Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar terkait reshuffle lanjutan pada akhir pekan ini tertunda, sebab Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, untuk melakukan pertemuan langsung dengan Emir Qatar pada Jumat (12/9/2025).

    Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia menyusul serangan Israel ke ibu kota Qatar, yang terjadi pada Selasa lalu. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan melalui pesan teks, Jumat (12/9/2025).

    “Iyaa betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ujar Teddy.

    Padahal, informasi yang sempat beredar di Istana Negara yakni Prabowo berencana melakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi dan memperkuat posisi Kabinet Merah Putih. 

    Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Presiden untuk segera bertolak ke Doha merupakan respons cepat terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan penuh Indonesia terhadap Qatar.

    “Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas & dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah & rakyat Qatar,” tambahnya.

    Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai agenda lengkap pertemuan Presiden Prabowo dengan Emir Qatar. Namun, kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan diplomatik serta menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Serangan Israel ke Doha pada Selasa lalu telah menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk. Meskipun Prabowo berangkat ke Doha isu reshuffle masih berseliweran.

    Reshuffle Menkeu, Menkop, Hingga Menambah Menteri Haji 

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Adapun, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Selain itu, Prabowo juga melantik Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. 

    Adapun, Budi Gunawan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga. 

    Daftar Menteri/Wamen yang Kena Reshuffle Kabinet  

    Berikut isi Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    “Dengan Rahmat Tuhan YME, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya:

    Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing:
    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olah Raga

    Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:
    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI
    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi
    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Dilema Pajak Minimum Global 15%, Antara Kepentingan Investasi dan Penerimaan

    Dilema Pajak Minimum Global 15%, Antara Kepentingan Investasi dan Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji insentif alternatif untuk menggoda perusahaan multinasional menanamkan modal di Indonesia, lantaran tax holiday/allowance menjadi tidak relevan pasca penerapan pajak minimum global 15%.

    Adapun, Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global sejak awal tahun ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024.

    Aturan yang sudah diterapkan puluhan negara lain itu mengharuskan penerapan pajak sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan antarnegara untuk menetapkan tarif pajak rendah (race to the bottom) demi menarik investasi bisa ditekan. 

    Masalahnya, selama ini Indonesia merupakan negara yang memberikan insentif pengurangan pajak hingga penghapusan pajak (tax allowance dan tax holiday) kepada perusahaan yang berinvestasi ke Indonesia sehingga tarif efektif pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan sangat rendah atau di bawah 15%.

    Penerapan pajak minimum global 15% di Indonesia pun membuat insentif tax allowance dan tax holiday menjadi kurang menarik atau bahkan tak relevan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mencari jenis insentif lagi agar perusahaan multinasional tetap tertarik berinvestasi di Indonesia.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan insentif pajak yang sedang disiapkan pemerintah bertujuan untuk memperkuat yang sudah ada.

    “Jadi hilirisasinya makin bagus, makin dalam, otomatis distribusi manfaatnya juga makin oke. Kita lagi rancang itu,” ujar Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Kendati demikian, dia belum mau mendetailkan insentif pengganti tax holiday hingga tax allowance itu. Bimo meminta setiap pihak bersabar.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintahan masih memantau perkembangan negara lain. Dengan demikian, insentif pengganti yang ditawarkan Indonesia bisa tetap bersaing dibandingkan negara lain.

    “Jadi kita akan selalu membandingkan dengan negara-negara lain juga. Karena kita kan pasti harus melihat ketertarikannya dibandingkan banyak negara lain,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa tidak semua insentif terkena dampak penerapan pajak minimum global. Menurutnya, insentif berbasis pengeluaran (expenditure-based) seperti immediate expensing maupun accelerated depreciation relatif lebih aman dibandingkan insentif berbasis penghasilan (income-based).

    Selain itu, instrumen berupa Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) juga dinilai lebih kompatibel dengan aturan pajak minimum global. Skema ini memengaruhi besaran Adjusted Global Income alih-alih Adjusted Covered Tax sehingga tidak terlalu menekan tarif efektif perusahaan.

