Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Anak Purbaya Yudhi Sadewa Klarifikasi Usai Sebut Sri Mulyani Agen CIA

    Anak Purbaya Yudhi Sadewa Klarifikasi Usai Sebut Sri Mulyani Agen CIA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Belum genap sepekan menjabat, sosok Purbaya Yudhi Sadewa telah mendapat sorotan.

    Tidak hanya dirinya, keluarga Purbaya juga menjadi perbincangan. Terutama putranya bernama Yudo Sadewa yang diduga membuat sindiran kepada mantan Menkeu, Sri Mulyani.

    Yudo dalam unggahannya menyebut Sri Mulyani sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA).

    “Alhamdulillah ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang melamar jadi menteri,” bunyi sindiran tersebut dikutip Rabu (10/9/2025).

    Viral namanya dibicarakan publik, Yudo dalam akun TikTok miliknya mengunggah video klarifikasi.

    Dia mengaku heran namanya tiba-tiba diperbincangkan publik akibat unggahannya itu. Yudo mengaku itu hanya sebatas candaan.

    “Gak tahu kenapa gue viral yah, yang itu sebenarnya gak beneran yah. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF yah itu gue hanya becanda sama temen gue,” sambungnya.

    Menurutnya ada pihak yang berusaha menjatuhkan namanya dan ayahnya usai menjabat sebagai Menkeu.

    “Tapi gak tahu ada yang goreng kayaknya yah. Jadi aku klarifikasi itu tidak benar itu hanya jokes yang diberikan teman-teman aku terhadap ternak Mulyono,” imbuhnya.

    Untuk itu dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat menyindir Sri Mulyani.

    “Dan aku mohon maaf itu tidak benar sama sekali,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Ketimbang Kerek Tarif Pajak, Menkeu Purbaya Diminta Lakukan Ini untuk Dongkrak Penerimaan Negara – Page 3

    Ketimbang Kerek Tarif Pajak, Menkeu Purbaya Diminta Lakukan Ini untuk Dongkrak Penerimaan Negara – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Keuangan bahwa dalam menyusun kebijakan tidak boleh naif.

    “Jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis,” kata Menkeu Purbaya dalam Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan pentingnya budaya diskusi terbuka di Kementerian Keuangan. Bahkan ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terjebak dalam istilah ‘echo chamber’ atau lingkaran diskusi yang hanya berputar pada suara internal.

     

  • VIDEO: Perintah Prabowo Bikin Menkeu Baru Deg-degan

    VIDEO: Perintah Prabowo Bikin Menkeu Baru Deg-degan

    VIDEO: Perintah Prabowo Bikin Menkeu Baru Deg-degan

  • Rupiah diperkirakan melemah, investor “wait and see” data inflasi AS

    Rupiah diperkirakan melemah, investor “wait and see” data inflasi AS

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan nilai tukar (kurs) akan melemah seiring investor wait and see data inflasi Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah kisaran Rp16.450-Rp16.550 dipengaruhi oleh faktor global kenaikan index dollar yang signifikan sehubungan dengan wait and see data inflasi AS yang akan rilis malam ini, dan akan mempengaruhi keputusan The Fed terkait suku bunga (pada besok),” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Data inflasi AS bulan Agustus diprediksi mencapai 2,9 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,7 persen.

    Rully mengatakan pelaku pasar masih optimis prospek penurunan suku bunga hingga tiga kali hingga akhir tahun ini apabila inflasi AS membaik.

    “Penurunan bisa sampai 50 bps (basis points). Jika inflasi memburuk, tetap ada penurunan bunga bulan ini hanya 25 bps karena pasar tenaga kerja yang mendingin,” ujar dia.

    Meninjau sentimen dari domestik, lanjutnya, masih dibayangi aksi jual yang melanda pasar obligasi negara akibat keraguan pelaku pasar atas kapasitas Menteri Keuangan (Menkeu) baru yang mengelola risiko fiskal. Hingga Selasa (9/9), net foreign sell disebut telah dijual di pasar obligasi mencapai Rp18,6 triliun.

