Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga menjelang akhir tahun 2025 yang baru mencapai separuh dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp109,81 triliun.

    Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyoroti eksekusi proyek dan realisasi anggaran Kementerian PU yang dinilai masih minim hingga November 2025.

    Lasarus menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima DPR RI, realisasi anggaran Kementerian PU hingga November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu tersedia Rp109,81 triliun. Posisinya, dinilai masih jauh dari rencana serapan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU.

    “Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu Rp 109,81 triliun, di mana capaian ini masih di bawah target rencana awal yaitu 89,03%,” kata Lasarus dalam Raker bersama Kementerian PU, Senin (17/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, dia meminta Kementerian PU untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai alasan rendahnya realisasi anggaran dan lambannya eksekusi proyek-proyek infrastruktur.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkap realisasi pagu anggaran Kementerian PU hingga periode 17 November 2025 baru mencapai 59,06% dari total alokasi anggaran tersedia sebesar Rp109,81 triliun.

    Dody menjelaskan, total anggaran yang terserap hingga hari ini dilaporkan mencapai Rp64,86 triliun dari total alokasi Rp109,81 triliun, sedangkan progres fisik dilaporkan telah mencapai 61,54%.

    “Realisiasi anggaran per pagi ini 17 November 2025 jam 8 pagi, progres fisik mencapai 61,54%, sedangkan progres keuangan 59,06% atau telah terserap Rp64,86 triliun,” kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

    Mengacu pada paparan yang disampaikan, realisasi anggaran Kementerian PU tersebut jauh di bawah dari rencana serapan keuangan. Di mana, Kementerian PU semulanya menargetkan realsiasi hingga November dibidik mencapai 89,03%.

    Meski demikian, Dody mengaku tetap optimistis dapat mengejar realisasi keuangan tembus 96,77% pada Desember 2025.

    “Meski demikian, pada akhir 2025 di Desember 2025 kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksi sampai 96,77%,” pungkasnya.

    Sebelumnya, lambatnya realisasi anggaran Kementerian PU sempat mendapat perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%. 

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

  • Daftar Produk Emas Usulan Bahlil yang Siap Dikenai Bea Keluar Mulai 2026

    Daftar Produk Emas Usulan Bahlil yang Siap Dikenai Bea Keluar Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mengenakan pungutan bea keluar untuk ekspor empat produk emas mulai 2026. Tarifnya berada di kisaran 7,5% sampai dengan 15% dan diharapkan sudah menyumbang ke kas negara pada awal tahun depan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa regulasi pengenaan bea keluar emas itu sudah tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sduah dalam tahap finalisasi. Produk emas yang nantinya bakal dikenai tarif ekspor merupakan usulan dari Kementerian ESDM. 

    “Kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars dan minted bars,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Febrio memaparkan bahwa PMK untuk bea keluar emas rencananya diundangkan pada November 2025, dan diberlakukan dua minggu sejak diundangkan. Setelah terbitnya PMK, pemerintah akan menyiapkan implementasi di lapangan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas. 

    Secara perinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenaik tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidka termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eskportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudahdalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • Stok Emas RI Susut, Purbaya Siapkan PMK Tarif Bea Keluar 7,5%-15%

    Stok Emas RI Susut, Purbaya Siapkan PMK Tarif Bea Keluar 7,5%-15%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan secara khusus mengatur bea keluar untuk komoditas emas.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kebijakan ini dirancang untuk memenuhi makin tingginya permintaan emas di dalam negeri sejak kehadiran bullion bank, di tengah terus susutnya cadangan bijih emas di Indonesia.

    Cadangan bijih emas Indonesia yang dicatat oleh Kementerian ESDM terbaru yakni sebesar 3.481 ton per 2023, dari posisi sebelumnya pada 2022 sebesar 3.510 ton. Indonesia merupakan pemilik cadangan tambang emas terbesar ke-4 dunia dengan porsi 5,6%, di bawah Australia yang di posisi pertama dengan porsi 18,8%, Rusia 18,8%, dan Afrika Selatan 7,8%.

