Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Reshuffle yang Bikin Pucat

    Reshuffle yang Bikin Pucat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kemarin. Tak ada angin tak ada hujan, bak petir di siang bolong yang menyambar beberapa menteri. Mereka kaget, mereka bingung, tapi keputusan Presiden tak bisa diganggu gugat. Dan menteri yang terkejut pucat seketika.

    Salah satu orang menteri yang terkena reshuffle kabinet berbagi kegelisahan dengan detikcom. Menteri itu tidak diberi kabar akan adanya reshuffle kabinet, tidak juga dipanggil Presiden, tapi benar-benar baru tahu pada hari di mana reshuffle.

    “Nggak ada info nggak ada kode, nggak dipanggil Presiden, di Istana juga nggak ada informasi,” demikian ujar sumber detikcom, Selasa (9/9/2025).

    Reshuffle kabinet yang mengejutkan ini langsung menjadi obrolan panas. Berhentinya menteri tentu saja juga bakal berimbas pada gerbong-gerbongnya. Santer terdengar isu ada sebutan sebuah geng dari Solo yang mulai dikurangi kekuatannya. Tapi ini bisa jadi baru sekedar lontaran kekecewaan orang yang kehilangan kursi menteri.

    Namun memang ada isu soal janji politik yang dilengkapi dengan periodisasi kerja sama. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Apakah reshuffle ini adalah periode pertama? Lagi-lagi itu adalah prerogatif Presiden.

    Kembali kepada reshuffle yang mengejutkan. detikcom pada malam sebelum reshuffle dilakukan sebetulnya sudah mendapatkan kabar akan adanya pengumuman reshuffle kabinet. Nama yang muncul kala itu baru dua menteri, Menkop dengan Menkeu. Bersama itu detikcom juga mendapat informasi Presiden sempat menegaskan empat kali mempersilakan apabila ada menteri mau mengundurkan diri.

    Kemudian dalam rapat tersebut Sri Mulyani yang masih menjabat Menkeu menegaskan akan tetap mengikuti perintah Presiden. Siapa sangka Sri Mulyani pun ikut di-reshuffle.

    Desas-desus santer, reshuffle ini terkait evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri juga terkait isu aktual terkini. Ada yang menyebut isu kasus hukum sampai perkara main domino bersama sejumlah orang berperkara, tapi dari Istana tidak ada penjelasan sama sekali terkait pertimbangan reshuffle kabinet. Memang sebenarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Jika ada yang penasaran, berikut jawaban Istana:

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    Pada reshuffle kabinet kali ini, Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Prabowo baru melantik Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi. Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono. Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

    Presiden juga melantik menteri baru yakni Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

    Apa Triggernya?

    Seperti yang dibahas sebelumnya, reshuffle yang menyambar tanpa suara menimbulkan banyak spekulasi soal penyebab utamanya. Beberapa pihak pun menghubung-hubungkan isu terakhir dengan keputusan Presiden mengumumkan reshuffle kabinet.

    Apakah karena Sri Mulyani diusulkan mau mundur? Isu ini memang santer terdengar. Isu mundur Menkeu tentu bukan isu remeh temeh karena kursi Menkeu sangatlah strategis. Presiden bahkan sempat menegaskan empat kali mempersilakan menteri yang mau mundur, dan Sri Mulyani menegaskan kepada Presiden akan terap ikut arahan. Namun hasilnya tetap ada reshuffle kabinet.

    Apakah perkara efek domino? Ini benar-benar domino permainan ya bukan kiasan. Seperti diketahui, mantan Menteri P2MI Karding memang sempat ramai disorot publik karena bermain domino dengan Azis Wellang pada Senin (1/9) yang lalu. Meskipun sudah diklarifikasi Karding, tapi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian Karding berkaitan dengan persoalan tersebut.

    “Ya harus diakui reshuffle kali ini adalah efek domino dari desakan publik dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan kinerja menteri,” kata Adi saat dihubungi, Senin (8/9/2025).

