Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Wamenkeu Anggito ajak diskusi asosiasi pengusaha tekstil

    Wamenkeu Anggito ajak diskusi asosiasi pengusaha tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha tekstil melalui acara “Kemenkeu Mendengar”.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Anggito menyerap aspirasi sekaligus berdiskusi mengenai industri tekstil di Indonesia.

    “Diskusi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami di Kementerian Keuangan untuk terus-menerus melakukan perbaikan dengan mendengarkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan,” kata Anggito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Wamenkeu Anggito mengatakan industri tekstil memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

    Industri tekstil juga disebut berperan dalam memenuhi kebutuhan sandang dan menyumbang devisa Indonesia.

    Dalam diskusi itu, ia menyebut dialog berjalan secara konstruktif demi satu tujuan besar yang sama, yaitu memperkuat sektor industri tekstil.

    Apresiasi disampaikan Wamenkeu Anggito kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan untuk kemajuan industri tekstil Indonesia.

    “Sinergi ini adalah modal berharga untuk mewujudkan industri tekstil yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Anggito.

    Untuk diketahui, program “Kemenkeu Mendengar” merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk menjalin dialog terbuka dan mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menerapkan pendekatan multikanal yang memperluas keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal.

    Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi Kementerian Keuangan untuk mendengarkan langsung berbagai perspektif dari pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perkembangan ekonomi saat ini.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tengah menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (8/11), mengungkapkan langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cerita Eks Menkeu Soal Tax Amnesty Jilid I, Sukseskah?

    Cerita Eks Menkeu Soal Tax Amnesty Jilid I, Sukseskah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan mengenai pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid I pada 2016-2017. Dia mengatakan program ini diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio di Indonesia.

    “Kebetulan waktu itu saya Menkeu yang bersepakat dengan DPR meluncurkan tax amnesty jilid I,” kata Bambang dalam program Tax Time di CNBC Indonesia, Jumat, (22/11/2024).

    Dia menceritakan ketika itu, pemerintah prihatin dengan kecilnya basis pajak di Indonesia baik untuk perusahaan maupun perorangan. Karena kecilnya basis pajak itu, kata dia, tax ratio di Indonesia mandek di 10%.

    “Nah tauntuk bisa menambah tax ratio, maka tax amnesty menjadi salah satu solusinya,” kata dia.

    Bambang mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan program ini. Dia mengatakan program ini banyak diselenggarakan negara maju, seperti di Eropa. Dia mengatakan program ini bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), tapi juga membuat orang yang masuk dalam sistem pajak.

    “Perlu diketahui tax amnesty ini juga banyak dilakukan bahkan di negara maju seperti Eropa dan tujuannya adalah untuk selain meningkatkan kepatuhan dari WP yang sudah ada, tapi juga orang-orang yang belum tercatat sebagai WP,” ujar dia.

    Selain itu, dia mengatakan tax amnesty ini juga digelar agar para WP jujur dengan aset yang dimilikinya. Dia bilang ketika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, seringkali WP enggan membeberkan secara terus terang mengenai aset-aset tersebut.

    “Termasuk aset di luar negeri, sehingga akibatnya kewajiban pajak mereka tidak mencerminkan kekayaan mereka,” ujar dia.

    (rsa/haa)

  • Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp147,1 triliun per 31 Oktober 2024.

    “APBN #UangKita dukung peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat anggaran kesehatan sebesar Rp147,1 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu tumbuh 4,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu utamanya disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.

    Sri Mulyani merinci pemanfaatan anggaran kesehatan termasuk untuk 96,7 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati fasilitas kesehatan. Alokasi untuk program ini tercatat sebesar Rp36,8 triliun.

    Kemudian, pemberian vaksin imunisasi kepada balita Indonesia dengan alokasi Rp2,1 triliun. Program ini diharapkan dapat menciptakan daya tahan tubuh balita yang lebih baik.

    Selanjutnya, alokasi senilai Rp12,4 miliar disalurkan untuk tambahan makanan untuk meminimalkan risiko kondisi gizi buruk kepada 19,9 ribu ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 21,9 ribu balita kurus.

    Anggaran juga digunakan untuk sosialisasi dan diseminasi pengendalian Tuberkulosis (TBC) kepada 5,4 ribu orang dengan dana sebesar Rp4,8 miliar serta pemeriksaan 49,3 ribu sampel obat dan 19,3 ribu sampel makanan dengan dana Rp53 miliar.