    Senada, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menganggap kondisi dalam negeri masih dibayangi pergantian Menkeu.

    “Transisi di Kementerian Keuangan memberikan sentimen negatif ke pasar. Pasar ingin melihat kemampuan Menteri Keuangan yang baru,” kata Aris.

    Di sisi lain, dolar AS dinyatakan sedang mengalami tekanan seiring adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini.

    “Ada peluang rupiah masih bisa tertekan dan bisa saja terbatas di area Rp16.480, dengan potensi support di sekitar Rp16.380,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Serah terima jabatan antara keduanya pun juga telah dilakukan pada Selasa (9/9/2025).

    Pergantian yang terjadi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan, sejumlah ekonom menilai fondasi makroekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa momen reshuffle dapat menimbulkan risiko baru, terutama terkait kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

    Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai kondisi fundamental Indonesia relatif sehat. Pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, dan sistem perbankan solid. Namun dirinya menyoroti kenaikan risk premium akibat ketidakpastian arah kebijakan pasca pergantian Menteri Keuangan.

    “Artinya, keseimbangan risiko saat ini lebih ditentukan oleh kredibilitas jangkar kebijakan yakni disiplin defisit kurang dari 3% terhadap PDB, konsistensi APBN, dan koordinatif fiskal-moneter ketimbang sekadar narasi optimism,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Rizal mengatakan, bila respons kebijakan cepat, terukur, dan berbasis aturan akan menurunkan persepsi risiko. Tetapi jika sinyal pemerintah tidak jelas arahnya, volatilitas rupiah maupun yield obligasi akan cepat menekan ruang fiskal.

    Maka dari itu, menurutnya, dari sudut stabilitas pasar, pergantian Menteri Keuangan ini tidak ideal. Pasalnya menambah ketidakpastian kebijakan saat volatilitas tinggi.

    “Namun dampaknya bisa dinetralisir apabila dalam hitungan hari Menkeu baru menegaskan 3% sebagai hard ceiling, mempublikasikan peta jalan pembiayaan program yang kredibel, dan memperlihatkan rencana eksekusi APBN yang sequenced dan doable. Dengan demikian, penting kiranya, bahwa kredibilitas ditentukan oleh aturan dan eksekusi, bukan figur semata,” ujarnya.

    Namun Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren fiskal Indonesia justru mengkhawatirkan. Penerimaan negara terbatas, sementara belanja terus melejit karena program prioritas dan pembayaran bunga utang yang membengkak.

    “Burden sharing SBN memperburuk situasi dengan meningkatkan ketergantungan kita terhadap utang,” ujar Wijayanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Wijayanto menilai pergantian Menteri Keuangan di periode krusial ini justru memperbesar risiko. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani sebenarnya relatif memuaskan, sehingga pergantian seharusnya dilakukan setelah 2026, bukan saat memasuki masa berat pembiayaan.

    “Tahun 2026 adalah tahun terberat dimana kita perlu refinancing utang dan menerbitkan utang baru senilai Rp 1.400 T; investor confidence sangat diperlukan. Jika memang harus mengganti, idealnya pasca 2026. Saya pribadi menilai sesungguhnya kinerja bu Sri Mulyani relatif memuaskan,” ujarnya.

    Di sisi lain Ekonom Center for strategic and international Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai masalah ekonomi Indonesia tidak hanya soal stabilitas makro, tetapi juga lemahnya sektor riil dan ketenagakerjaan. Industri manufaktur belum kompetitif dibandingkan negara pesaing, sehingga penciptaan lapangan kerja tidak maksimal.

    “Dampaknya sektor industri yang lemah adalah penciptaan lapangan kerja juga jadinya tidak bisa terlalu masif, apalagi pekerjaan yang berkualitas. Sekarang ini masyarakat banyak bekerja di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, termasuk gig economy seperti ojol. Ini yang harus menjadi concern,” ujar Riandy kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Terkait pergantian Menteri Keuangan, Riandy melihat faktor politik ikut berperan. Dirinya menyebut langkah Presiden sebagai bagian dari meredam protes publik, sekaligus momentum berpisahnya jalan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani.

