Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini dihadapkan pada situasi ekonomi global yang sangat dinamis. Menurutnya, Indonesia harus mampu menempatkan diri dengan tepat dalam merespons kondisi perekonomian global yang terus berubah.

    “Saat ini, situasi ekonomi global sangat dinamis, dipengaruhi oleh tensi geopolitik, ketegangan dalam keamanan global, serta pergerakan nilai mata uang. Terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden terpilih AS, Donald Trump, yang memiliki dampak signifikan terhadap banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menjelaskan, dinamika perekonomian global tersebut berpengaruh pada kebijakan fiskal, moneter, serta penetapan tingkat suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) yang ditunda. Hal ini juga memengaruhi perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk 2025, yang kini harus lebih diperhatikan.

    Belakangan ini, Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden AS dan mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi negara-negara anggota BRICS. Salah satu kebijakannya adalah penerapan tarif 100% terhadap negara-negara yang tidak menggunakan dolar AS sebagai mata uang transaksi utama. Kebijakan ini diperkirakan akan menguatkan nilai dolar AS, yang berdampak pada pelemahan mata uang lainnya, termasuk Rupiah Indonesia.

    Selain itu, Trump juga mengambil langkah populis dengan memangkas pajak korporasi. Kebijakan tersebut dinilai “bullish” bagi pasar bisnis, mengingat dampaknya yang positif terhadap kenaikan pasar saham AS, tetapi sebaliknya bagi Indonesia.

    “Oleh karena itu, kita justru harus mengharapkan penurunan pasar saham AS, karena hal ini dapat memengaruhi aliran modal (capital flow), terutama di negara-negara emerging,” jelas Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan terus memantau dan mengantisipasi disrupsi dalam ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, dengan harga komoditas yang sangat volatil akibat gangguan pada rantai pasokan (supply chain shock). Selain itu, tren penguatan dolar AS dan kemungkinan aliran modal yang kembali ke AS juga menjadi perhatian utama.

    Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perekonomiannya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup optimistis, terutama dengan adanya program prioritas yang digagas oleh Prabowo Subianto, seperti program penguatan sektor pangan dan energi terbarukan yang dapat meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

    Selain kebijakan AS, faktor iklim juga turut memengaruhi kondisi ekonomi global saat ini. Harga minyak yang belum menunjukkan tren kenaikan signifikan dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait peraturan perubahan iklim yang sedang dikaji di tingkat global.

    Ke depan, belum ada langkah mengenai arah ketidakpastian perekonomian global, yang akan memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus bekerja keras, terutama dengan adanya agenda akhir tahun dan realokasi anggaran untuk pemerintahan baru yang sedang berlangsung.

  • Defisit APBN Tercatat Rp401,8 Triliun, Menkeu Ungkap Belanja Negara Naik Tajam

    Defisit APBN Tercatat Rp401,8 Triliun, Menkeu Ungkap Belanja Negara Naik Tajam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga akhir November 2024, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 401,8 triliun

    Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Oktober 2024 yang sebesar Rp 309,2 triliun.

    “Sampai dengan akhir November defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun di dalam APBN kita 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani memastikan bahwa angka tersebut masih 76,8 persen dari defisit yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN 2024. Realisasi defisit masih belum melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun.

    “Total defisit anggaran di dalam UU APBN mencapai Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun. Makanya kita sebut 76,8 persen dari defisit yang ada di UU APBN 2024 atau -1,81 persen dari PDB kita,” sambungnya.

    Lebih lanjut, mantan Kepala Bappenas ini juga memastikan meskipun postur APBN secara total defisit, tetapi keseimbangan primernya masih tercatat surplus sebesar Rp 47,1 triliun. “Ini memang suatu yang tetap kita jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan ini, Menkeu juga membeberkan bahwa hingga akhir November 2024, pemerintah sudah memperoleh pendapatan negara sebesar Rp 2.492,7 triliun. Itu artinya, pemerintah telah mengantongi 89 persen dari target yang ditetapkan sesuai dengan UU APBN 2024.

  • Sri Mulyani Pastikan Barang Kebutuhan Pokok Tetap Tak Dikenakan PPN alias 0 Persen

    Sri Mulyani Pastikan Barang Kebutuhan Pokok Tetap Tak Dikenakan PPN alias 0 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PNN) sebesar 12 persen yang mulai diberlakukan 1 Januari 2025, tidak perlu mengkhawatirkan masyarakat luas. Pasalnya, PPN tersebut hanya berlaku pada sasaran tertentu.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tidak akan menyasar ke kebutuhan pokok.