    “Di Asean sendiri, Singapura yang bergerak paling cepat, yang pada 2024 lalu sudah mengeluarkan kebijakan QRTC bernama Refundable Investment Credit [RIC]. Saya kira, kita bisa mengikuti langkah dari Singapura tersebut,” tutup Fajry.

    Persaingan dengan Negara Lain

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengindikasikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan ulang penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) 15% terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Susi tidak menampik bahwa pemerintah sudah resmi menerapkan pajak minimum global mulai tahun ini seperti amanat PMK No. 136/2024. Kendati demikian, Kemenko Perekonomian masih berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait aturan itu.

    “Terkait dengan GMT, kita sedang diskusi dengan Kemenkeu karena sudah ada PMK-nya. Cuma, kan, sama dengan negara lain, pemberlakuannya kan masih kita pertimbangkan lagi. Negara-negara lain kan juga,” ujar Susi usai konferensi pers perkembangan KEK di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Susi menjelaskan bahwa negara-negara pesaing Indonesia menawarkan insentif pajak yang menarik di KEK-nya. Padahal, Indonesia juga tetap ingin menarik investasi asing lewat KEK.

    Dia merincikan, KEK di Thailand menawarkan penurunan tarif pajak penghasilan badan (CIT) 20% berdasarkan usahanya; pembebasan pajak usaha; insentif pajak untuk usaha pendukung industri 4.0; insentif maksimum untuk teknologi maju, litbang (R&D), robotika; dan pengurangan pajak investasi 70%—100% selama 5—10 tahun.

    Kemudian KEK di Malaysia menawarkan pengurangan pajak investasi 70%—100% selama 5 tahun; insentif reinvestasi 60% hingga 10 tahun berturut-turut; hingga insentif khusus untuk sektor strategis seperti manufaktur, ketahanan pangan, industri hijau.

    KEK di Vietnam menawarkan pengurangan pajak penghasilan badan 10% untuk proyek investasi besar, preferensi tarif CIT (10%–17%) hingga 15 tahun, pembebasan pajak 50% hingga 4 tahun, diskon pajak untuk 9 tahun berikutnya, hingga pembebasan bea impor dan masuk.

    Lalu KEK di Filipina menawarkan perusahaan ekspor penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun (bisa diperpanjang); pengurangan pajak tambahan hingga 10 tahun (biaya pelatihan, riset, bahan baku); perusahaan domestik dapat penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun; dan pengurangan pajak tambahan selama 5 tahun.

    Sementara KEK di India menawarkan insentif untuk perusahaan ekspor berupaya penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun dan tarif pajak penghasilan badan khusus (diskon 5%) atau pengurangan pajak tambahan hingga 10 tahun; perusahaan domestik mendapatkan penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun dan pengurangan pajak tambahan selama 5 tahun.

    Sementara itu, luas kawasan KEK di Thailand yang mencapai 622.000 hektare, Malaysia yang capai 2,14 juta hektare, Vietnam yang capai 1,62 Ha, Filipina yang capai 70.476 hektare, dan India yang capai 39.205,73 hektare. Sebagai perbandingan, Indonesia baru mempunyai KEK dengan total luas wilayah 23.797,88 hektare.

    “Jadi sebenarnya kalau kita lihat potensi pengembangan KEK kita masih sangat besar, khususnya untuk mendorong pengembangan dari luasan area maupun bentuk-bentuk insentif fiskal maupun non fiskal yang masih bisa kita kembangkan lagi ke depan,” simpul Susi.

  • Kemenkeu Resmi Setop Bebas Bea Masuk Impor Mobil Listrik Akhir Tahun!

    Kemenkeu Resmi Setop Bebas Bea Masuk Impor Mobil Listrik Akhir Tahun!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% terhadap importasi kendaraan motor listrik hanya berlaku sampai 31 Desember 2025.

    Pengenaan tarif 0% itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.62/2025 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

    “Bahwa untuk mendorong keberlanjutan pengembangan teknologi dan industri informasi teknologi dan industri informasi teknologi di dalam negeri sesuai dengan information and technology agreement yang telah ditandatangani pada tahun 1996, telah ditetapkan tarif bea masuk atas impor barang produk teknologi informasi,” demikian bunyi pertimbangan beleid yang dikutip, Jumat (12/9/2025).