    “Kami mendapat update bahwa permintaan masyarakat tinggi sekali, dan cukup sulit bagi mereka (bullion bank) untuk mendapatkan emas saat ini padahal kita cadangan emas nomor empat di dunia,” kata Febrio saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    RPMK terbaru yang akan menetapkan tarif bea keluar emas ini rencananya akan terbit pada November 2025 dan berlaku dua pekan sejak diundangkan. PMK baru ini nantinya akan diikuti dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dan Kepmendag terkait Harga Patokan Ekspor (HPE) Emas.

    Dalam RPMK ini, Febrio mengatakan, komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama ialah dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

    Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%.

    Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

    Sedangkan untuk produk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 10% dan 12,5%. Sedangkan untuk minted bars tarifnya antara 7,5% dan 10%.

    “Tarifnya akan lebih tinggi dibanding kalau makin hilir, ketika dia sudah dalam bentuk ingot atau cast bar, apalagi kalau dalam bentuk minted bars sehingga tarifnya lebih rendah,” ucap Febrio.

    Febrio memastikan, RPMK Bea Keluar Emas ini telah disepakati Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan memperhatikan usulan Kementerian ESDM.

    Foto: Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)
    Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu Purbaya Dukung Good Journalism dan Ajak Media Kembali Kritis Beri Solusi

    Menkeu Purbaya Dukung Good Journalism dan Ajak Media Kembali Kritis Beri Solusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media dalam acara Fun Run For Good Journalism 2025 yang digelar Forum Pemred di Universitas Atma Jaya Jakarta, Minggu (16/11/2025).

    Di hadapan ratusan peserta, Purbaya menegaskan bahwa fungsi kontrol media harus berjalan selaras dengan penyampaian solusi bagi publik. Ia mengingatkan pentingnya kritik yang konstruktif dari media untuk menjaga arah kebijakan negara.

    “Yang saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem (bungkam) semua. Nggak pernah kasih kritik, akibatnya ekonomi kita susah,” lontar Purbaya disambut tepuk tangan meriah hadirin.

    Ia menambahkan, dengan semangat good journalism, kritik dan solusi harus berjalan beriringan demi kebaikan Indonesia. “Bagus lah good journalism. Untuk ke depan kasih kritiklah yang baik tapi kasih pemecahannya juga kalau bisa. Yang mengendalikan arah ke depan kan termasuk jurnalis juga. Klo engga kita semua salah arah,” tuturnya di atas panggung sesaat sebelum menyerahkan hadiah kepada pemenang Anugerah Jurnalistik Forum Pemred 2025.

    Purbaya juga meminta media untuk tidak ragu mengoreksi dirinya apabila diperlukan. “Selamat semuanya untuk good journalism. Koreksi saya yang baik lah, kalau saya salah tolong kasih koreksi biar kita arahnya benar,” ujarnya.

    Acara Fun Run For Good Journalism 2025 diikuti 400 peserta dan dihadiri para tokoh media, senior jurnalis, pengurus asosiasi media, pimpinan redaksi, serta para pendukung kegiatan Forum Pemred. Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, mengatakan bahwa ajang ini bukan sekadar kegiatan lari, melainkan momentum untuk menghimpun seluruh ekosistem media dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk maraknya misinformasi, disinformasi, dan teknologi deepfake.

    “Kita mengingatkan terus kepada kawan-kawan media, jurnalis dan tentu masyarakat bahwa upaya menjaga gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media tidak boleh berhenti. Misinformasi, disinformasi, deepfake harus dilawan dengan cara konsolidasi yang baik termasuk mengingatkan untuk setia pada kode etik jurnalistik, inovatif dan terus beradaptasi dengan perkembangan jaman,” kata Retno Pinasti.

    Kegiatan dimulai pukul 06.15 WIB dengan pengangkatan bendera start oleh Menkeu Purbaya bersama Ketua Forum Pemred Retno Pinasti. Antusiasme peserta makin meriah berkat berbagai kostum bertema kampanye melawan disinformasi dan menjaga keberlanjutan media. Perwakilan sejumlah media juga tampil di panggung dalam sesi best cheering performance bertema jurnalisme berkualitas.

    Sebanyak 12 pemenang Anugerah Jurnalistik Forum Pemred 2025 dari kategori cetak, online, radio, dan televisi naik ke panggung menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menkeu Purbaya dan Retno Pinasti. [beq]

  • DJP Bakal Intip Rekening Warga RI Mulai 2026? Ini Kata Menkeu Purbaya

    DJP Bakal Intip Rekening Warga RI Mulai 2026? Ini Kata Menkeu Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses rekening digital masyarakat pada 2026 turut menjadi perhatian Purbaya.