    Selain itu ada desas desus yang menyebar reshuffle kali ini belum selesai. Hal yang sangat wajar ada isu politik panas dibarengi dengan spekulasi para petualang politik. Isu itu muncul karena kursi Menko Polhukam dan Menpora belum jelas akan diisi siapa. Namun demikian sekencang apapun isunya tetap saja reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Lalu akankah Presiden membuat kejutan lagi?

    Halaman 2 dari 2

    (van/ygs)

  • Perjalanan Sri Mulyani Kawal Kebijakan Fiskal SBY, Jokowi, hingga Prabowo

    Perjalanan Sri Mulyani Kawal Kebijakan Fiskal SBY, Jokowi, hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati akhirnya menyelesaikan jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Dia resmi digeser dari posisi yang dipegangnya secara berturut-turut sejak Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016.

    Sejatinya ekonom senior perempuan lulusan Indonesia hingga Amerika Serikat (AS) itu sudah mengemban tugas sebagai Menkeu pada tiga rezim presiden dan lima kabinet. Perempuan akrab disapa Ani itu pertama kali mengemban amanah sebagai Menkeu pada 2005 atau Kabinet Indonesia Bersatu pada pemerintahan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Saat itu, dia menggantikan Jusuf Anwar. Sebelumnya, dia lebih dulu dilantik sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

    Sri Mulyani lalu melanjutkan kiprahnya sebagai Bendahara Negara pada 2009 ketika SBY kembali menjadi presiden untuk memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, jabatan itu tidak lama dipegangnya. Umur jabatan itu hanya sampai pertengahan 2010 ketika akhirnya dia memilih untuk mengambil pekerjaan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. 

    Jabatan Menkeu lalu diduduki oleh tiga orang ekonom pria, yaitu Agus Martowardojo dan Chatib Basri pada sisa periode pemerintahan SBY, kemudian Bambang Brodjonegoro. Bambang menjadi Menkeu pertama yang ditunjuk Presiden Jokowi pada 2014.

    Namun, hanya sampai sekitar 2016, jabatan Menkeu kembali ke pangkuan Sri Mulyani. Jokowi memanggilnya untuk kembali ke Indonesia dan menjadi Bendahara Negara pada sisa periode Kabinet Kerja yakni 2016-2019, kemudian lanjut ke Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. 

    Isu terkait dengan rencana mundurnya Sri Mulyani dari jabatan itu mulai berembus di akhir pemerintahan Jokowi. Isu penyaluran bantuan sosial (bansos) besar-besaran di era Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 turut menyeretnya. 

    Bahkan, pada April 2024, dia dan tiga orang lainnya termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dihadirkan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang mana akhirnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming secara berkekuatan hukum tetap dinyatakan memenangkan kontestasi. 

    Akan tetapi, pada akhirnya dia tetap menuntaskan jabatannya sebagai Menkeu dalam satu periode penuh. Apabila ditarik mundur, baru pada Kabinet Indonesia Maju Sri Mulyani tuntas menjabat Menkeu dari awal sampai akhir periode. 

    “Hari ini adalah titik di mana saya mengakhiri tugas, dari kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi dan wakil Ma’ruf Amin,” lanjutnya dengan suara bergetar saat membacakan ucapan perpisahan di DPR ketika pengesahan APBN 2025, September 2024 lalu. 

    Saat hampir diyakini tak akan melanjutkan jabatannya, Sri Mulyani ternyata menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo, saat itu masih Presiden Terpilih, ke Kertanegara IV untuk ditawarkan menjadi Menkeu yakni 14 Oktober 2024. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie, di RSPAD Jakarta, Selasa (29/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

    Enam hari setelahnya, Sri Mulyani diumumkan sebagai Menkeu Kabinet Merah Putih pada malam hari setelah Prabowo mengucapkan sumpah jabatan di DPR pada 20 Oktober 2024. Dia kemudian kembali dilantik memimpin Kemenkeu pada 21 Oktober 2024. 

