Kementrian Lembaga: Kemenkeu

Prabowo umumkan kenaikan PPN 12 persen di kantor Kemenkeu sore ini

“Hari ini di kementerian keuangan. Saya dapat informasinya begitu dari pak Mensesneg,”

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pukul 15.00, sore ini.

“Hari ini di kementerian keuangan. Saya dapat informasinya begitu dari pak Mensesneg,” kata Misbakhun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa.

Pengumuman tersebut akan dilakukan Prabowo di kantor Kementerian Keuangan.

Misbakhun yang juga sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Ekonomi Partai Golkar mengatakan pihaknya mendukung langkah Prabowo dalam menaikan PPN sebesar 12 persen.

Hal tersebut dilakukan lantaran kebijakan kenaikan PPN sebesar 12 persen itu akan mempengaruhi stabilitas perekomoian.

Selain itu, Misbakhun yakin kenaikan PPN ini tidak bertujuan untuk membebani masyarakat.

“Saya yakin bapak presiden memegang komitmennya sebagai presiden yang tidak mau membebani rakyatnya,” kata Misbakhun.

Nantinya setelah kebijakan tersebut berlaku, Misbakhun dan jajaran partai Golkar akan mengawal kebijakan tersebut agar dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

31/12/2024 14:57
Daftar Berita Ekonomi Terpopuler 2024 dari Isu Mundur Sri Mulyani-PPN

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah berita ekonomi menarik perhatian publik sepanjang 2023 kemarin.

Dari daftar berita menarik itu ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ada juga yang berkaitan dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024.

Berikut daftarnya;

1. Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR dari kabinet Jokowi

Isu mundurnya dua menteri andalan Jokowi itu dihembuskan oleh almarhum Faisal Basri.

Faisal mengungkapkan para menteri teknokrat ini sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena Jokowi sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

Salah satu pelanggaran dituduhkan terhadap Jokowi terkait keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah muncul lah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga. Dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” ungkap Faisal awal tahun lalu.

Namun, sampai dengan masa pemerintahan Jokowi berakhir, baik Sri Mulyani dan Basuki tak juga mengundurkan diri dari kabinet.

2. Budi Karya Sumadi menjadi Menteri PUPR Ad Interim di tengah kabar Basuki Hadimuljono Mundur dari kabinet

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ditunjuk menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.

Penunjukan dilakukan di tengah kabar Basuki mundur dari kabinet. Tapi, Penunjukan rupanya tak dilakukan karena masalah itu.

Penunjukkan dilakukan lantaran Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.

3. Profil Elaine Low

Profil Elaine Low juga menjadi berita populer pada 2024. Elaine diketahui merupakan anak raja batu bara Low Tuck Kwong.

Nama dan profilnya dicari setelah ia menerima pengalihan 22 persen kepemilikan saham dari Low Tuck Kwong di PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

“Dato’ Low Tuck Kwong sebagai ayah berkeinginan untuk mengalihkan (menghibahkan) sebagian saham-sahamnya kepada anaknya yang bernama Elaine Low dengan tujuan perencanaan suksesi jangka panjang keluarga,” kata Sekretaris Perusahaan Bayan Resources Jenny Quantero dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/8)

Elaine kini menggenggam 7,33 miliar saham BYAN dengan nilai Rp123,75 triliun.

Elaine Low merupakan putri bungsu dari Low Tuck Kwong.

Mengutip website The Farrer Park Company, bisnis penyumbang harta kekayaan terbesar keluarga Low Tuck Kwong yang bergerak di sektor kesehatan dan gaya hidup, Elaine merupakan jebolan magister The Lee Kuan Yew School of Public Policy.

Ia pernah tergabung dalam afiliasi asosiasi akuntan profesional dan anggota dari Institute of Singapore Chartered Accountants. Dirinya juga lulus dengan gelar master di bidang kebijakan publik pada 2014 dari National University of Singapore.

Perusahaan Farrer Park mengendalikan Farrer Park Hospital dan One Farrer Hotel berstandar bintang lima di Singapura.

Selain bertanggung jawab di perusahaan Farrer Park, Elaine menjadi investor utama di Seax Group, penyedia infrastruktur dan konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis di Singapura.

Ia duduk di dewan direksi di berbagai perusahaan Seax dan mengawasi kepentingan keluarga di perusahaan tersebut. Elaine memegang beberapa jabatan direktur di industri medis, pendidikan, dan energi.