    Kebijakan tersebut diproyeksikan akan masuk dalam revisi PMK terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Namun, ia menegaskan bahwa implementasinya masih jauh dari final.

    “Belum, sampai sekarang sih belum. Kita kan gak bisa men-tap, mengambil langsung (pajak) di sana kan, karena kan dunianya juga lain,” kata Purbaya dalam media briefing di kantor Kemenkeu, Jakarta, ditulis Senin (17/11/2025).

    Bendahara negara ini memastikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

    “Kalau uang digital biasa kan sudah langsung kehitung, tapi kalau bicara kripto segala macam kelihatannya masih belum akan dilakukan di 2026,” ujar Purbaya.

     

  • Mahfud MD: Utang Whoosh Harus Tetap Dibayar, tapi Dugaan Korupsi Jangan Diabaikan

    Mahfud MD: Utang Whoosh Harus Tetap Dibayar, tapi Dugaan Korupsi Jangan Diabaikan

    Dikatakan Agus, langkah itu menunjukkan kontradiksi dengan semangat penegakan hukum dan komitmen antikorupsi yang selama ini dikumandangkan Prabowo.

    Agus menyebut, berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa, kerugian negara dari megaproyek tersebut mencapai angka fantastis.

    “Sudah terverifikasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa, kerugian negara megaproyek kereta api cepat atau Whoosh mencapai kisaran Rp118 triliun,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Kamis (13/11/2025).

    Ia menambahkan, sikap pemerintah sebelumnya cukup jelas. Karena proyek tersebut bersifat business to business (B to B), negara menolak menanggung kerugian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Menkeu pun sudah jelas sikapnya. Karena megaproyek tersebut B to B, maka negara tak mau meng-cover kerugian itu melalui APBN,” katanya.

    Namun, menurut Agus, langkah Presiden Prabowo justru menunjukkan arah kebijakan berbeda.

    “Kini, Prabowo menunjukkan sikap dirinya atas nama kepala negara dan pemerintahan, siap menanggung kerugian itu, meski berdalih sumber dananya dari penyitaan uang korupsi,” jelasnya.

    Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk paradoks ekonomi, politik, hukum, yang tidak sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi.

    “Sebuah sikap ekonomi-politik-hukum yang tergolong paradok dengan komitmen penegakan hukum anti korupsi yang dikumandangkan selama ini,” tegasnya.

    Kata Agus, paradoks ini menimbulkan kesan inkonsistensi antara retorika dan tindakan politik hukum yang ditunjukkan Prabowo di ruang publik.

  • Kakaknya Dituding ‘Autis’, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Buat Sayembara 10.000 Dolar Buat Cari Pelaku

    Kakaknya Dituding ‘Autis’, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Buat Sayembara 10.000 Dolar Buat Cari Pelaku

    GELORA.CO – Anak kedua Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa marah besar setelah kakaknya Yuda Purboyo Sunu diserang netizen di media sosial.

    Di salah satu postingan Yuda seorang netizen menyebut mahasiswa Teknik Mesin di Universitas Indonesia (UI) itu sebagai bocah autis.

    “Bocah autis,” tulis netizen.

    Membaca komentar tersebut, Yudo Sadewa langsung meradang.

    Ia mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berhasil mengungkapkan identitas netizen tersebut akan diberi imbalan sebesar 100 dolar AS.

    “Bounty yang menghina kakak aku, ungkap identitas asli= 100 dolar AS,” tulis Yudo Sadewa di Instagramnya, pada Sabtu (15/11/2025).

    Tak cuma itu Yudo Sadewa bahkan menawarkan hadiah yang lebih fantastis yakni sebesar 10.000 dolar AS, bagi yang bisa memenjarakan netizen penghina kakaknya.

    Sekedar informasi, 10.000 dolar AS setara dengan Rp167.120.000.

    “Berhasil memenjarakan= 10.000 dolar AS,” tulis Yudo Sadewa.

    Melihat adiknya marah, Yuda ikut menimpali.

    Menurutnya netizen yang memberikan komentar miring kepadanya dikarenakan rasa iri.

