Kementrian Lembaga: Kemenkeu

Jumlah Investor SBN Terus Meningkat, per Oktober 2024 Mencapai 1,17 Juta – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat pertumbuhan investor Surat Berharga Negara (SBN) daro tahun ke tahun.

Pada akhir 2021, jumlah investor SBN sebanyak 611 ribu, kemudian naik menjadi 831 ribu di akhir 2022, lalu menjadi 1 juta di akhir 2023

Kemudian, data KSEI per Oktober 2024 kembali mengalami peningkatan mencapai 1,17 juta investor.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Bibit, Hilmawan Kusumajaya berharap di tahun 2025 jumlah investornya akan meningkat lagi, sehingga bersama-sama dapat memperkuat pasar keuangan domestik.

“Ke depan kami akan terus berinovasi, melakukan berbagai upaya edukasi, dan fokus mengajak masyarakat untuk membangun negeri lewat investasi di SBN dan SBSN,” kata Hilmawan dikutip Jumat (13/12/2024).

Di penghujung tahun ini, Bibit mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, yakni “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology”.

“Penghargaan ini menjadi penegasan akan konsistensi dan komitmen kami dalam memasarkan SBN dan SBSN kepada masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Bibit pun juga telah memperoleh empat penghargaan dari Kemenkeu, di mana aplikasi investasi ini kini tidak hanya didominasi generasi milenial dan Gen Z, tapi juga investor berusia di atas 40 tahun.

“Kebanyakan pengguna Bibit adalah generasi milenial dan Gen Z. Tapi, hal yang cukup menyenangkan adalah kami secara konsisten menyaksikan banyaknya investor berusia 35-50 tahun,” kata Hilmawan.

13/12/2024 16:01
Harga Rokok Sampoerna, Marlboro hingga Gudang Garam Naik Mulai 1 Januari 2025, Cek Detailnya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan harga jual eceran atau HJE rokok konvensional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Kebijakan ini akan berdampak kepada pabrikan rokok Sampoerna, Marlboro, Djarum, hingga Gudang Garam Cs.

“Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulisnya, dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Sri Mulyani menuliskan bahwa peraturan terkait rokok tersebut perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau.

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang seharusnya dilakukan penyesuaian pada tahun depan.

Sebagai gantinya, pemerintah hanya akan menaikkan HJE sementara tarif cukai produk tembakau tersebut tetap sama.

Menilik lampiran beleid yang diteken pada 12 Desember 2024, tercatat tidak semua jenis rokok mengalami kenaikan harga jual.

Hanya rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang mengalami kenaikan HJE.

Kenaikan tertinggi secara persentase pada jenis SKT atau SPT Golongan II dan III yang masing-masing naik 15,03% dan 18,62%. Di mana harganya masing-masing naik dari Rp865 per batang atau gram menjadi Rp995 dan dari Rp725 menjadi Rp860.

Sementara Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), dan Cerutu (CRT) tidak mengalami kenaikan harga jual.

Berikut daftar harga jual eceran (HJE) rokok 2025 (per batang atau per gram)

Jenis
Golongan
HJE 2024
HJE 2025

SKM
I
Paling rendah Rp2.260
Paling rendah Rp2.375

II
Paling rendah Rp1.380
Paling rendah Rp1.485

SPM
I
Paling rendah Rp2.380
Paling rendah Rp2.495

II
Paling rendah Rp1.465
Paling rendah Rp1.565

SKT atau SPT
I
Lebih dari Rp1.980
Lebih dari Rp2.170

Paling rendah Rp1.375 sampai dengan Rp1.980
Paling rendah Rp1.555 sampai dengan Rp2.170

II
Paling rendah Rp865
Paling rendah Rp995

III
Paling rendah Rp725
Paling rendah Rp860

SKTF atau SPTF
tanpa golongan
Paling rendah Rp2.260
Paling rendah Rp2.375

KLM

Paling rendah Rp950
Paling rendah Rp950

Paling rendah Rp200
Paling rendah Rp200

TIS
tanpa golongan
Lebih dari Rp275
Lebih dari Rp275

Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275
Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275

Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180
Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180

KLB
tanpa golongan
Paling rendah Rp290
Paling rendah Rp290

CRT
tanpa golongan
Lebih dari Rp198.000
Lebih dari Rp198.000

Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000
Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000

Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000
Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000

Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000
Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000

Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500
Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500

Sumber: Kemenkeu, diolah

13/12/2024 15:32
Ada 2 Kolom Pajak Baru di STNK 2025, Ini Penjelasan hingga Cara Bayar

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bakal menambahkan dua kolom pajak baru pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau STNK pada 2025.

