Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • 28 Petugas Pilkada 2024 Meninggal Dunia, Wamendagri Ungkap Penyebabnya

    28 Petugas Pilkada 2024 Meninggal Dunia, Wamendagri Ungkap Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan ada 28 orang petugas penyelenggara Pilkada Serentak 2024 yang meninggal dunia. Adapun, angka tersebut disampaikannya berdasarkan data pada Minggu (8/12/2024). 

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja antara Kemendagri bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    “Di tahun 2024 ini ada 28 [orang] per 8 Desember 2024 yang meninggal dunia. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan [dan] serangan jantung,” katanya.

    Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kata Bima, angka tersebut terpaut jauh. Menilik dari data yang dipaparkan Bima, pada Pilkada 2020 lalu, jumlah petugas penyelenggara Pilkada yang meninggal dunia mencapai 41 orang.

    Akan tetapi, lanjut dia, tetap saja hal ini menjadi catatan bagi semua pihak terkait untuk mengurangi bahkan menihilkan petugas penyelenggara yang meninggal karena kelelahan.

    “Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut santunan atas meninggalnya petugas akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022.

    Tak hanya mengacu pada surat Menkeu, besaran santunan pun merujuk pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Bagi Badan Ad Hoc. 

    “Yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkokoh Sistem ‘Imun’ Organisasi

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkokoh Sistem ‘Imun’ Organisasi

    Jakarta –

    ASN Culture Festival 2024 kembali digelar di Jakarta, hari ini. Pada Pesta Budaya Kerja yang digelar sejak tahun 2021 ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyerahkan Penghargaan Skor Indeks BerAKHLAK Terbaik Tahun 2024.

    Menteri Rini mengungkapkan, di tahun 2024 Indeks BerAKHLAK Nasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, skor Indeks BerAKHLAK berada pada angka 61,1%, dan meningkat menjadi 68,1% pada tahun 2024. Hal itu diungkapkan olehnya saat

    “Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah telah bergerak maju dalam meningkatkan budaya kerja. Ini merupakan pendorong bagi kita agar lebih intens dalam upaya internalisasi dan menyusun strategi untuk memperkuat budaya kerja,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

    Dia menjelaskan berbagai laporan dan riset menunjukkan bahwa budaya kerja mempengaruhi kinerja organisasi. Menurutnya, menerapkan nilai dasar BerAKHLAK serta kode etik dan kode perilakunya, tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu, tetapi juga akan membangun citra positif bagi institusi yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

    “SDM yang sehat akan mendukung sistem ‘imun’ organisasi. Organisasi dengan SDM yang sehat cenderung lebih mampu menghadapi perubahan dan tantangan, karena pegawai yang sehat dan bahagia berkontribusi pada produktivitas yang tinggi, keterlibatan yang kuat, dan kerja sama yang lebih baik,” tutur Rini.

    ASN Culture Festival menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk melakukan rebranding ASN menjadi sosok yang lebih profesional, inovatif, inspiratif, dan kreatif. Ada empat citra yang akan menjadi rebranding ASN yaitu #ASNBerprestasi, #ASNMenginspirasi, #ASNBerinovasi, dan #ASNBerkreasi.

    Kedua, #ASNMenginspirasi yaitu representasi ASN yang menjadi panutan bagi ASN lainnya dan masyarakat luas. ASN inspiratif adalah individu yang memiliki integritas dan dedikasi luar biasa, serta selalu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Ketiga, #ASNBerinovasi yakni representasi ASN yang selalu memiliki ide-ide baru dan kreatif untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. ASN berinovasi tidak hanya puas dengan cara kerja yang sudah ada, tetapi selalu mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, #ASNBerkreasi yang merupakan representasi ASN yang memiliki jiwa seni dan kreativitas.

    Rebranding ini diharapkan dapat mendorong ASN untuk mengembangkan potensi diri dan memberikan warna baru dalam dunia birokrasi.

    ASN Culture Festival 2024 mengusung tema Colors of Harmony. Festival ini merupakan salah satu wujud penerapan nilai BerAKHLAK dengan menjunjung kolaborasi antar instansi pemerintah.