    “Tidak ada waktu yang benar-benar tepat, saya melihat ini sebagai upaya presiden meredam protes yang beredar termasuk untuk statement yang dirasa oleh publik tone deaf yang juga sempat dilontarkan oleh menteri keuangan, walau dengan level yang jauh lebih mild daripada statement anggota DPR yang bermasalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan meskipun fundamental ekonomi masih stabil, pasar finansial sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan. Seperti pelemahan rupiah pasca pengumuman reshuffle, kenaikan imbal hasil SBN, serta koreksi IHSG menunjukkan bahwa transmisi dari sisi kepercayaan pasar dapat cepat menekan variabel makro keuangan bila komunikasi kebijakan tidak solid.

    “Dengan kata lain, fondasi makro masih memadai, tetapi penyangga kepercayaan pasar harus segera diperkuat agar volatilitas jangka pendek tidak berubah menjadi pelemahan yang berkepanjangan,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, langkah kunci pemerintah adalah mempercepat komunikasi kebijakan. Kejelasan outlook defisit fiskal, rencana pembiayaan utang, serta pola komunikasi yang konsisten akan menentukan apakah pasar kembali percaya atau justru semakin meragukan stabilitas ekonomi.

    “Jika sinyal ini cepat keluar, dampak negatif dari penentuan waktu dapat ditekan dan kepercayaan segera pulih,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Raker Perdana Menkeu Purbaya dengan Komisi XI DPR Digelar Hari Ini – Page 3

    Raker Perdana Menkeu Purbaya dengan Komisi XI DPR Digelar Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pasca dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung akan melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR didamlingi dengan Wakil Menteri Keuangan.

    Berdasarkan informasi yang dibagikan biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Menkeu akan menghadiri Raker membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu ditandai dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam sambutannya, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut momen tersebut sebagai titik penting dalam perjalanan pengabdiannya untuk bangsa. Ia mengaku sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden untuk memimpin kementerian strategis yang mengurusi fiskal negara.

    Dia menuturkan, jabatan ini bukan hanya soal tanggung jawab teknis, tetapi juga amanah besar untuk menjaga kepercayaan publik. Purbaya menegaskan dirinya siap bekerja keras untuk melanjutkan peran fiskal sebagai instrumen menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

    Purbaya juga menyoroti tantangan berat yang tengah dihadapi ekonomi dunia. Ia menyebut geopolitik, perkembangan teknologi, serta isu perubahan iklim sebagai faktor eksternal yang harus diantisipasi dengan serius.

    “Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim,” katanya.

  • Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak akan memicu lonjakan laju inflasi dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Purbaya setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya menilai inflasi lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan dipicu dari burden sharing BI dan pemerintah.

    “Kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. (Ekonomi) Kita (bisa) 6,5% sampai 6,7%. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflasi akan terjadi,” ungkapnya

    “Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi,” paparnya.

    Sebelumnya, BI telah menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, burden sharing ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan dengan cara pembagian beban bunga dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban kata Denny dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    “Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” kata Denny dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Besaran pembelian SBN yang dilakukan BI sejak awal tahun ini hingga Agustus 2025 untuk membantu pembiayaan program-program Asta Cita mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp150 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kronologi Demo Chaos Nepal: Bendera One Piece, Rumah PM-Menkeu Dibakar

    Kronologi Demo Chaos Nepal: Bendera One Piece, Rumah PM-Menkeu Dibakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi berujung kerusuhan besar terjadi di Nepal. Protes telah menyeruak di seluruh negeri sejak Kamis pekan lalu dan makin menggila hingga sekarang.

    Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologinya?

    Kronologi

    Mengutip AFP, Rabu (10/9/2025), demonstrasi Nepal bermula dari blokir yang dilakukan pemerintah ke dua lusin platform media sosial. Platform tersebut dianggap gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran di negara tersebut.

    Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi telah menginstruksikan otoritas telekomunikasi untuk menonaktifkan akses ke 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut. Ini terrmasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn milik Meta.

