Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Industri Mamin Minta Sri Mulyani Tunda Implementasi PPN 12% pada 2025

    Industri Mamin Minta Sri Mulyani Tunda Implementasi PPN 12% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini dinilai dapat menekan pertumbuhan industri mamin Tanah Air.

    Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyampaikan, keputusan pemerintah mengerek PPN berpotensi menekan pertumbuhan industri mamin sehingga dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

    “Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi untuk menuju 8% perlu didukung semua sektor,” kata Adhi dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

    Dia menuturkan, kebijakan ini berdampak besar terhadap seluruh rantai pasok, kenaikan bahan baku, dan biaya produksi. Akibatnya, harga jasa/produk melonjak sehingga berujung pada pelemahan daya beli masyarakat dan utilitas penjualan menjadi tidak optimal.

    “Terlebih pada produk pangan yang sangat sensitif terhadap harga, masyarakat akan mengerem konsumsinya. Hal ini akan memperlambat laju konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

    Di sisi lain, pelemahan daya beli sudah mulai terlihat. Hal tersebut kata Adhi, tercermin dari konsumsi rumah tangga – yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional – menunjukkan tren pelemahan. Tercatat, konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2024 hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya sebesar 4,93%. 

    Dia mengatakan, industri mamin merupakan motor penggerak transaksi di berbagai pelaku ritel, baik di pasar  tradisional maupun modern. Menurutnya, peningkatan omzet dan peredaran uang melalui transaksi perdagangan dari berbagai kanal dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan negara.

    “Strategi ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap penerimaan negara,” ungkapnya. 

    Selain itu, Gapmmi mengharapkan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain untuk mengerek penerimaan negara. Misalnya, dengan menerapkan ekstensifikasi PPN yang masih berpotensi besar, dibandingkan menaikkan tarif. 

    Apalagi sangat dimungkinkan dalam Undang-undang No.7/2021 pasal 7 ayat 3 menyatakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerapan PPN 12% tahun depan tidak akan ditunda. Pasalnya, Undang-undang (UU) No.7/2021 telah mengamanatkan bahwa PPN harus naik sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025.

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

    Kendati begitu, Bendahara Negara memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan barang/jasa yang termasuk ke daftar PPN Dibebaskan.

  • Scott Bessent Ditunjuk jadi Menkeu AS, Pasar Saham Menghijau

    Scott Bessent Ditunjuk jadi Menkeu AS, Pasar Saham Menghijau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar saham dan obligasi pemerintah menguat pada perdagangan Senin (25/11/2024) seiring dengan respons positif pedagang atas pemilihan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan AS oleh Presiden terpilih Donald Trump.

    Para pelaku pasar menilai Bessent akan menyuntikkan lebih banyak stabilitas ke dalam ekonomi dan pasar keuangan AS.

    Berdasarkan data Bloomberg, sejumlah indeks saham di Asia terpantau naik pada perdagangan awal Senin. Indeks S&P/ASX 200 Australia tercatat naik 0,6%, sementara Indeks Topix Jepang dan Kospi Korea Selatan juga menguat masing-masing sebesar 0,9%. 

    Selain itu, kontrak berjangka AS juga naik tipis. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun lima basis poin menjadi 4,35%.

    Pergerakan tersebut mengindikasikan elemen-elemen “Trump trade” mulai mendingin setelah presiden yang baru menunjuk Bessent, yang menjalankan lembaga dana lindung nilai makro (macro hedge fund) Key Square Group, untuk mengawasi pasar utang pemerintah AS, pengumpulan pajak, dan sanksi ekonomi. 

    Sementara itu, Bessent mengindikasikan dia akan mendukung rencana tarif dan pemotongan pajak Trump. Para investor memperkirakan dia akan memprioritaskan stabilitas ekonomi dan pasar daripada mencetak poin politik.

    Nominasi Bessent dapat meredakan beberapa kekhawatiran atas dampak Trump terhadap ekonomi dan mata uang negara lain di seluruh dunia. 

    “Dia membawa kesan hampir bertahap ke dalam pemerintahan, bukannya mengambil pendekatan big bang untuk membuat perubahan kebijakan besar,” kata Brian Jacobsen, kepala ekonom di Annex Wealth Management.

    Dia melanjutkan, pasar mungkin merasa lega bahwa pilihan tersebut menandakan pemerintahan yang mengutamakan Amerika, tetapi bukan pemerintahan yang mengutamakan Amerika.

