Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Semua Buku Bebas PPN, Kecuali yang Mengandung Pornografi – Page 3

    Semua Buku Bebas PPN, Kecuali yang Mengandung Pornografi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa semua buku, baik cetak maupun digital, dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, pengecualian berlaku untuk buku yang melanggar hukum, seperti yang mengandung unsur diskriminasi, pornografi, atau bertentangan dengan Pancasila.

    “Sesuai dengan PMK Nomor 5/PMK.010/2020, semua buku pelajaran umum, termasuk cetak dan digital, bebas dari PPN,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, dikutip Rabu (27/11/2024).

    Dwi menambahkan, jika sebuah buku dianggap melanggar hukum, hal itu harus dibuktikan melalui keputusan pengadilan.

    “Tanpa putusan pengadilan, semua buku tetap bebas PPN,” tegasnya.

    Buku yang Bebas PPN

    Dalam Pasal 1 PMK 5/2020, buku didefinisikan sebagai karya tulis atau gambar yang diterbitkan dalam bentuk cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang tidak berkala.

    Pasal 2 aturan tersebut menjelaskan bahwa jenis buku yang bebas PPN mencakup:

    Buku pelajaran umum,
    Kitab suci, dan
    Buku pelajaran agama.

    Buku pelajaran umum didefinisikan sebagai buku yang digunakan dalam pendidikan formal, seperti pendidikan umum, kejuruan, dan agama, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017.

    Buku lain yang mengandung unsur pendidikan juga termasuk dalam kategori ini, selama tidak melanggar nilai-nilai Pancasila atau memuat unsur negatif seperti diskriminasi, pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.

    Aturan Sebelumnya

    Sebelumnya, PMK 122/2013 mengecualikan sejumlah jenis buku dari pembebasan PPN, seperti buku hiburan, komik, dan roman populer. Namun, aturan ini tidak berlaku lagi setelah PMK 5/2020 diterbitkan.

    Dengan regulasi baru ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung dunia pendidikan dengan membebaskan PPN pada semua buku, kecuali yang terbukti melanggar hukum melalui proses pengadilan.

  • Bos OECD Bocorkan Progres Aksesi Indonesia Sebagai Calon Anggota

    Bos OECD Bocorkan Progres Aksesi Indonesia Sebagai Calon Anggota

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses aksesi Indonesia untuk masuk sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih terus berlangsung. Kendati demikian, OECD menegaskan adanya progres positif dalam aksesi Indonesia.

    Hal ini diungkapkan OECD dalam peluncuran OECD Economic Survey of Indonesia 2024 kemarin, Selasa (26/11/2024). Survei ini adalah laporan rutin unggulan dari OECD bagi pembuat kebijakan di negara maju hingga berkembang.

    Sekjen OECD Mathias Cormann menyampaikan bahwa Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini dilakukan seiring dengan kemajuan proses aksesi Indonesia ke OECD. Aksesi merupakan perjalanan transformasi yang positif, baik bagi Indonesia maupun OECD.

    “Proses ini akan memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin, yang semakin luas, mendalam, dan kokoh, serta akan mendukung Indonesia dalam memperkuat agenda reformasi strukturalnya secara komprehensif,” jelasnya.

    OECD adalah organisasi kerja sama antar pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. OECD, kata Mathias, mendukung upaya Indonesia dalam rangka membangun ketahanan pangan, energi, air, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan transisi hijau untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Dukungan OECD diharapkan dapat memperkuat implementasi program-program pemerintah guna meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

    Meskipun belum menjadi anggota, Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak tahun 2007 dan telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Framework of Cooperation Agreement (FCA) OECD-Indonesia pada tahun 2012.

    Kerja sama Indonesia dan OECD telah memberikan beberapa manfaat bagi kedua belah pihak melalui beberapa program, seperti peningkatan kapasitas dan bantuan teknis dalam mendukung pengembangan kebijakan, serta beberapa publikasi dan survei.

    Pelaksanaan Survei Ekonomi 2024 sendiri merupakan bagian dari program kerja sama Indonesia- OECD Joint Work Programme (JWP) 2022-2025, dimana Survei Ekonomi ini telah dilaksanakan secara periodik sebanyak 7 (tujuh) kali dalam periode tahun 2008 hingga 2021.