    Pemanfaatan berikutnya yaitu untuk fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) kepada 7,2 juta keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta) dengan dana Rp18,1 miliar.

    Lalu, pemenuhan alat atau obat kontrasepsi bagi 19.166 lembaga dengan anggaran Rp517 miliar, jaminan kesehatan bagi kurang lebih 4,6 juta ASN/TNI/Polri/pensiunan senilai Rp9,3 triliun, pendanaan operasional 10.072 puskesmas senilai Rp7,1 triliun, serta bantuan operasional 3.045 balai penyuluh keluarga berencana (KB) senilai Rp2,7 triliun.

    Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia untuk menciptakan cikal bakal generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing.

    “APBN #UangKita akan terus mendorong pemenuhan aspek kesehatan masyarakat demi mencapai visi Indonesia Emas, Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daun Kering Asal RI Tembus Pasar Inggris, Dipakai buat Apa?

    Daun Kering Asal RI Tembus Pasar Inggris, Dipakai buat Apa?

    Jakarta –

    Salah satu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) binaan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) asal Pulau Bangka menjual produk daun kering hingga ke luar negeri. Namun usaha ini tidak asal jual daun yang dikeringkan lho.

    PT Central Charcoal Babelindo (CCB), belum lama ini berhasil mengekspor 5.000 bungkus berbagai jenis daun kering, yaitu daun ketapang, daun dadap, dan daun manggis.

    “Salah satu UMKM binaan Bea Cukai Pangkalpinang PT Central Charcoal Babelindo (CCB) kembali pasarkan produk daun kering ke mancanegara,” tulis Bea Cukai dalam unggahan Instagram resminya (@beacukairi), Jumat (22/11/2024).

    “Kali ini, PT CCB mengekspor 5.000 bungkus daun kering ke Inggris. Daun kering yang diproduksi antara lain daun ketapang, daun dadap, daun manggis, dan lain-lain,” sambung salah satu lembaga di bawah Kemenkeu itu.

    Sebelumnya PT CCB sudah berhasil mengekspor berbagai produk daun keringnya sebanyak 11 kali dengan tujuan Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Turki, dan Singapura.

    Produk-produk daun kering ini berhasil dipasarkan hingga ke luar negeri karena dipercaya memiliki khasiat. Semisal daun ketapan yang dinilai memiliki kemampuan mengatur PH air secara alami ataupun daun lainnya yang bisa digunakan untuk pengobatan.

    “Daun ketapang kering mempunyai manfaat sebagai pengatur alami PH air pada akuarium. Sementara daun dadap dan daun manggis dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, baik untuk pengobatan atau pencegahan penyakit,” terang Bea Cukai.

    Berkat keberhasilan UMKM ini, Bea Cukai optimis dapat membina berbagai usaha mikro hingga menengah RI lainnya untuk semakin berkembang hingga go internasional.

    “Bea Cukai siap untuk memberikan dukungan kepada UMKM yang berencana ekspor ataupun yang berorientasi ekspor agar mampu bersaing secara global,” terang lembaga itu.

    “Untuk Sahabat BC di manapun berada, apabila membutuhkan asisten maupun pendampingan kegiatan ekspor, jangan ragu untuk kunjungi #KlinikEkspor yang tersedia di seluruh Kantor Pelayanan Bea Cukai di Indonesia,” pungkas Bea Cukai.

    (ara/ara)

  • Video: Wamenkeu Era SBY Soal Rencana Tax Amnesty Jilid III Prabowo

    Video: Wamenkeu Era SBY Soal Rencana Tax Amnesty Jilid III Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah kembali berencana menerapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dimana DPR telah memasukkan RUU Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas.

    Menilik rencana tax Amnesty Jilid III, Ekonom Senior, Anny Ratnawati tidak mau berandai-andai dan mengatakan kepastiannya masih menunggu pernyataan pemerintah terkait urgensi dan rencana pastinya agar tidak menimbulkan polemik.

    Sementara terkait pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I dan II, Anny ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang erat kaitannya terhadap analisis pajak dan pengawasan pajak di masa depan. Hal terpenting dari program ini adalah pemanfaatan data tax amnesty oleh Dirjen Pajak untuk analisis kepatuhan pajak.

    Jika DJP bisa maksimal memanfaatkan hasil Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II maka Kemenkeu bisa mendorong perbaikan tax ratio dan regulasi yang penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI.

