Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Pajak Minimum Global 15% Jadi Diterapkan? Ini Jawaban Kemenkeu

    Pajak Minimum Global 15% Jadi Diterapkan? Ini Jawaban Kemenkeu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia belum efektif menerapkan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT), meskipun landasan hukumnya telah berlaku melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024.

    Hal ini sebagaimana diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat ditanya tentang insentif baru pengganti tax holiday. Ia mengatakan, insentif alternatif pengganti tax holiday akan diterapkan setelah GMT benar-benar terimplementasi lebih dahulu.

    “GMT nya kita terapkan dulu,” kata Bimo saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, sebagaimana dikutip Jumat (11/9/2025).

    Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengatakan hal serupa, implementasi GMT yang tarifnya sebesar 15% pemberlakuan masih mempertimbangkan tren global.

    “Kita sedang diskusi dengan Kemenkeu karena sudah ada PMK-nya. Cuman kan sama dengan negara lain, pemberlakuannya kan masih kita pertimbangkan lagi, negara-negara lain kan juga belum,” ujar Susiwijono.

    Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait pengenaan pajak minimum global yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025 telah diterbitkan sejak 31 Desember 2024.

    Penerapan ketentuan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD, serta didukung oleh lebih dari 140 negara. Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.

    Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom) dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional beromzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro membayar pajak minimum sebesar 15% di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ketentuan ini tidak berdampak bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM.

    Sejalan dengan kesepakatan global, ketentuan ini di Indonesia juga berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro.

    Wajib pajak itu dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15% mulai tahun pajak 2025. Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15%, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

    Terkait kewajiban pelaporan pajak minimum global, wajib pajak diberikan waktu paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. Khusus pada tahun pertama wajib pajak masuk dalam cakupan ketentuan ini, pemerintah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan, yaitu paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir.

    Sebagai contoh, apabila wajib pajak masuk dalam cakupan pada tahun pajak 2025, maka pelaporan pertama dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2027. Selanjutnya, untuk tahun pajak 2026, pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2028. Ketentuan mengenai bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    Dalam menerapkan pajak minimum global, pemerintah tetap memperhatikan iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang akan dijaga daya saingnya melalui pemberian insentif yang terarah dan terukur.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ‘Jangan Percaya IMF!’ Ucapan Lama Menkeu Purbaya Kini Jadi Bumerang?

    ‘Jangan Percaya IMF!’ Ucapan Lama Menkeu Purbaya Kini Jadi Bumerang?

  • Top 3: Menkeu Purbaya Larang Anak Main Instagram Setelah Unggahan soal CIA – Page 3

    Top 3: Menkeu Purbaya Larang Anak Main Instagram Setelah Unggahan soal CIA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dirinya telah melarang putranya, Yudo Sadewa, bermain di media sosial Instagram (IG) setelah anaknya itu mengunggah konten di akun pribadinya yang seolah-olah menuding Sri Mulyani Indrawati sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA).

    Unggahan Yudo Sadewa itu, yang kemudian viral dan menjadi sorotan publik, saat ini telah dihapus dari akun Instagram pribadinya. Tulisan Yudo yang telah dihapus itu sebagai berikut: “Alhamdulilah, ayah ku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.

    Konten Yudo itu kemudian dikait-kaitkan dengan Sri Mulyani, yang digantikan oleh Purbaya per Senin (8/9), setelah Purbaya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Artikel mengenai Purbaya Yudhi Sadewa Larang Anak Main Instagram ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya berikut ini tiga artikel tepopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Jumat 13 September 2025:

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melarang putranya Yudo Sadewa bermain di media sosial Instagram (IG). Hal itu usai sang anak mengunggah konten di akun pribadinya yang seolah-olah menuding Sri Mulyani Indrawati  sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA).

    Purbaya menuturkan, anaknya masih cukup muda dan tidak mengerti apa-apa sehingga sering kali kurang bijak saat memakai media sosial.

    “Dia enggak ngerti, masih kecil. (Saya, red.) sudah, sudah larang (dia) untuk, sudah tidak main Instagram lagi. jadi, anak kecil nggak ngerti apa-apa,” ujar Purbaya menjawab pertanyaan wartawan mengenai anaknya itu saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/9/2025).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Menkeu Purbaya Pede Kredit Tumbuh usai Bank Diguyur Rp200 Triliun

    Menkeu Purbaya Pede Kredit Tumbuh usai Bank Diguyur Rp200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kredit akan tumbuh lebih cepat usai dana pemerintah sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan.

    Purbaya menjelaskan bahwa dalam perbankan ada cost of capital atau biaya yang harus ditanggung bank untuk memperoleh dana yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau investasi. Menurutnya, jika bank hanya menaruh dana dari pemerintah di ‘brankas’, maka bank akan rugi.

    “Dia [bank] akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism [mekanisme pasar] berjalan, sehingga mereka [bank] terpaksa menyalurkan,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/92/2025).