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan dalam acara ini digelar talkshow bersama ASN Role Model yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Top 3 Anugerah ASN 2021 Kategori ASN Inspiratif Farchan Noor Rachman dari Kementerian Keuangan, Achmad Budi, ASN Motivator dari Kemenko PMK yang giat mengkampanyekan pemberdayaan penyandang disabilitas; serta ASN Kemenkeu yang juga content creator Regitha Megaartha.

    Gelaran ASN Culture Festival 2024 juga diisi pameran yang menampilkan inovasi dari berbagai instansi pemerintah.

    “Kedepan gelaran ini kita harapkan bisa dikembangkan lagi agar seluruh ASN bisa merasakan kemeriahan dan semangat untuk memperkokoh budaya kerja ASN. Termasuk booth booth yang menampilkan inovasi dari ASN baik secara instansional maupun individual,” tutup Aba.

    (akn/ega)

  • Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

    “Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

  • Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pengelolaan cash buffer dan treasury yang dinamis, sesuai dengan perkembangan sektor keuangan.

    “APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan,” kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain itu, Menkeu mencatat bahwa penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk mengejar berbagai potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

    Di samping itu, penerimaan negara juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

    Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi dari kelompok yang mampu untuk bergotong-royong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.

    “Bagi kelompok yang mampu memahami hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia,” ujarnya.

     

  • Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.

    Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan perumahan.

    “APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, dengan konsultasi bersama presiden terpilih untuk mengakomodasi program pembangunan prioritas secara optimal,” ujar Sri Mulyani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun pada APBN 2025, dengan beberapa program unggulan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan penciptaan lumbung pangan nasional.

    Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang inklusif.

    Di sisi lain, pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan ini berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang akan dikelola secara adil dengan menjaga iklim investasi.

    Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. “Hal ini akan dikelola dengan hati-hati melalui strategi pembiayaan yang efisien, termasuk optimalisasi pengelolaan treasury,” jelas Sri Mulyani.

    Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara belanja pusat dan daerah serta efektivitas anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi. “APBN adalah instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari gejolak serta krisis,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

  • Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

    Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah.

    “Setelah hampir dua bulan kabinet Merah Putih menjabat hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita. Yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    “Hal ini merupakan simbol dari dimulainya APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” sambungnya.

    Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju negara makmur Indonesia Emas tahun 2045,” ungkapnya.

    Prabowo mengingatkan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut diwarnai oleh ketegangan peperangan persaingan ketat antara negara-negara besar.

    “Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi-ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar,” kata Prabowo.

    Karena itu, kata Prabowo, Indonesia patut waspada dan juga bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara saat ini berada dalam keadaan yang damai. “Janganlah kita pernah menganggap bahwa perdamaian dan stabilitas itu adalah hal yang biasa.
    Dalam kondisi bangsa sekarang kawasan yang stabil damai merupakan hal yang tidak biasa,” katanya.

    (abd)

  • PPN Rencana Naik 1% pada 2025, Bisa Geser Porsi PPh Badan?

    PPN Rencana Naik 1% pada 2025, Bisa Geser Porsi PPh Badan?

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 sebesar 1% menjadi 12% pada awal 2025. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif PPN 12% mulai 2025 sudah melalui pembahasan panjang dengan DPR RI. Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, salah satunya terkait kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons seperti saat episode global financial crisis, waktu terjadinya pandemi (COVID-19) itu kita gunakan APBN,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).

    Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menilai kenaikan tarif PPN tersebut menjadi satu terobosan untuk menggeser porsi penerimaan pajak dari PPh (Pajak Penghasilan) ke PPN.

    Ia mengatakan salah satu tren kebijakan pajak di dunia saat ini adalah penurunan tarif PPh badan. Tujuannya untuk menarik investasi asing. Namun, sebagai konsekuensinya ada tax competition di tarif PPh Badan. Salah satu bentuknya adalah pemberian tax holiday. Istilah yang kerap muncul adalah ‘race to the bottom’, sehingga banyak negara berlomba menurunkan tarif PPh Badan.

    Selain itu, sistem PPh telah meningkatkan praktik aggressive tax planning yang dikenal juga dengan istilah tax avoidance atau tax shelter.