    “Itu yang ngatai saya pasti iri,” tulis Yuda.

    Yuda Bantah ABK

    Yuda ternyata pernah dituduh sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK).

    Klarifikasi soal tuduhan tersebut, Yuda mengaku pernah mengalami gangguan saraf.

    Ia pun menjalani terapi untuk memulihkan kondisinya.

    Melalui highlights Instagram, Yuda Purboyo Sunu mengaku ada jin di tubuhnya yang merusak sarafnya.

    Namun kini jin tersebut telah diambil oleh sang terapis.

    “Jadi dulu pernah ada jin di tubuh aku yang merusakkan saraf aku, sekarang udah diambil sama terapis aku,” tulis Yuda Purboyo di Instagram story-nya.

    Lahir dari keluarga kaya tak lantas membuat Yuda Purboyo Sunu berpangku tangan.

    Mahasiswa Teknik Mesin UI ini merintis bisnis berjualan ikan nila segar melalui e-commerce.

    Layaknya banyak remaja seusianya, Yuda tak luput dari pesona budaya populer asal Korea Selatan, khususnya dunia K-Pop yang kini mendunia.

    Di antara banyak grup idola yang bersinar, Yuda ternyata memiliki kekaguman khusus terhadap salah satu girlband fenomenal, yakni Blackpink.

    Kecintaannya terhadap grup beranggotakan Lisa, Jennie, Rosé, dan Jisoo ini tampak jelas melalui salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya.

    Dalam postingan tersebut, Yuda dengan bangga memamerkan koleksi berharga miliknya, sebuah CD album terbaru Blackpink yang dilengkapi dengan tanda tangan asli dari keempat membernya.

    Koleksi ini bukan hanya sekadar album biasa, melainkan barang istimewa yang tentu sangat bernilai bagi para penggemar sejati.

    Dengan ekspresi wajah penuh kebahagiaan dan rasa bangga, Yuda menuliskan dalam keterangan fotonya:

    “Aku foto dengan CD Blackpink dengan tanda tangan 4 artisnya.”

    Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet, khususnya sesama penggemar K-Pop yang paham betul betapa sulitnya mendapatkan album dengan tanda tangan langsung dari para anggota Blackpink.

    Bagi Yuda, momen itu bukan sekadar pamer koleksi, tapi juga bentuk nyata dari kecintaannya terhadap musik dan idolanya. (*)

  • Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

    Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) telah mengembalikan anggaran yang tidak mampu mereka serap hingga penghujung tahun. Total dana yang kembali ke kas negara mencapai Rp 3,5 triliun. 

    “Ada beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” kata Purbaya dalam media briefing di tulis Minggu (16/11/2025).

    Dia menuturkan, pengembalian ini menandakan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Artinya, beberapa K/L “mengibarkan bendera putih” dan memilih mengembalikan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir. 

    Ia menuturkan, uang tersebut dikembalikan karena masing-masing instansi tidak sanggup merealisasikan belanja sesuai target. Kondisi ini, katanya, terpantau dalam proses evaluasi rutin yang dilakukan Kemenkeu.

    Meski demikian, Menkeu enggan membeberkan daftar instansi yang mengembalikan anggaran. Ia hanya menegaskan bahwa secara umum, penyerapan anggaran di sebagian besar K/L masih sesuai jalur.

    “Kan masih gerak, cuma rata-rata (K/L) masih sesuai dengan rencananya,” ujarnya.

    Evaluasi Penyerapan Anggaran hingga Akhir Tahun

    Kementerian Keuangan memang terus memantau realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga Oktober 2025. 

    Monitoring ini menjadi dasar untuk menentukan apakah anggaran dapat terserap penuh sebelum tahun anggaran ditutup. Jika dinilai tidak optimal, Kemenkeu memiliki kewenangan untuk menarik kembali alokasi tersebut.

    Pengambilan kembali anggaran bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan bagian dari strategi fiskal pemerintah. Dana yang tidak terserap akan dialihkan ke sektor yang membutuhkan percepatan, terutama program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Dengan demikian, efektivitas penggunaan APBN tetap terjaga.

     

  • 4 Fakta Sindikat Pakaian Bekas Dibongkar Polda Metro Jaya

    4 Fakta Sindikat Pakaian Bekas Dibongkar Polda Metro Jaya

    Jakarta

    Sindikat pakaian bekas (balpres) impor ilegal dibongkar aparat kepolisian. Ratusan balpres yang akan dikirim ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, disita polisi.

