Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas Nasional 15 September 2025

    Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas Nasional 15 September 2025

    Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pihaknya masih menelaah permainan hingga pemalsuan cukai rokok.
    Hal ini disampaikan Purbaya menjawab rencana kebijakan tarif cukai rokok tahun depan, apakah bakal diturunkan atau dinaikkan.
    “Nanti saya lihat lagi. Saya belum menganalisis mendalam seperti apa sih cukai rokok itu. Katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Ia pun masih mendalami potensi penerimaan negara dari pemberantasan cukai rokok ilegal.
    Dari situ, kata Purbaya, pihaknya bakal mengambil kebijakan yang sesuai untuk cukai rokok tahun depan.
    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu, berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan, seperti apa,” beber Purbaya.
    Oleh karenanya, ia belum memutuskan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026.
    Ia kini belum menganalisis lebih lanjut mengenai cukai rokok.
    Adapun kebijakan yang diambilnya bakal bergantung pada hasil studi dan analisis yang dia dapatkan dari lapangan.
    Analisis untuk memutuskan kebijakan kenaikan atau penurunan tarif cukai meliputi fenomena cukai palsu, pendapatan yang berpotensi diterima pemerintah dalam memberantas cukai palsu, hingga permainan di dalamnya.
    “Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” ujar Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindir Rocky Gerung, Menkeu Purbaya: Belajar Ekonomi Lagi Pak!

    Sindir Rocky Gerung, Menkeu Purbaya: Belajar Ekonomi Lagi Pak!

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan usai menyindir akademisi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. 

    Dalam video yang beredar di media sosial, Purbaya menyebut Rocky Gerung harus belajar lagi tentang ilmu ekonomi. 

    Momen tersebut terjadi di Forum Great Lecture. Awalnya Purbaya sedang mempresentasikan kinerja pertumbuhan ekonomi di era presiden Joko Widodo. Lalu ia menanggapi kritikan Rocky Gerung soal menilai ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan. 

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh Pak,” kata Purbaya sambil menunjukkan grafik di layar besar yang ditampilkan kepada audiens.
     

    Dalam grafik tersebut, Purbaya mengklaim kalau ada pertumbuhan signifikan di era Jokowi. Sesumbar, Purbaya juga mengklaim pertumbuhan tersebut juga berkat andilnya yang berada di samping Jokowi.

    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden (Jokowi) sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat  kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” lanjutnya sembari tertawa kecil.

    Tak sampai disitu, puncaknya Purbaya juga meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi kembali.

    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak,” katanya yang disambut tawa para audiens di forum tersebut.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan usai menyindir akademisi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. 
     
    Dalam video yang beredar di media sosial, Purbaya menyebut Rocky Gerung harus belajar lagi tentang ilmu ekonomi. 
     
    Momen tersebut terjadi di Forum Great Lecture. Awalnya Purbaya sedang mempresentasikan kinerja pertumbuhan ekonomi di era presiden Joko Widodo. Lalu ia menanggapi kritikan Rocky Gerung soal menilai ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan. 

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh Pak,” kata Purbaya sambil menunjukkan grafik di layar besar yang ditampilkan kepada audiens.
     

     
    Dalam grafik tersebut, Purbaya mengklaim kalau ada pertumbuhan signifikan di era Jokowi. Sesumbar, Purbaya juga mengklaim pertumbuhan tersebut juga berkat andilnya yang berada di samping Jokowi.
     
    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden (Jokowi) sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat  kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” lanjutnya sembari tertawa kecil.
     
    Tak sampai disitu, puncaknya Purbaya juga meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi kembali.
     