    Kementerian Keuangan yang mewakili pemerintah menegaskan bagi Indonesia yang kini tengah menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota OECD, Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 diharapkan dapat menyoroti sisi positif dalam menarik investor ke Indonesia.

    “Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 juga diharapkan dapat menunjukan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat rentan, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika dan volatilitas perekonomian global serta tantangan perubahan iklim,” tulis Kemenkeu dalam keterangan resminya mengenai survei ini.

    Selain itu, rekomendasi dari OECD dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat.

    (haa/haa)

  • Sosok Menkeu Baru AS Scott Bessent: Miliarder Gay-‘Anak’ George Soros

    Sosok Menkeu Baru AS Scott Bessent: Miliarder Gay-‘Anak’ George Soros

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akhir pekan lalu Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menunjuk sosok Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan mengisi kabinetnya. Ia adalah Scott Bessent.

    Bessent akan menggantikan Janet Yellen per Agustus 2025 nanti. Selama ini, ia dikenal dekat dengan industri keuangan sebagai miliarder pengelola dana lindung nilai.

    Lalu Siapa Dia?

    Mengutip CBS News, Bessent merupakan lulusan Universitas Yale, AS. Awalnya ia ingin menjadi jurnalis, tetapi ketika ia tidak mendapatkan jabatan sebagai editor Yale Daily News, ia mengubah haluan.

    Bessent mendapatkan magang dengan manajer keuangan Jim Rogers, mitra pertama George Soros dan salah satu pendiri Quantum Fund. Di sinilah ia mulai menunjukkan ketertarikan ke dunia keuangan.

    “Dan ia bahkan menawarkan – yang sangat penting bagi saya – tempat untuk menginap di sofa kantor,” kata Bessent kepada Yale Daily News saat diwawancarai,dikutip Rabu (27/11/2024).

    Bessent sendiri adalah CEO dan Chief Investment Officer dari dana lindung nilai yang berbasis di New York, Key Square Capital Management, menurut S&P Capital IQ. Ia juga mengajar di Universitas Yale, menawarkan kelas tentang pasang surut ekonomi pada abad ke-20 dan sejarah dana lindung nilai.

    Seorang Gay

    Bessent sendiri sekarang tinggal di negara bagian asalnya, South Carolina, bersama suaminya, mantan jaksa penuntut New York City, John Freeman. Pasangan gay ini memiliki dua orang anak.

    “Jika Anda memberi tahu saya pada tahun 1984, saat kami lulus (dari Yale), dan banyak orang meninggal karena AIDS, bahwa 30 tahun kemudian saya akan menikah secara resmi dan kami akan memiliki dua anak melalui ibu pengganti, saya tidak akan mempercayai Anda,” kata Bessent kepada majalah alumni Yale pada tahun 2015.

    ‘Anak’ Didik George Soros

    Bessent adalah mantan eksekutif George Soros Fund Management. Karenanya ia dianggap sebagai “anak didik” Soros.

    Walaupun Soros sebenarnya dipandang negatif oleh banyak kaum konservatif, yang mendukung Trump, pengusaha itu memandang pengalaman Bessent bekerja untuk Soros sebagai hal yang positif. Bahkan, Trump kabarnya sangat terkesan dengan kekayaan investor legendaris itu.

    “Saat bekerja di Soros Fund Management, Bessent bertaruh melawan yen, menghasilkan hampir $1 miliar selama periode tiga bulan,” tulis catatan Wall Street Journal (WSJ).

    Pandangan Politik dan Ekonomi?

    Dalam beberapa tahun terakhir, Bessent telah menjadi pendukung vokal kebijakan mantan presiden tersebut, mulai dari tarif hingga pemotongan anggaran. Dalam sebuah artikel opini baru-baru ini di Fox News, ia tegas mengatakan bahwa kebijakan tarif tidak bersifat inflasioner, menolak pandangan 16 ekonom bahkan pemenang Hadiah Nobel bahwa rencana untuk mengenakan tarif yang luas dapat memicu kembali kenaikan harga.