    Sementara itu, dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya dengan krona Swedia dan dolar Australia memimpin kenaikan. Dolar AS telah menguat selama delapan minggu berturut-turut, karena para pedagang menilai kebijakan fiskal Trump termasuk tarif perdagangan yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Saham AS naik pada Jumat pekan lalu, dengan indeks S&P 500 naik 0,4% karena penerima manfaat dari peraturan yang lebih longgar dan sikap yang ramah bisnis dari pemerintahan yang baru naik.

  • Sri Mulyani Bertemu Menkeu Inggris, Bahas Ekonomi Global hingga LPDP

    Sri Mulyani Bertemu Menkeu Inggris, Bahas Ekonomi Global hingga LPDP

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rachel Reeves di Inggris. Pertemuan bilateral itu membahas mengenai tantangan ekonomi global, tantangan perubahan iklim hingga transisi energi.

    “Kami membahas isu perekonomian global, tantangan perubahan iklim, transisi energi dan aspek pembiayaan,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram pribadinya, dikutip Minggu (24/11/2024).

    Selain itu, keduanya juga membahas mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sri Mulyani menyebut Inggris menjadi salah satu tujuan terbanyak penerima beasiswa LPDP.

    “UK juga menjadi tujuan pendidikan banyak penerima beasiswa LPDP yang memilih belajar berbagai bidang, science – medical doctor, education, taxation, Economics and Finance dan fiscal decentralization,” jelasnya.

    Melansir Study in UK (SI-UK) Indonesia, ada berbagai faktor yang membuat banyak pelajar Indonesia memilih meneruskan pendidikan ke Inggris. Di antaranya kualitas dan reputasi Inggris sebagai pusat pendidikan global mampu memposisikan negara ini sebagai salah satu destinasi pilihan bagi pelajar yang merencanakan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

    “Selain akses ke pendidikan bertaraf internasional terbaik yang diakui dunia, belajar di Inggris Raya (UK) juga menawarkan lingkungan kondusif bagi perkembangan akademis dan pribadi,” ujar Country Director SI-UK Indonesia, Gianti Atmojo.

    Ada beberapa universitas yang tercatat populer dan sangat diminati oleh pelajar Indonesia seperti University College London (UCL), The University of Edinburgh, King’s College London (KCL), University of Glasgow, Cardiff University, University of Essex, dan Manchester Metropolitan University.

    Seiring meningkatnya minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri, SI-UK Indonesia berperan aktif dalam memperluas informasi terkait peluang untuk mengenyam pendidikan tinggi di Inggris, serta memfasilitasi generasi muda bangsa yang bercita-cita mengejar ilmu hingga ke Inggris.

    “Merupakan misi kami untuk untuk menjadi partner pendidikan yang dekat dan terpercaya, memastikan semua pelajar memiliki kesempatan dan mendapatkan dukungan penuh dalam setiap langkah proses pendidikan mereka,” tutup Gianti.

    (aid/kil)

  • Pemerintah Telah Kucurkan Rp13,7 Triliun untuk Bangun Rumah Murah

    Pemerintah Telah Kucurkan Rp13,7 Triliun untuk Bangun Rumah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp13,7 triliun untuk mendukung pembangunan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran itu digunakan untuk membangun hingga 165.880 unit rumah hingga periode Oktober 2024.   

    “Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit [hingga periode Oktober 2024],” jelas Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (24/11/2024).

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa program FLPP itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian yang layak.

    Untuk diketahui, semula kuota FLPP 2024 ditetapkan hanya sebesar 166.000 unit saja. Akan tetapi, pada akhir Agustus 2024 pemerintah telah resmi menambah alokasi anggaran untuk kuota FLPP naik menjadi 200.000 unit.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. 

    Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

    Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024. 

    “Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi,” pungkas Airlangga.

  • Sah, Pilkada Serentak 27 November 2024 jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Sah, Pilkada Serentak 27 November 2024 jadi Hari Libur Nasional – Page 3

    Hingga 20 September 2024, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,43 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa total dana yang disiapkan untuk Pilkada mencapai Rp 37,52 triliun, yang disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan dalam memastikan suksesnya Pilkada serentak ini.

    Alokasi Anggaran PilkadaDana dari APBN digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dari persiapan logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara.