    Seperti apa ekonom melihat urgensi tax amnesty? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ekonom Senior, Anny Ratnawati dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 22/11/2024)

  • Pengamat Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Berdampak pada PHK Karyawan

    Pengamat Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Berdampak pada PHK Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi mengatakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025 mendatang, tidak akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. 

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, kenaikan PPN 12 bisa membuat daya beli masyarakat menurun sehingga penjualan dan produksi juga ikut menurun. Otomatis, kapasitas produksi perusahaan juga menurun.

    Namun, Prianto menilai pemerintah akan memberikan paket stimulus untuk dunia usaha, seperti yang dilakukan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat dinyatakan pailit.

    “Jadi saya melihat kebijakan yang akan muncul bukan di PPN secara khusus, tetapi kebijakan fiskal lainnya. Bisa dalam bentuk insentif sehingga dunia usaha tetap survive atau bahkan lebih naik lagi. Dengan demikian, otomatis tidak terjadi PHK,” pungkas Prianto kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Lebih lanjut, Prianto yakin pemerintah mempunyai cara untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat atas dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia memberikan contoh, saat sektor properti dan kendaraan lesu, pemerintah memberikan paket stimulus untuk kembali menggairahkan sektor tersebut.

    “Itu dari sudut pandang pemerintah. Memang dari sudut masyarakat kadang-kadang kan PHK-nya aja. Namun, saya melihat kalau dalam proses formulasi kebijakan itu enggak sekadar itu. Harus semua faktor yang bisa memengaruhi pasti dipertimbangkan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat undang-undang (UU).

    Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021.

    Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi Covid-19. 

    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk kenaikan PPN menjadi 12 persen ini, bukan dilakukan dengan membabi buta,” ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

  • PU siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun 2025

    PU siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun 2025

    Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun pada 2025 agar guru dan siswa bisa mendapatkan lokasi yang layak dan aman.

    Menurut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, target program ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan alokasi anggaran Rp19,5 triliun.

    “Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya. Dimungkinkan juga untuk dilakukan pembangunan ruang kelas baru jika diperlukan atau rekonstruksi kembali apabila dalam kondisi berat,” kata Diana di Jakarta, Jumat.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/11). Pertemuan ini dalam rangka membahas pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025.

    PHTC Revitalisasi Sekolah merupakan program prioritas dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan.

    Pelaksanaan revitalisasi sekolah/madrasah dilakukan oleh Kementerian PU melalui APBN dengan target sekolah/madrasah yang ditangani berdasarkan usulan dan data DAK Fisik TA 2025 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Pelaksanaannya dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sebanyak 1.380 sekolah/madrasah dan tahap 2 sebanyak 10.040 sekolah/madrasah.

    “Kami sudah mulai melakukan survei, verifikasi, validasi lokasi serta perencanaan teknis dan akan segera menggelar kick off atau sosialisasi bersama Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada November-Desember ini akan mulai dilakukan lelang dini, sehingga ditargetkan Januari 2025 sudah bisa mulai konstruksi dan diharapkan bisa tuntas seluruh konstruksinya pada Desember 2025,” katanya.

    Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU atas kesediaan dan kesiapannya dalam mendukung sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah ini.

    “Semoga kita dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi agar program revitalisasi sekolah ini bisa tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan,” ujar Fajar Riza Ul Haq.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Juga Diterapkan di Negara G20

    Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Juga Diterapkan di Negara G20

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

    Penyebabnya, bendahara Negara itu mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    “Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid,” katanya kepada wartawan.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

    “Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal,” katanya.

    Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

    “Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

    Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

    “Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkas Sri Mulyani.

  • Kemenkeu edukasi mahasiswa di Sumbar tata kelola keuangan negara

    Kemenkeu edukasi mahasiswa di Sumbar tata kelola keuangan negara

    Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal APBN sehingga penting untuk diedukasi

    Padang (ANTARA) – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedukasi mahasiswa Universitas Negeri Padang, Sumbar, tentang tata kelola keuangan negara.

    “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga penting untuk diedukasi,” kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Jumat.

    Menurut Syukuriah, dengan mengedukasi mahasiswa tentang tata kelola keuangan yang bersumber dari APBN, kelompok ini diharapkan bisa berkontribusi menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial.