    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak,” katanya yang disambut tawa para audiens di forum tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 15 September 2025

    Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 15 September 2025

    Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir logistik akan mendapatkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen.
    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan kebijakan tersebut mengatakan, mereka yang termasuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) juga mendapatkan diskon iuran Jaminan Kematian (JM) sebesar 50 persen.
    “Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).
    Airlangga menyampaikan, kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.
    Sebanyak 731.361 orang ditargetkan menjadi penerima manfaat dan BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 36 miliar.
    “Jadi, JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS,” ujar Airlangga.
    Bagi penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, mereka yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan kematian sebanyak 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Diskon iuran ini juga akan berlanjut hingga 2026, dengan menyasar kelompok lain seperti pedagang dan petani.
    Pada 2026, sebanyak 9,9 juta penerima ditargetkan pemerintah, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 753 miliar.
    “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga,” kata Airlangga.
    Dok. Sekretariat Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Diketahui, pemerintah mengumumkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, pada Senin (15/9/2025).
    Paket stimulus ekonomi 8+4+5 terbagi atas 8 program akselerasi program 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
    Berikut paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diumumkan pemerintah:
    8 program akselerasi program 2025
    4 program dilanjutkan di program 2026
    5 program penyerapan tenaga kerja
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 65 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal pembangunan pada 2025.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda memastikan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

    Trian mengatakan sebanyak 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 akan memakan anggaran senilai Rp1,34 triliun.

    Adapun, untuk tahap II, KKP tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan 35 kampung lainnya. Dengan begitu, target 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 dapat tercapai.

    Trian menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan.

    Sementara itu, rincian bangunan pada program ini terdiri dari dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan kantor pengelolaan.

    Di samping pembangunan fisik, Trian menyampaikan, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.

    Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.

    Trian menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan akan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, pemerintah tengah membangun 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih.

    Nantinya, pembangunan di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

    “Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi yang Insya Allah kami akan bangun kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ini mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Setelahnya, pemerintah menyiapkan tahap II untuk 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP tengah mengajukan anggaran untuk 35 lokasi melalui proses diskresi

    “Ini [35 titik lokasi] semua anggarannya melalui anggaran biaya tambahan [ABT], kami berharap ini bisa dilaksanakan Maret 2026,” terangnya.

    Lebih lanjut, KKP memproyeksikan dampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

    Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Mahrus mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan kapal perikanan, sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP.

    “Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” ujar Mahrus.

    Sementara itu, Inspektur II Itjen KKP Lutfi memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya.

    Selain itu, pengawasan juga pendampingan oleh para pengawas dimulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan.

    Berikut daftar lokasi pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih:

    1. Aceh: Lhok Pawoh, Lancok, Kuala Raja, Birem Puntong

    2. Bali: Seraya Timur

    3. Banten: Cikuhutwan

    4. Bengkulu: Merpas, Penago

    5. DI Yogyakarta: Poncowar

    6. Gorontalo: Leato Selatan

    7. Jawa Barat: Wanasari, Gebang Mekar, Karanganyar, Karangjaladri, Ciwaru

    8. Jawa Tengah: Kertojayan, Jatimalang, Bumiharjo, Karangtduwur, Banyutowo

    9. Jawa Timur: Lteeng, Pujiharjo, Dapenda, Bulumeduro

    10. Kalimantan Barat: Ujung Said, Sungai Nyiirih

    11. Kalimantan Tengah: Tanjung Putri

    12. Kepulauan Riau: Sembulang, Sekanak Raya, Kasu

    13. Lampung: Ketapang, Bandar Agung, Sukorahayu, Margasari

    14. Maluku: Weighiang, Labetawi

    15. Maluku Utara: Wasileo, Supu, Sangowo Timur

    16. Nusa Tenggara Barat: Bilelando, Ekas Buana, Pulau Bungin

    17. Nusa Tenggara Timur: Adang, Mudakputtu, Sulamu, Warloko Pesisiz

    18. Papua Barat Daya: Warmasen

    19. Papua Selatan: Samkai

    20. Sulawesi Barat: Sumare, Babara

    21. Sulawesi Selatan: Aeng Batu Batu, Anjuke, Bentengge, Balangloe Tarowang, Untia, Tongke-Tongke

    22. Sulawesi Tengah: Banagan

    23. Sulawesi Tenggara: Terapung, Gerak Makmur, Malalanda, Anaiwoi, Sorue Jaya

    24. Sumatra Barat: Padang Sarai, Kataping

    25. Sumatera Selatan: Sungsang IV

    Gandeng Pertamina

    Di samping itu, KKP juga menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

    VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windriawan Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi,” ujar Windriawan.