Meski telah mencopot jabatannya, Elaine juga sempat menjabat Direktur Eksekutif Metis Energy yang dulunya perusahaan bernama Manhattan Resources, perusahaan sektor energi terbarukan.

Kendati demikian, dia bersama kakaknya Low Yi Ngo dan ayahnya masih berstatus pengendali dan penerima manfaat terbesar dengan porsi kepemilikan 34 persenatas Kaiyi Investment Pte Ltd dan Energy Resource Investment Pte Ltd.

Kedua perusahaan tersebut saat ini merupakan investor terbesar Metis Energy dengan total kepemilikan 61,63 persen saham.

Dia juga tercatat mengisi berbagai posisi di anak perusahaan BYAN seperti PT Kariangau Power, PT Dermaga Perkasapratama, dan entitas BYAN di Singapura seperti Seax Global Pte Ltd, Singxin Resources Pte Ltd, dan Onward Capital Pte Ltd.

Elaine pada 2011 silam, pernah menyumbang uang Rp6,8 miliar untuk Jepang. Kala itu Jepang tengah dilanda gempa dan tsunami.

Elaine memberikan cek Rp6,8 miliar itu kepada Duta Besar Jepang. Ia berharap bantuannya bisa meringankan beban para korban.

“Keluarga saya dan saya merasa itu merupakan bencana yang dan kami ingin mengulurkan bantuan,” ucap Elaine kala itu seperti dikutip dari china.org.

4. Penyerahan uang pensiun Jokowi

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias TASPEN menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Penyerahan manfaat diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora kepada Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (6/11).

Jokowi pun mengapresiasi atas pelayanan TASPEN tersebut.

Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang diberikan ke Jokowi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Mengutip Pasal 6 ayat 2 Jokowi berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi gaji Jokowi saat lengser adalah Rp30,2 juta. Dengan begitu, nominal tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

Jumlah tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yakni sekitar Rp5 juta.

5. Rencana kenaikan tarif PPN jadi 12 persen

Berita soal kenaikan tarif PPN juga menjadi salah satu yang terpopuler di kanal ekonomi sepanjang 2024. Pemerintah bersikukuh menaikkan tarif PPN jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

“Desil paling kaya, desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12).

Ia mencontohkan salah satunya yang dikenakan PPN adalah jasa mewah yang biasanya digunakan dan dikonsumsi orang kaya, seperti sekolah berstandar internasional hingga rumah sakit kelas VIP.

“Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” jelasnya.

Barang lain yang dikenakan PPN 12 persen adalah daging wagyu yang memang diimpor dan harganya per kilogramnya tembus puluhan juta. Sedangkan, daging yang dikonsumsi masyarakat luas tidak dikenakan.

Sejumlah barang mewah yang awalnya disebut pemerintah menjadi PPN 12 persen di antaranya beras premium; buah-buahan premium; daging premium (wagyu, daging kobe); ikan mahal (salmon premium, tuna premium); udang dan crustacea premium (king crab); jasa pendidikan premium; jasa pelayanan kesehatan medis premium; dan listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

Namun, kenyataannya PPN 12 persen tak hanya menyasar barang-barang mewah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

“Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

Kendati demikian, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. Artinya, barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya nol persen, sama seperti yang berlaku saat ini.

Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Kebutuhan pokok
Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

2. Sejumlah jasa
Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

3. Barang lain
Ini mencakup buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum.

(agt/agt)

31/12/2024 13:58
Begini Nasib Rupiah di Hari Terakhir 2024 – Page 3

Pasar juga masih mengamati perkembangan pejabat presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menghadapi pemungutan suara pemakzulan, di tengah krisis politik yang dipicu oleh sidang pertama Mahkamah Konstitusi tentang darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol yang berlaku singkat.

Adapun Bank Dunia yang menaikkan proyeksinya terkait pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025.

Namun, badan keuangan global itu memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lesu, bersama dengan hambatan di sektor properti, akan tetap menjadi hambatan tahun depan.

Pasar Respon Positif Kebijakan PPN 12%

“Pasar merespon positif tentang pemberlakuan PPN 12% yang akan akan berlaku di Januari 2025 sebagai langkah strategis dari pemerintah namun penuh tantangan,” ungkap Ibrahim.

Seperti diketahui, kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperkuat ruang fiskal guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan ini bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Langkah ini juga diiringi asas keadilan, karena barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN, sehingga beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat diminimalkan.

