Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Shutdown Gerus Ekonomi AS US Miliar, Menkeu Bessent Yakin Prospek 2026 Cerah

    Shutdown Gerus Ekonomi AS US$11 Miliar, Menkeu Bessent Yakin Prospek 2026 Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut penutupan pemerintahan atau government shutdown selama 43 hari merugikan ekonomi senilai US$11 miliar. 

    Meskipun demikian, Pemerintah AS tetap optimistis prospek 2026 membaik berkat penurunan suku bunga dan pemotongan pajak.

    Bessent mengatakan dalam program Meet the Press NBC bahwa sejumlah sektor yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk perumahan, memang memasuki fase resesi. Namun, dia tidak melihat risiko kontraksi bagi keseluruhan ekonomi AS.

    Dia menyalahkan sektor jasa—bukan tarif impor Presiden Donald Trump—sebagai penyebab utama inflasi, mengulang posisi lama pemerintahan Trump, serta menambahkan bahwa penurunan harga energi akan membantu meredam tekanan harga secara lebih luas.

    “Saya sangat, sangat optimistis untuk 2026. Kami telah menyiapkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi rendah,” ujar Bessent, dikutip dari Reuters pada Senin (24/11/2025).

    Dia menambahkan harga energi turun pada Oktober, sementara penjualan rumah meningkat. Pemerintah, lanjutnya, terus bekerja keras menurunkan inflasi yang saat ini berada di kisaran 3% secara tahunan.

    Bessent menyebut inflasi di negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat 0,5% lebih tinggi dibanding negara bagian yang dipimpin Partai Republik, yang menurutnya dipicu regulasi yang lebih ketat.

    Trump dalam beberapa pekan terakhir fokus pada isu keterjangkauan setelah Partai Demokrat menang dalam pemilu tingkat negara bagian dan lokal, serta tingkat persetujuannya turun ke 38%, level terendah sejak kembali menjabat, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru.

    Meski data terkini menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur akibat lemahnya permintaan imbas kenaikan harga karena tarif impor, Bessent tetap menampilkan nada optimistis. Survei konsumen University of Michigan pada Jumat juga mencatat meningkatnya frustrasi publik atas harga yang lebih tinggi.

    Sementara itu, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News bahwa 2026 akan menjadi tahun yang positif, meskipun akan ada gangguan pada kuartal IV tahun ini akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah.

    Perkiraan pertumbuhan kuartal IV/2025 telah dipangkas setengahnya, kata Hassett, memproyeksikan pertumbuhan 1,5%—2%. Peningkatan lapangan kerja manufaktur diperkirakan akan mendukung skenario optimistis untuk 2026.

    Bessent mengatakan keputusan pekan lalu untuk memangkas tarif impor makanan seperti pisang dan kopi merupakan hasil perjanjian dagang yang dinegosiasikan berbulan-bulan.

    “Inflasi adalah angka komposit dan kami melihat semua komponennya. Kami berusaha menekan hal-hal yang bisa kami kendalikan,” ujarnya.

    Pada Rabu pekan lalu, Trump menandatangani undang-undang yang mengakhiri penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah AS, memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari 2026 dan membuka peluang terjadinya kebuntuan baru antara Demokrat dan Republik tahun depan.

    Bessent mengatakan Partai Republik harus segera menghapus mekanisme filibuster jika Demokrat kembali menutup pemerintahan, tuntutan yang juga disuarakan Trump. Namun, dia menghindari pertanyaan apakah dukungan suara untuk langkah tersebut sudah mencukupi.

    Menurut Bessent, perubahan kebijakan seperti batas pajak lembur, pemotongan pajak atas tip dan jaminan sosial untuk kelompok tertentu, serta pengurangan pajak atas pinjaman mobil akan meningkatkan pendapatan riil pekerja dan mengimbangi biaya hidup yang lebih tinggi.

