Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • LPEM UI: Tantangan Kredit Ada di Sektor Riil Bukan Likuiditas

    LPEM UI: Tantangan Kredit Ada di Sektor Riil Bukan Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA – LPEM UI menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp200 triliun kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan guna menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menyampaikan lesunya kredit perbankan saat ini terjadi lantaran lemahnya permintaan dari sektor riil, bukan karena kurangnya likuiditas.

    “Likuiditas sebetulnya cukup ample, tapi kredit yang tidak tumbuh bukan karena bank tidak ada likuiditas, tapi tidak ada demand untuk kredit,” kata Teuku kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, solusi menambah injeksi likuiditas kurang tepat dilakukan. Pasalnya jika tidak ada permintaan, hal ini justru akan menciptakan inflasi, tanpa menciptakan tambahan aktivitas ekonomi ataupun produktivitas.

    Selain itu, lanjut Teuku, solusi itu akan memengaruhi independensi BI dan memicu dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap tekanan inflasi, tapi juga kepada sovereign risk yang berujung pada menyempitnya ruang fiskal lebih lanjut ke depannya.

    Dia menilai, solusi terbaik adalah perbaikan di kementerian-kementerian yang menyangkut sektor riil. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perdagangan.

    “Ini isunya sebetulnya bukan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini kan hanya menavigasi belanja atau alokasi belanja,” ujarnya.

    Menurut Teuku, ketiga kementerian ini belum bisa menciptakan pertumbuhan sektor riil yang bagus, investasi yang cukup, penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli lemah, dan aktivitas ekonomi lemah.

    “Jadi, Kementerian Keuangan itu juga terbatas hanya di insentif dan stimulus. Tanpa adanya perbaikan iklim usaha, iklim investasi, juga stimulus ini nggak akan ada yang ambil,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah di BI ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

  • Menkeu Purbaya sebut tak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah

    Menkeu Purbaya sebut tak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026.

    Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI.

    “Kita gak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya saat menjawab pertanyaan mengenai dana transfer ke daerah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.

    Dalam sesi jumpa pers itu, Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu Purbaya.

    Dia melanjutkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik.

    “Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi, limitasi sistem keuangan kita,” sambung Purbaya.

    Menkeu Purbaya menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI untuk melaporkan hasil rapat kerja perdana Purbaya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi, kemudian keduanya juga berdiskusi membahas RAPBN 2026.

    “Angka-angka masih didiskusikan. Jadi belum putus. Tetapi, kita laporkan progress-nya seperti apa,” kata Purbaya.

    Menkeu Purbaya kemudian juga melaporkan usulan pemerintah terkait perubahan beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026. “Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tetapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” kata Purbaya.

    Dalam rapat di DPR RI di Jakarta, Rabu pagi, Purbaya dan Komisi XI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp52,16 triliun.

    ​​​​​​​Purbaya, dalam paparannya, menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan.

    Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Kemudian, ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.

    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 

    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.

    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     
    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.
     
    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
     
    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 
     
    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

     
    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
     
    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     

    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

    Purbaya, saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, menyebut kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

    “Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Purbaya lanjut menjelaskan dana sebesar Rp200 triliun itu diberikan kepada perbankan agar bank-bank dapat meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat.

    “Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan pemerintah juga akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada perbankan itu tidak juga digunakan untuk instrumen Surat Utang Negara (SUN). Pasalnya, pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

    “Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” kata Purbaya.

    “Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” sambung dia.

    Purbaya mengungkap rencananya menarik uang menganggur di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun saat rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi. Dana yang disebut oleh Purbaya itu merujuk kepada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp425 triliun, yang saat ini disimpan di Bank Indonesia sebagai rekening pemerintah.

    Dalam jumpa pers di Istana, Purbaya juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan langkahnya itu dapat memicu hiperinflasi. Purbaya menjelaskan inflasi dapat terjadi jika tingkat pertumbuhan berada di atas laju pertumbuhan potensial.

    “Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita gak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Klarifikasi Unggahan Sang Anak soal Agen CIA Nasional 10 September 2025

    Menkeu Klarifikasi Unggahan Sang Anak soal Agen CIA Nasional 10 September 2025

    Menkeu Klarifikasi Unggahan Sang Anak soal Agen CIA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi unggahan “nyeleneh” anaknya yang viral di media sosial.
    Unggahan itu disampaikan melalui cerita Instagram yang menarasikan seseorang sebagai agen CIA Amerika Serikat.
    Dalam
    screenshot
    story Instagram yang diduga milik anak Purbaya dan beredar di media sosial tertulis kalimat, “Alhamdulillah, ayah ku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.
    Purbaya menyampaikan bahwa anaknya masih remaja sehingga tidak mengerti implikasi dari yang diucapkan.
    “Dia enggak ngerti, masih kecil dan sudah tidak main Instagram lagi. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa,” kata Purbaya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Ia pun mengaku sudah menegur dan memberikan nasihat kepada anaknya.
    Oleh karenanya, postingan itu segera dihapus agar tidak menimbulkan polemik.
    “Sudah, sudah (dinasehati). Kan sudah
    take down
    di Instagram juga,” ucap dia.
    Lebih lanjut, ia pun mengklarifikasi sejumlah pernyataannya yang viral sesaat setelah dilantik menjadi menteri.
    Dirinya mengaku belum terbiasa hingga melontarkan sejumlah selorohan.
    “Dan kita juga enggak biasa juga kan, biasanya santai-santai, rupanya tiba-tiba dilihatin semuanya setiap gerakan. Baru tahu saya,” ujar Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 disebabkan oleh tekanan ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Yang kemarin demo itu karena tekanan ekonomi berkepanjangan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, demonstrasi itu bisa dicegah bila kebijakan fiskal dan moneter bekerja dengan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi.

