Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, 6 Kementerian yang Dipanggil Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, 6 Kementerian yang Dipanggil Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet di 6 kementerian di Indonesia.

    “Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan kabinet merah putih,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo mengatakan akan ada beberapa kementerian yang direshuffle untuk memperkuat posisi pemerintah di Indonesia, usai adanya demo berkepanjangan hingga sepekan di Indonesia.

    Ada 6 kementerian yang akan di reshuffle kabinet:

    1. Kemenko Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu

    3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    4. Kementerian Koperasi

    5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    6. Kementerian Haji (Penambahan)

    Pejabat yang sudah datang ke Istana: 

    – Mukhtaruddin anggota DPR RI 

    – Mochamad Irfan Yusuf – Kepala Badan Penyelenggara Haji

    – Purbaya Yudi Sadewa – Ketua LPS 

    – Fery Juliantono – Wamenkop

    Tak lama berselang, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Mereka kompak mengaku tidak mengetahui agenda resmi yang menanti di Istana. Irfan Yusuf bahkan menyebut dirinya baru menerima panggilan mendadak. 

    “Saya baru ditelpon tadi jam 2 oleh Letkol Teddy, diminta datang ke Istana jam 3 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini,” ungkapnya kepada wartawan.

  • Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membuka peluang pendanaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) tahap II rute Cibubur-Bogor. Saat ini, LRT Jabodebek tahap I telah rampung dan beroperasi di lintas Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, serta Cawang-Bekasi Timur.

    Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan keterlibatan pendanaan swasta masih terus dibicarakan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Adapun pembangunan LRT Jabodebek tahap II sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.

    “Karena ini adalah Perpres, kami juga sudah berdiskusi dengan Dirjen Perkeretaapian. Kami bersama-sama sedang mencari solusi pendanaan untuk pembangunan tahap kedua ini, dengan melibatkan dana di luar pemerintah untuk bekerja sama dengan KAI,” ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

    Entus menambahkan, dalam Perpres tersebut, ADHI ditugaskan membangun LRT Jabodebek dalam dua tahap. Hingga kini, LRT Jabodebek sudah beroperasi sepanjang 44 km, dengan nilai proyek yang tercatat sebesar Rp 25,5 triliun.

    Namun, dari nilai tersebut, ADHI baru menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 23,3 triliun. Artinya, untuk pembangunan tahap I, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada ADHI sekitar Rp 2,2 triliun.

    “Tahap pertama 44 kilometer yang sudah kita bangun dan beroperasi saat ini nilainya Rp 23,3 triliun. Tapi pada saat itu pun masih ada kekurangan dana,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menargetkan penyelesaian piutang pemerintah terkait proyek LRT Jabodebek dapat rampung pada akhir tahun ini. Ia mengakui piutang terbesar perseroan masih berasal dari proyek tersebut.

    “Piutang terbesar saat ini adalah dari LRT, yang masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya. Targetnya bisa selesai secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ujar Bani.

    Tonton juga video “Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Kemenkeu-BI Sepakat Bagi Beban Bunga Rumah Rakyat dan Kopdes Merah Putih – Page 3

    Kemenkeu-BI Sepakat Bagi Beban Bunga Rumah Rakyat dan Kopdes Merah Putih – Page 3

    Perry mencontohkan, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban efektif masing-masing pihak sebesar 2,9 persen. Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, bunga efektifnya 2,15 persen.

    Secara sederhana, formula burden sharing dihitung dari bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisa bunga dibagi dua.

    “Kami terus sinergi. Itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI, BI berkomitmen untuk bersinergi dan berkomitmen erat dengan kebijakan pemerintah, mendukung Asta Cita, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk Indonesia maju,” kata Perry.

  • Penjelasan Lengkap BI – Kemenkeu soal Burden Sharing Program Prabowo

    Penjelasan Lengkap BI – Kemenkeu soal Burden Sharing Program Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai keputusan melakukan burden sharing atau berbagi beban atas bunga pembelian surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam keterangan bersama, kedua lembaga negara itu berdalih bahwa skema burden sharing atau pembagian beban itu menjadi bagian sinergi fiskal–moneter dalam mendukung program pemerintah.