    Adapun keputusan bahwa penerapan PPN 12 persen akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni 1 Januari 2025. “Pada saat PPN 12 persen diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0 persen PPN-nya,” kata Sri Mulyani, dilansir jpnn, Kamis (11/12).

    Dia menyatakan pelaksanaan undang-undang tetap menjaga asas keadilan bagi masyarakat, tak terkecuali terkait PPN 12 persen.

    “Kami sedang memformulasikan lebih detail, karena ini konsekuensi terhadap APBN, aspek keadilan, daya beli, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu kita seimbangkan,” ujarnya.

    Perempuan yang disapa Ani ini menjamin, kebijakan soal PPN 12 persen yang akan dikeluarkan, nantinya tidak akan menambah beban pajak untuk barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

    Adapun barang dan jasa yang dimaksud di antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, serta jasa asuransi.

    Di samping itu, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, pemakaian listrik, dan air minum juga akan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.

  • Akhirnya! Pembagian Anggaran dan Aset untuk Kementerian Baru Rampung

    Akhirnya! Pembagian Anggaran dan Aset untuk Kementerian Baru Rampung

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan telah menyelesaikan tugas utama dalam transisi pemerintahan baru, yakni membagikan anggaran dan aset milik negara untuk Kementerian/Lembaga baru.

    Seperti diketahui, dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terdapat beberapa kementerian baru dan beberapa kementerian dilakukan pemecahan.

    “Dapat kita katakan seluruh pemecahan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024 ya, aset dan kantor telah kita katakan rampung,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferesi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (11/12/2024).

    Dalam menata pembagian itu, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 2024 tentang Tata Cara Penggunan Anggaran dan Aset Barang Milik Negara pada Masa Transisi, untuk semua K/L yang terdampak.

    “Di dalam PMK ini kita mengatur kode bagian anggaran langsung diberikan ke seluruh K/L baru. Kode bagian anggaran secara otomatis dan ini mulai berjalan,” terangnya.

    Untuk kementerian baru hasil pemecahan kementerian lama, pembagian anggaran dan asetnya dilakukan bersamaan dengan kementerian pengampunya. Dengan demikian, Kemenkeu memastikan Kementerian baru dapat menyelesaikan anggaran 2024 dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Dengan demikian K/L pengampuh, K/L baru akan dapat menyelesaikan tahun 2024 dan menyiapkan laporan keuangan K/L 2024 yang akan tetap diaudit oleh BPK,” tuturnya.

    Dalam catatan detikcom, total Kementerian di pemerintahan Prabowo sebanyak 48. Dalam jumlah itu, sebanyak 22 kementerian merupakan kementerian baru dan hasil pemecahan.

    Pembentukan kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Lihat juga video: Ara Cerita Prabowo-Sri Mulyani Coret Anggaran Event Tak Penting, Hemat Rp 400 T

    (ada/eds)

  • Baru 84,9% dari Target, Penerimaan Pajak hingga November Rp 1.688 T

    Baru 84,9% dari Target, Penerimaan Pajak hingga November Rp 1.688 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai November 2024 mencapai Rp 1.688,93 triliun. Angka penerimaan pajak ini setara dengan 84,92% dari target di 2024.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa angka ini sudah sesuai dengan siklus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

    “Target penerimaan perpajakan masih on track, sesuai dengan siklus kita lihat pencapaian dari target itu biasanya di Desember ada upaya-upaya, dan penerimaan-penerimaan yang cukup signifikan,” terang Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Anggito melanjutkan, untuk Pajak Penghasilan (PPh) non migas mencapai target 83,3% atau setara dengan Rp 885,77 triliun, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai target 87,23% atau setara dengan Rp 707,76 triliun.

    Kemudian, Anggito melanjutkan, pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai target 96,79% atau setara dengan Rp 36,52 triliun, dan pendapatan PPh migas mencapai target 77,10% atau setara dengan 58,89 triliun.

    “Ini (PPh migas) yang masih di bawah pencapaian yang kita targetkan, itu karena penurunan lifting minyak dan gas bumi kita yang memang di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan harga pada Q3 masih di bawah perkiraan,” tambah Anggito.

    Selain itu, Anggito menyampaikan bahwa kinerja perpajakan secara umum masih on track, baik dari PPh non migas, PPN, PPnBM, dan PBB.

    “Yang memang masih di bawah track-nya itu PPh migas.” katanya.

