Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • DJP Buka Suara soal Rencana Tax Amnesty Jilid III

    DJP Buka Suara soal Rencana Tax Amnesty Jilid III

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan DPR RI mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III pada 2025. Pihaknya menyatakan akan mendalami rencana tersebut.

    “Terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Sebagaimana diketahui, DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Artinya peraturan tersebut akan diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan pada tahun depan.

    Masuknya RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas Prioritas 2025 terjadi secara tiba-tiba yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (19/11). Padahal rencana tersebut belum pernah muncul dalam rapat-rapat sebelumnya.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan tax amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak kelas kakap untuk ‘bertaubat’ dari ketidakpatuhan pajak.

    “Kita tetap berusaha melakukan pembinaan untuk wajib pajak itu tetap patuh. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus memberikan peluang terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk diberikan sebuah program,” kata Misbakhun ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (19/11).

    Dia mengatakan DPR tak ingin para pengemplang pajak untuk menghindar terus-menerus. Tax amnesty, kata dia, adalah jalan keluar untuk mengampuni kesalahan pajak itu.

    “Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni. Maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” ujar dia.

    Pandangan lain disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal. Menurutnya, usulan pelaksanaan tax amnesty lebih kepada semangat dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari dukungan pembiayaan.

    “Saya lihat semangatnya lebih ke teman-teman ingin membantu pemerintah baru mencari pembiayaan untuk proyek-proyek ataupun agenda politik yang masuk Asta Cita,” kata Hekal ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

    Lihat juga video: Indef Sebut Pemerintah Punya Opsi Lain untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Disebut Ratu Palak, Said Didu: Semua Masalah Keuangan Tanggung Jawab Beliau

    Sri Mulyani Disebut Ratu Palak, Said Didu: Semua Masalah Keuangan Tanggung Jawab Beliau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyoroti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang didesak oleh sejumlah pendukung Prabowo Subianto untuk diganti dari posisinya.

    Menurut Said Didu, Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas semua masalah keuangan yang terjadi saat ini.

    “Semua masalah keuangan yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab beliau,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (21/11/2024).

    Mengingat masa jabatannya sebagai Menkeu telah berlangsung selama dua dekade.

    “Ibu Sri Mulyani sudah jadi Menkeu selama 20 tahun,” tandasnya.

    Desakan terhadap Sri Mulyani untuk mundur atau diganti semakin menguat setelah muncul berbagai kritik terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

    Termasuk masalah utang negara, defisit anggaran, dan kebijakan fiskal yang dianggap kontroversial.

    Beberapa pihak menilai bahwa kinerja Sri Mulyani tidak lagi sejalan dengan kebutuhan negara saat ini.

    Salah satu pendukung Prabowo Subianto, Azwar Siregar, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Ia menilai bahwa kebijakan Sri Mulyani dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cenderung membebani rakyat dengan pajak, alih-alih memberantas kebocoran anggaran.

    Azwar mengaku prihatin dengan kondisi ini dan menyebut Sri Mulyani sebagai figur yang kapitalis dan menggunakan pendekatan yang dinilainya terlalu sederhana.

    “Dia itu kapitalis murni. Lintah. Kompeni kalau zaman dahulu. Cara berpikirnya sangat sederhana: untuk menjaga stabilitas keuangan negara, rakyat terus dipalak lewat pajak,” ujar Azwar.

  • Gaet Finnet, Alfamart Kini Terima Pembayaran Penerimaan Negara

    Gaet Finnet, Alfamart Kini Terima Pembayaran Penerimaan Negara

    Jakarta –

    Alfamart bersama PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan layanan pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN). Hadirnya layanan ini memungkinkan masyarakat dapat langsung menyetor penerimaan negara melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh Indonesia.

    Layanan MPN memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran penerimaan negara seperti pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), cukai dan lainnya.

    “Hadirnya layanan ini merupakan bagian dari visi Alfamart untuk menyediakan dan memudahkan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tidak hanya kebutuhan pokok namun juga transaksi layanan elektronik lainnya,” ujar Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan saat launching layanan MPN di toko Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Tangerang, Kamis (21/11/2024). MPN adalah modul penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur penyetoran, pengumpulan data, dan pelaporan penerimaan negara dalam bentuk sistem yang terintegrasi.