    “Untuk mengatasi dua fenomena di atas (race to the bottom dan aggressive tax planning), banyak negara (termasuk Indonesia) mulai menggeser basis pemajakan utamanya ke PPN,” ujar Prianto kepada detikcom, belum lama ini.

    Ia menerangkan penerapan pajak PPN lebih simpel dan risiko praktik penghindaran pajak jauh lebih rendah. Sehingga tarif pajak langsung dikenakan atas nilai transaksi.

    “Jadi, tujuan peningkatan tarif PPN dan perluasan objek PPN di antaranya memang untuk menggantikan tren penurunan penerimaan PPh Badan. Salah satu tren kebijakan pajak di dunia saat ini adalah penurunan tarif PPh badan. Tujuannya untuk menarik investasi asing,” terang Prianto.

    “Jadi, tujuan peningkatan tarif PPN dan perluasan objek PPN di antaranya memang untuk menggantikan tren penurunan penerimaan PPh Badan,” tegasnya.

    Untuk diketahui, pajak penghasilan badan per Agustus 2024 senilai Rp 212,7 triliun atau turun 32,1%. PPh badan berkontribusi sebesar 17,8% dari total penerimaan pajak hingga Agustus 2024. PPh badan merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah PPN yang sebesar 23%.

    Pada Oktober 2024, Kemenkeu melaporkan PPh Nonmigas mendapatkan perolehan Rp 810,76 triliun, atau mencapai 76,24% dari target. Realisasi ini terkontraksi 3,12 persen (yoy). Tekanan yang dialami PPh Nonmigas disebabkan oleh penurunan penerimaan pada PPh Badan.

    “Namun demikian, di luar PPh Badan, kinerja penerimaan pajak penghasilan nonmigas lainnya lebih cerah sehingga mendongkrak capaian secara keseluruhan. Beberapa di antaranya bahkan tumbuh dua digit, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh OP, dan PPh Final,” tulis Kemenkeu.

    Di sisi lain, PPN dan PPnBM menunjukkan pertumbuhan positif, baik dalam penerimaan neto maupun bruto. Total penerimaan kelompok pajak tersebut mencapai Rp 620,42 triliun, atau 76,47% dari target, atau tumbuh 3,52 persen (yoy).

    “Pemulihan kinerja kumulatif PPN dan PPnBM ini didorong oleh peningkatan signifikan pada PPN Dalam Negeri dan PPN Impor, sementara laju pertumbuhan restitusi semakin melambat,” papar Kemenkeu.

    Untuk diketahui, pemerintah telah menegaskan kenaikan PPN sebesar 1% menjadi 12% akan resmi diterapkan pada 2025. Meski demikian terdapat beberapa sektor yang mendapat pengecualian.

    Daftar Barang dan Jasa Tidak Kena PPN 12%

    Berdasarkan UU HPP tahun 2021 dan PMK No 116/PMK.010/2017, jenis barang yang tidak dikenai PPN 12%, yaitu barang tertentu yang dikelompokkan beberapa kategori. Berikut daftar barang dan jasa yang tidak kena PPN 12%.

    Makanan

    Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

    Uang

    Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

    Jasa

    Jasa keagamaan

    Jasa pelayanan sosial

    Jasa keuangan

    Jasa asuransi

    Jasa pendidikan

    Jasa tenaga kerja

    Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

    Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

    Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan aktivitas pelayanan yang hanya dapat dilakukan pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.

    Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik atau pengusaha pengelola tempat parkir, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

    Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional (JKN).

    Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.

    Jasa boga atau katering, yaitu semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang- undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

    Daftar Barang Tidak Kena PPN 12% dalam PMK 116/2017

    ●Beras dan gabah: berkulit, dikuliti, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, setengah giling atau digiling semua, pecah, menir, salin yang cocok untuk disemai.

    ●Jagung: dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit.

    ●Sagu: empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung bubuk dan tepung kasar.

    ●Kedelai: berkulit, utuh dan pecah, selain benih.

    ●Garam konsumsi: beryodium atau tidak, termasuk garam meja dan garam didenaturasi untuk konsumsi atau kebutuhan pokok.

    ●Daging: segar dari hewan ternak dan unggas dengan/tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.