    Sementara, dia melihat penyaluran belanja pemerintah berjalan dengan lambat dan tidak ada intervensi dari dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI).

    Purbaya berpendapat hal itu membuat perputaran uang di sistem perekonomian berada dalam situasi ketat. Padahal, pertumbuhan uang yang negatif memicu kekeringan ekonomi meski suku bunga dijaga pada level rendah.

    “Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,” ujar Purbaya.

    Pertumbuhan uang sempat membaik saat memasuki 2025, dengan level tujuh persen pada April. Namun, lanjut Purbaya, pertumbuhannya kembali jatuh ke 0 persen pada Agustus.

    “Jadi, periode perlambatan ekonomi gara-gara uang ketat, dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya pulih, sudah direm lagi ekonominya,” jelasnya.

    Maka dari itu, dia menyatakan fokusnya ke depan adalah memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

    Dia akan memanfaatkan wewenang Menteri Keuangan untuk memindahkan dana pemerintah di BI guna mendongkrak kedua mesin tersebut. Purbaya berencana menarik dana senilai Rp200 triliun dari saldo Rp425 triliun d BI.

    Pada sisi moneter, dana pemerintah akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

    Strategi itu dilakukan untuk menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

    Sementara pada sisi fiskal, Purbaya menyatakan bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Dia bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

    Dengan begitu, dia yakin mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat Nasional 10 September 2025

    Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat Nasional 10 September 2025

    Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpihak kepada kepentingan rakyat.
    “Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.
    Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
    “Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada
    underline problem
    yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” ujar Hanif.
    Hanif menekankan pentingnya memastikan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.
    Ia berharap
    output
    dan
    outcome
    dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja.
    “Jadi saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat
    output
    –
    outcome
    -nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hanif.
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
    Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.
    “Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” kata Purbaya.
    Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI. Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu alirkan Rp200 triliun ke perbankan untuk dorong ekonomi

    Menkeu alirkan Rp200 triliun ke perbankan untuk dorong ekonomi

    ANTARA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana pemerintah sebesar Rp200 triliun akan dialihkan ke sistem perbankan. Di Jakarta, Rabu (10/9), ia menyebut langkah ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.
    (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Purbaya bakal tarik dana pemerintah Rp200 triliun di BI suntik ekonomi

    Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya dalam wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Hingga sejauh ini, Purbaya menilai faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah yang membuat sistem keuangan menjadi kering.

    “Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” katanya pula.

    Dalam konteks itu, Kemenkeu bisa memanfaatkan dana pemerintah di BI untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

    Dari sisi moneter, kata dia, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

    “Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” katanya lagi.

    Saat rapat, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa agen ekonomi memiliki ‘otak’ masing-masing, dengan pemerintah tidak bisa mengontrol seluruhnya. Maka dari itu, alih-alih berusaha memegang kendali, Purbaya lebih memilih menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

    Sementara dari sisi fiskal, Purbaya menyatakan bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Dia bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

    Dengan begitu, dia yakin mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan.

    Bila strategi itu berhasil, Purbaya bakal melanjutkannya sampai terlihat dampak yang signifikan pada sistem keuangan. Dia pun akan berkoordinasi dengan BI untuk mewujudkan strategi tersebut.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Minta BGN Jumpa Pers Tiap Bulan Imbas Serapan Anggaran MBG Minim

    Menkeu Purbaya Minta BGN Jumpa Pers Tiap Bulan Imbas Serapan Anggaran MBG Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih sangat rendah. Padahal, MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Purbaya menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.

    “Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut.

    Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.

    “Saya bilang, ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

    Di samping itu, Purbaya juga menegaskan akan menyisir program pemerintah lainnya yang memiliki penyerapan anggaran lambat, sembari mempelajarinya secara detail.

    Dia berujar bahwa Kemenkeu dapat membantu penyusunan kebijakan anggaran dan pelaksanaan program kerja dari kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan.

    “Kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on a regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, kalau lihat [besaran] anggaran kan sama saja dari tahun ke tahun, tetapi itu enggak ada dampaknya karena penyerapannya enggak dimonitor,” tutur Purbaya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap serapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp10,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, dari anggaran yang terserap itu telah menjangkau 20 juta penerima manfaat MBG, baik dari siswa, ibu hamil/menyusui dan balita.

    Adapun hingga saat ini, Dadan mengeklaim BGN telah memiliki 5.905 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.

    “Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp10,3 triliun uang yang dianggarkan dari Rp71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Namun, Dadan menargetkan BGN hanya akan menyerap Rp50 triliun dari alokasi tambahan Rp100 triliun di akhir 2025. Adapun di sisa tahun ini, BGN tengah mengoptimalkan untuk menyerap anggaran APBN 2025 senilai Rp71 triliun.

    “Mungkin akan kami serap hanya Rp50 triliun tapi kami sekarang sedang menyerap untuk yang Rp71 triliun,” tuturnya.

    Adapun, pada 2026, Dadan menuturkan pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun, terdiri dari pagu indikatif Rp217 triliun dan tambahan anggaran Rp50,13 triliun.

    Sebagian besar anggaran BGN tahun depan diperuntukkan untuk program bantuan pangan bergizi, khususnya bagi anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.

    “Penyediaan dan penyaluran makan bergizi untuk anak sekolah dan di seluruh Indonesia itu Rp223,558 triliun, 83,42% ini fungsi pendidikan,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/9/2025).