    Pembagian beban dilakukan dengan membagi rata biaya bunga setelah dikurangi imbal hasil dari penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan domestik. Skema ini berlaku sejak 2025 hingga program berakhir, dan dieksekusi melalui pemberian tambahan bunga ke rekening pemerintah di BI, sejalan dengan peran bank sentral sebagai pemegang kas negara.

    Hanya saja, tidak dijelaskan besaran tambahan bunga yang diberikan BI di rekening pemerintah itu. Kedua pihak hanya mengklaim kebijakan itu tetap menjaga disiplin moneter.

    “Besaran tambahan bunga oleh Bank Indonesia kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian serta bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” tulis keterangan bersama itu, Senin (8/9/2025).

    Dijelaskan, kebijakan itu sesuai dengan Pasal 52 UU No. 23/1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 22 dan selaras dengan Pasal 23 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    Lebih lanjut, otoritas fiskal menyatakan belanja APBN tetap difokuskan ke sektor dengan dampak pengganda luas, termasuk program perumahan dan koperasi desa, dengan tetap menjaga defisit pada level rendah.

    Di sisi lain, BI menjelaskan kebijakan bauran moneter tetap diarahkan menjaga stabilitas rupiah, likuiditas perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Kemenkeu dan BI berkomitmen melanjutkan koordinasi erat agar mekanisme pembagian beban bunga berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan distorsi pasar. “Sinergi kebijakan terkait pembagian beban bunga dengan pemerintah dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati,” tutup keterangan bersama itu.

    Was-was Burden Sharing

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD pada pekan lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun hingga awal September 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa beban fiskal semakin berkurang usai BI sepakat melakukan burden sharing tersebut.

    “Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Bendahara negara itu menampik burden sharing membuat independensi bank sentral menjadi terkikis. Menurutnya, burden sharing sejalan dengan salah satu peran BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth [pertumbuhan], tetapi tetap proporsional, tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi, ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan,” jelas Sri Mulyani.

    Kendati demikian, sejumlah kalangan mengaku khawatir dengan semakin agresifnya bank sentral dalam membeli obligasi pemerintah. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman misalnya.

    Rizal mengakui bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia (BI) yang telah mencapai Rp200 triliun hingga awal September ini memang memberi ruang likuiditas bagi pemerintah untuk membiayai program-program besar.

    Hanya saja, dia menilai kebijakan itu juga mengandung sejumlah risiko. Pertama, pasar bisa menafsirkan intervensi BI sebagai bentuk fiscal dominance atau kebijakan moneter terlalu tersubordinasi pada kepentingan fiskal.

    “Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa instrumen moneter tidak lagi independen, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka panjang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

    Kedua, pembelian masif oleh BI memang menjaga yield (imbal hasil) obligasi tetap terkendali, tetapi mengurangi kedalaman pasar karena sebagian besar SBN terserap oleh bank sentral, bukan oleh investor swasta atau asing.

    Akibatnya, sambung Rizal, proses pembentukan harga menjadi kurang optimal sehingga meningkatkan volatilitas ketika ada guncangan eksternal. Bahkan, muncul potensi arus modal asing keluar yang lebih besar karena investor global khawatir pasar tidak likuid. 

    Ketiga, injeksi likuiditas melalui pembelian SBN dalam jumlah besar dapat memperlonggar kondisi moneter, terutama bila tidak diimbangi kebijakan sterilisasi yang memadai.

    Masalahnya, Rizal menilai jika fiskal terus ekspansif dan moneter terlalu akomodatif maka tekanan inflasi maupun depresiasi rupiah bisa lebih cepat muncul. 

    “Dengan kata lain, kebijakan ini memberi short-term gain [keuntungan jangka pendek] berupa ruang fiskal, tetapi membawa long-term risk [risiko jangka panjang] pada kredibilitas moneter, kedalaman pasar, dan stabilitas harga,” simpulnya.

  • Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus artis, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara terkait polemik tunjangan DPR yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pernyataan itu ia sampaikan saat hadir di podcast Curhat Bang milik Denny Sumargo, dikutip Minggu (6/9/2025).

    Rieke menjelaskan bahwa tunjangan yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan. “Tunjangan itu sendiri adalah tunjangan rumah bagi DPR yang ditiadakan,” ujar Artis yang pernah memerankan Oneng dalam sketsa Bajaj Bajuri itu.