    “Alfamart memahami bahwa akses pembayaran penerimaan negara harus inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan menggandeng Finnet, Alfamart menghadirkan solusi yang mendukung program pemerintah dalam digitalisasi layanan publik, yang sejalan dengan langkah Alfamart untuk mewujudkan transformasi digital,” kata Ryan.

    Sementara Direktur Enterprise Business Finnet Aziz Sidqi, mengatakan bahwa sebagai bagian dari Telkom Indonesia (Telkom) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI), Finnet berkomitmen untuk membangun ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Finnet tetap dalam koridor yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator.

    “Sebagai perusahaan yang lahir dari Bapak Telkom dan Ibu Bank Indonesia di tahun 2006, menjadikan Finnet perusahaan yang sangat merah putih, yang berkomitmen membangun ekosistem pembayaran digital di Indonesia” jelas Aziz.

    Pada tahun 2018, Finnet dipercaya menjadi Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) selain Bank dan POS. Dengan kepercayaan tersebut membuat Finnet dapat bersinergi dengan Pemerintah mendukung program yang telah dicanangkan demi meningkatkan penerimaan keuangan negara.

    “Dengan ditunjuknya Finnet sebagai LPL membuka peluang kami untuk berkontribusi bagi negeri dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran baik pajak maupun bukan pajak yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan negara,” kata Aziz.

    “Setelah sekian lama kami berkolaborasi dengan Alfamart, pada hari ini kami menambah kolaborasi yang tidak hanya menambah manfaat bagi Alfamart dan Finnet tapi insyaallah akan menambah manfaat bagi bangsa kita tercinta,” sambung Aziz.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) melalui Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Hatta Hasanudin menyambut baik kolaborasi antara Alfamart, Finnet, dan tentunya Kemenkeu dalam membangun ekosistem pembayaran penerimaan negara secara digital dan aman.

    “Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan akses masyarakat semakin luas untuk dapat melakukan pembayaran penerimaan negara melalui banyak kanal yang tersedia, salah satunya di Alfamart,” kata Aziz.

    Harapannya, dengan hadirnya layanan ini di seluruh gerai Alfamart, dapat memberikan pengalaman yang positif bagi pelanggan Alfamart, Finnet sebagai penyelenggara sistem pembayaran dan meningkatkan pendapatan Negara.

    Sebagai informasi, acada launching tersebut turut dihadiri oleh VP Bill Payment Business Moch Wasi’ul Hakim, VP Enterprise Fulfillment and Delivery Roosdiono, perwakilan Ditjen Pengelola Kas Negara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta jajaran manajemen Alfamart.

    (prf/ega)

  • Lampaui target, Prabowo raih komitmen investasi 18,5 miliar dolar AS

    Lampaui target, Prabowo raih komitmen investasi 18,5 miliar dolar AS

    Agak-agak melebihi. Jadi, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS, saya kira ini cukup bagus

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar AS yang diperoleh dari lawatannya ke sejumlah negara pada 8-21 November 2024, berhasil melampaui ekspektasi.

    “Agak-agak melebihi. Jadi, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS, saya kira ini cukup bagus,” kata Presiden Prabowo Subianto di Inggris, Kamis (21/11), diikuti via siaran dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat pagi.

    Menurut Presiden, capaian tersebut telah menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi yang menjanjikan di Indonesia.

    Untuk merespons hal itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang bersih dari praktik korupsi.

    “Jadi, kita ya tentunya harus lebih hati-hati, kita tentunya pemerintah yang bersih dan mereka sangat menghargai itikad kita,” katanya.

    Selama sebulan pertama masa kepemimpinannya, kata Sri, Presiden telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di Beijing, serta berpartisipasi dalam forum APEC, G20 dan terbaru di Inggris.

    “Ya Bapak tadi sudah mengatakan melebihi target, tapi yang penting Presiden sudah mengatakan bertemu dengan para ‘leaders’ secara bilateral di Beijing kemudian di APEC, G20 dan sekarang di UK,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo konsisten menyampaikan visi dan prioritas pemerintahan, yang tercermin dalam pidato-pidato beliau setelah pelantikan.