Data Kemenkeu menunjukkan, setengah dari insentif PPN dinikmati masyarakat mampu. Contoh kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN misalnya daging premium seperti wagyu dan daging kobe.

Begitu juga dengan jasa premium seperti sekolah internasional dan layanan kesehatan VIP. Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk menaikkan PPN ketimbang pajak penghasilan (PPh) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Basis pajak PPh lebih kecil dibandingkan PPN, karena hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dari PPh lebih terbatas dibandingkan PPN yang berlaku luas.

31/12/2024 10:45
Kala Prabowo Terang-terangan Minta Menteri Lain Tak Ganggu Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan menyampaikan alasan anggaran pertahanan tidak sebesar yang dibayangkan. Padahal sebelumnya, ketika menjabat Menteri Pertahanan, tambahan anggaran ini sangat diperjuangkan.

Dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo mengaku setelah menjadi Presiden, pemahaman soal anggaran sangat rasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. Sementara program prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak sangat dibutuhkan.

“Saya minta jiwa besar dalam hal ini ada prioritas kita jadi mungkin KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan,” kata Prabowo.

Prabowo secara spesifik juga meminta agar Menteri lain tidak terus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Posisi Menkeu kini langsung di bawah Presiden.

“Jangan ganggu menteri keuangan terus. Karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya,” ujarnya.

“Waktu saya menhan selalu saya di batasi oleh menkeu. Sekarang yang lemes pak Sjafrie Sjamsodin, kalau dia merasa di batasi oleh menkeu, nanti menkeu katakan ini perintah presiden,” terang Prabowo.

Program prioritas yang dimaksud Prabowo adalah gizi anak, kesejahteraan guru dan hakim serta lainnya.

“Setelah saya jadi presiden saya harus mikir pertahanan penting tapi anak-anak harus makan. Guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dirumah dinas layak, tidak boleh ada hakim yang kontrak,” paparnya.

(emy/mij)

31/12/2024 09:20
Kementerian Keuangan AS Diretas, Hacker China Diduga Terlibat

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) mengalami peretasan besar oleh kelompok peretas yang diduga disponsori oleh negara China.

Melansir dari The Verge, Selasa (31/12/2024) serangan ini berhasil menembus perangkat lunak manajemen jarak jauh pihak ketiga yang digunakan oleh Kementerian Keuangan, BeyondTrust.

Pelaku peretasan tersebut diketahui berhasil memperoleh akses data karyawan serta beberapa dokumen yang tidak dirahasiakan.

Menurut surat yang diterima oleh anggota parlemen dan dilihat oleh The Verge, Departemen Keuangan mengungkapkan bahwa BeyondTrust memberitahukan mereka tentang pelanggaran ini pada 8 Desember.

Dalam insiden ini, peretas berhasil mencuri kunci yang digunakan oleh BeyondTrust untuk mengamankan layanan berbasis cloud yang digunakan untuk memberikan dukungan teknis jarak jauh kepada pengguna di Kantor Departemen Keuangan.

Dengan kunci tersebut, peretas dapat mengakses stasiun kerja pengguna dan dokumen yang disimpan secara tidak terenkripsi.

Kemenkeu AS mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) serta FBI untuk menyelidiki insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas Advanced Persistent Threat (APT) yang disponsori oleh pemerintah China.

Pihak Departemen Keuangan menegaskan bahwa layanan yang disusupi oleh BeyondTrust telah dinonaktifkan dan tidak ada bukti bahwa pelaku ancaman terus mengakses sistem atau informasi mereka.

Serangan ini sejalan dengan pelanggaran keamanan yang dilaporkan oleh BeyondTrust pada awal bulan ini, terkait dengan penyusupan kunci API untuk perangkat lunak manajemen jarak jauh.

Perusahaan tersebut segera mencabut kunci API yang disusupi, memberitahu pelanggan yang terdampak, dan menangguhkan akses pada hari yang sama.

Juru Bicara Kemenkeu AS, Michael Gwin, menyatakan bahwa mereka sangat serius dalam menanggapi setiap ancaman terhadap sistem dan data mereka.

“Selama empat tahun terakhir, Departemen Keuangan telah secara signifikan memperkuat pertahanan sibernya, dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra sektor swasta dan publik untuk melindungi sistem keuangan kami dari pelaku ancaman,” ujar Gwin.