    “Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya,” kata juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur.

    “Platform-platform tersebut akan segera dibuka kembali setelah mereka mengajukan pendaftaran,” tambahnya.

    Pemblokiran merupakan keputusan kabinet setelah adanya perintah Mahkamah Agung pada September tahun lalu. Pada tahun 2023, negara tersebut mengeluarkan arahan yang mewajibkan platform media sosial untuk mendaftar dan membangun kehadiran lokal.

    “Meskipun telah ada beberapa pemberitahuan dan upaya, platform-platform besar belum mengajukan pendaftaran,” kata petugas informasi kementerian, Rabindra Prasad Poudel.

    “Jika sebuah platform media sosial digunakan di Nepal, platform tersebut harus diatur terhadap aktivitas ilegal atau konten yang tidak diinginkan,” tambahnya.

    Diketahui hanya lima platform, termasuk TikTok dan Viber, yang telah terdaftar secara resmi dan dua lainnya sedang dalam proses. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X memiliki jutaan pengguna di Nepal dengan akun untuk hiburan, berita, dan bisnis.

    “Ini secara langsung melanggar hak-hak dasar publik,” kata Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, mengatakan bahwa penutupan mendadak ini menunjukkan pendekatan “mengendalikan” pemerintah.

    “Meregulasi media sosial memang tidak salah, tetapi pertama-tama kita perlu memiliki infrastruktur hukum untuk menegakkannya. Penutupan mendadak seperti ini merupakan bentuk pengendalian,” tegasnya.

    Nepal telah membatasi akses ke platform daring populer di masa lalu. Akses ke aplikasi perpesanan Telegram diblokir pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang.

    Pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan terhadap TikTok. Ini setelah aplikasi itu setuju untuk mematuhi peraturan Nepal.

    Demo Pecah Bawa Bendera One Piece

    Hal ini kemudian membuat demo pecah menjadi kerusuhan. Para demonstran memulai protes mereka dengan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum meneriakkan penolakan terhadap pemblokiran media sosial dan korupsi.

    Mahasiswa Ikshama Tumrok, 20 tahun, mengatakan ia memprotes “sikap otoriter” pemerintah. Meniru Indonesia, dari beberapa laporan foto, pendemo membawa bendera one piece dalam aksi.

    Foto: Demo di Nepal. (X/Ayrtxn__)
    Demo di Nepal. (X/Ayrtxn__)

    “Kami ingin melihat perubahan. Orang lain telah mengalami ini, tetapi ini harus diakhiri oleh generasi kami,” katanya.

    Ada beberapa kasus korupsi yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Sejak larangan tersebut, video yang membandingkan perjuangan rakyat Nepal biasa dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal telah menjadi viral di TikTok.

    “Ada gerakan-gerakan di luar negeri yang menentang korupsi, dan mereka khawatir hal itu juga akan terjadi di sini,” kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.

    Foto: Ricuh demonstran dalam protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin (8/9/2025). (AFP/PRABIN RANABHAT)

    Senin, dilaporkan bagaimana aksi keras polisi membubarkan demonstran membuat 19 orang tewas. Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen.

    “Tujuh belas orang tewas,” ujar Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP.

    Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, lapor media lokal. Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

    Beberapa saksi mengatakan mereka melakukan protes damai namun dibalas aparat dengan kekerasan. Dilaporkan bagaimana sirene meraung-raung di seluruh kota saat para korban luka dibawa ke rumah sakit.

    “Saya berada di sana untuk protes damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan,” kata Iman Magar, 20 tahun, pendemo yang terkena tembakan di lengan kanannya.

    “Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan peluru itu melukai sebagian tangan saya. Dokter mengatakan saya perlu menjalani operasi,” ujarnya.

    “Saya belum pernah melihat situasi yang begitu meresahkan di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil, yang menerima banyak korban luka.

    Pada Senin malam, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet mendadak. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.

    Selasa, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga mengundurkan diri. Ia memberi surat resmi ke Presiden Nepal.