    Menurut Menkeu, Presiden menekankan komitmennya untuk membuka Indonesia terhadap peluang bisnis, sekaligus mengatasi masalah-masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Prabowo Beri Perhatian ke Sri Mulyani Saat Kedinginan di Inggris Nasional 22 November 2024

    Momen Prabowo Beri Perhatian ke Sri Mulyani Saat Kedinginan di Inggris Nasional 22 November 2024

    Momen Prabowo Beri Perhatian ke Sri Mulyani Saat Kedinginan di Inggris
    Tim Redaksi
    LONDON, KOMPAS.com
    – Momen unik terjadi ketika Presiden
    Prabowo
    Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati memakai mantel hangat (coat) saat menemaninya melakukan wawancara cegat pintu (doorstop).
    Adapun momen itu terjadi ketika Prabowo memberikan keterangan pers di Lancaster House, London,
    Inggris
    , Kamis (21/11/2024).
    Mulanya, Prabowo dan Menteri Luar Negeri Sugiono berjalan keluar dari Lancaster House setelah acara CEO Roundtable selesai digelar.
    Ia kemudian bergerak ke arah awak media yang menunggunya di depan Lancaster House dan berencana memulai memberikan keterangan.
    “Sore, sore, sore,” kata Prabowo menyapa wartawan di depan Lancaster House, Kamis.
    Setelah itu, para menteri lain turut berdatangan menemani Prabowo memberikan keterangan pers, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Bersamaan dengan itu, awak media menyampaikan pertanyaan pertama.
    “Bapak tadi bertemu dengan Raja Charles III, mungkin bisa dijelaskan apa hasil pertemuannya dan apa yang dibicarakan, Pak?” tanya awak media.
    “Ya…,” timpal Prabowo.
    Namun ia kemudian terdistraksi ketika Sri Mulyani mengaku kedinginan. Berbeda dari menteri lain yang menggunakan jas dan syal, ia hanya menggunakan sepotong baju batik berwarna biru tua.
    “Enggak kelihatan saya kedinginan, padahal kedinginan,” ucap Sri Mulyani.
    Mendengar ucapan itu, Prabowo lantas menoleh ke arah Sri Mulyani yang ada di sebelah kanannya.
    Ia meminta Sri Mulyani untuk menggunakan mantel, karena suhu udara di London yang pada saat itu berada di angka 2° Celsius dan makin menurun menjadi 1° Celsius.
    “Pakai
    over coat
    , pakai
    over coat
    .
    You’ll get cold
    ,” kata Prabowo kepada Sri Mulyani.
    Prabowo lantas meminta beberapa orang untuk membantu Sri Mulyani.
    “Bantu, bantu,” tutur Prabowo.
    Setelahnya, Sri Mulyani lantas diambilkan mantel. Ia kemudian menggunakan mantel panjang berwarna hitam tersebut.
    Doorstop dengan Presiden Prabowo memakan waktu hingga 6 menit. Ia menjawab sejumlah pertanyaan, termasuk soal komitmen kerja sama dan investasi antara Indonesia dan Inggris.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPN Naik, Pemerintah Jamin Daya Beli Warga Tak Terdampak – Espos.id

    PPN Naik, Pemerintah Jamin Daya Beli Warga Tak Terdampak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi belanja (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12%. Hal ini lantaran pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti, di Jakarta, Kamis (21/11/2024), menjelaskan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat tak dikenakan tarif PPN. Artinya, kebutuhan rakyat tidak terpengaruh oleh kebijakan kenaikan PPN.

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    “Tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Dia merinci barang yang dibebaskan tarif PPN mencakup barang kebutuhan pokok, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Adapun jasa yang dibebaskan dari tarif PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

    Sementara tambahan penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN nantinya akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, serta subsidi pupuk.

    Pemerintah pun telah memperluas lapisan penghasilan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta yang dikenakan tarif terendah sebesar 5%. 

    Juga terdapat kebijakan pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta.

    “Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” kata Dwi pula.

    Di sisi lain, sebagai wujud kegotongroyongan orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp5 miliar dikenakan tarif tertinggi sebesar 35%. 

    “Terkait penyesuaian tarif PPN, mohon tidak semata-mata dilihat dari kenaikannya,” ujarnya lagi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kata Kemenkeu soal Diskon PPnBM Mobil Dihidupkan Lagi di Indonesia

    Kata Kemenkeu soal Diskon PPnBM Mobil Dihidupkan Lagi di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kemungkinan mengadakan lagi diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Kemenkeu masih melihat sejauh mana urgensinya untuk pasar kendaraan di dalam negeri.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan, pemerintah tak menutup kemungkinan memberikan lagi diskon PPnBM untuk mobil penumpang. Lebih lagi, penjualan roda empat di Indonesia sedang turun-turunnya.