    ●Telur: tidak diolah, diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan, tidak termasuk bibit.

    ●Susu: susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan mauoun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.

    ●Buah-buahan: Buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading selain dikeringkan.

    ●Sayur-sayuran: sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah dan dibekukan, termasuk juga sayuran segar yang dicacah.

    ●Ubi-ubian: ubi segar baik yang sudah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan degrading.

    ●Bumbu-bumbuan: segar, dikeringkan namun tidak dihancurkan atau ditumbu.

    ●Gula konsumsi: gula Kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna.

    Daftar Barang Kena PPN 12%

    Barang kena PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berikut objek yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 Ayat 1.

    ●Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.

    ●Impor BKP.

    ●Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.

    ●Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

    ●Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

    ●Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.

    ●Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

    ●Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

    (anl/ega)

  • Ada BPKB Elektronik, Mutasi Kendaraan Cuma 30 Menit!

    Ada BPKB Elektronik, Mutasi Kendaraan Cuma 30 Menit!

    Jakarta –

    BPKB elektronik mulai diberlakukan di Pulau Jawa. Keberadaan BPKB elektronik ini membuat proses mutasi jadi lebih cepat, hanya 30 menit!

    Urusan administrasi kendaraan kini makin canggih. Perlahan-lahan sudah mengusung teknologi berbasis digital dan elektronik. Terbaru adalah penerapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang juga sudah mulai elektronik. BPKB elektronik diklaim memiliki sejumlah keunggulan.

    Tak cuma itu, proses mutasi kendaraan pun jadi makin singkat dengan BPKB elektronik. Mutasi yang umumnya berlangsung berbulan-bulan, dengan BPKB elektronik dijanjikan hanya 30 menit.

    “Setengah jam kalau semua sudah arsip digital kalau sudah digital semua, sudah menggunakan BPKB elektronik, setengah jam,” beber Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus kepada detikOto belum lama ini.

    Hal itu dimungkinkan berkat penerapan arsip yang mengusung sistem digital. Kata Yusri, selama ini proses mutasi memakan waktu panjang lantaran gudang arsip masih sangat konvensional. Pencarian data kendaraan pun membutuhkan waktu yang lama.

    “Kan nanti kita gudang arsip udah nggak ada, pakai sistem digital sudah bertahap juga. Selama ini kan nyari-nyari arsip nih, nanti kita masukan digital dalam server aja semua nanti. BPKB aja tinggal di card reader aja keluar semua datanya tuh, kan udah pake teknologi, tapi kan pelan-pelan,” tambah Yusri.

    Yusri menegaskanBPKB elektronik ini sudah mulai berlaku. Kendati demikian belum serempak berlaku nasional.Korlantas,

    kata Yusri akan memprioritaskan penerapan BPKB elektronik di Pulau Jawa, mengingat jumlah kendaraan yang juga cukup besar. Barulah nanti mulai menyasar wilayah lainnya.

    Di sisi lain, dengan penerapan BPKB elektronik ini tak ada biaya tambahan yang dibebankan. Biaya itu masih mengacu pada Peraturan Pemerintah no.76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Polri. Namun tak menutup kemungkinan ke depan akan ada penyesuaian biaya terkait dengan material yang sekaligus teknologi yang disematkan pada BPKB elektronik.

    “Masih sama (biaya), nanti mungkin ke depan iya. Kan nggak mudah kita ngajukan PNBP itu kan harus melalui Menkeu. Nanti sambil berjalan kita akan tambahkan teknologi lagi. Tapi kan namanya menaikan harga itu kan menaikan PNBP, PNBP itu kan Kemenkeu kita harus paparan ke Kemenkeu dulu,” tutup Yusri.

    (dry/din)

  • Menkeu minta serapan tenaga kerja RI ditingkatkan di IsDB

    Menkeu minta serapan tenaga kerja RI ditingkatkan di IsDB

    Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA/Bayu Saputra

    Menkeu minta serapan tenaga kerja RI ditingkatkan di IsDB
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Islamic Development Bank (IsDB) meningkatkan serapan tenaga kerja Indonesia di manajemen organisasi internasional tersebut saat menemui Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “Saya juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB, terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB, agar perlu terus ditingkatkan,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin.