Berdasarkan dokumen UU HKPD Modul PDRD Opsen Pajak Daerah pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2024, dua kolom yang ditambahkan yakni opsen PKB dan opsen BBNKB.

Opsen PKB dan opsen BBNKB adalah tambahan pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB maupun BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tambahan itu, total ada tujuh pajak yang perlu dibayar pemilik kendaraan bermotor. Perinciannya, BBNKB, Opsen BBNKB, PKB, Opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan Biaya Administrasi TNKB.

Tujuan dua kolom pajak itu pada intinya dilakukan untuk percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB; memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota; hingga mendorong pelayanan yang lebih besar bagi wajib pajak.

Dalam dokumen yang sama, pemungutan opsen PKB maupun didasarkan atas nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota.

“Perhitungan besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Opsen PKB atau Opsen BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB [66%],” dalam dokumen Modul PDRD Opsen Pajak Daerah.

Adapun, pembayaran opsen PKB serta BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

Berikut tata cara penyetoran opsen PKB dan BBNKB :

1. SKPD/SKKP PKB dan/atau BBNKB terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah sekaligus penetapan atas Opsen PKB dan/atau BBNKB terutang.

2. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB terutang bersama Opsen PKB dan/atau BBNKB dengan SSPD/TBPKP di Bank.

3. Bank selanjutnya akan melakukan split payment ke masing-masing rekening dengan rincian:

1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.

2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN.

3) Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja.

4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar.

13/12/2024 15:09
Harga Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025, Jadi Segini!

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis harga jual eceran (HJE) rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Meski cukai hasil tembakau (CHT) tidak naik, harga jualnya di masyarakat tetap mengalami kenaikan.

Harga jual eceran rokok tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot dan Tembakau Iris.

“Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip Jumat (13/11/2024).

Harga jual eceran rokok di 2025 mayoritas mengalami kenaikan di tahun ini dengan besaran bervariasi. Berikut batasan harga jual eceran rokok per batang hasil tembakau buatan dalam negeri yang berlaku mulai 1 Januari 2025:

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM)

a. Golongan I paling rendah Rp 2.375/batang (naik 5,08%) dengan tarif cukai Rp 1.231/batang
b. Golongan II paling rendah Rp 1.485/batang (naik 7,6%) dengan tarif cukai Rp 746/batang

2. Sigaret Putih Mesin (SPM)

a. Golongan I paling rendah Rp 2.495/batang (naik 4,8%) dengan tarif cukai Rp 1.336/batang
b. Golongan II paling rendah Rp 1.565/batang (naik 6,8%) dengan tarif cukai Rp 794/batang

3. Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT)

a. Golongan I harga jual eceran paling rendah Rp 1.555/batang sampai dengan Rp 2.170/batang dengan tarif cukai Rp 378/batang
b. Golongan II harga jual eceran paling rendah Rp 995/batang (naik 15%) dengan tarif cukai Rp 223/batang
c. Golongan III harga jual eceran paling rendah Rp 860 (naik 18,6%) dengan tarif cukai Rp 122/batang

4. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)

Harga jual eceran paling rendah Rp 2.375/batang (naik 5%) dengan tarif cukai Rp 1.231/batang

5. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM)

a. Golongan I harga jual eceran paling rendah Rp 950 dengan tarif cukai Rp 483/batang (sama dengan 2024)
b. Golongan II harga jual eceran paling rendah Rp 200 dengan tarif cukai Rp 25/batang (sama dengan 2024)

6. Jenis Tembakau Iris (TIS)

Harga jual paling rendah Rp 55-180, tidak berubah dari tahun ini

7. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB)

Harga jual paling rendah Rp 290, tidak berubah dari tahun ini

8. Jenis Cerutu (CRT)

Harga jual paling rendah Rp 495 sampai Rp 5.500, tidak berubah dari tahun ini.