    Seperti halnya periode jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu II, posisi itu tak lama dipegang oleh Sri Mulyani. Dia akhirnya digeser oleh Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, rekannya di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

    Tantangan Ekonomi

    Selama di pemerintahan, Sri Mulyani pernah juga memegang jabatan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Plt. Menko Perekonomian serta Ketua KSSK. 

    Doktor lulusan AS itu turut menghadapi berbagai tantangan perekonomian, utamanya krisis akibat bencana alam. Saat menjadi menteri, dia ikut menangani bencana alam yakni tsunami di Aceh 2004 (sebagai Menteri PPN/Bappenas), gempa Yogyakarta 2006 hingga likuifaksi di Palu pada 2018. 

    Bencana terbesar yang pernah dihadapinya sebagai Menkeu adalah pandemi Covid-19. Tingkat penyebaran dan kematian akibat virus tersebut utamanya tinggi pada 2020, dan lanjut saat merebaknya virus Corona varian Delta pada 2021. 

    Hal itu turut berdampak pada pengelolaan fiskal. Dampak terdalam adalah pada tahun pertama pagebluk yakni 2020. Dengan melonjaknya kebutuhan belanja pemerintah untuk penanggulangan pandemi, pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif dan menetapkan defisit APBN 2020 melampaui batas UU yakni 3% terhadap PDB. 

    Realisasinya, pada 2020 APBN mengalami defisit sampai 6,09% terhadap PDB. Belanja diutamakan untuk penanganan Covid-19, bansos hingga pemulihan ekonomi nasional. 

    Pada saat itu juga Sri Mulyani atas restu Presiden Jokowi menggaet Bank Indonesia (BI) untuk bersama-sama menanggung beban biaya fiskal atau burden sharing. Bank sentral saat itu berperan untuk membeli SBN pemerintah pada pasar primer. Kebijakan itu pun dilanjutkan setidaknya melalui pasar sekunder sampai dengan pemerintahan Prabowo saat ini. 

    Defisit pun menyusut menjadi 4,65% terhadap PDB pada 2021. Setelahnya, sampai dengan outlook 2025 sebesar 2,78%, defisit kini terjaga pada level di bawah 3% PDB.  

    Perempuan yang pernah menjabat di Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu juga pernah menghadapi krisis keuangan global pada 2008, yang dipicu oleh subprime mortgage crisis di AS. 

    Kenaikan Pajak

    Kendati kerap menorehkan prestasi dan pengakuan di level internasional, kebijakan-kebijakan Sri Mulyani tak selalu disambut positif. Beberapa yang disambut positif yakni saat program pengampunan pajak atau tax amnesty pada periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi. 

    Tax amnesty ditujukan untuk mengincar pajak konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Kebijakan itu lalu dilanjutkan kedua kalinya usai pandemi melandai yakni 2022, dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal itu berbarengan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Spanduk iklan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016. / dok. Kominfo

    Namun demikian, dalam catatan Bisnis, realisasinya masih jauh panggang dari api. Dari tingkat partisipasi, wajib pajak (WP) yang ikut tax amnesty jilid pertama hanya kurang dari 1 juta WP. Jumlah tersebut hanya 2,4% dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 yakni pada angka 39,1 juta. 

    Sementara itu untuk uang tebusan, dengan realisasi Rp114,5 triliun jumlah tersebut masih di luar ekspektasi pemerintah yang sebelumnya berada pada angka Rp165 triliun. Realisasi repatriasi juga sama, dari janji yang dalam pembahasan di DPR sebesar Rp1.000 triliun, otoritas pajak ternyata hanya bisa merealisasikan sebesar Rp146,7 triliun.

    Kenaikan pajak pun turut membayangi kiprah Sri Mulyani sebagai pemegang kuasa otoritas fiskal. Pada 2023, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi dikerek dari 10% menjadi 11%. Kenaikan itu awalnya ingin dilanjutkan menjadi 12% pada awal 2025, tetapi batal usai masyarakat ramai-ramai menolaknya. 