    Menurut Menkeu, situasi ini menjadi tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarier di lembaga internasional. Dengan begitu, Indonesia bisa terus aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia. Dalam pertemuan itu, Menkeu bersama Presiden IsDB juga membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB dalam 10 tahun ke depan.

    Menkeu menyebut Presiden Al Jasser mengharapkan kehadirannya dalam pertemuan di Madinah awal 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan. Al Jasser menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, serta instrumen dan pricing keuangan IsDB dalam pertemuan itu.

    “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tuturnya.

    Dalam kunjungan kerjanya di Riyadh, Arab Saudi, Sri Mulyani juga menghadiri Konferensi International: Zakat, Tax and Customs Conference sebagai panelis.

    Dia menjadi pembicara dalam kegiatan Ministerial Session: Ensuring Prosperity through Creating Sustainable Economic Revenues bersama Menkeu Saudi Arabia Mohammed Al-Jadaan, Menkeu Bahrain Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, dan Minister State Minister of Finance India Shri Pankaj Chaudhary.

    Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan pengalaman Indonesia dalam memulihkan ekonomi usai COVID-19, tantangan kebijakan fiskal, reformasi perpajakan, dan tata kelola keuangan global yang sangat dinamis dan menantang namun penting bagi semua negara.

    “Kita dapat belajar banyak tentang ekonomi dan kebijakan fiskal, diversifikasi ekonomi, dan transformasi ekonomi dari negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dan Negara Teluk lainnya,” ujar Menkeu.

    Sumber : Antara

  • Tujuan dan Manfaatnya bagi Suatu Negara

    Tujuan dan Manfaatnya bagi Suatu Negara

    Jakarta –

    Tax holiday adalah kebijakan fiskal pemerintah bagi perusahaan/industri tertentu mengenai pengurangan atau pembebasan kewajiban pajak. Seperti yang kita tahu, pajak memang menjadi instrumen penting dalam mengelola keuangan negara.

    Maka tak heran banyak negara yang mengandalkan kebijakan ini. Pasalnya, tax holiday memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara.

    Makna dari Tax Holiday

    Mengutip laman Opini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tax holiday merupakan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas.

    Umumnya, tax holiday diterapkan di sektor-sektor strategis yang vital bagi pembangunan ekonomi negara.

    Dilansir situs Direktorat Jenderal Pajak RI, memberikan tax holiday akan membuat suatu negara bisa memiliki daya tarik di pasar global. Dengan begitu, negara tersebut bisa menciptakan lingkungan bisnis yang lebih untung.

    Tax Holiday Indonesia

    Di Indonesia sendiri, kebijakan tax holiday tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    Perancangan peraturan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kondisi pandemi COVID-19 kala itu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan usaha pada industri pionir.

    Sebagai informasi, PMK Nomor 130/2020 yang mengatur tax holiday pada berakhir Oktober 2024.

    Namun, dilansir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Menteri Keuangan (Menkeu) secara resmi telah memperpanjang fasilitas tax holiday hingga 31 Desember 2025 lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020.

    Tujuan Tax Holiday

    Utamanya, tax holiday bertujuan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu. Berikut adalah tujuan-tujuan dari tax holiday:

    Memulihkan ekonomi pasca pandemi dengan memicu pertumbuhan ekonomi.Menciptakan lapangan kerja.Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.Mengakselerasi program hilirisasi serta transformasi ekonomi.Mendorong investasi dan meningkatkan daya saing di pasar global.Manfaat Tax Holiday

    Kehadiran insentif pajak akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Manfaat utama dari adanya tax holiday yaitu bisa membuat peningkatan pada kinerja perdagangan dan devisa negara.

    Secara umum, berikut adalah beberapa manfaat dari tax holiday:

    Meringankan beban perusahaan dalam memperluas usaha atau membuka investasi baru.Adanya kesempatan kerja yang lebih besar karena banyak lahirnya lapangan pekerjaan baru.Membantu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di suatu negara.Mendorong peningkatan dan memperluas sektor produksi.Membantu peningkatan ekspor dan memperkuat rantai pasok nasional.

    (khq/khq)