    Tonton juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya…

    (eds/eds)

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    November, APBN Defisit Rp 401,8 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami defisit sebesar Rp  401,8 triliun pada akhir November 2024, atau 1,81% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu masih di bawah target defisit sepanjang 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,9% dari PDB.

    “Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah di Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun, maka 76,8% dari target defisit dalam UU APBN 2024,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Saat APBN defisit, realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rp 2.492,7  triliun atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan periode yang sama, penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%.

    Meski hanya tumbuh tipis, Sri Mulyani menyebut, pencapaian ini termasuk positif karena penerimaan negara sudah mengalami tekanan hingga Agustus 2024. Saat ini pendapatan negara baru memasuki momentum positif.

    “Pendapatan negara mengalami tekanan luar biasa besar sampai Agustus, sehingga untuk mendapatkan positif growth, kami harapkan terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun pada akhir November 2024. Angka ini sudah 87% dari pagu belanja APBN 2024.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023, terjadi pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 15,3%. “Realisasi belanja negara mengalami kenaikan cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 15,3%,” terang dia.

    Saat APBN defisit, tercatat keseimbangan primer sebesar Rp 47,1 triliun. Menurut menkeu, hal ini harus terus dijaga agar kinerja APBN tetap optimal.

  • PKUMI Yudisium 38 Kader Ulama Masjid Istiqlal

    PKUMI Yudisium 38 Kader Ulama Masjid Istiqlal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) melakukan yudisium 38 kader ulama Masjid Istiqlal yang diharapkan menjadi role model atau teladan ulama Indonesia dan dunia. 

    “Alhamdulillah, hari ini kami yudisium 38 kader ulama Masjid Istiqlal. Besok pada 12 Desember 2024 kami akan melakukan wisuda dan pengukuhan untuk angkatan pertama sebanyak 38 mahasiswa di Masjid Istiqlal,” kata Direktur PKUMI Ahmad Thib Raya di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    PKUMI didirikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sejak 2021 bekerja sama oleh dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Universitas PTIQ Jakarta.

    Dia mengatakan, pengukuhan 38 kader ulama Masjid Istiqlal akan dihadiri manteri agama, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri keuangan, dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Ini adalah produk ulama yang telah dihasilkan oleh Masjid Istiqlal melalui PKUMI,” tambah Ahmad Thib Raya.

    Dia mengatakan, produk PKUMI diharapkan menjadi kader ulama Masjid Istiqlal dan role model ulama Indonesia dan dunia. 

    Terdapat tiga program yang ditawarkan dalam beasiswa PKUMI, yaitu Magister Pendidikan Kader Ulama (S2 PKU), Magister Pendidikan Kader Ulama Perempuan (S2 PKUP) dan Doktor Pendidikan Kader Ulama (S3 PKU). Pendidikan formal (Magister dan Doktor Ilmu Al-Qur’an dan tafsir) ditempuh di Universitas PTIQ, dan pendidikan keulamaan didapatkan di PKUMI.

    Selain itu, mahasiswa wajib mengikuti program penguatan kapasitas menjadi ulama bertaraf internasional yang merupakan bagian dari kurikulum atau kegiatan akademik. Program diselenggarakan dalam bentuk short course dengan durasi 3 bulan bagi peserta program magister dan 6 bulan bagi peserta program doktor.

    Sampai saat ini, PKUMI yang telah melahirkan kader ulama Masjid Istiqlal, menjalin kerja sama dengan berbagi perguruan tinggi di dunia, seperti University of California, Riverside di Amerika Serikat dan Universitas Al-Azhar, Cairo di Mesir.

  • Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Sumber Foto: Antara

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

    Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

    Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

    Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

    Sumber : Antara

  • Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

    Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

    “Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

    Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar. 

    “800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah,” ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta. 

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati mengungkapkan, pemerintah mematok anggaran pemeriksaan kesehatan (
    medical check up
    ) gratis dalam APBN 2025 mencapai Rp 3,2 triliun.
    Anggaran tersebut dialokasikan mengingat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Tak hanya itu, sejumlah program prioritas lain turut dianggarkan dalam APBN tahun depan.
    Beberapa di antaranya, yakni renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun.
    Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 919,9 triliun.
    “(TKD) ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” ucap dia.
    Lebih lanjut Bendahara Negara ini mengungkapkan, pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.
    Adapun belanja negara Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan begitu, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,2 triliun pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
    Ia menekankan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.
    Khusus belanja kesehatan, pemerintah mematok alokasi Rp 218,5 triliun. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
    “Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp 71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi,” jelas Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.