    Dia meyakini bank sudah paham betul mencari ‘proyek-proyek’ yang bagus untuk menyalurkan dana supaya tidak mengalami negative carry (biaya pendanaan lebih tinggi daripada hasil yang diperoleh dari instrumen yang dibiayai) dan negative spread (selisih antara bunga pinjaman (dengan bunga dana negatif).

    Apalagi, menurutnya, Indonesia sudah memiliki pengalaman yang menunjukkan jika dana pemerintah disalurkan ke sistem perbankan maka kredit akan tumbuh lebih cepat.

    Sebelumnya, Purbaya memang menjelaskan bahwa dirinya sempat merekomendasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan dana ke sistem perbankan ketika Indonesia hadapi pandemi Covid-19.

    Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam hadapi krisis kembali karena peredaran base money sempat -15,3% pada Maret 2020. Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya dengan Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan pada Mei 2021.

    “Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan akan ada enam bank yang akan menerima dana pemerintah Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025). Keenam bank itu adalah empat bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Sementara itu, dua sisanya adalah bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN).

    Akan tetapi, Purbaya belum mau membeberkan besaran yang diterima masing-masing bank tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar.

    “Nanti, nanti [besaran] kita atur,” ujar Purbaya.

    Di samping itu, dia meyakini dana pemerintah Rp200 triliun yang akan ditarik dari rekening BI akan segera bisa disalurkan Jumat (12/9/2025). Menurutnya, penyaluran tersebut tidak memerlukan banyak mekanisme.

    “Harusnya cepat. Malam ini [11/9/2025] saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu,” ungkapnya.

    Purbaya menjelaskan upaya pemerintah menempatkan dana ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas sehingga bisa menggerakkan sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi.

  • Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam kisaran 6% sampai dengan 6,5% dalam kurun waktu 2 tahun, syaratnya kontribusi pemerintah (government) dan swasta (private) secara berdampingan. 

    Purbaya menjelaskan, mesin perekonomian Indonesia pincang karena dalam beberapa waktu terakhir hanya mengandalkan kontribusi dari belanja pemerintah. Utamanya pada periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pembangunan infrastruktur secara masif. 

    Sebaliknya, pada periode sebelumnya yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan infrastruktur tidak semasif penerusnya. Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat di KSP hingga Kemenko Marves era Presiden Jokowi, mengakui bahwa ekonomi seperti direm. 

    “Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sector. Private sector-nya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%,” terangnya pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, kontribusi swasta terhadap perekonomian mencapai 90%, sedangkan pemerintah yakni 10%. Kemudian, pertumbuhan sektor swasta disebut rendah dalam beberapa tahun terakhir sedangkan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini baru berumur 10 bulan lebih. 

    Hal itu yang mendorong Purbaya menjalankan sejumlah program hasil cepat alias quick win untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta atau riil, salah satunya dengan menyuntik likuiditas kepada perbankan. Harapannya, industri keuangan itu bisa menyalurkan kredit ke sektor riil guna menggerakkan roda perekonomian. 

    Kemarin, Rabu (10/9/2025), dia mengumumkan pemerintah bakal memindahkan kas di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun untuk disuntikkan ke perbankan. Pada hari ini, dia menyebut dana itu akan efektif disalurkan ke enam himbara per Jumat (12/9/2025). 

    Dengan berjalannya pemerintah dan swasta, Purbaya memperkirakan perekonomian bisa tumbuh di atas 6% dalam waktu sekitar dua tahun ini. 

    “Jadi [pertumbuhan] 6,5% sampai 6,5% enggak susah-susah amat dalam satu tahun, dua tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Jadi itu satu modal utama kita,” paparnya. 

    Di sisi lain, pertumbuhan di atas 6% itu dinilai Purbaya bisa terwujud dengan mengatur permintaan domestik dan kebijakan fiskal. Beberapa faktor lain yang bisa mendorong hal itu adalah perbaikan sektor manufaktur.

    Dengan itu, dia menyebut target pertumbuhan 8% sebagaimana harapan Presiden Prabowo bisa semakin dekat. “Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, [pertumbuhan ekonomi 7%-8% sudah kelihatan di ujung sana,” terangnya.

  • Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gaji yang diterimanya sebagai menteri lebih kecil dari saat menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Purbaya awalnya menyatakan bersyukur ditunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai akan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak sebagai Bendahara Negara ketimbang saat memimpin LPS. 

    “LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras,” terangnya. 

    Pria yang memimpin LPS sejak 2020 itu blak-blakan mengaku bahwa gaji yang diterima olehnya besar untuk memimpin institusi tersebut. Dia juga menyebut tidak ada bank besar yang bangkrut selama masa dia memimpin. 

    Purbaya kemudian berkelakar, bahwa sempat menanyakan gaji sebagai Menkeu kepada Sekjen Kemenkeu. Dia mengaku gajinya yang akan diterima sebagai menteri lebih kecil dari Ketua LPS. 

    “Jadi waktu dilantik [sebagai] Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen. ‘Eh, gaji di sini berapa?’. [Dijawab] ‘Sekian’. Waduh turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” katanya sambil disambut tawa meriah dari peserta acara.