    Khusus tarif impor Trump, pajak yang diterapkan AS atas barang yang masuk ke dalam neger diyakininya akan dapat meningkatkan pendapatan ke Departemen Keuangan. Bahkan mendorong bisnis untuk memulihkan produksi, dan mengurangi ketergantungan kita pada produksi industri dari pesaing strategis.

    Menurut WSJ, ia juga bahkan menyarankan Trump untuk membuat kebijakan “3-3-3”. Mencakup pemotongan defisit anggaran hingga 3% dari PDB pada tahun 2028, mendorong pertumbuhan PDB hingga 3% melalui deregulasi dan memompa 3 juta barel minyak tambahan setiap hari.

    Dalam sebuah opini bulan Oktober di The Economist, Bessent secara tegas menyebutkan globalisasi sebagai pemicu meningkatnya ketimpangan di AS. Ini menurutnya telah menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar.

    “Populasi kelas menengah dan pekerja di Barat semakin waspada terhadap globalisasi,” tulisnya.

    “Satu-satunya cara untuk mempertahankan manfaat sistem perdagangan internasional adalah dengan mempertanyakan beberapa asumsi yang keliru dan memperbaruinya untuk situasi saat ini,” tambahnya.

    (sef/sef)

  • Menko Airlangga Enggan Bicara Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Menko Airlangga Enggan Bicara Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berbicara terkait rencana kenaikan PPN 12 persen. Ditemui seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024) malam, Airlangga bungkam dan melambaikan tangan seraya enggan mengomentari kritikan kenaikan PPN 12 persen tersebut.

    “Ibu Menteri Keuangan saja,” kata Airlangga mengarahkan pertanyaan ke Menkeu Sri Mulyani. 

    Saat ditanya apakah Presiden Prabowo sempat memberi arahan kepadanya terkait kenaikan PPN tersebut, Airlangga juga melambaikan tangan. 

    “Enggak ada (arahan),” kata Airlangga sembari melambaikan tangan. 

    Sebelumnya diberitakan, berbagai kritikan datang dari berbagai kalangan, salah satunya Serikat Pekerja yang meminta agar rencana kenaikan PPN 12 persen harus diimbangi dengan kenaikan upah minimum. Apabila tidak diimbangi dengan kenaikan upah minimum maka daya beli masyarakat akan terpukul.

    “Kalau enggak diimbangi dengan kenaikan upah yang tinggi maka akan terjadi krisis ekonomi, ekonomi akan semakin terpuruk, daya beli pekerja  menjadi lebih rendah lagi,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat saat dihubungi pada Senin (25/11/2024).

    Pada saat yang sama pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga pangan agar kesejahteraan masyarakat terjaga. Mirah mengatakan dalam formulasi penyusunan upah minimum pemerintah harus memasukan komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga 60 item komponen hidup layak. Penyusunan upah minimum harus selaras dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2025.

    “Sebanyak 60 item komponen hidup layak itu harus diikutsertakan untuk dalam perhitungan formulasi upah minimum 2025. Terus kemudian juga kalau saya lihat kan belum sesuai permenaker untuk perhitungan UMP 2025 yang disusun oleh pemerintah,” tutur Mirah mengomentari rencana kenaikan PPN 12 persen.

  • OECD Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2025

    OECD Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Laporan rutin ini menyoroti dua tema besar yakni yakni transisi hijau dan digitalisasi.

    Survei Ekonomi OECD merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang mendalam melalui dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

    Laporan ini mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya. Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pascapandemi.

    Namun, OECD menegaskan Indonesia masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5.2% (yoy),” ungkap rilis Kementerian Keuangan resmi dikutip Rabu (27/11/2024).

    Selain itu, OECD menilai Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Hasil Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi struktural.

    Sejalan dengan itu, Sri Mulyani juga menilai Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi.

    “Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan tentu saja memperkuat struktur ekonomi kami. Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat, termasuk dalam hal ini memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas Presiden,” ujar Menkeu dalam peluncuran hasil survei OECD ini, Selasa (26/11/2024).

    OECD juga menyampaikan bahwa pendapatan per kapita Indonesia meningkat tiga kali lipat selama 25 tahun terakhir, sementara kemiskinan ekstrem telah menurun.