    “Soal insentif PPnBM diulang seperti era pandemi kemarin, kalau dari sisi kemungkinan, kan semua mungkin. Kita lihat pertama dampaknya seberapa jauh sih mendistorsi kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong EV,” ujar Rustam dalam forum diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

    Diskon PPnBM DTP. Foto: Pradita Utama

    Rustam menegaskan, pemerintah sebenarnya mau-mau saja memberikan diskon PPnBM untuk mobil penumpang di tengah lesunya pasar. Namun, kata dia, fokus pemerintah saat ini mendorong transisi masyarakat ke mobil listrik.

    “Jadi, pemerintah sebenarnya sudah siap berkorban dalam hal penerimaan. Namun, fungsi mengaturnya, karena kita konsisten mendorong mobil listrik,” ungkapnya.

    “Jangan sampai program EV yang sudah kita berikan dalam satu rangkaian, yaitu investasi di dalam negeri, jadi terganggu,” tambahnya.

    Sejumlah pengunjung memilih mobil di pameran Gaikindo Jakarta Auto week, JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2023). Pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 diyakini menjadi momen tepat untuk masyarakat membeli mobil baru buat mudik Lebaran tahun ini. Foto: Pradita Utama

    Prinsipnya, kata Rustam, semua kebijakan yang terkait otomotif harus dilihat dampaknya ke pasar mobil listrik. Menurutnya, jangan sampai, kebijakan tersebut justru memperlambat transisi ke energi ramah lingkungan.

    “Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Prinsipnya, selagi tidak mengganggu rencana pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik. Dalam rangka menyelesaikan defisit impor BBM, subsidi, kemudian terkait nikel, kalau tidak terganggu, saya pikir oke oke saja,” kata dia.

    Sebagai catatan, insentif PPnBM DTP pernah diterapkan saat Indonesia ditimpa pandemi tiga tahun lalu. Ketika itu, permintaan kendaraan mengalami kenaikan saat daya beli konsumen sedang lemah-lemahnya.

    (sfn/sfn)

  • Prabowo raih komitmen investasi 8,5 miliar dolar AS Roundtable Forum

    Prabowo raih komitmen investasi 8,5 miliar dolar AS Roundtable Forum

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memperoleh komitmen investasi senilai 8,5 miliar dolar AS dari CEO Roundtable Forum di Inggris, Kamis (21/11), untuk pengembangan berbagai sektor prioritas di Indonesia.

    Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa agenda yang berlangsung di Lancaster House, London, itu mempertemukan Presiden Prabowo dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia.

    “Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi 8,5 miliar dolar AS,” kata Presiden Prabowo.

    Kepala Negara menyebut bahwa komitmen tersebut menunjukkan optimisme yang kuat dari para pelaku usaha di Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

    Presiden juga menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat, sebagaimana terlihat dari kunjungan sebelumnya ke Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

    Selain itu, komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor.

    “Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita,” katanya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang turut hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa para CEO sangat tertarik pada berbagai sektor prioritas di Indonesia, termasuk transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta kesehatan.

    “Mereka ingin melihat bagaimana arah kebijakan dan komitmen Presiden terhadap investasi. Banyak yang sangat surprise, dalam artian positif, mendengar sendiri dari Bapak Presiden mengenai prioritas dan komitmen terhadap clean dan efficient government itu sangat-sangat diapresiasi betul,” ujar Menkeu.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, serta transisi pemerintahan yang damai, telah meningkatkan kepercayaan investor.

    Rosan juga menyampaikan rencana untuk menindaklanjuti komitmen ini dengan pertemuan lebih lanjut bersama perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan minatnya.

    “Antusiasme untuk berinvestasi di Indonesia bukan hanya tinggi, tapi makin tinggi. Mereka melihat stabilitas politik dan ekonomi kita sangat baik, dan transisi pemerintahan yang berjalan damai memberikan kepercayaan lebih tinggi,” katanya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah jamin daya beli masyarakat tak terdampak kenaikan tarif PPN

    Pemerintah jamin daya beli masyarakat tak terdampak kenaikan tarif PPN

    Tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, mengingat pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Terkait tarif PPN itu sendiri, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti, di Jakarta, Kamis, menjelaskan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat tak dikenakan tarif PPN.