Tonton juga Video: Daftar Harga Rokok Tembakau dan Elektrik Per 1 Januari 2024

(aid/rrd)

13/12/2024 14:16
Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan negara mencapai Rp 15 triliun. Kondisi tersebut tidak lain karena industri rokok merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijanti Punguan menjelaskan, industri rokok merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia yang produksinya mencapai ratusan miliar batang setiap tahun.

Merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2023, produksi rokok di Indonesia mencapai 318 miliar batang, meliputi rokok ilegal sebesar 6,9%. Artinya, rokok ilegal mencapai 22 miliar batang pada 2023.

“Kalau kita kalikan minimal cukai satu batang rokok yang dikenakan minimal itu Rp 750 itu mencapai hampir Rp 15 triliun kerugian negara,” ujar Merrijanti dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di HQ PIK 2, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia menambahkan, jika dikalikan dengan cukai tertinggi, yaitu Rp1.300 × 22 miliar batang, dapat dilihat sangat signifikan potensi kehilangan penerimaan negera.

Selaras dengan itu, Kepala Pusat Industri Pedagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut industri rokok ilegal berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara dan kebocoran penerimaan negara. Dia pun meminta pemerintah segera bertindak.

“Negara akan kehilangan penerimaan tidak hanya dari cukai, tetapi PPN. Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya extra ordinary. Jika tidak, ke depan kebocoran terkait penerimaan negara pasti tidak akan teratasi,” bebernya.

Menurut Andry, peredaran rokok ilegal berdampak terhadap penerimaan cukai. Apalagi, 90% penerimaan cukai negara berasal dari industri rokok.

Selain itu, rokok ilegal berkontribusi sekitar 7% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang meliputi produksi, distribusi, ritel, hingga penyuplai bahan baku tempakau, yakni perkebunan tembakau.

Sebagai informasi B-Universe menggelar FGD membahas peredaran rokok ilegal dan tantangan industri rokok atau tembakau. FGD dihadiri para narasumber kompeten di antaranya Direktur Eksekutif IndoData Danis Wahidin, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan, dan Ketum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Benny Wachjudi.

Selain itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan, Kepala Pusat Industri Pedagangan & Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho, Direktur Komunikasi & Bimbingan Pengguna Jasa, dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

Diskusi soal peredaran rokok ilegal berjalan aktif melibatkan peserta dari berbagai stakeholder, seperti Perwakilan Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (Yaya & Sigit), Perwakilan Gudang Garam (Fendi Wu & Heri Yanuari Kustanto), Director Public Affairs PT Djarum (Mutiara Diah Asmara).

12/12/2024 20:33
Eks Staf Sri Mulyani Bicara Penurunan PPN Jadi 8 Persen di Vietnam

Jakarta, CNN Indonesia —

Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membahas soal penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Vietnam dari 10 persen menjadi 8 persen.

Topik itu dibahas lewat cuitan di media sosial X resminya @prastow, di tengah ramai pembicaraan tentang wacana pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang bakal diberlakukan mulai 2025.

Ia menyebut pemerintah Vietnam resmi memperpanjang penurunan tarif PPN dari 10 persen ke 8 persen untuk jenis barang dan jasa tertentu sampai dengan 30 Juni 2025.

Penurunan tarif tersebut berlaku untuk sektor penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, pendidikan dan pelatihan, agrikultur, manufaktur dan pengolahan, dan perumahan sosial.

Menurut Prastowo, Indonesia lebih maju dibanding Vietnam dalam hal besaran fasilitas PPN di beberapa sektor tersebut dibandingkan Vietnam. Jika Vietnam menerapkan PPN 8 persen, Indonesia malah memungut 0 persen alias bebas PPN untuk sektor-sektor tertentu.