    Kebijakan Pemerintah untuk memperluas akses terhadap pendidikan dasar membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, disamping penguatan kebijakan pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan pekerja dengan lebih baik untuk memasuki industri modern.

    Selain itu, OECD menggarisbawahi peluang kerja bagi perempuan juga telah meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan gender dalam angkatan kerja. Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong investasi di bidang ekonomi digital, survei ini menggarisbawahi peran ekonomi digital Indonesia sebagai pendorong utama pertumbuhan dan inklusivitas. E-commerce di Indonesia telah tumbuh pesat, termasuk pengembangan ekosistem digital dengan peningkatan jumlah perusahaan startup.

    Adapun, E-government dinyatakan berkembang pesat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan mengurangi biaya operasional.

    “Sebagai negara kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi digital serta konektivitas menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi di bidang tersebut,” jelas Menkeu.

    Terkait dengan transisi hijau, kebijakan Indonesia dalam upaya pensiun dini atas sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi pembangkit energi berkelanjutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang proaktif dalam aksi pengendalian iklim global, serta guna mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    “Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ungkap Sri Mulyani.

    (haa/haa)

  • Apindo Segera Bertemu Kemenkeu Bahas Kenaikan PPN Menjadi 12%

    Apindo Segera Bertemu Kemenkeu Bahas Kenaikan PPN Menjadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Pertemuan tersebut rencananya akan digelar pada Kamis (28/11/2024).

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, pertemuan ini akan dimanfaatkan pelaku usaha untuk kembali mendesak pemerintah menunda implementasi kenaikan PPN tahun depan.

    “Kamis kami dipanggil Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali [penundaan PPN 12%]. Kamis besok,” kata Shinta di sela-sela diskusi media bersama Apindo, Selasa (26/11/2024).

    Shinta menyebut, Apindo sebelumnya telah meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di 2025. Permohonan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pelaku usaha menilai, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk mengerek PPN 12%. Untuk itu, Apindo minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana implementasi PPN 12% di 2025.

    “Kalau kita memaksakan yang terjadi adalah informal sektor akan tinggi terus, mereka nggak mungkin mengikuti, ini yang kena PPN itu cuma sektor formal,” tuturnya.

    Sejauh ini, Shinta menyebut bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut mengenai stimulus-stimulus yang dapat diberikan, menyusul adanya kenaikan PPN 12% sembari melihat kondisi ekonomi saat ini.

    “Kita mesti lihat stimulus apa yang mau diberikan dengan kondisi ini apakah itu bisa membantu. Jadi pemerintah sekarang juga lagi melakukan kajian lebih jauh,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penerapan PPN 12% tahun depan tidak akan ditunda. Pasalnya, Undang-undang (UU) No.7/2021 telah mengamanatkan bahwa PPN harus naik sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025.

    “Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

    Kendati begitu, Bendahara Negara memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan barang/jasa yang termasuk ke daftar PPN Dibebaskan.

  • Kabar Baik, Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025

    Kabar Baik, Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025

    GELORA.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengajar di sekolah swasta mulai tahun 2025. Kepastian ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini. 

    Kini, keputusan ini hanya tinggal dikeluarkan surat resmi dari MenPAN RB.

    “Nah itu sudah disetujui oleh MenPAN. Jadi guru swasta yang lolos PPPK itu dapat mengajar di swasta. Sudah sesuai MenPAN tinggal tunggu suratnya,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Abdul Mu’ti mengatakan putusan ini merupakan kabar baik untuk guru, apalagi pada 25 November kemarin telah diperingati sebagai Hari Guru. Bahkan, kini sebanyak 100.000 lebih guru swasta telah berstatus PPPK. 

    “Sekarang ini ada lebih dari 100 ribu guru swasta yang sudah PPPK dan dia memang ya belum seluruhnya bisa didistribusi ya karena itu sesuai pembicaraan kami dengan MenPAN, guru PPPK itu bisa mengajar di swasta,” ujar Mu’ti.

    Selain itu, dia juga memastikan gaji guru akan naik mulai Januari 2025. Kenaikan gaji ini baik untuk guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru non ASN.