    Wajib pajak, tambahnya, akan menerima pengembalian pajak federal dalam jumlah besar pada kuartal I/2026 seiring penyesuaian tarif pajak baru.

    Bessent juga mengatakan pemerintahan Trump akan mengumumkan kebijakan baru pekan ini untuk menurunkan biaya layanan kesehatan, meski belum memberikan rincian. Dia menambahkan bahwa gelombang perjanjian dagang yang sedang diselesaikan juga akan mendorong pembukaan pabrik baru di seluruh AS.

  • Efektivitas Coretax dan Pemajakan Transaksi Digital untuk Target 2026 hanya Bisa Dijawab oleh Waktu

    Efektivitas Coretax dan Pemajakan Transaksi Digital untuk Target 2026 hanya Bisa Dijawab oleh Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memperkuat sistem administrasi perpajakan Coretax serta memperluas basis penerimaan yakni terhadap transaksi digital guna mendorong target penerimaan 2026. 

    Untuk diketahui, pemerintah tahun depan menargetkan penerimaan pajak hingga Rp2.357,7 triliun sebagaimana diatur pada Undang-Undang (UU) APBN 2026. 

    Otoritas pajak telah menjadikan Coretax sebagai tumpuan utama sistem administrasi pajak berbasis teknologi. Sistem tersebut pun sudah diperbaiki dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk digunakan dalam penyampaian SPT tahun depan. 

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan penggunaan Coretax didasari oleh logika bahwasanya banyak negara yang sudah menerapkan digital tax administration atau IT-based tax administration system. 

    Harapannya, Coretax memiliki kemampuan interoperabilitas untuk akan lebih mampu mengawasi kepatuhan pajak berdasarkan database yang lebih banyak, namun dengan lebih cepat dan akurat. Akan tetapi, Prianto menilai hanya waktu yang akan mampu menjawab seberapa besar efektivitas Coretax terhadap penerimaan pajak. 

    “Ketika masih berupa rencana, logika dasarnya adalah bahwa rencana tersebut akan berjalan efektif 100%. Jadi, DJP membuat ekspektasi bahwa penguatan Coretax dan perluasan basis penerimaan ke transaksi digital memang bertujuan untuk mengejar penerimaan pajak,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (23/11/2025).

    Menurut Prianto, efektivitas Coretax maupun rencana pemajakan terhadap transaksi digital untuk mendulang penerimaan negara tahun depan hanya bisa dijawab setelah implementasi. Hasilnya nanti akan disandingkan dengan target penerimaan pajak senilai Rp2.357,7 triliun tahun depan. 

    Namun, dia mengakui bahwa transaksi bisnis digital saat ini semakin meningkat secara signifikan. Coretax pun diharapkan bisa membantu rencana ekstensifikasi penerimaan pajak oleh fiskus di 2026 mendatang. 

    “Karena transaksi bisnis secara digital semakin meningkat signifikan, Coretax menjadi sebuah kebutuhan karena DJP memerlukan proses bisnis yang andal di sistem administrasi pajaknya,” terang Prianto.

    Sebelumnya pada konferensi pers APBN KiTa November 2025, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya bakal fokus memperkuat sistem pelayanan elektronik pajak yakni Coretax. Sistem administrasi perpajakan itu bakal digunakan untuk mengawal kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. 

    Bimo juga mengungkap arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mulai memperluas basis penerimaan pajak, supaya tidak lagi mempraktikkan ‘berburu di kebun binatang’. Perluasan atau ekstensifikasi dilakukan dengan basis data yang ada. 

    “Apakah itu nanti untuk melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan,” terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, Kamis (20/11/2025). 

    Adapun, untuk mengejar target pajak tahun ini, Bimo mengatakan bakal memaksimalkan seluruh instrumen yang ada. Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025.

    Dengan demikian, otoritas pajak masih harus mengejar sisa target pemasukan Rp614,9 triliun. Bimo menyebut pihaknya masih akan menggali seluruh potensi penerimaan dengan beragam strategi yang sudah dicanangkan. 