    Artinya, kebutuhan rakyat tidak terpengaruh oleh kebijakan kenaikan PPN.

    “Tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN,” ujar Dwi.

    Dia merinci barang yang dibebaskan tarif PPN mencakup barang kebutuhan pokok, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Adapun jasa yang dibebaskan dari tarif PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

    Sementara tambahan penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN nantinya akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, serta subsidi pupuk.

    Pemerintah pun telah memperluas lapisan penghasilan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta yang dikenakan tarif terendah sebesar 5 persen.

    Juga terdapat kebijakan pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta.

    “Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” kata Dwi pula.

    Di sisi lain, sebagai wujud kegotongroyongan orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp5 miliar dikenakan tarif tertinggi sebesar 35 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fakta-fakta Protes Kenaikan PPN 12 Persen, Petisi Muncul, Dinilai Cekik Daya Beli Masyarakat

    Fakta-fakta Protes Kenaikan PPN 12 Persen, Petisi Muncul, Dinilai Cekik Daya Beli Masyarakat

    TRIBUNJATIM.COM – Masyarakat Indonesia ramai-ramai memprotes kenaikan PPN 12 persen yang dicanangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Tak ayal, petisi pun dikerahkan untuk menolak kebijakan itu.

    Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengesahkan pemberlakuan PPN 12 persen pada Januari 2025.

    Belum juga berjalan, hal ini dikecam publik karena dinilai menurunkan daya beli masyarakat.

    Selengkapnya, simak fakta-fakta protes kenaikan PPN 12 persen di bawah ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Fakta-fakta protes kenaikan PPN 12 persen

    Warganet Ramai-ramai Serukan Petisi 

    Akibat rencana tersebut, warganet ramai-ramai menandatangani petisi penolakan PPN 12 persen. 

    Petisi penolakan PPN 12 persen pun menggema di media sosial X (dulu Twitter) pada Kamis (21/11/2024). 

    Mengutip akun media sosial X @barengwarga, tautan petisi ini dimulai sejak 19 November 2024 dan telah ditandatangani 1.996 orang. 

    Bahkan per Kamis ini, sudah ada 1.644 tanda tangan di petisi tersebut. 

    “Pemerintah, segera batalkan kenaikan PPN!” tulis petisi @barengwarga.

    “Kalau keputusan menaikan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai harga sabun mandi sampai Bahan Bakar Minyak (BBM) akan ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

    Untuk itu sudah selayaknya kita menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN seperti yang tertera dalam UU HPP. Kita semua dapat ikut menuntut melalui petisi yang tertera pada tautan di bawah ini,” sambungnya.

    PPN 12 Persen Mencekik Buruh 

    Kritik juga datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa. 

    Selain itu, Said juga meyakini kenaikan PPN akan meningkatkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. 

    “Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Ia menilai, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh. 

    Terlebih, menurut Said, rencana kenaikan PPN muncul di tengah minimnya upah buruh. 

    Said meyakini, kebijakan ini justru akan menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. 

    “Akibatnya, daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” tuturnya.

    Pengamat: Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Ujian

    Di sisi lain, pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli mengatakan Prabowo Subianto harus memiliki keberanian untuk mengentas kemiskinan di Indonesia. 

    Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janji pengentasan kemiskinan. 

    “Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.” 

    “Kenaikan PPN menjadi ujian pertama, apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).

    Namun, Pieter mengakui kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung target ambisius Prabowo. 

    Termasuk, target menaikkan perekonomian 8 persen per tahun. 

    Kowantara Turut Beri Kritik 

    Kritik selanjutnya datang dari Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara). 

    Ketua Kowantara, Mukroni menganggap kenaikan PPN sebesar 12 persen di awal 2025 akan berdampak serius ke usaha kecil, termasuk warung Tegal. 

    Kowantara menilai bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan harga bahan baku, sehingga berpotensi menaikkan harga jual makanan. 

    Akibatnya, daya beli konsumen, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pelanggan utama warteg berisiko menurun.

    “Warteg sebagai bisnis kecil juga menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produksi yang meningkat dan penyesuaian harga yang diperlukan untuk mempertahankan margin keuntungan,” terang Mukroni.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.