    “Berlaku kapan, 2025. Teorinya Januari, tahun anggaran kan Januari tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kemenkeu,” ujar Mu’ti.

    Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan bahwa kenaikan gaji guru non ASN sebesar Rp2 juta sesuai dengan sertifikasi. Dia juga memastikan semua guru yang mengabdi baik sekolah negeri maupun swasta akan mendapatkan kenaikan.

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp2 juta itu,” katanya.

  • Produktivitas RI Saat Ini Setara Korsel Tahun 1996

    Produktivitas RI Saat Ini Setara Korsel Tahun 1996

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan level produktivitas pekerja di Indonesia pada 2024 masih tergolong rendah. Level itu bahkan tertinggal 28 tahun dari Korea Selatan (Korsel).

    “Level produktivitas Indonesia saat ini setara dengan level produktivitas Korea Selatan di tahun 1996 atau 1997,” kata Staf Ahli Pengeluaran Negara Kemenkeu, Sudarto dalam acara Social Security Summit 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Berdasarkan data yang dipaparkan Sudarto, produktivitas atau output per jam kerja di Korsel pada 2024 mencapai skor 1.200. Sementara di Indonesia, level produktivitas tenaga kerja pada 2024 berada pada skor 400-an.

    Skor yang dicapai Indonesia itu sama dengan skor yang berhasil diraih negeri ginseng pada 1996. Fakta ini dianggap cukup memilukan, sebab pada tahun 1960 level produktivitas tenaga kerja Indonesia dan Korsel masih sama yakni di bawah 200.

    Sudarto menyebut kerja keras saja tidak cukup. Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan dan ini merupakan pekerjaan rumah bersama semua pemangku kebijakan dan masyarakat.

    “Kami sepakat bahwa jaminan sosial motonya adalah Kerja Keras Tanpa Cemas, benar sekali itu, tapi jangan kita kerja keras saja, produktivitas harus kita tingkatkan, itu penting banget,” ucapnya.

    Pemerintah sendiri mengalokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 700 triliun pada 2025. Anggaran itu diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM).

    “Anggaran pendidikan kita Rp 700 triliun di 2025, mohon kita sama-sama semuanya baik dari Kemenaker, Kemendikbud atau yang lainnya, mari kita gunakan dana anggaran tadi sebaik-baiknya sehingga ICOR yang 6,2 bisa kita turunkan sehingga dengan ICOR yang lebih rendah, dengan nilai investasi yang relatif sama, kita menghasilkan output yang lebih besar,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Sosok Scott Bessent, Menkeu AS Pilihan Donald Trump – Page 3

    Sosok Scott Bessent, Menkeu AS Pilihan Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump telah menominasikan Scott Bessent untuk menjabat Menteri Keuangan di pemerintahannya.

    Seperti diketahui, pemimpin Departemen Keuangan merupakan salah satu peran paling berpengaruh dalam pemerintahan AS dengan pengawasan luas terhadap kebijakan pajak, utang publik, keuangan internasional, dan sanksi.

    Melansir BBC, Selasa (26/11/2024) sosok Scott Bessent dikenal sebagai seorang pemodal Wall Street yang pernah bekerja untuk George Soros.

    Bessent merupakan pendukung awal pencalonan Trump tahun 2024 ini dan membawa resume yang relatif konvensional ke peran tersebut.

    Bessent, penduduk asli Carolina Selatan, terkenal pada tahun 1990-an saat bertaruh melawan pound sterling Inggris dan yen Jepang saat bekerja untuk Soros, seorang donor utama Partai Demokrat.

    Pada tahun 2015, ia memulai jasa pendanaannya sendiri, Key Square Capital Management, yang dikenal karena melakukan investasi berdasarkan kebijakan ekonomi gambaran besar.

    Ia dan pasangannya, seorang mantan jaksa New York City, menikah pada tahun 2011 dan memiliki dua orang anak. Ia dikenal karena kegiatan filantropinya di Carolina Selatan, tempat keluarganya memiliki akar yang kuat.