    Misalnya, dengan mirroring data internal antarunit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Anggaran untuk PNBP. 

    “Kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kami selesaikan sampai Desember. Selain itu tentu ada strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang,” terang Bimo.

  • Purbaya Kaji Penambahan Bea Masuk Anti Dumping Cs Buat Tangani Impor Ilegal

    Purbaya Kaji Penambahan Bea Masuk Anti Dumping Cs Buat Tangani Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP. 

    Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping). 

    Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. 

    “Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik,” terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025). 

    Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat. 

    Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak. 

    Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

    “Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak,” terangnya. 

    Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China. 

    “Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi,” ungkapnya.

  • Pengusaha Catat! Ini Janji Purbaya Lindungi Produsen Lokal

    Pengusaha Catat! Ini Janji Purbaya Lindungi Produsen Lokal

    Jakarta –

    Pemerintah berjanji melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hal ini penting demi melindungi pasar domestik dan menjaga industri dalam negeri tetap tumbuh.

    Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia ditopang permintaan domestik yang mencapai 90%, sementara sisanya ke pasar ekspor. Artinya jika pasar domestik dikuasai barang impor maka Indonesia sendiri yang akan merugi.

    “Kalau yang 90% tadi dikuasai asing nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua makanya saya selalu bilang ayo kita kaya bersama untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri,” terang Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Perlindungan terhadap pasar dan industri dalam negeri tak lain demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal IV 2025, Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5%.

    Purbaya mengatakan, hal itu tidak dilakukan karena dirinya baik hati. Bendahara Negara bergurau bahwa dirinya ingin mendapat hadiah dari Presiden Prabowo Subianto jika pertumbuhan ekonomi mencapai target.

    “Itu bukan karena saya baik, tapi kata Presiden kalau diatas 5,5% saya dikasih hadiah, saya mengajar hadiah itu sebetulnya. Tidak tahu hadiahnya apa. Ini jelas ini, yang penting pertumbuhan ini akan dijaga terus ke depan,” kata Purbaya.

    Ke depan, pemerintah akan menjalankan mesin fiskal, moneter dan sektor swasta untuk mendongkrak perekonomian. Saat ini fiskal dan moneter sudah berjalan seirama, sementara sektor swasta dilindungi dari serbuan barang impor dan hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu pertumbuhan.

    “Fiskal dan moneter udah gampang, jalannya hampir sama, seirama. Privat sectornya selain saya melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal saya juga akan, sudah ke beberapa industri dan kita akan hilangkan bottleneck yang yang menghambat kemajuan industri dalam negeri,” tutur Purbaya.

    (ily/hns)

  • Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    Mulai 2026, Tukin PNS Bakal Berubah Total, Menkeu Purbaya Dorong Sistem Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tukin atau tunjangan kinerja PNS bakal berubah total. Itu setelah Menkeu Purbaya resmi mendorong sistem baru yang seragam dan berbasis kinerja murni.

    Mulai 2026, nilai Tukin ditentukan capaian individu, bukan instansi, bukan lokasi, bukan sekadar hadir.

    Reformasi ini dipakai untuk menutup gap Tukin antar-K/L yang selama ini timpang. ASN dengan kinerja kuat bisa naik pendapatan, yang lemah bisa turun.

    Sertifikasi digital juga mulai jadi syarat untuk akses Tukin tinggi.

    Reformasi ini diprediksi mengubah kultur kerja ASN jadi lebih kompetitif dan meritokratis.

    Alasan perombakan skema pembayaran Tukin PNS oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sederhana.

    Terpisah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan target tahun 2026, Tukin akan lebih ditentukan oleh capaian individu, bukan lokasi ataupun “privilege” instansi.

    Merit system bakal ditegakkan lebih murni yang dampaknya jelas terkait kultur kinerja ASN bakal berubah.

    Termasuk motivasi, mobilitas antar-instansi, hingga distribusi talenta ikut terdorong.

