagihan pun akan memaksimalkan sistem yang ada saat ini.

    “Kita kejar terus itu tapi nggak dalam bentuk satgas yang ribut. Kita kejar aja seperti apa. Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang Indonesia cukup canggih mengejar aset kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya nggak bisa lari,” jelasnya.

    (ara/ara)