    Berikut adalah beberapa peran utama dana APBN dalam mendukung Pilkada serentak dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Rabu (20/11/2024):

    1. Pembiayaan Logistik dan Administrasi

    Penyelenggaraan Pilkada memerlukan berbagai sarana dan prasarana, seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, dan peralatan IT untuk mendukung sistem pemilihan. Dana APBN memastikan semua kebutuhan logistik ini tersedia dan siap digunakan pada hari pemilihan.

    2. Pelatihan dan Sosialisasi

    Dana APBN juga dialokasikan untuk melatih petugas pemilihan dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Pelatihan ini penting agar petugas pemilihan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai prosedur.

     

  • Realisasi Anggaran Infrastruktur Capai Rp282,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Realisasi Anggaran Infrastruktur Capai Rp282,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat  realisasi anggaran infrastruktur pagu 2024 telah mencapai 282,9 triliun hingga periode Oktober 2024.

    Dalam penjelasannya, realisasi tersebut telah mencapai 66,8% dari total pagu 2024 sebesar Rp422,7 triliun.

    “Untuk itu, APBN Uang Kita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” tuturnya dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (24/11/2024).

    Bendahara negara itu lantas merinci, sebesar Rp160,6 triliun anggaran infrastruktur dialokasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga. Di mana, realisasinya berupa pembangunan  dan preservasi jalan, jembatan, serta pembangunan sarana air minum.

    Kemudian, digunakan pula untuk menunjang konstruksi rel kereta api, rumah susun, hingga akses internet yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

    Selanjutnya, sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah untuk melakukan rekonstruksi sepanjang 16.526 kilometer (Km) jalan, membangun 30.583 km dan merehabilitasi 1.962 km jalan lainnya.

    Ada juga, sebanyak 54.789 sambungan rumah (SR) juga diklaim telah terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Serta sebesar 3.024,79 hektare jaringan irigasi ditargetkan bisa dibangun melalui alokasi TKD tersebut. 

    “Tak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit rumah,” tambah Sri Mulyani. 

  • 3 Fakta Crazy Rich AS yang Dipilih Donald Trump Jadi Menkeu

    3 Fakta Crazy Rich AS yang Dipilih Donald Trump Jadi Menkeu

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump menunjuk miliarder Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Scott bakal menjadi pengganti Janet Yellen, Menteri Keuangan AS saat ini di pemerintahan Joe Biden.

    Bessent merupakan kandidat Menteri Keuangan yang dipilih Trump di antara beberapa nama seperti miliarder ekuitas swasta Marc Rowan, CEO Cantor Fitzgerald Howard Lutnick, dan Kevin Warsh, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve.

    Berikut 3 Fakta Scott Bessent yang bakal menjabat Menkeu AS:

    1. Pendiri Perusahaan Hedge Fund
    Bessent diketahui merupakan pendiri hedge fund Key Square Capital Management. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2015 dengan nilai pendanaan mencapai US$ 2 miliar.

    Perusahaan tersebut dilaporkan mengelola aset keseluruhan sekitar US$ 600 juta pada Desember 2023. Adapun Sosok Bessent disebut sebagai salah satu investor paling cerdas dan selangkah lebih maju dari pasar. Menurut Michael Oliver Weinberg, profesor dari Columbia Business School dan Penasehat Investasi bawahan Bessent, karakteristik tersebut mirip dengan George Soros.

    “Scott adalah salah satu investor paling cerdas dan tajam yang pernah saya ajak bekerja. Sama seperti George Soros, dia juga biasanya selangkah lebih maju dari pasar,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Sabtu (23/11/2024).

    2. Penasihat Utama Trump
    Bessent merupakan penasihat utama Trump dalam kebijakan ekonomi selama masa kampanye dan mendonasikan sekitar US$ 3 juta kepada Trump. Bessent menilai Trump sangat canggih dalam kebijakan ekonomi, berbanding terbalik dengan Harris yang disebutnya buta ekonomi.

    Sebelum dekat dengan Trump, AP News melaporkan bahwa Bessent merupakan pendukung dan donatur Partai Demokrat pada awal tahun 2000-an, khususnya dalam pencalonan AI Gore sebagai presiden.

    Trump percaya kapasitas Bessent mampu membawa AS ke zaman keemasan baru dan memperkuat posisi mereka di kancah perekonomian global. Trump juga percaya kapasitas Bessent mampu membuat dolar AS makin perkasa.