    Tukin nanti dihitung pakai indikator ketat dan terpusat, kinerja nyata akhirnya jadi penentu utama. (bs-sam/fajar)

  • Janji Lindungi Pasar Lokal dari Impor Ilegal, Purbaya: Ayo Kita Kaya Bersama!

    Janji Lindungi Pasar Lokal dari Impor Ilegal, Purbaya: Ayo Kita Kaya Bersama!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Tujuannya demi menjaga pasar domestik dan membuat industri dalam negeri tetap berkembang.

    Purbaya mengatakan, ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik yang mencapai 90%, sementara sisanya ke pasar ekspor. Jika pasar domestik dikuasai barang impor maka Indonesia sendiri yang akan merugi.

    “Kalau yang 90% tadi dikuasai asing nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua makanya saya selalu bilang ayo kita kaya bersama untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri,” ujar Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Perlindungan terhadap pasar dan industri dalam negeri tak lain demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal IV 2025, Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5%.

    Purbaya mengatakan, hal itu tidak dilakukan karena dirinya baik hati. Bendahara Negara bergurau bahwa dirinya ingin mendapat hadiah dari Presiden Prabowo Subianto jika pertumbuhan ekonomi mencapai target.

    “Itu bukan karena saya baik, tapi kata Presiden kalau diatas 5,5% saya dikasih hadiah, saya mengajar hadiah itu sebetulnya. Tidak tahu hadiahnya apa. Ini jelas ini, yang penting pertumbuhan ini akan dijaga terus ke depan,” kata Purbaya.

    Ke depan, pemerintah akan menjalankan mesin fiskal, moneter dan sektor swasta untuk mendongkrak perekonomian. Saat ini fiskal dan moneter sudah berjalan seirama, sementara sektor swasta dilindungi dari serbuan barang impor dan hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu pertumbuhan.

    “Fiskal dan moneter udah gampang, jalannya hampir sama, seirama. Privat sectornya selain saya melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal saya juga akan, sudah ke beberapa industri dan kita akan hilangkan bottleneck yang yang menghambat kemajuan industri dalam negeri,” tutur Purbaya.

    (ily/hns)

  • Purbaya Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh 6%: Nggak Kecapai, Gua Dipecat!

    Purbaya Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh 6%: Nggak Kecapai, Gua Dipecat!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memasang target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026. Angka tersebut lebih tinggi dari target APBN yang sebesar 5,4%.

    Purbaya mengaku siap dipecat jika target pertumbuhan ekonomi 6% tahun depan tidak tercapai.

    “Dengan demikian saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4% seperti target APBN, saya ingin dorong ke 6%. Ya kalau risikonya apa saya ngomong gini? kalau nggak kecapai gua dipecat,” ujar Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta Kamis (20/11/2025).

    Meski berisiko Purbaya menilai perlu ada tantangan yang harus dihadapi. Ke depannya ia juga menargetkan pertumbuhan yang lebih cepat sampai mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Tapi kalau nggak ada challenge, nggak menarik untuk saya, lebih baik saya duduk di rumah aja. 6% Tahun depannya kita coba dorong lebih cepat lagi lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga keempat udah keliatan tuh 8% udah deket tuh jadi kita bisa mewujudkan,” tutur Purbaya.

    Purbaya juga berjanji melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Hal ini tak lain demi melindungi permintaan domestik yang juga menjadi andalan bagi perekonomian. 90% ekonomi Tanah Air bergantung pada domestic demand, sementara 10% ke pasar ekspor.

    “Kalau yang 90% tadi dikuasai asing nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua makanya saya selalu bilang ayo kita kaya bersama untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Sukuk Global US$ 2 Miliar RI Laris Manis, Pesanan Tembus US$ 5,8 Miliar

    Sukuk Global US$ 2 Miliar RI Laris Manis, Pesanan Tembus US$ 5,8 Miliar

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah menyelesaikan proses penawaran surat utang berbasis syariah dalam valuta asing alias Sukuk Global senilai US$ 2 miliar. Instrumen ini terdiri dari US$ 1,1 miliar untuk tenor 5 tahun, dan US$ 900 juta untuk tenor 10 tahun.