    Menkeu Kabinet Merah Putih itu lalu bercerita bahwa dia adalah lulusan Teknik Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang belajar ekonomi. Dia bercerita sempat disebut sesat, dibandingkan lulusan Ekonomi yang bekerja di institusi ekonomi. 

    “Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju penumbuhan ekonomi 8%,” terangnya. 

    Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS sejak 2020. Pada 8 September 2025, dia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah memegang posisi tersebut sejak 2016. 

  • Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD, Efisiensi Batal?

    Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD, Efisiensi Batal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah menyepakati dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

    Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun.

    Purbaya menyebut beberapa kebijakan yang akan dikeluarkannya dalam jangka pendek di antaranya adalah meningkatkan kembali anggaran TKD. Hal itu berkaca dari respons daerah yang ramai menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemda.

    Menkeu yang baru dilantik awal pekan ini oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD itu turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR] dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Tujuan Purbaya untuk meningkatkan kembali TKD adalah untuk mengendalikan keresahan pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Menurutnya, hal itu mendapatkan dukungan dari Komisi Keuangan DPR.

    Usai acara, Purbaya mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan.

    “Ya akan ditingkatkan. Didiskusikan dengan Komisi XI. Belum ada [angka kenaikannya],” terang pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

    Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut pihaknya akan menerima masukan dari fraksi-fraksi di DPR yang banyak menyoroti soal pemangkasan TKD.

    “Belum tahu [akan ada perubahan atau tidak]. Tentunya masukan itu nanti masuk ke pemerintah, nanti update-nya ditunggu saja,” katanya, Kamis (10/9/2025).

    Pada rapat perdana Kemenkeu dan Komisi XI DPR yang dihadiri Menkeu Purbaya, sejumlah anggota DPR mengeluhkan keputusan memotong anggaran TKD itu.

    Misalnya, anggota Komisi XI DPR Fraksi Glokar, Melchias Marcus Mekeng menilai pemotongan itu bisa memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

    “Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

  • Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Ini Analisis Mahfud MD Soal Reshuffle Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai keputusan reshuffle kabinet usai kericuhan demo merupakan angin segar terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Eks Menkopolhukam itu mengemukakan kebijakan reshuffle kabinet ini telah mencerminkan bahwa Prabowo sudah mulai mau mendengarkan aspirasi rakyat.

    “Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar,” ujarnya di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Mahfud menilai ada sejumlah faktor yang mendukung keputusan reshuffle kabinet ini. Misalnya, terkait dengan kompetensi, integritas dan rekam jejak yang tidak memenuhi syarat sebagai menteri.

    Namun, khusus pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu), Mahfud menilai ada alasan lain. Pasalnya, Sri Mulyani sendiri sudah mengantongi tiga syarat menjabat menteri.

    “Itu syarat. Kadang-kadang orang pintar sekali tetapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering. Ada asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off,” imbuhnya.

    Di samping itu, Mahfud juga mengaku kaget atas pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan. Pasalnya, apabila pencopotan Budi Gunawan itu terkait dengan kurangnya tampil saat kericuhan demo, maka alasan itu dinilai kurang tepat.

    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG. Memang itu yang paling mengagetkan,” tutur Mahfud.

    Terakhir, untuk pencopotan Budi Arie, Mahfud menilai bahwa Budi Arie tidak memiliki kapabilitas sebagai Menteri Koperasi (Menkop). Apalagi, nama Budi Arie juga terseret dalam kasus judi online di Kominfo.

    “Karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan,” pungkasnya.

  • Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kelakuan anak Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa yang bernama Yudo Sadewa buat geram netizen.

    Pasalnya pria 19 tahun itu membuat unggahan kontroversial soal mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Dia menyebut ayahnya telah melengserkan Sri Mulyani yang disebutnya sebagai agen Badan Intelegen Pusat (CIA).

    “Alhamdulillah ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang melamar jadi menteri,” bunyi sindiran tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

    Tak lama setelah unggahan itu viral, Yudo membuat video klarifikasi dan menyebut hal itu hanya candaan bersama teman setongkrongannya.

    Dia mengaku tidak bermaksud menyebut orang yang digantikan ayahnya sebagai agen CIA.

    “Gak tahu kenapa gue viral yah, yang itu sebenarnya gak beneran yah. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF yah itu gue hanya becanda sama temen gue,” jelasnya.

    Namun, kalimat selanjutnya menjadi sorotan lantaran Yudo kembali mengeluarkan statement kontroversial soal sebutan ‘ternak Mulyono’.

    “Jadi aku klarifikasi itu tidak benar itu hanya jokes yang diberikan teman-teman aku terhadap ternak Mulyono,” pungkasnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yudo banjir kritikan tajam dari netizen.

    “Wah kayaknya ini mancing-mancing masyarakat,” kata netizen.

    “Kita tunggu, bagaimana reaksi rakyat dengan omongan nya,” lata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 

    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.

    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.

    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.

    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.

    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.

    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.

    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.

    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.

    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 
     
    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.
     
    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.
     
    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.
     
    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.
     
    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.
     
    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.
     
    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.
     
    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.
     
    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)