    “Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini… untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah,” ujar politisi Partai Komunis itu.

    Ketidakpuasan semakin meningkat dengan ketidakstabilan politik, korupsi, dan lambatnya pembangunan ekonomi di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa ini. Menurut statistik pemerintah, penduduk berusia 15-40 tahun mencakup hampir 43% dari populasi sementara tingkat pengangguran berkisar sekitar 10% dan PDB per kapita menurut Bank Dunia hanya US$1.447 (sekitar Rp 23 juta)

    Negara ini menjadi republik federal pada tahun 2008 setelah perang saudara selama satu dekade dan kesepakatan damai yang membawa kaum Maois ke dalam pemerintahan, serta penghapusan monarki.

    Sejak saat itu, pergantian perdana menteri yang menua dan budaya tawar-menawar telah memicu persepsi publik bahwa pemerintah tidak peka ke kondisi masyarakat.

    Foto: Para demonstran merayakan setelah memasuki kompleks Parlemen selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)

    Parlemen & Rumah PM Dibakar-Menkeu Diarak

    Di sisi lain kemarin,sejumlah video menunjukkan bagaimana demonstran Nepal membakar parlemen pada hari Selasa saat PM Oli mengundurkan diri. Para demonstran membanjiri jalan-jalan ibu kota Kathmandu di mana beberapa bersuka cita dan merayakan, yang lain membakar gedung-gedung pemerintah dan mengacungkan senapan otomatis.

    Pembakaran juga terjadi di rumah eks PM Oli. Bukan hanya itu, Menteri Keuangannya, Bishnu Prasad Paudel, juga dikejar di jalanan di Ibu Kota Kathmandu.

    Video menunjukkan Paudel, 65 tahun, berlari di jalanan Kathmandu dengan puluhan orang di belakangnya. Seorang pengunjuk rasa muda dari arah berlawanan melompat dan menendang sang menteri hingga jatuh, yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan menabrak tembok merah.

    Video tersebut menunjukkan, menteri Nepal itu tidak membuang waktu dan langsung bangkit, lalu kembali berlari. Video terputus pada titik ini.

    “Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” ujar pengacara konstitusi Dipendra Jha.

    Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, sependapat dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa “pengaturan transisi sekarang perlu segera disusun dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih memiliki kredibilitas di mata rakyat Nepal, terutama kaum muda negara ini”.

    Foto: Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, bersama istrinya, diarak massa dari rumahnya pada Selasa (9/9/2025), di tengah demo yang berujung kerusuhan. (X/@ashoswai)

    Balendra Shah, insinyur sekaligus rapper berusia 35 tahun yang terpilih sebagai wali kota Kathmandu pada tahun 2022, dan yang dipandang sebagai tokoh populer dalam transisi mendatang, menggunakan Facebook untuk menyerukan agar masyarakat “menahan diri”.

    “Kami telah menegaskan: ini murni gerakan Gen Z,” tulis Shah setelah pengunduran diri Oli, merujuk pada anak muda yang sebagian besar berusia 20-an.

    Diketahui, protes-protes keras yang dipicu oleh ketidakpuasan atas ketimpangan dan fasilitas mewah bagi anggota parlemen telah mengguncang Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Setahun yang lalu, pemberontakan rakyat yang dipimpin mahasiswa atas kuota pekerjaan menggulingkan pemimpin lama di Bangladesh.

    Foto: Asap mengepul setelah demonstran membakar gerbang utama Parlemen, selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Jakarta –

    Sri Mulyani di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pernah mengungkapkan merek dan tipe mobil pertama yang akan dibeli setelah pensiun dari jabatan menteri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Mobil impian Sri Mulyani setelah pensiun dari jabatan menteri Foto: Andhika Akbarayansyah

    Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore kemarin. Pelantikan Purbaya juga dibarengi dengan pelantikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umroh, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Kembali ke Sri Mulyani, sosok perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu pernah mengungkapkan kendaraan yang ingin dibelinya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

    Keinginan tersebut pernah disampaikan Sri Mulyani ketika mengunjung booth Toyota-Astra Motor di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE, BSD, di Tangerang (24/7/2019).