“Bahkan (Indonesia) di agrikultur banyak yg mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Termasuk sektor pendidikan. Yang kalah di manufaktur atau industri pengolahan. Ini (sektor manufaktur atau industri pengolahan) dampak penggandanya besar jika ada fasilitas,” cuit Prastowo, Rabu (11/12).

[Gambas:Twitter]

Pemerintah akan menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan dengan dalih menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025. Belakangan, Presiden Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani menyebut kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku pada barang mewah.

Sementara itu, pemerintah Vietnam menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025. Kebijakan diskon PPN ini berlaku sejak 2022.

Perpanjangan kebijakan penurunan PPN ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah Vietnam ingin harga barang dan jasa turun agar ekonomi tumbuh.

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan turunnya PPN sebesar 2 persen akan membuat penerimaan negara berkurang sekitar US$1,02 miliar atau sekitar Rp16,29 triliun (asumsi kurs Rp15.970) pada paruh pertama 2025.

Namun, pemerintah Vietnam optimis penurunan PPN ini akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

(del/pta)

12/12/2024 17:30
SMI Siap Jadi Mini World Bank Demi Pemerataan Infrastruktur RI

Bali, CNN Indonesia —

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap bertransformasi menuju ‘Mini World Bank’.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan tujuannya mencapai Development Financial Institution (DFI). ‘Mini World Bank’ dianggap analogi yang sesuai untuk menggambarkan rencana BUMN ini ke depan.

“Analogi yang sering dipakai kepada kami itu adalah ‘Mini World Bank’,” kara Reynaldi dalam Media Gathering PT SMI di Bali, Selasa (10/12).

“World Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman (dan) bantuan ke pemerintah, ke negara-negara. Kita (SMI) ini dianalogikan skala kecilnya. Kami memberikan pembiayaan kepada pemerintah daerah (pemda)-pemda,” jelasnya.

SMI mengakui porsi pembiayaan infrastruktur untuk daerah masih kalah dari proyek badan usaha. Reynaldi menyebut pemda se-Indonesia selama ini menerima komitmen pembiayaan Rp38 triliun, tertinggal dari badan usaha yang mendapatkan Rp82 triliun.

Ia ingin mengejar pembiayaan untuk pemerintah daerah. Langkah ini diyakini menjadi jalan membawa SMI menuju Development Financial Institution.

“Agar Indonesia secara keseluruhan memiliki tingkat infrastruktur yang relatif merata, dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat … Ke depan kita akan membuat lebih merata exposure kami di Indonesia Tengah maupun Timur,” janji sang dirut.

Reynaldi juga mengklaim pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, menurutnya urusan ini memenuhi 6 dari 8 poin impian Prabowo tersebut.

Meski fokus SMI ke depan menggenjot pembiayaan bagi pemda, Reynaldi menekankan tak bakal meninggalkan infrastruktur yang digarap badan usaha. Ia menegaskan PT SMI tetap berperan untuk terus membangun infrastruktur di Indonesia.

“Apakah itu melalui (pendanaan proyek) renewables (energy) ataupun yang lainnya, di situ peran kita (mendanai pembangunan infrastruktur),” tegasnya.

“Kalau pemda biasanya lebih ke kebutuhan dasar, yaitu pasar, rumah sakit, sekolah, jalan, penerangan jalan umum. Bahwa nantinya sekolah (yang dibangun pemda) ditenagai pakai solar cell dan segala macam, itu dimungkinkan saja,” tutup Reynaldi.

(skt/pta)

12/12/2024 08:28
Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

ERA.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.

“Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2024) seperti dilansir dari Antara.

Dia lantas merinci, anggaran paling tinggi dialokasikan untuk belanja pendidikan sebesar Rp724,3 triliun.

Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

“Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikann beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

“Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

12/12/2024 05:39
Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 11 Desember 2024 – 19:58 WIB

Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait pihaknya yang belakangan ini kerap menghindari serta enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, Menkeu mengungkapkan bahwa intensitas pekerjaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tinggi saat akhir tahun dan pergantian pemerintahan menjadi alasan utama.

“Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kami memang sedang sibuk saja gitu. Jadi kalau kami sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama tim Kemenkeu tengah fokus menyelesaikan berbagai tugas, salah satu fokus utamanya adalah persiapan dan penyesuaian untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menyoroti perubahan dalam struktur kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran membuat kementerian yang dipimpinnya harus melakukan realokasi anggaran serta penugasan badan akun anggaran yang baru. Tugas ini mencakup pemecahan anggaran sekaligus persiapan implikasinya untuk tahun 2025.

“Makanya kemarin DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) itu sudah diserahkan Bapak Presiden kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bisa dibayangkan karena adanya perubahan kementerian lembaga dalam dua minggu terakhir kami harus melakukan realokasi dan meng-asign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru, dan kemudian bagaimana mereka memecah anggaranya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025,” ujarnya pula.

Meskipun demikian, pihaknya tetap menyadari kebutuhan media untuk memperoleh informasi serta memastikan bahwa hubungan baik dengan media tetap terjaga meski keterbatasan waktu membuatnya jarang memberikan pernyataan.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga menggarisbawahi bahwa tahun ini menjadi periode yang sangat sibuk, karena faktor penutupan anggaran dan transisi pemerintahan.

Ia bercerita, biasanya akhir tahun sudah cukup menyibukkan dengan berbagai keputusan penting terkait pelaksanaan APBN, termasuk penghitungan penerimaan negara saat penutupan tahun.

“Tahun ini ditambah lagi kesibukannya, karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober 2024 dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Sehingga kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya,” ujar Menkeu itu pula.

Sumber : Antara

12/12/2024 04:53
Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 11 Desember 2024 – 23:11 WIB

Elshinta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp257,8 triliun per November 2024.

Penerimaan tersebut tumbuh 5,2 persen (year on year/yoy) atau mencakup 80,3 persen dari target APBN.

“Dari sisi kinerja impor, itu menunjukkan bahwa impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk industri mengalami peningkatan (73 persen), konsumsi sedikit tertekan (9,5 persen), barang modal juga demikian (17,5 persen),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

Anggito merinci, dari segi bea masuk, Kemenkeu mencatat penerimaan Rp47,7 triliun atau tumbuh 4,0 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 83,2 persen dari target APBN.

Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Kemudian dari segi bea keluar, Anggito mencatat penerimaan bea keluar sebesar Rp17,3 triliun atau tumbuh 47,9 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 98,7 persen dari target.

Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan bea keluar, di antaranya bea keluar tembaga yang tumbuh 94,8 persen (yoy) dengan share dari total bea keluar mencapai 61,0 persen. Ia menilai ini merupakan imbas dari adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.

Selain itu, bea keluar produk sawit tumbuh 8,4 persen (yoy) disebabkan tren peningkatan harga, meskipun volume ekspor produk sawit masih turun 17,3 persen (yoy).

“Bea keluar tumbuh signifikan dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO (Crude Palm Oil) yang menguat sejak Juni,” kata Anggito.

Lebih lanjut, Anggito memaparkan dari segi penerimaan cukai yang tercatat Rp192,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

Penerimaan cukai sampai dengan November dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cukai harga tembakau sebesar Rp184,3 triliun atau tumbuh 2,8 persen sebagai imbas kenaikan produksi cukai golongan II dan III.

Kedua, pertumbuhan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 12,6 persen (yoy) didorong kenaikan tarif meskipun produksi dalam negeri maupun impor menurun.

Faktor ketiga, yakni cukai etil alkohol (EA) yang sebesar Rp129,2 miliar atau tumbuh 12,6 persen, sejalan dengan kenaikan produksi.

“Cukai tumbuh dipengaruhi naiknya produksi Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan,” katanya pula.

Sumber : Antara

12/12/2024 03:44

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

Berikut tata cara penyetoran opsen PKB dan BBNKB :