    Pencalonan Bessent sebagai Menkeu AS pada Jumat malam mengawali serangkaian pengumuman kabinet dan penunjukan Gedung Putih yang membuat tim kabinet utama Trump hampir lengkap menjelang kembalinya ia ke kursi kepresidenan pada bulan Januari mendatang.

    “Scott sangat dihormati sebagai salah satu Investor Internasional dan Ahli Strategi Geopolitik dan Ekonomi terkemuka di Dunia,” kata Trump dalam pengumumannya di Truth Social.

    “(Dia) telah lama menjadi pendukung kuat Agenda America First,” katanya, seraya menambahkan bahwa Bessent akan “mendukung Kebijakanya yang bertujuan mendorong Daya Saing AS, dan menghentikan ketidakseimbangan Perdagangan yang tidak adil.

    Sebelumnya, Bessent telah menyatakan bahwa ia ingin memperpanjang pemotongan pajak yang dilakukan pada masa jabatan pertama Trump.

     

  • Trump Tunjuk Scott Bessent Jadi Menkeu, Investor AS Bersorak-sorai

    Trump Tunjuk Scott Bessent Jadi Menkeu, Investor AS Bersorak-sorai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penunjukan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden terpilih Donald Trump mendapat tanggapan positif dari pasar saham Amerika Serikat (AS). Langkah ini dinilai memperkuat kepercayaan pasar terhadap pemerintahan Trump yang akan datang, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terkendali.

    Setelah pengumuman pada Jumat (22/11/2024) malam, bursa saham berjangka menggeliat, sementara imbal hasil obligasi menurun pada Senin (25/11/2024) pagi. Bessent, figur yang dihormati di Wall Street, dianggap memiliki filosofi ekonomi yang sejalan dengan visi Trump.

    “Penunjukan ini akan menyenangkan pasar, mengingat pemahaman mendalam Bessent tentang pasar keuangan dan ekonomi, khususnya pasar obligasi yang sangat penting bagi agenda pemerintahan Trump,” ujar Sarah Bianchi, Kepala Strategi Politik Internasional dan Kebijakan Publik di Evercore ISI, dilansir CNBC International.

    Tom Lee dari Fundstrat Global Advisors menyebut bahwa penunjukan Bessent memperkuat persepsi pasar bahwa pemerintahan Trump mendukung pertumbuhan pasar saham.

    Ed Mills dari Raymond James juga menekankan bahwa pencapaian agenda Trump melalui pertumbuhan ekonomi, dibandingkan pemotongan anggaran besar-besaran, akan dipandang positif oleh pasar.

    Langkah ini menandai awal pemerintahan Trump dengan fokus pada kredibilitas pasar dan optimisme pertumbuhan ekonomi yang kuat.

    Dalam wawancara dengan CNBC setelah kemenangan Trump, Bessent mengatakan bahwa agenda ekonomi Trump bertujuan menurunkan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa inflasi tinggi seperti yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya tidak akan terulang.

    “Presiden Trump memiliki ide-ide yang sangat baik, dan yang terakhir diinginkannya adalah memicu inflasi,” kata Bessent.

    Ia juga menyebutkan bahwa pasar obligasi merespons positif, mengindikasikan optimisme terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.

    Bessent memiliki tiga strategi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 3% per tahun, mengurangi defisit anggaran menjadi 3% dari PDB, dan meningkatkan produksi minyak hingga tiga juta barel per hari.

    “Strategi ini dapat mengurangi risiko dari utang nasional yang terus membengkak,” tambahnya.

    Respons Politik

    Meskipun banyak pihak optimistis terhadap konfirmasi Bessent di Senat, beberapa suara skeptis muncul.

    Senator Elizabeth Warren, misalnya, mempertanyakan apakah Bessent dapat memprioritaskan kepentingan pekerja Amerika dibandingkan investor Wall Street.

    Namun, Greg Valliere, Kepala Strategi Kebijakan AS di AGF Investments, yakin bahwa Bessent akan “lolos dengan mudah” dalam proses konfirmasi. Ia juga diperkirakan menjadi tokoh moderat dalam kabinet Trump, memberikan keseimbangan terhadap agenda perdagangan yang lebih agresif.

    (luc/luc)