    Menurutnya, fasilitas serupa juga berlaku di tingkat daerah. “Ia juga mengungkapkan pemberian tunjangan tidak hanya bagi DPR Pusat tetapi juga DPRD, seperti DPRD DKI Jakarta yang mendapat tunjangan rumah hingga 78 juta per bulan dan beberapa provinsi juga terdapat tunjangan sejenis,” katanya.

    Meski demikian, Rieke menegaskan tidak keberatan jika tunjangan tersebut dihapus. “Kalo ditanya secara pribadi, silahkan tunjangan dihapus semua, gaji mau dihapus silahkan. Tapi jangan lupa DPR ini lembaga negara,” jelasnya.

    Ia menambahkan, dasar hukum pemberian tunjangan pejabat sudah jelas. “Dasar hukum terkait tunjangan pejabat telah diatur dalam sebelas Undang-Undang dan dua belas Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

    Namun, Rieke mengingatkan bahwa sesuatu yang legal belum tentu sesuai dengan moral. “Secara hukum ya legal, tetapi saya sering mengatakan bahwa yang legal itu belum tentu bermoral,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rieke mendorong agar persoalan tunjangan dievaluasi secara menyeluruh. “Kalau mau dilakukan, evaluasi semua gaji dan tunjangan. Mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi atas semua tunjangan di seluruh lembaga negara termasuk di Pemerintah Daerah dan DPRD,” tandasnya.

  • Top 3: PHK Massal Gudang Garam – Page 3

    Top 3: PHK Massal Gudang Garam – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan publik setelah mengunggah pesan mendalam di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, yang juga dibagikan oleh akun resmi Kementerian Keuangan.

    Unggahan tersebut berisi seruan untuk menjaga persatuan dan komitmen untuk terus bekerja keras melayani Indonesia.

    Pesan ini disampaikan di tengah derasnya dukungan yang mengalir kepadanya setelah rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan orang tak dikenal.

    Simak berita selengkapnya di sini

     

  • 2 Ramai-ramai Warga Kembalikan Barang Jarahan Rumah Pejabat Megapolitan

    2 Ramai-ramai Warga Kembalikan Barang Jarahan Rumah Pejabat Megapolitan

    Ramai-ramai Warga Kembalikan Barang Jarahan Rumah Pejabat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Puluhan warga memutuskan untuk mengembalikan barang-barang jarahan yang diambil dari rumah para pejabat di sejumlah daerah.
    Warga mengembalikan jarahan dari rumah anggota nonaktif DPR, Ahmad Sahroni, Surya Utama atau Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
    Hingga Sabtu (6/9/2025), tercatat ada 32 barang pribadi bekas jarahan di rumah Ahmad Sahroni dikembalikan oleh warga.
    Pengembalian barang-barang jarahan oleh warga itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukaha.
    “Sebanyak 32 item barang-barang milik Ahmad Sahroni yang sempat dijarah warga di kediamannya, kini telah dikembalikan,” kata Onkoseno, dikutip dari Antara.
    Salah satu barang jarahan yang dikembalikan adalah surat tanah rumah milik Sahroni, yang sebelumnya sempat viral di media sosial saat berhasil dijarah sekelompok orang.
    Pengembalian barang milik politisi Partai Nasdem itu pun difasilitasi secara penuh oleh pihak Polres Metro Jakarta Utara.
    “Barang-barang tersebut diserahkan warga ke Polres Metro Jakarta Utara secara sukarela,” kata Onkoseno.
    Barang-barang tersebut kemudian diserahkan Polres Metro Jakarta Utara kepada pihak keluarga Sahroni yang diwakili Ketua LMK Kebon Bawang, Achmad Winarso.
    Winarso juga mengucapkan bahwa pihak keluarga mengapresiasi warga yang mengembalikan barang tersebut dan tidak akan menempuh jalur hukum.
    Serupa dengan yang terjadi dengan Sahroni, barang jarahan dari rumah mertua politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Uya Kuya juga dikembalikan oleh sejumlah warga.
    Salah satunya dari seorang perempian yang diketahui mengembalikan alat pendingin ruangan milik mertua Uya Kuya.
    Heri (56), petugas keamanan di sekitar rumah itu menyebut pelaku penjarahan itu diduga bukan warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah itu.
    Perempuan tersebut pun kemudian diamankan oleh Polres Jakarta Timur.
    “Itu tadi ngembaliin barang milik rumah itu (mertua Uya), terus diamankan Polres,” ucap Heri.
    Adapun, Uya Kuya tak mengajukan gugatan pidana terhadap warga yang menjadi pelaku penjarahan.
    Di sisi lain, politisi sekaligus selebriti itu justru mengajukan
    restorative justice
    agar perempuan pelaku penjarahan itu tidak terkena jeratan hukum.
    Sementara itu, barang jarahan dari rumah Sri Mulyani yang terletak di daerah Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, juga turut dikembalikan oleh sejumlah orang.
    Dua orang dilaporkan mengembalikan sejumlah barang kepada Polsek Pondok Aren.
    “Yang kami lihat barang berupa mainan anak-anak maupun peralatan makan. Mereka bercerita barang tersebut ditemukan bercecer di pinggir jalan,” ujar Panit Binmas Polsek Pondok Aren IPTU Rahmat Gunawan kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
    Namun, setelah mereka mengembalikan barang, polisi mencurigai keduanya dan melakukan penelusuran lebih lanjut.
    Hasilnya, kedua orang itu terbukti menjadi pelaku penjarahan di rumah Sri Mulyani lewat rekaman kamera CCTV.
    Akhirnya, keduanya pun ditahan oleh kepolisian dan dibawa ke Polres Tangerang Selatan.
    “Hasil pemeriksaan Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video beredar. Dari situ diketahui bahwa kedua orang ini ikut melakukan penjarahan,” jelas Rahmat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tiga nama kuat dari empat nama yang sebelumnya diumumkan sebagai calon pengganti petahana Gubernur The Fed Jerome Powell. Pasalnya satu calon, yakni Menteri Keuangan AS Scott Bessent dikabarkan menolak tawaran tersebut.  