    Seperti diketahui, pemerintah melarang impor pakaian bekas ilegal karena dianggap mematikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tidak menguntungkan negara karena tidak membayar pajak.

    Bahkan, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menegaskan tak segan menangkap pihak-pihak yang menolak keputusan pemerintah. Menurut Purbaya, pihak yang melakukan penolakan dianggap sebagai pihak yang selama ini mengimpor pakaian bekas ilegal.

    “Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” tegas Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10).

    Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap ratusan balpres ilegal di Duren Sawit, Jakarta Timur. Berikut fakta-faktanya.

    1. 207 Bal Pakaian Bekas Disita

    Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas (balpres) impor ilegal di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 207 bal berisi pakaian bekas disita polisi.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menyatakan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dapat mengganggu pasar domestik.

    “Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Kombes Edy, Sabtu (15/11).

    Foto: Polda Metro Jaya membongkar sindikat balpres di Duren Sawit, Jakarta Timur. (dok. Istimewa)

    2. Hendak Dijual ke Pasar Senen

    Ratusan bal pakaian bekas (balpres) impor ilegal di Duren Sawit, Jakarta Timur diamankan polisi. Hasil penyelidikan terungkap balpres tersebut akan dijual ke Pasar Senen.

    “Betul, mau dijual di Pasar Senen,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, saat dihubungi, Sabtu (15/11).

    3. Kronologi Pengungkapan Kasus

    Pengungkapan kasus berawal setelah penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi masyarakat pada 12 November 2025, terkait adanya truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk dan mengamankan sopir bernama D.

    Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana polisi mengamankan I selaku koordinator penerima barang. Berdasarkan keterangannya, diketahui masih ada dua truk lain yang sedang menuju Jakarta.

    Tim selanjutnya bergerak ke Padalarang, Bandung Barat, dan berhasil mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang membawa total 184 bal pakaian bekas impor. Seluruh barang bukti beserta para saksi kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.

    4. Tindak Lanjut Arahan Presiden

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya penertiban masuknya barang bekas impor tanpa mematikan pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden meminta adanya substitusi produk lokal bagi pedagang thrifting.

    “Saat melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, arahan Pak Presiden adalah memikirkan substitusi produk,” katanya.

    Instruksi ini juga selaras dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri akan terus konsisten menindak segala bentuk penyelundupan pakaian bekas impor.

    “Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat penyelundupan akan ditindak tegas,” tegas Kapolri.

    Penindakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri meningkatkan pelayanan publik melalui kehadiran yang cepat, humanis, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta perlindungan bagi perekonomian nasional.

    Halaman 2 dari 4

    (mea/whn)

  • Top 3: Menkeu Purbaya Pamer Batik Baru

    Top 3: Menkeu Purbaya Pamer Batik Baru

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan sebuah kemeja batik baru buatan UMKM asal Yogyakarta. Dia menunjukkan desain batik yang dibuat dengan hiasan gambar Garuda hingga peta Indonesia.

    Purbaya memamerkan batik itu melalui akun Instagram resmi @menkeuri. Unggahan ini disebutnya sebagai salah satu mengikuti permintaan warganet.

    “Sesuai komentar temen-temen netizen, saya pakai batik baru, ada gambar Garuda dan gambar Peta Indonesia, sepertinya ini Batik Garuda NKRI,” ungkap Purbaya, seperti dikutip Sabtu, 15 November 2025.

    Dia mengakui telah memesan sebuah kemeja batik itu dari pengrajin di Yogyakarta. Menurut dia, potongan dan desainnya nyaman dipakai.

    “Batik nya keren dan nyaman dipakai. Saya pesan ke pengrajin batik di Yogyakarta dan ini UMKM,” ucap Purbaya.

    Tak berhenti di situ, nantinya Purbaya juga akan memamerkan produk-produk UMKM lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kelas produk UMKM. “Besok-besok saya akan bergantian pakai jaket UMKM, pakai Jaket dari Distro boleh lah, saya akan bantu promosikan, saya dukung UMKM naik kelas,” katanya.

    Berita selengkapnya baca di sini