    Pemerintah kemudian mengakalinya dengan menerapkan tarif PPN 12% hanya pada barang terkategorikan mewah atau dalam daftar kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

    Tidak hanya pajak yang dipungut oleh pusat, kenaikan pajak di daerah juga terjadi utamanya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PPB-P2) oleh pemda.

    Dalam catatan Kemendagri, penaikan tarif PBB-P2 adalah cara pemda untuk mengerek pendapatan asli daerah (PAD), yang wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU itu juga menjadi warisan Sri Mulyani yang disahkan pada 2022 lalu 

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada lima daerah yang menerapkan kebijakan kenaikan PBB-P2 pada 2025, di antaranya Pati dan Jepara yang kini sudah dibatalkan. Namun, dia juga mengungkap ada 15 pemda lain yang mengerek tarif PBB-P2 di atas 100% kendati pada periode 2022-2024, atau sebelum kebijakan efisiensi. 

    “Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024,” terang Tito di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan pajak ini pun menjadi salah satu hal yang disoroti publik terhadap Sri Mulyani belakangan ini. Ditambah lagi dengan kejadian penjarahan di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, 31 Agustus dini hari lalu, hal itu semakin memicu berembusnya kabar Sri Mulyani ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 

    Tanggapan Ahli

    Para ekonom maupun analis memberikan respons beragam. Center of Law and Economic Studies (Celios) blak-blakan menyebut berita penggantian kursi Menkeu dari Sri Mulyani adalah berita positif bagi ekonomi. 

    “Tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal,” terang Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, Senin (9/9/2025). 

    Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memandang bahwa figur Sri Mulyani selama ini diakui dan dipercaya terutama oleh dunia usaha dan lembaga internasional sebagai pejabat yang berhasil menjaga kebijakan fiskal secara stabil, prudent, dan sustainable. 

    Dengan demikian, terangnya, Indonesia masih merupakan salah satu dari negara yang dipercaya mengelola ekonominya dengan baik dan masih menarik untuk investasi. 

    “Walau dalam beberapa tahun terakhir terutama di masa kedua Jokowi banyak melakukan akomodasi terhadap keinginan Presiden sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya utang publik dan menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal sendiri,” paparnya. 

  • Tanda Tanya Tersisa Usai Sri Mulyani Diganti

    Tanda Tanya Tersisa Usai Sri Mulyani Diganti

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengganti penjabat Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Namun alasan Sri Mulyani digantikan Purbaya masih menjadi tanda tanya.

    Pelantikan Purbaya sebagai Menkeu RI baru digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Prabowo resmi melantik Purbaya bersama sejumlah menteri lainnya. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara lain.

    Ada empat menteri dan seorang wakil menteri yang dilantik pada Senin sore tersebut. Berikut daftar menteri yang dilantik:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
    3. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Setelah itu, pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri. Prabowo kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Setelah resmi dilantik, para menteri dan wamen menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

    Kata Istana soal Sri Mulyani Diganti

    Sebelum diganti, Sri Mulyani dikabarkan mengundurkan diri. Namun, Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi menyebut bahwa Sri Mulyani direshuffle bukan karena mundur atau dicopot. Apa kata Istana?

    “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan tentang kabar itu di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Prasetyo menyebut pertimbangan untuk melakukan reshuffle itu banyak. Dia meminta doa agar pergantian sejumlah menteri Prabowo ini menjadi keputusan yang tepat.

    “Bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersam-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” ucapnya.

    Cerita Purbaya Jadi Ekonom Bantu SBY-Jokowi

    Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menkeu baru menggantikan Sri Mulyani. Dia mengaku kaget karena baru diminta Prabowo untuk Menkeu pada Senin siang.

    “Ini kaget juga tadi saya baru dikasih tahu setengah 1 (siang), saya pikir saya ditipu saya cek yang telepon nomornya telepon beneran apa nggak, ternyata beneran,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    Purbaya mengatakan kerap diajak diskusi dengan Presiden Prabowo terkait sektor perekonomian. Dia berkelakar diminta menjadi Menteri Keuangan karena terlihat jago.

    “Kan waktu sarasehan saya presentasi di sana, beberapa kali. Mungkin kelihatannya saya cukup jago. Tapi (diskusi) khusus nggak ada beberapa kali aja tapi nggak baru baru ini,” ujarnya.

    Purbaya lantas membeberkan pengalamannya di bidang ekonomi. Dia meminta publik tak khawatir dengannya.

    “Saya sudah 25 tahun jadi ekonomi, 10 tahun lebih di SBY, 5 tahun jadi komite ekonomi nasional, beberapa tahun di KSP membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID, jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, saya cukup tahu, saya amat tahu, dan jangan khawatir,” ujarnya.

    Purbaya lalu mengungkap arahan Prabowo terkait ekonomi. Menurutnya, Prabowo berpesan agar terus menjaga pertumbuhan ekonomi demi menyejahterakan rakyat.

    “Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik sejahterakan rakyat semaksimal mungkin kita nggak boleh gagal menyejahterakan rakyat kita,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (fas/ygs)

  • Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3

    Top 3: Profil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Ferry Juliantonoakan menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Ferry Juliantono merupakan seorang Politisi Gerindra yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1967.

    Dikutip dari berbagai sumber, pada 1993, Ferry Juliantono menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

    Lalu, Ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006 Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional.

    Selain menjadi Politisi Gerindra, Selama ini Ferry lebih dikenal sebagai aktivis yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat melalui aksi demonstrasi.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Reshuffle yang Bikin Pucat

    5 Fakta Reshuffle Kabinet Prabowo yang Kedua

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran menteri atau reshuffle kabinet yang kedua selama kepemimpinannya. Kali ini, sebanyak lima menteri kena ganti dan satu menteri dilantik lantaran baru menjadi pos kementerian.

    Kelima menteri yang di-reshuffle, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara, satu menteri dilantik dari kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah.

    Simak rangkuman 5 fakta tentang reshuffle kedua di Kabinet Merah Putih dirangkum detikcom.

    1. 5 Menteri Diganti

    Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Pelantikan sejumlah menteri di Istana Negara, Senin (8/9/2025). (Foto: Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo langsung melantik pengganti mereka. Namun hanya untuk Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi.

    Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono.

    Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

    2. Kepala BP Haji Jadi Menteri Haji

    Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan digelar bersamaan dengan menteri lainnya.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    3. Alasan Prabowo Reshuffle

    Kabar reshuffle kabinet oleh Prabowo muncul mendadak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo melakukan reshuffle kabinet.

    Pras mengatakan Prabowo melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja anak buahnya.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    4. Menko Polkam Dijabat Ad Interim

    Prabowo mencopot Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam. Saat ini Prabowo belum menunjuk pejabat definitif untuk posisi Menko Polkam.

    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugasnya menjadi Menko Polkam,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Posisi Menko Polkam saat ini diisi oleh Menko Ad Interim. Prasetyo belum mengungkap siapa posisi Menko Ad Interim itu.

    5. Karding Sempat Viral Main Domino

    Abdul Kadir Karding juga dicopot Prabowo dari jabatan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Karding sempat jadi sorotan usai viral foto dirinya sedang bermain domino bersama sosok berperkara pembalakan liar, Azis Wellang. Dalam foto itu terlihat juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang ikut bermain domino.

    Karding, yang juga Sekjen Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), mengklarifikasi soal foto viral tersebut. Dia mengatakan apa yang terjadi di lokasi hanya permainan domino semata.

    Menteri Karding menjelaskan pada Senin (1/9) bahwa KKSS melakukan pertemuan rutin. Seluruh pengurus datang saat itu di antaranya Andi Rukma Nurdin dan Andi Bohar (Wakil Ketua Umum KKSS), Azis Wellang (Wakil Bendahara Umum KKSS), M Fachri (Wasekjen KKSS), Riswan (Wakil Kepala Sekretariat KKSS), Abdul Rahman (Staf Sekretariat KKSS), dan Marwah (Staf Sekretariat KKSS).

    “Biasanya, dalam pertemuan KKSS juga diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan,” kata Karding dalam keterangannya, Minggu (7/9).

    Karding mengatakan, mulanya dia memang berniat menemui Raja Juli. Namun, kata dia, pada hari mereka berdua sepakat bertemu di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.

    “Kebetulan saya sedang ada di Posko KKSS, saya dan Raja Juli akhirnya sepakat bertemu di Posko. Kami lalu ngobrol berdua di bagian belakang, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain,” ujarnya.

    Karding menambahkan diskusi antara dia dan Raja Juli berakhir pada pukul 23.30 WIB. Saat hendak pulang, Raja Juli lantas diajak oleh KKSS untuk bermain domino bersama.

    “Raja Juli lalu diajak main domino ditemani saya. Kami bermain sebanyak dua set. Yang ikut main, Pak Azis dan Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PORDI,” kata dia.

    Karding mengaku tidak pernah tahu latar belakang Aziz Wellang. Foto permainan domino tersebut dikirim ke WhatsApp Grup PORDI (Persatuan Olahraga Domino Indonesia) dan KKSS yang kemudian menjadi sorotan publik.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

  • Demo Berujung Rusuh Akhir Agustus Dianggap Jadi Pemicu Prabowo Reshuffle 5 Menteri

    Demo Berujung Rusuh Akhir Agustus Dianggap Jadi Pemicu Prabowo Reshuffle 5 Menteri

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, di mana jabatan 5 menteri dirombak sebelum satu tahun kepemimpinannya menjadi kepala negara.

    Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, perombakan kabinet hari ini merupakan evaluasi Prabowo terhadap anak buahnya.

    Namun, menurutnya ada satu alasan yang juga mendorong reshuffle, yakni rentetan aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah pada akhir bulan Agustus lalu.

    “Slasan mendasar tentu adalah hasil evaluasi berkala dan capaian program yang telah ada, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi presiden. Adanya demonstrasi besar minggu lalu sepertinya menjadi salah satu pemicu reshuffle ini,” kata Wasisto kepada wartawan, Senin, 8 September.

    Wasisto juga memandang, perombakan yang dilakukan Prabowo ini dilakukan sebagai upaya simbolis pemenuhan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah kondisi aman terkendali.

    “Sepertinya memang adanya demonstrasi besar kemarin yang kemudian memicu berita viral yang menyangkut peforma kinerja menteri menjadi alasan kunci,” ujar dia.

    Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap lima menteri di kabinetnya yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. Pergantian ini disebut sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

    “Atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakunan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini Bapak Presiden sekaligus melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September.

    Dalam perombakan kabinet kali ini, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir karding.

    Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Prabowo Subianto juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito maupun Budi Gunawan.

    Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

  • Sri Mulyani Kena Reshuffle, Istana: Atas Dasar Evaluasi Kinerja

    Sri Mulyani Kena Reshuffle, Istana: Atas Dasar Evaluasi Kinerja

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet alias reshuffle terhadap sejumlah menteri yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih, Senin, 8 September 2025.

    Salah satu menteri yang kena reshuffle adalah Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani.

    Terkait dengan penggantian Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggantian Sri Mulyani Indrawati bukan karena pengunduran diri ataupun pencopotan, melainkan murni atas dasar evaluasi kinerja oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Pras, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).
     

    Ia menambahkan keputusan Presiden mengganti Sri Mulyani juga telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Ia pun mengajak masyarakat mendukung langkah tersebut.

    “Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” pungkas Pras.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet alias reshuffle terhadap sejumlah menteri yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih, Senin, 8 September 2025.
     
    Salah satu menteri yang kena reshuffle adalah Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani.
     
    Terkait dengan penggantian Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggantian Sri Mulyani Indrawati bukan karena pengunduran diri ataupun pencopotan, melainkan murni atas dasar evaluasi kinerja oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Pras, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).
     

     
    Ia menambahkan keputusan Presiden mengganti Sri Mulyani juga telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Ia pun mengajak masyarakat mendukung langkah tersebut.
     
    “Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” pungkas Pras.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Istana Bantah Budi Gunawan Dicopot karena Kerusuhan di Beberapa Daerah

    Istana Bantah Budi Gunawan Dicopot karena Kerusuhan di Beberapa Daerah

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden membantah anggapan Budi Gunawan dicopot sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) karena rangkaian kerusuhan pada 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah.

    Pras, sapaan Prasetyo, menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam bukan karena alasan yang spesifik, misalnya seperti kerusuhan antara massa dan aparat di beberapa daerah, yang beberapa diwarnai dengan aksi pembakaran dan penjarahan.

    “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden, red.),” kata Pras dilansir ANTARA, Senin, 8 September.

    Presiden Prabowo, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam per 8 September 2025.

    Dalam Keppres yang sama, Presiden juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemberhentian keduanya diumumkan saat acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Walaupun demikian, Presiden Prabowo belum menentukan nama yang akan mengisi kursi menko polkam.

    “Berkenaan dengan posisi menko polkam, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan Beliau tugaskan di menko polkam sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk ad interim,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Prasetyo juga belum dapat membocorkan nama pejabat sementara tersebut, ataupun kandidat menko polkam yang nantinya dipilih oleh Presiden Prabowo.

    “Tunggu, nanti diumumkan,” ujar Pras, sapaan populer Prasetyo.

    Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya kemungkinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan rangkap jabatan sebagai menko polkam ataupun kemungkinan Sjafrie menjadi pejabat sementara, Pras belum dapat menjawab pertanyaan tersebut.

    “Tunggu dulu. Ini kan belum ditandatangani. Kita gak boleh menyampaikan,” sambung Pras.

    Di Istana Negara, Senin sore, Presiden Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Pengangkatan empat menteri dan satu wakil menteri itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam keppres yang sama untuk pemberhentian Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo.

     

  • Menkeu Purbaya nilai tak perlu berlakukan pungutan pajak baru

    Menkeu Purbaya nilai tak perlu berlakukan pungutan pajak baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak perlu ada memberlakukan pungutan pajak yang baru untuk masyarakat mengingat sistem perpajakan yang saat ini digunakan cukup efektif untuk menghimpun pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

    “Menurut saya pribadi, selama ini gak usah (ada pungutan pajak baru),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas dilantik sebagai menteri keuangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Purbaya menjelaskan salah satu prioritasnya saat ini meningkatkan pertumbuhan, karena itu juga berkorelasi positif dengan pendapatan negara. “Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, anggap tax to GDP ratio-nya konstran, income​​​​​​​-nya kenceng juga,” sambung Purbaya.

    Kebijakan Purbaya sejalan dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9) minggu lalu, menyebut pemerintah tidak memberlakukan pungutan pajak baru pada tahun ini, dan pada tahun 2026. Keputusan itu diambil oleh Sri meskipun target pendapatan negara naik sebesar 9,8 persen.

    “Dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja tersebut.

    Dia melanjutkan pemerintah menempuh strategi lain untuk mencapai target penerimaan negara, di antaranya dengan memperbaiki sistem perpajakan, kemudian meningkatkan kepatuhan. Sri Mulyani juga meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir, karena UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh), sementara usaha yang omzetnya Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar kena PPh final 0,5 persen.

    Di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, Presiden Prabowo memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri. Selepas dilantik, Purbaya menyebut beberapa prioritasnya, antara lain mengatasi perlambatan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Purbaya yakin dalam waktu 2 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan, masalah perlambatan ekonomi itu dapat diatasi. “Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal, kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas pelantikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya setelah pelantikan. “Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita gak boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat kita. Itu yang akan saya kerjakan,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

    Pakar Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan atau reshuffle serta melantik menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa selama ini beberapa menteri kerap membuat masalah yang telah mencoreng wajah Presiden Prabowo.

    “Misalnya ada menteri yang ketika dikait-kaitkan dengan kasus tertentu kan muncul desakan untuk diganti gitu ya, atau mundur,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/9).

    Kemudian, kata Adi, ada juga pernyataan blunder dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mendesak warga bekerja ke luar negeri untuk atas pengangguran di Indonesia.

    “Foto yang terbaru dia misalnya juga main domino viral, itu kan mengonfirmasi ada beberapa catatan-catatan kritis terkait dengan menteri tertentu dan itu akhirnya terkonfirmasi dengan reshuffle ini,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto karena dinilai tidak mampu mendorong atlet olahraga bulutangkis agar memiliki prestasi di dunia internasional.

    “Kalau Pak Dito misalnya kinerja di bidang olahraga kan dinilai tidak terlalu perform, misalnya ada olahraga unggulan seperti bulutangkis yang selama ini telah menjadi anggaran Indonesia di dunia internasional kan tidak bisa bicara banyak beberapa tahun belakangan ini,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot karena tidak memiliki solusi atas berbagai persoalan ekonomi nasional, di mana angka pengangguran, kemiskinan terus merangkak naik.

    Ditambah lagi ada pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa guru dianggap jadi beban negara selama ini. 

    “Sri Mulyani tidak punya mitigasi atau solusi di tengah struggle ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, PHK, pengangguran, kemiskinan, dan dikaitkan dengan bagaimana kemarin misalnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa guru itu dianggap sebagai beban negara, meski pernyataannya tidak eksplisit semacam itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pergantian atau reshuffle Menteri Keuangan di kabinet Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar rotasi teknokrat, melainkan sarat dengan kepentingan politik.

    “Pasar membaca sinyal politik lebih kuat ketimbang figur personal. Kita lihat IHSG hanya terkoreksi tipis dan rupiah bergerak melemah terbatas, artinya investor tidak panik. Tetapi jelas menunggu bukti: apakah Purbaya mampu menjaga konsistensi fiskal atau justru menjadi eksekutor agenda belanja besar yang berisiko menggerus kredibilitas?” ujar Rizal kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, pasar saat ini sangat sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, terutama di tengah beban bunga utang yang sudah menembus Rp550 triliun serta potensi pelebaran defisit. 

    Dia melanjutkan bahwa jika Menteri Keuangan baru dianggap hanya menjalankan kehendak politik tanpa memperhatikan kapasitas fiskal, maka risiko capital outflow bisa meningkat. 

    “Investor asing akan cepat menghukum, baik lewat pelepasan SBN maupun tekanan di pasar valas. Jadi, efek ke pasar pada tahap awal memang tenang, tetapi underlying risk-nya besar. Bila langkah Menkeu baru tidak segera memberi sinyal disiplin dan transparansi, koreksi pasar bisa berubah menjadi eksodus modal,” tegasnya.

    Rizal menambahkan, secara teknis tidak ada kondisi darurat fiskal yang menuntut pergantian Menkeu dilakukan mendesak. Defisit APBN masih terkendali, rasio utang relatif aman, dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

    Namun jika dari perspektif politik-ekonomi, langkah ini lebih untuk menyelaraskan strategi fiskal dengan visi politik Presiden Prabowo.

    “Bu Sri Mulyani dikenal ketat dalam disiplin anggaran, sementara Presiden menginginkan percepatan belanja negara untuk program prioritas. Dalam konteks inilah pergantian dilakukan, agar ada figur yang dianggap mampu menjalankan belanja ekspansif tanpa terlalu menghambat agenda politik pemerintah,” jelasnya.