    Dalam paparannya, Syukriah mengenalkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan, khususnya di bidang perbendaharaan negara. Harapannya, generasi muda lebih memahami peran strategis DJPb dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas negara hingga pelaksanaan serta pengawasan anggaran.

    Pada sesi diskusi interaktif beberapa mahasiswa melontarkan sejumlah pertanyaan di antaranya apa saja bentuk nyata yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mengawasi APBN, pengaruh “local taxing power” atau penguatan kekuatan perpajakan lokal terhadap keuangan daerah, dan paradigma baru dalam penyerapan anggaran.

    “Diskusi ini menjadi ruang untuk menggali
    pandangan mahasiswa sekaligus menanamkan kesadaran peran mereka dalam mendukung tata kelola keuangan negara,” tambah dia.

    Selain mengedukasi mahasiswa tentang tata kelola APBN, Syukriah juga menekankan peran penting usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar pembangunan ekonomi di suatu daerah.

    Dalam konteks ini, mahasiswa juga bisa mengambil peran untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membantu kemajuan UMKM di Sumbar.

    “DJPb mendorong pelaku UMKM terus berinovasi dan menghadapi perubahan dinamika ekonomi ke depan,” harap dia.

    Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Padang Krismadinata menyambut baik sinergi antara perguruan tinggi dengan Kanwil DJPb Sumbar.

    Kegiatan bertajuk “Regional Chief Economist (RCE) Goes to Campus dan Showcase UMKM” diharapkan menjadi pemicu bagi mahasiswa dalam mengawal tata kelola APBN terutama di Ranah Minang.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu Bongkar Alasan Pemerintah Tak Kasih Insentif Mobil Hybrid

    Kemenkeu Bongkar Alasan Pemerintah Tak Kasih Insentif Mobil Hybrid

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan mengapa pemerintah tak kunjung memberikan insentif mobil hybrid. Padahal, kebijakan tersebut telah dinantikan produsen roda empat sejak lama.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan, pihaknya sempat mempertimbangkan pemberian insentif untuk mobil hybrid. Namun, di tengah jalan, pemerintah memilih fokus ke mobil listrik karena lebih ramah lingkungan.

    “Awalnya kita melakukan transisi energi secara bertahap. Namun ketika sudah berjalan, ditetapkan bahwa kita loncat ke BEV. Ini sudah ditetapkan ketika presiden sebelumnya,” ujar Rustam saat menyampaikan materi dalam forum diskusi yang digelar di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Mobil hybrid. Foto: Istimewa

    Kebijakan mengenai pemberian insentif hybrid tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 73 Tahun 2019 yang mengatur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil rendah emisi.

    “Awalnya pemerintah sepakat menyamakan tarif PPnBM antara mobil BEV dengan hybrid, dalam hal ini PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), yakni sama-sama nol persen,” ungkapnya.

    “Namun itu tidak mendorong percepatan BEV sebagaimana amanat Perpres 79/2023, sementara kita sadari tren global mengarah ke BEV. Sehingga pada waktu itu disepakati antar kementerian bahwa memang perlu ada gap antara BEV dengan hybrid,” tambahnya.

    Maka, dengan begitu, mobil PHEV dikenakan PPnBM mulai dari lima persen. Besarannya tergantung kapasitas mesin dan emisi karbon yang dihasilkan.

    Keberpihakan ‘berlebih’ terhadap mobil hybrid juga membuat pasar mobil listrik bergerak lambat. Bahkan, dia Rustam merasa, pemainnya ketika itu hanya itu-itu saja, yakni Hyundai dan Wuling.

    “Sementara untuk mengundang pemain lainnya agak berat karena perbandingan antara mobil konvensional dengan mobil listrik hampir 150 persen. Apabila ditambah biaya masuk, kala itu 50 persen, ditambah PPnBM 15 persen, tidak mungkin mereka masuk ke Indonesia dalam rangka tes pasar,” tuturnya.

    Rustam menjelaskan, pemerintah melalui Presiden Jokowi sejak awal memang berniat ‘lompat’ langsung dari ICE ke BEV. Sehingga tak melalui perantara PHEV lebih dulu. Sebab, mereka ingin, transisinya bergerak lebih cepat.

    “Pemerintah saya rasa telah memberikan solusi cerdas yaitu dengan memberikan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM BEV impor asalkan berkomitmen untuk produksi lokal melalui Peraturan BKPM No.6/2023,” kata dia.

    (sfn/sfn)