    “Beliau akan membantu saya mengantarkan Zaman Keemasan baru bagi Amerika Serikat, seiring kita memperkuat posisi kita sebagai perekonomian terkemuka di dunia, pusat Inovasi dan kewirausahaan, tujuan modal, dan mempertahankan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia,” kata Trump, dilansir dari CNN.

    3. Mantan Anak Buah George Soros
    Dilansir dari Forbes, Bassent diketahui merupakan bekas bawahan George Soros, pengusaha sekaligus investor sukses berkebangsaan AS. Soros merupakan pendukung kandidat Presiden dari Partai Demokrat sekaligus pesaing Trump, Kamala Harris.

    Keluarga Soros dikenal sebagai donor utama bagi Demokrat dan telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk kebutuhan kampanye. Adapun Bessent mulai bekerja untuk Soros pada tahun 1991 di Soros Fund Management.

    Sempat keluar tahun 2000, Bessent kembali lagi ke Soros tahun 2011 dan menjabat sebagai kepala investasi Soros. Pada tahun 2015, Bessent lalu memutuskan berhenti dan memulai jalannya sendiri di Key Square. Keduanya disebut sudah tak saling bicara sejak lama.

    Lihat juga Video Donald Trump: Senang Rasanya Menang

    (ily/hns)

  • LCGC Hybrid Bisa Kasih Dampak Positif ke Penjualan Mobil: Harga Murah-Minim Emisi

    LCGC Hybrid Bisa Kasih Dampak Positif ke Penjualan Mobil: Harga Murah-Minim Emisi

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) setuju dengan usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang meminta produsen mobil di Indonesia membuat low cost green car atau LCGC hybrid.

    Menurut mereka, ada dua dampak baik yang akan dirasakan negara dengan kehadiran LCGC hybrid: bertumbuhnya pasar roda empat dan berkurangnya emisi karbon.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengklaim, usulan Kemenperin soal LCGC hybrid benar-benar bagus. Sebab, secara harga, kendaraan tersebut pasti lebih murah dibandingkan mobil hybrid yang saat ini beredar di pasaran.

    “Jadi memang hybrid perlu didorong. Usulan Kemenperin itu suatu usulan yang bagus bahwa LCGC di-hybrid-kan. Kemudian harganya mendekati LCGC (regular) dan kemudian ini akan menjadi kebutuhan masyarakat luas,” ujar Rustam dalam forum diskusi yang digelar di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

    “Saya rasa ini akan lebih sukses dibandingkan mobil hybrid di pasaran yang harganya lebih mahal,” tambahnya.

    Kemenperin bicara soal LCGC hybrid. Foto: Dok. Toyota Astra Motor

    Di kesempatan yang sama, Kukuh Kumara selaku Sekertaris Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) setuju dengan usulan Kemenperin. Menurutnya, LCGC kini tak lagi bisa dibilang murah. Itulah mengapa, teknologi hybrid tak masalah disematkan ke mobil tersebut.

    “Menarik, itu bisa ke sana kalau volume-nya besar, LCGC volume besar tapi teknologi berubah. Tidak bisa emisinya segitu-gitu saja, jalan keluarnya hybrid,” ungkap Kukuh Kumara.

    “Karena mobil ini bukan low cost lagi, dibandingkan yang lain juga emisinya sudah tinggi. Mau baru atau lama, kalau produk itu bisa diminati konsumen, ya menarik,” tambahnya.

    Mobil Low Cost Green Car (LCGC) di GIIAS 2023 Foto: Ridwan Arifin

    Diketahui, usulan produsen bikin LCGC hybrid disampaikan Dodiet Prasetya selaku Direktur Industri Alat Transportasi Darat Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin.

    Dodiet mengatakan, penjualan LCGC cukup tinggi di Indonesia. Dia ingin, catatan baik itu ditingkatkan dengan meluncurkan varian hybrid.

    “Kami mendorong para pabrikan untuk bisa menyematkan teknologi hybrid di LCGC. Poinnya satu, kita ingin meningkatkan pencapaian yang sudah bagus. Kemudian dalam rangka sumbangsih penurunan emisi dan ketahanan energi. Kami ingin meningkatkan apa yang sudah efisien menjadi lebih efisien,” kata dia.

    Sebagai catatan, penjualan LCGC tahun lalu mencapai 204.705 unit dengan market share tembus 20,3 persen. Nominal tersebut mengalami kenaikan 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kini, ada lima model LCGC yang saat ini dijual di Indonesia, yakni Toyota Calya, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra dan Honda Brio Satya.