    Melansir dari Reuters, Sabtu (6/9/2025, daftar pendek calon pengganti Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve yang disusun oleh Presiden AS Donald Trump kini mencakup asistennya Kevin Hassett, mantan Gubernur Fed Kevin Warsh, dan Gubernur Fed saat ini Christopher Waller 

    Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ketiga pria tersebut adalah finalis untuk penunjukan di Fed. Trump juga mempertimbangkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menggantikan Powell. Bessent, yang berada di Ruang Oval bersama presiden, mengonfirmasi ketidakminatannya. 

    “Saya punya empat [kandidat]. Sekarang saya bicara tentang tiga. Dia [Bessent] mengatakan kepada saya, ‘Saya tidak akan pergi’ [dari jabatannya]” ungkap Trump. 

    Presiden telah menegaskan niatnya untuk menunjuk pemimpin Fed yang lebih sejalan dengan upayanya untuk menurunkan suku bunga secara cepat, sambil menuduh Powell “terlambat” bertindak terkait biaya pinjaman dan merugikan pembeli rumah dengan suku bunga hipotek yang lebih tinggi. 

    Fed, di bawah kepemimpinan Powell, telah mempertahankan suku bunga sepanjang tahun karena kekhawatiran bahwa tarif Trump dapat memicu kembali inflasi, meskipun baru-baru ini kekhawatirannya lebih berfokus pada perlambatan pasar tenaga kerja. 

    Pilihan ketua Fed akan memiliki dampak besar bagi pasar keuangan, yang secara cermat memantau perubahan kepemimpinan Fed untuk petunjuk tentang arah suku bunga, kebijakan inflasi, dan kemandirian bank sentral.

    Berdasarkan rilis Departemen Tenaga Kerja pada Jumat kemarin, pertumbuhan lapangan kerja AS melemah tajam pada Agustus dan tingkat pengangguran naik menjadi hampir 4,3%, level tertinggi dalam empat tahun, yang mengonfirmasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja sedang melemah. 

    Powell bulan lalu mencatat risiko penurunan pada pasar tenaga kerja yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan yang hati-hati. Pernyataan tersebut diartikan oleh pasar keuangan dan analis sebagai dukungan untuk pemotongan suku bunga sebesar 0,25% pada September.

    Hal itu jauh dari pemotongan beberapa persentase poin yang diminta Trump. Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional, telah menjadi pendukung setia tarif dan kebijakan lain Trump, dan setuju dengan Trump bahwa Fed telah mempertahankan suku bunga pada level yang tidak tepat.