    Adapun jenis barang impor yang dikenakan tarif impor mencakup pos tarif 8703.80.17; 8703.80.18;  dan 8703.80.19. Selain itu ada juga pos tarif dengan kode harmonized system atau kode HS 8703.80.97, 8703.80.98, 8703.80.99.

    Dalam catatan Bisnis, pos tarif 8703.80.17; 8703.80.18;  dan 8703.80.19 mencakup kendaraan bermotor roda empat berjenis sedan, mobil lainnya termasuk station wagon, dan mobil sport, serta lain-lain yang selama ini dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%. Aturan yang baru mengenakan tarif bea masuk menjadi 0%. 

    Sementara itu, untuk kendaraan dengan kode HS 8703.80.97, 8703.80.98, 8703.80.99 adalah jenis mobil sama, tidak termasuk van, yang selama ini dikenakan bea masuk 50%. Adapun insentif itu hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

    Adapun pengenaan tarif 0% sejatinya bukan hal baru karena telah diatur dalam PMK No.10/2024.

    Untuk memperoleh insentif tersebut, importir atau pelaku usaha harus memenuhi kriteria di antaranya perusahaan industri yang akan membangun manufaktur kendaraan bermotor listrik, perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur, dan perusahaan industri yang sudah melakukan investasi KBL roda empat dalam rangka pengenalan produk baru.

    Aturan ini ditandatangani sejak 27 Agustus 2025 lalu dan sudah mulai berlaku pada tanggal 3 September 2025. 

    Pernyataan Kemenperin

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi mengumumkan akan menghentikan insentif impor utuh (completely built up/CBU) untuk mobil listrik murni pada akhir 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta mengatakan, para pabrikan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yang tahun ini masih menerima insentif seperti BYD, Geely dan lain-lain, harus mulai memproduksi lokal pada tahun depan.

    “[Insentif] CBU, lewat beberapa merek, seperti BYD, Geely, dan ada beberapa brand lagi yang mereka akan investasi di sini, bangun pabrik, berproduksi di sini, tapi untuk komitmen investasi mereka deposit uang di sini kan, itu yang akan berhenti,” ujar Setia kepada wartawan, dikutip Jumat (12/9/2025).

    Mengacu pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 juncto Nomor 1/2024 batas waktu importasi dan program insentif impor mobil listrik akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    Sementara itu, berdasarkan peta jalan TKDN, mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 pabrikan mobil listrik perlu melakukan pelunasan komitmen produksi 1:1, produksi dengan spesifikasi teknis mencakup daya motor listrik dan kapasitas baterai minimal sama atau lebih tinggi.

    Jika pabrikan EV tak mampu memenuhi syarat produksi lokal tersebut, pemerintah dapat mengklaim atas bank garansi yang gagal dibayar utang produksinya dari peserta program.

    Sebelumnya, Peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI) Riyanto juga menilai bahwa insentif impor mobil listrik tak perlu dilanjut pada tahun depan. Sebab, apabila ada pihak yang mengajukan kembali perpanjangan insentif impor BEV, maka produksi lokal akan tertunda.

    “Kalau insentif BEV impor ini, tunggu saja aturan berakhir. Kalau sudah selesai, ya sudah. Kalau diajukan lagi, ya tentu produksi lokalnya akan tertunda,” jelas Riyanto, belum lama ini.

    Sejauh ini, ada beberapa pabrikan mobil listrik yang menerima insentif impor, di antaranya yakni BYD, Geely, VinFast hingga PT National Assembler yang menaungi Citroen, Aion, Maxus dan VW.

    Adapun, sederet pabrikan mobil listrik tersebut telah berinvestasi senilai Rp15,52 triliun dalam membangun fasilitas perakitan, dan diwajibkan untuk memulai produksi mobil listrik pada tahun depan.

    *Berita ini telah mengalami perubahan judul dan penambahan sejumlah substansi untuk memperkuat konteks penerbitan beleid tersebut.

  • Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Menurut Jokowi, nama Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sosok yang telah lama dikenalnya. Sebelumnya ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani jadi kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat, saya kira indek harga saham gabungan juga kembali rebounf, kembali naik. Kemudian dollar terhadap Rupiah juga melemah, Rupiah menguat. Artinya, pasar bisa menerima,” ujar dia.

    Jokowi melanjutkan, jika pasar menerima artinya investor dan aliran uang akan kembali masuk ke negara Indonesia. Jokowi menilai kondisi yang sangat bagus.

    “Saya kira itu bagus,” ucapnya.

     

  • 3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menekan biaya regulasi telekomunikasi yang tinggi di Industri.

    GSMA melaporkan beban biaya regulasi saat ini bisa mencapai 12,2% dari pendapatan kotor operator seluler di Indonesia. 

    Angka ini mencerminkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mematuhi berbagai aturan dan peraturan yang berlaku di industri telekomunikasi. 

    Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata biaya regulasi global yang mencapai 7% dan rerata Asia Pasifik yang sekitar 8,7%.  

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan penurunan biaya regulatory charges akan sangat membantu industri yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi investasi maupun ekspansi jaringan.

    “Ya semoga biaya regulatory charges diturunkan. Itu yang sangat membantu industri telekomunikasi saat ini,” kata Marwan kepada Bisnis, Jumat (12/9/2025).

    Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyoroti pentingnya langkah konkret dari Menkeu baru untuk mendorong debottlenecking berbagai aturan yang selama ini menghambat pergerakan industri digital nasional. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai sektor digital merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai lini, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang progresif.

    “Kami berharap Menkeu yang baru mulai memilih debottlenecking aturan yang menghambat industri digital bergerak. Saya yakin Menkeu sangat paham digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi berbagai sektor,” kata Sarwoto. 

    Sarwoto menambahkan, industri digital sangat membutuhkan terobosan di bidang infrastruktur 5G, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga government technology (GovTech) yang membutuhkan dukungan insentif pemerintah. 

    Menurutnya, Mastel konsisten menyuarakan insentif berupa penurunan tarif, deferred payment, maupun keringanan formula agar beban regulasi, seperti biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan pungutan lain di tingkat pusat maupun daerah, dapat ditinjau ulang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Dalam perombakan tersebut, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

    Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Sementara itu, acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dilakukan pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta.

  • Menkeu Purbaya Sebar Dana Rp 200 Triliun, Begini Prediksi Inflasi – Page 3

    Menkeu Purbaya Sebar Dana Rp 200 Triliun, Begini Prediksi Inflasi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengguyur Rp 200 triliun ke perbankan nasional. Langkah ini diyakini mampu memberikan dampak positif pada perekonomian dan industri manufaktur.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, langkah ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

    “Saya hanya bisa menyampaikan, itu angin segar bagi perekonomian yang akan pasti banyak memberikan nilai positif bagi manufaktur Indonesia,” kata Agus dalam konferensi pers di Kantor Inspektorat Jenderal Kemenperin, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Seperti diketahui, Purbaya akan mengambil dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk diguyur ke sejumlah bank BUMN. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan mulai besok, Jumat (12/9/2025), dana sebesar Rp 200 triliun akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank nasional.

    “Besok sudah masuk, ke enam bank,” kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri acara Great Lecture, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

  • Alasan Menkeu Purbaya Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dapat Tercapai – Page 3

    Alasan Menkeu Purbaya Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dapat Tercapai – Page 3

    Purbaya menilai pondasi pertumbuhan cepat bisa dibangun dengan langkah sederhana, yakni mengelola permintaan domestik dan kebijakan fiskal secara seimbang.

    “Selama kita bisa mengatur domestic demanddengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6-6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7-8 sudah kelihatan di ujung sana,” ujarnya.

    Dia menuturkan, dengan tambahan reformasi di sektor industri manufaktur, ia menilai target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan 8% juga bukan mustahil. Meski tidak mudah, target tersebut tetap realistis untuk dikejar.

    “Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin,” ujarnya.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Rencana Menkeu Alihkan Dana Rp 200 T dari BI ke Himbara

    Rencana Menkeu Alihkan Dana Rp 200 T dari BI ke Himbara

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }