Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 "Suara Sebagian Kecil Rakyat"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 September 2025

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 "Suara Sebagian Kecil Rakyat" Nasional 9 September 2025

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 “Suara Sebagian Kecil Rakyat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak empati saat menjawab poin 17+8 tuntutan rakyat hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat.
    Pernyataan yang menuai kritik itu dia sampaikan setelah dilantik menjadi Menkeu, Senin (8/9/2025) kemarin.
    “Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya, usai rapat bersama Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
    Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.
    Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan.
    Oleh karenanya, Purbaya bakal berupaya memulihkan ekonomi dengan sejumlah langkah yang sudah dia persiapkan.
    “Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ,” ucap dia.
    “Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi, itu maksudnya saya kemarin,” imbuh Purbaya.
    Purbaya mengaku kaget pernyataan yang ia lontarkan kemarin banyak dipotong-potong. Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah.
    Hal ini menurut dia menjadi salah satu bentuk dari edukasi publik.
    “Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi, yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar saja rakyat’ atau ‘itu yang susah saja.’ Enggak,” beber dia.
    Purbaya menyatakan, ekonomi harus diperbaiki agar masyarakat lebih mudah mencari pekerjaan.
    “Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya,” ujar Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.
    Menurut dia, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
    “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya, saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.
    Untuk itu, dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.
    Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.

    Once
    saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Dalam kesempatan terpisah, saat jumpa pers perdananya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menyatakan dirinya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam ad interim.

    “Ini hari pertama saya masuk di Kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan, yang sebelumnya, saya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam terhitung sejak 8 September 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Dalam Keppres itu, Presiden Prabowo belum menunjuk menko polkam definitif.

    Pemberhentian Budi Gunawan merupakan bagian dari hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yang juga turut mencakup pemberhentian Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden juga melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, selanjutnya Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya punya “PR” meyakinkan investor, atasi tantangan pajak

    Menkeu Purbaya punya “PR” meyakinkan investor, atasi tantangan pajak

    Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pajak Gabriel Kurniawan berpendapat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor global sekaligus mengatasi tantangan penerimaan pajak.

    Dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, Gabriel mengatakan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai ekonom maupun Direktur Pelaksana Bank Dunia, yang membuat investor menaruh kepercayaan ke Indonesia.

    Kini, Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani, perlu melanjutkan kepercayaan itu.

    “Jadi, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru perlu membuktikan dan menjaga iklim usaha tetap positif, termasuk meyakinkan atau membangun kembali dari awal kepercayaan publik dan investor global,” ujar Gabriel.

    Di sisi lain, Purbaya menerima jabatan Menkeu ketika penerimaan negara dalam kondisi yang cukup menantang.

    Purbaya sebelumnya telah menyatakan tidak akan merombak kebijakan fiskal Sri Mulyani dan berfokus mengoptimalkan mesin-mesin perekonomian yang ada.

    Namun, menurut Gabriela, kebijakan perpajakan perlu dievaluasi.

    “Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara,” kata dia lagi.

    Sebagai contoh, pemerintah bisa menaikkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dibandingkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Opsi lainnya, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan menambah basis wajib pajak agar iklim investasi lebih bersaing.

    Dia berharap kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Purbaya nantinya dapat mewakili kebutuhan masyarakat.

    “Kiranya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya bisa lebih transparan dan lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat kepentingan politik tertentu,” ujar Gabriel.

    Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa dia memiliki kapasitas yang memadai untuk menjabat sebagai Menkeu.

    Terkait tanggapan pasar, Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal, sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.

    “Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih,” katanya.

    Sementara mengenai pajak, ia berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” ujar dia lagi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

    Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

    “Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

    Di Asia, PM Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri dengan menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

    Adapun di Rusia, AS meningkatkan prospek pemberian sanksi yang lebih ketat menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina di akhir pekan.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang pasar.

    “Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia,” ujar Ibrahim.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.462 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.348 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi panjang mengenai arah ekonomi nasional dengan ekonom sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, seusai pergantian menteri keuangan.

    Dalam pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Burhanuddin memberikan pandangan terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,” katanya seusai rapat, saat ditanya topik dialog bersama Presiden.

    Saat ditanya terkait reshuffle di Kementerian Keuangan, Burhanuddin menilai momentum pergantian pucuk pimpinan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah saatnya untuk dilakukan.

    Meski enggan merinci lebih jauh alasan spesifiknya, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

    “Tapi soal kebijakan baru, tidak ada yang spesifik. Penekanannya lebih pada pelaksanaan,” ujar Burhanuddin seusai rapat.

    Terkait isu burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, Burhanuddin menyebut tidak dibahas secara khusus. Tapi, ia menekankan pentingnya koordinasi dalam merumuskan arah kebijakan.

    “Kebijakan moneter harus seperti apa, perbankan bagaimana, fiskal seperti apa, supaya perekonomian bisa menggulir lebih cepat,” katanya.

    Burhanuddin dan Presiden juga mengulas topik seputar likuiditas dan peredaran uang di dalam negeri.

    Menurutnya, jumlah uang beredar selama ini cenderung ketat, sehingga perlu dikaji kembali ruang-ruang kebijakan yang memungkinkan pembiayaan pembangunan lebih lapang.

    “Supaya pembangunannya, putarannya lebih cepat,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Bergaya Koboi: Salah Ngomong Langsung Dipelintir

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tutur dia.

    Oleh karena itu, Purbaya meminta maaf atas kesalahannya. Dia berjanji akan lebih baik di kemudian hari.

    “Jadi kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” kata dia.

    Sebelumnya, Purbaya merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Dia mengatakan, tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.

    “Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia mengatakan salah satu upaya memenuhi tuntutan tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7 persen. Sehingga, banyak lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

    “Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” tutur dia

  • Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    Viral Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA

    GELORA.CO  – Viral di media sosial anak Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa menjadi perbincangan karena unggahannya di media sosial Threads. Pasalnya, Yudo melontarkan pernyataan kontroversial yang menyinggung mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam unggahan di media sosial Threads pada 9 September 2025, Yudo menyampaikan rasa syukur karena ayahnya menjadi Menteri Keuangan. Namun, dia menuliskan jika sang ayah melengserkan agen CIA yang disebut-sebut mengarah ke Sri Mulyani.

    “Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri,” tulis Yudo, seperti yang beredar dari tangkapan layar akun Threads @rocky_gerung__.

    Unggahan tersebut menyebar secara luas di media sosial. Sejumlah akun media sosial pun membagikan Instagram milik Yudo dengan nama akun @yvdos4dewa yang memiliki sekitar 83.000 pengikut dan 82 postingan.

    Namun, akun tersebut langsung hilang tak lama setelah postingannya di Threads viral di jagat maya. 

    Sebelumnya, dalam acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Selasa (9/9/2025), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tugas yang diembannya tidaklah mudah. Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan besar, ditambah dengan dinamika domestik yang juga tidak ringan.

    “Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat Menteri Keuangan. Amanah ini tidak ringan di tengah dunia yang dipenuhi tantangan yang semakin kompleks,” kata Purbaya dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf usai serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Mengutip pernyataan eks Menkeu Sri Mulyani, dia menyebut gaya berbicaranya seperti koboi.

    “Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” ujar Purbaya.

    Dia mengaku merasa tenang saat berkomentar semasa menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kata dia, saat itu tidak ada yang memonitor komentarnya.

    Namun, dia terkejut ketika telah menjabat sebagai Menkeu, pernyataannya bisa berdampak luas.

    “Waktu di LPS sih gak ada yang monitor jadi saya tenang, ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong langsung dipelintir sana sini,” tuturnya

  • Percaya Diri Berlebihan Lahirkan Jumawa dan Arogansi

    Percaya Diri Berlebihan Lahirkan Jumawa dan Arogansi

    GELORA.CO -Baru sehari mengenakan jas kebesaran sebagai bendahara negara, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai sorotan. Ucapannya yang menyebut pertumbuhan ekonomi 6–7 persen akan mampu meredam kritik rakyat dinilai terlalu percaya diri, bahkan berpotensi meremehkan aspirasi publik yang termuat dalam 17+8 tuntutan rakyat.

    Di tengah harapan besar publik pada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, justru lahirkan kegelisahan. Bukan soal kebijakan fiskal atau langkah strategis, melainkan sikap percaya diri berlebihan yang ia tunjukkan hanya beberapa jam setelah dilantik.

    Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, ikut memberikan pesan bernuansa kritik halus namun mendalam kepada Purbaya. Lewat unggahannya, Lukman mengingatkan bahwa rasa percaya diri memang penting, tetapi jika ditunjukkan berlebihan justru bisa menjerumuskan.

    “Percaya diri itu baik sekali. Ia modal kerja berenergi. Cukuplah ia ada di pikiran dan hati, untuk bekal diri sendiri,” tulis Lukman lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

    Namun, ia menegaskan, bila keyakinan diri itu diekspresikan terlalu jauh ke publik, maka dampaknya bisa negatif.

    “Namun bila ia diungkapkan, disebarluaskan secara berlebihan, jatuhnya menjadi kejumawaan, pertanda arogan,” imbuhnya.

    Pesan Lukman ini menjadi catatan penting bagi Purbaya yang kini mengemban tugas berat mengelola fiskal negara. Publik berharap, alih-alih mengumbar pernyataan yang berisiko ditafsir meremehkan rakyat, Menkeu baru lebih fokus bekerja nyata menjawab keresahan masyarakat

  • Purbaya bakal berhati-hati atas ucapannya sebagai menkeu

    Purbaya bakal berhati-hati atas ucapannya sebagai menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal berhati-hati atas ucapan yang ia sampaikan, terutama mempertimbangkan jabatan yang dia emban saat ini.

    “Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

    Purbaya melanjutkan, ia masih pejabat baru di lingkup Kemenkeu. Penunjukan dirinya sebagai menkeu juga dia katakan sebagai ‘menteri kagetan’.

    “Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” tambahnya.

    Dia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani Indrawati sebagai mantan Menteri Keuangan agar bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik.

    Purbaya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik.

    “Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa nilai,” tutur dia.

    Purbaya sebelumnya menanggapi soal “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.