    Adapun instrumen tersebut masing-masing jatuh tempo pada 2030 dan 2035 dalam format Reg S/144A Trust Certificates. Penerbitan kali ini menjadi yang ketujuh dilakukan pemerintah RI sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, imbal hasil dari sukuk global tersebut antara lain sebesar 4,5% untuk tenor 5 tahun, sedangkan yang 10 tahun 5%.

    Menurutnya, imbal hasil tersebut membuat sukuk global Indonesia seri SNI1230 dan SNI1235 ini dibanjiri minat investor. Hal ini terlihat dari puncak jumlah pesanan yang masuk mencapai US$ 5,8 miliar, dengan pesanan akhir setelah Final Pricing Guidance (FPG) mencapai lebih dari US$ 3,9 miliar.

    “Peak book ordernya mencapai US$ 5,8 miliar atau 2,9 kali dari US$ 2 miliar yang kita ambil,” kata Suminto dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2025, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Sepanjang tahun 2025, Kemenkeu total telah mengakses pasar keuangan global melalui penerbitan instrumen investasi. Sebelum Sukuk Global, telah dilakukan enam kali penerbitan dalam denominasi mata uang USD, EUR, JPY, AUD dan CNH.

    Menurut Suminto, ketujuh aktivitas penerbitan ini mendapatkan respons yang sangat baik dari para investor. Ia menilai, hal ini menunjukkan minat investor yang berkelanjutan terhadap surat berharga Pemerintah RI dalam berbagai mata uang.

    “Menggambarkan bagaimana confidence atau kepercayaan dari investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia, termasuk kredibilitas kebijakan pemerintah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, mengutip keterangan pada laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Sukuk Global diterbitkan oleh Pemerintah RI melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI-III), badan hukum yang didirikan dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan khusus untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang asing di pasar internasional.

    Sukuk Global ini menggunakan struktur akad Wakalah dan telah memperoleh opini syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta dari Internal Shari’a Supervisory Committee (ISSC) Dubai Islamic Bank PSJC, Shari’a Committee J.P. Morgan, dan Global Shari’a Supervisory Committee Standard Chartered Bank.

    Settlement Sukuk Global akan dilakukan pada 1 Desember 2025 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan NASDAQ Dubai. Setiap tenor akan diberikan peringkat Baa2 dari Moody’s Investor Service, BBB dari S&P Global Ratings Services, dan BBB dari Fitch Ratings.

    Dubai Islamic Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners. PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Co-Managers untuk transaksi ini.

    (shc/eds)

  • Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak gentar dengan target tinggi yang dicanangkan Presiden Prabowo mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Ia optimis pemerintah memiliki peluang nyata untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, target tersebut menjadi awal yang penting bagi Indonesia untuk menapaki level menjadi negara maju.

    “Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8 persen, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah senang. 8 persen ini a good start,” ungkap Menkeu dalam Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis (20/11).

    Purbaya mengakui mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan kemampuan Pemerintah untuk memahami ilmu dan dinamika kebijakan yang tepat, sebagaimana tercermin dalam konsep Sumitronomics yang menekankan tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia yakni konsep pertumbuhan tinggi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional.

    Untuk mempercepat laju perekonomian, pemerintah telah menjalankan strategi teknis berupa penempatan dana ke Bank Himbara.

    Pada September lalu, sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit, kemudian ditambah Rp76 triliun pada tahap berikutnya. Langkah ini bertujuan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.

    Kebijakan penempatan dana hanya satu bagian dari rumus percepatan ekonomi. Menkeu mengatakan, elemen terpenting lainnya adalah pembentukan ekspektasi positif di masyarakat dan dunia usaha.

  • Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

    “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3. 

    Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

    Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

    “Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG  yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

    Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.