    Sri Mulyani mengaku akan membeli Toyota Prius PHEV setelah dia tak lagi jadi pejabat negara. “Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” ungkap Sri.

    Saat itu, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) menjadi salah satu model baru Toyota yang dipamerkan pada ajang GIIAS 2019. Prius PHEV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km.

    Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

    Toyota Prius PHEV generasi terbaru Foto: Dok. Toyota

    Sri Mulyani pada saat memberi sambutan di seminar internasional bertajuk ‘Indonesia Automotive Industry Readiness Towards Industry 4.0’, mengatakan bahwa Toyota Prius Hybrid menjadi tunggangannya saat tinggal di negeri Paman Sam.

    “Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” ungkap Sri.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    (lua/din)

  • BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Ramai info yang berkembang yang berasal dari anak Menkeu anyar Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Sri Mulyani adalah agen CIA   

    Info itu muncul di media sosial instagram milik anak Sang Menteri yang bernama Yudo Sadewa, narasi postingannya tertulis dengan kalimat “Alhamdulillah ayah ku berhasil melengserkan Sri Mulyani agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.

    Lalu apakah Pengakuan anak menteri ini sudah diketahui oleh Sri Mulyani?

    Tentunya dari sisi hukum pidana, isi postingan ini merupakan tuduhan serius, bahwasanya “selama ini Sri eks menteri keuangan ternyata adalah agen CIA,” artinya Sri merupakan sosok pejabat penyelenggara negara yang menjadi agen asing atau KOMPRADOR, akhirnya bukan tidak mungkin publik bakal berasumsi tendensius, bahwa ‘Sri selama ini telah membocorkan rahasia Negara RI, kepada pihak asing Amerika’ terkait pendapatan keuangan negara dan kebutuhan belanja negara ? 

    Andai benar pernyataan anak menteri keuangan yang baru ini, maka perbuatan Sri bisa dikategorikan “identik” sebagai agen asing. Dan tentunya ancaman hukuman terhadap spionase cukup berat.

    Oleh karenanya hal ini butuh pendalaman oleh BIN melalui investigasi yang intensif tentang kebenarannya atau sebaliknya, tidak dibiarkan menjadi pertanyaan yang ‘tak berkejelasan’ sehingga dapat menimbulkan fitnah serta high risk berlanjut menjadi konsumsi pihak pihak provokator yang ingin mendiskreditkan penguasa pemerintahan yang sah saat ini, dengan tuduhan lembek atau bahkan dituduh ‘sengaja melindungi agen asing.’ 

    Atau andai benar info anak sang menteri, maka publik patut mempertanyakan pola kinerja BIN selama ini dan tentunya disertai rasa kekhawatiran adanya kebocoran kebocoran rahasia negara disektor penting lainnya.   

    Untuk itu publik berharap agar Sri segera mengkonfirmasi secara elegan dan transparan atas kebenaran atau ketidakbenaran berita ini. 

    Selebihnya selain Yuda Sadewa butuh dimintai klarifikasi apakah akun instagram tersebut benar miliknya berikut postingannya? Tentu orangtuanya Purbaya Sadewa juga perlu dimintakan klarifikasi terhadap kebenaran substansi narasi postingan di instagram dimaksud, walau postingan dan akunnya sudah terhapus atau sengaja dihapus, dikarenakan sudah sempat dibaca dan tersebar, namun nyatanya sudah menjadi warta konsumsi publik dan dokumentasi publik.

    Dan secara tanggungjawab moralitas orang tua, andai benar sumber berita ini datangnya dari akun dan postingan anak sang menteri diluar pertanggungjawaban hukum diri Si Anak (Yuda) tentang ‘kebenaran atau tidaknya isi postingan, maka sebaiknya Presiden Prabowo mencopot Purbaya dari jabatan Menkeu dan menggantikannya dengan yang baru dan qualified dan tidak menerbitkan kerusuhan pubik  yang bisa mengacaukan konsentrasi kinerja KMP.