31/12/2024 08:25
Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.

Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.

“Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidi ready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.

“Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).

31/12/2024 01:05
Presiden Prabowo Subianto serahkan DIPA dan TKD untuk APBN 2025

Selasa, 10 Desember 2024 19:01 WIB

Presiden Prabowo Subianto (tengah) berjabat tangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) disaksikan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyalami para kepala daerah seusai acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

30/12/2024 22:10
Prabowo Klaim Ekonomi Pancasila Gabungan yang Terbaik

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

“Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila,” ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

“Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan,” tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

“Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” pesan Prabowo.

“Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

“Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” katanya.

“Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, ‘Ini perintah presiden’,” sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

“Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak,” beber Prabowo.

“Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih,” imbuhnya berkelakar kepada Ara.

(skt/sfr)

30/12/2024 20:45
Sabar! Menteri PANRB Bawa Kabar Baik soal Kenaikan Gaji PNS 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah memiliki komitmen untuk merealisasikan kenaikan gaji PNS pada 2025. Namun, hingga kini masih terkendala karena fokus pemerintah harus menyelesaikan struktur kabinet baru.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di kawasan Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

“Jadi saya belum bicara dengan menteri keuangan untuk membahas ini,” kata Rini.

“Tadi kan dikatakan 2025, iya betul ini ada tenggat waktu, tapi kan ini K/L banyak menteri-menteri baru, banyak penyesuaian dan lain sebagainya,” tegas Rini.

Meski begitu, Rini memastikan, kenaikan gaji PNS pada tahun depan akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Maka, setelah strukturisasi kelembagaan kementerian di Kabinet Merah Putih selesai, ia pastikan pembahasan teknis kenaikan gaji PNS 2025 akan segera dilakukan.

“Tentunya karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai akan kami prioritaskan, tapi kami harus berbicara dulu dengan Kemenkeu, dan kita sedang susun RPP Kesejahteraan Pegawai, nanti mungkin akan disesuaikan,” tutur Rini.

Oleh sebab itu, Rini menegaskan, hingga kini memang belum ada pembahasan terkait kenaikan gaji PNS pada tahun depan antara Kementerian PANRB dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya, untuk menentukan persentase kenaikan gaji PNS, TNI-Polri, hingga para pensiunannya.

“Jadi kita belum ada pembicaraan, karena kita semua masih sibuk, ini kan situasinya agak beda dengan tahun sebelumnya karena ini kan memang awal pemerintahan baru, jadi adjustment-adjustment itu perlu waktu,” kata Rini.

(arj/mij)

30/12/2024 20:10
Prioritas Makan Bergizi Gratis dan Kenaikan Gaji Guru, Prabowo Minta Kementerian dan Lembaga Hemat – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Kementerian atau Lembaga melakukan penghematan. Kepala negara juga menyampaikan kemungkinan anggaran masing-masing lembaga negara yang ditargetkan untuk 2025-2029 tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Hal itu disampaikan Prabowo Saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta, Senin (30/12/2024).

“Saya minta kebesaran hati, ada prioritas kita, mungkin Kementerian/Lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini,“ kata Prabowo.

“Jangan ganggu Menkeu terus, karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya, waktu saya Menhan selalu dibatasi Menkeu, sekarang yang lemes Pak Sjafrie. Kalau Pak Sjafrie merasa dibatasi, Menkeu bilang ini perintah Presiden,” tutur Prabowo.

Menurut Prabowo, penghematan anggaran pada Kementerian/Lembaga ini bukan tanpa sebab. Pemerintah kata Prabowo memiliki program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis di sekolah bagi anak-anak dan kenaikan gaji guru.

“Tapi, anak-anak harus makan, guru-guru gajinya diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak,” ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta para pemimpin daerah seperti Gubernur dan Bupati yang turut menyaksikan melalui Video Conference agar bersama-sama bekerja dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

“Ini juga para Gubernur, para Bupati yang ikut rapat ini melalui Vicon (Video Conference), para Menteri dan saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan tapi ujungnya nanti Gubernur/Bupati yang akan rasakan,” jelas Prabowo.

“Contoh dana desa sekarang Rp 1 miliar per tahun, dengan program Makan Bergizi Gratis itu nanti uang yang beredar akan naik 5, 6, 7 kali. Kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang harus sampai ke sasaran,” pungkas Prabowo.

30/12/2024 19:07