    Sementara mantan Gubernur Fed Kevin Warsh berulang kali menyerukan “perubahan rezim” di Fed.

    Adapun Waller, yang pernah memimpin departemen riset Federal Reserve St. Louis sebelum Trump menunjuknya sebagai gubernur Fed pada 2020, akan menjadi pilihan yang bersifat institusional. 

    Bessent melontarkan serangkaian kritik terhadap Fed pada Jumat dan menyerukan tinjauan menyeluruh terhadap operasi bank sentral, mulai dari tenaga kerja, riset, hingga kebijakan moneter.

  • Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tiga nama kuat dari empat nama yang sebelumnya diumumkan sebagai calon pengganti petahana Gubernur The Fed Jerome Powell. Pasalnya satu calon, yakni Menteri Keuangan AS Scott Bessent dikabarkan menolak tawaran tersebut.  

    Melansir dari Reuters, Sabtu (6/9/2025, daftar pendek calon pengganti Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve yang disusun oleh Presiden AS Donald Trump kini mencakup asistennya Kevin Hassett, mantan Gubernur Fed Kevin Warsh, dan Gubernur Fed saat ini Christopher Waller 

    Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ketiga pria tersebut adalah finalis untuk penunjukan di Fed. Trump juga mempertimbangkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menggantikan Powell. Bessent, yang berada di Ruang Oval bersama presiden, mengonfirmasi ketidakminatannya. 

    “Saya punya empat [kandidat]. Sekarang saya bicara tentang tiga. Dia [Bessent] mengatakan kepada saya, ‘Saya tidak akan pergi’ [dari jabatannya]” ungkap Trump. 

    Presiden telah menegaskan niatnya untuk menunjuk pemimpin Fed yang lebih sejalan dengan upayanya untuk menurunkan suku bunga secara cepat, sambil menuduh Powell “terlambat” bertindak terkait biaya pinjaman dan merugikan pembeli rumah dengan suku bunga hipotek yang lebih tinggi. 

    Fed, di bawah kepemimpinan Powell, telah mempertahankan suku bunga sepanjang tahun karena kekhawatiran bahwa tarif Trump dapat memicu kembali inflasi, meskipun baru-baru ini kekhawatirannya lebih berfokus pada perlambatan pasar tenaga kerja. 

    Pilihan ketua Fed akan memiliki dampak besar bagi pasar keuangan, yang secara cermat memantau perubahan kepemimpinan Fed untuk petunjuk tentang arah suku bunga, kebijakan inflasi, dan kemandirian bank sentral.

    Berdasarkan rilis Departemen Tenaga Kerja pada Jumat kemarin, pertumbuhan lapangan kerja AS melemah tajam pada Agustus dan tingkat pengangguran naik menjadi hampir 4,3%, level tertinggi dalam empat tahun, yang mengonfirmasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja sedang melemah. 

    Powell bulan lalu mencatat risiko penurunan pada pasar tenaga kerja yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan yang hati-hati. Pernyataan tersebut diartikan oleh pasar keuangan dan analis sebagai dukungan untuk pemotongan suku bunga sebesar 0,25% pada September.

    Hal itu jauh dari pemotongan beberapa persentase poin yang diminta Trump. Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional, telah menjadi pendukung setia tarif dan kebijakan lain Trump, dan setuju dengan Trump bahwa Fed telah mempertahankan suku bunga pada level yang tidak tepat.

    Sementara mantan Gubernur Fed Kevin Warsh berulang kali menyerukan “perubahan rezim” di Fed.

    Adapun Waller, yang pernah memimpin departemen riset Federal Reserve St. Louis sebelum Trump menunjuknya sebagai gubernur Fed pada 2020, akan menjadi pilihan yang bersifat institusional. 

    Bessent melontarkan serangkaian kritik terhadap Fed pada Jumat dan menyerukan tinjauan menyeluruh terhadap operasi bank sentral, mulai dari tenaga kerja, riset, hingga kebijakan moneter.

  • Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
    Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
    Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
    Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
    “Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
    Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
    Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
    Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
    “Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
    Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
    Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
    Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
    Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
    serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
    Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
    Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
    “Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
    Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
    Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
    Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
    Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
    Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
    Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
    Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
    “Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
    Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
    Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
    Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
    Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
    Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
    Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
    Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
    “Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
    “Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.