    (sfn/dry)

  • Munculnya Rencana Tax Amnesty Jilid III hingga Ditjen Pajak Buka Suara

    Munculnya Rencana Tax Amnesty Jilid III hingga Ditjen Pajak Buka Suara

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons terkait usulan DPR RI mengenai pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III pada 2025. Pihaknya menyatakan akan mendalami rencana tersebut.

    “Terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Sebagai informasi DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Artinya, RUU tersebut akan diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan pada tahun depan.

    Jika berjalan lancar, maka pada 2025 nanti akan ada kebijakan tax amnesty jilid III. Sebelumnya, selama dua periode Presiden Joko Widodo tax amnesty berlangsung 2 kali, yaitu periode 2016-2017, dan 2022.

    Masuknya usulan RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas Prioritas 2025 secara tiba-tiba, dan disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (19/11). Padahal rencana tersebut belum pernah muncul dalam rapat-rapat sebelumnya.

    “Jadi kalau Baleg itu kan menerima usulan dari setiap komisi, dari Komisi XI itu ada pengampunan pajak. Nah mengapa dan apa isinya, nanti Komisi XI yang membahas. Kami hanya mensinkronisasi nanti kalau mereka sudah selesai,” ucap Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Martin Manurung kepada wartawan usai paripurna.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan tax amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak kelas kakap untuk ‘bertaubat’ dari ketidakpatuhan pajak.

    “Kita tetap berusaha melakukan pembinaan untuk wajib pajak itu tetap patuh. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus memberikan peluang terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk diberikan sebuah program,” kata Misbakhun ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (19/11).

    Dia mengatakan DPR tak ingin para pengemplang pajak untuk menghindar terus-menerus. Tax amnesty, kata dia, adalah jalan keluar untuk mengampuni kesalahan pajak itu.

    “Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni. Maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” ujar dia.

    Pandangan lain disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal. Menurutnya, usulan pelaksanaan tax amnesty lebih kepada semangat dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari dukungan pembiayaan.

    “Saya lihat semangatnya lebih ke teman-teman ingin membantu pemerintah baru mencari pembiayaan untuk proyek-proyek ataupun agenda politik yang masuk Asta Cita,” kata Hekal ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

    (acd/acd)

  • Ekonomi kemarin, skema subsidi BBM hingga soal realisasi investasi

    Ekonomi kemarin, skema subsidi BBM hingga soal realisasi investasi

    Jakarta (ANTARA) – Lima berita soal perekonomian yang tayang kemarin, Jumat (22/11) masih menarik untuk disimak pada hari ini. Mulai dari finalisasi skema subsidi BBM hingga soal realisasi investasi yang didapat Presiden Prabowo saat lawatannya ke Inggris.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Bahlil sebut skema subsidi BBM hampir selesai, tunggu lapor Presiden

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan formula atau skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah hampir selesai, tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang ke Indonesia untuk menyampaikan laporan secara komprehensif.

    “Subsidi BBM udah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat.

    Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 110,67 juta orang selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Potensi pergerakan masyarakat saat Natal-Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Natal-Tahun Baru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat.

    Wapres serahkan bantuan pupuk nonsubsidi kepada kelompok tani Jateng

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan pupuk nonsubsidi kepada 10 kelompok petani, saat menghadiri acara Rembuk Tani yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

    Dalam acara yang diselenggarakan oleh PT. Pupuk Indonesia dan dihadiri oleh lebih dari 5.000 petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah itu, Wapres Gibran antara lain menyerahkan bantuan pupuk kepada petani dari kecamatan Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, dan Tengaran.

    Menkeu lapor realisasi anggaran kesehatan capai Rp147,1 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp147,1 triliun per 31 Oktober 2024.

    “APBN #UangKita dukung peningkatan kualitas SDM Indonesia lewat anggaran kesehatan sebesar Rp147,1 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu tumbuh 4,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu utamanya disebabkan oleh percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan.

    Prabowo raih komitmen investasi 8,5 miliar dolar AS Roundtable Forum

    Presiden RI Prabowo Subianto memperoleh komitmen investasi senilai 8,5 miliar dolar AS dari CEO Roundtable Forum di Inggris, Kamis (21/11), untuk pengembangan berbagai sektor prioritas di Indonesia.

    Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa agenda yang berlangsung di Lancaster House, London, itu mempertemukan Presiden Prabowo dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024