    Pertamina juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izin.

    Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, melainkan juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat

    Ketua KNTI Dani Setiawan berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

  • Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) akan  berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, masa penyaluran beras bantuan pangan tahun 2025 ini akan berlangsung selama 6 bulan. 

    Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis ini pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini ditargetkan kepada sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penyaluran tambahan waktu penyaluran akan dilaksanakan 2 bulan dulu. 

    Terkait anggaran, Arief mengungkapkan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Ya sudah, berarti kan 2 bulan. Kan kemarin 4 bulan, ini 2 bulan dulu jalan. Itu sama anggarannya dari Kementerian Keuangan,” ujar Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, dukungan anggaran itu tidak berarti ada tambahan baru, melainkan memanfaatkan pos anggaran yang memang sudah tersedia di Kemenkeu.

    “Dari Kementerian Keuangan, nggak ada tambahan ya, dari Kementerian Keuangan saja. Namanya BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” jelasnya.

    Seperti periode sebelumnya, daftar penerima manfaat program ini tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami berharap ada bantuan (pangan) 2 bulan lagi. Tahun lalu kan total 9 bulan, tahun ini kita rencanakan 6 bulan,” kata Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kelanjutan program bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober-November,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Airlangga menambahkan, pemerintah masih membuka opsi memperpanjang bantuan pangan beras hingga Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan dengan menyesuaikan realisasi anggaran.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan, anggaran bantuan pangan tersebut mengacu pada asumsi harga beras sekitar Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi ke masyarakat.

    “Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan. Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima. Sebagai tindak lanjut, saya menugaskan Dirut Bulog agar penyalurannya dilakukan dalam dua tahap sehingga lebih cepat terselesaikan,” ujar Arief dalam keterangannya usai  menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Sebut Bos Bank BUMN Malah Pusing – Page 3

    Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Sebut Bos Bank BUMN Malah Pusing – Page 3

    Dia menjelaskan, bunga pinjaman hingga bunga deposito diprediksi akan turun dengan adanya uang tersebut. Diketahui, 5 bank itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam,” jelasnya.

    Terkait alokasi dana Rp 200 triliun di bank tadi, Purbaya menyebut tak ada ketentuan khusus penyaluran kreditnya. Meskipun akan ada semacam panduan bagi perbankan.

    “Jadi kalau mereka bisa pakai salurin ya salurin, kalau enggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, ah bukan mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat,” tandasnya.

     

  • Guyur Himbara Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Yakin Tak Ada Perang Bunga – Page 3

    Guyur Himbara Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Yakin Tak Ada Perang Bunga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini tak akan ada perang bunga antara bank pelat merah. Menyusul adanya guyuran dana Rp 200 triliun ke 5 bank BUMN.

    Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, gelontoran dana Rp 200 triliun yang dibagi ke 5 bank tersebut bisa membuat bank memiliki dana lebih. Dalam hitungannya, besaran bunga kredit hingga deposito akan turun dan berdampak ke ekonomi.

    “Saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin, karena mereka punya uang lebih, dia enggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya,” tutur Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia menjelaskan, bunga pinjaman hingga bunga deposito diprediksi akan turun dengan adanya uang tersebut. Diketahui, 5 bank itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang enggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank enggak ragu untuk pinjam,” jelasnya.

    Terkait alokasi dana Rp 200 triliun di bank tadi, Purbaya menyebut tak ada ketentuan khusus penyaluran kreditnya. Meskipun akan ada semacam panduan bagi perbankan.

    “Jadi kalau mereka bisa pakai salurin ya salurin, kalau enggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, ah bukan mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat,” tandasnya.

     

  • Menkeu Purbaya Dalami Dugaan Permainan Cukai Rokok – Page 3

    Menkeu Purbaya Dalami Dugaan Permainan Cukai Rokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

    “Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

    Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

    Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

    Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

  • Dana Rp 200 Triliun Cair, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana – Page 3

    Dana Rp 200 Triliun Cair, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana – Page 3

    Untuk penyaluran, Purbaya membebaskannya kepada masing-masing bank Himbara. Namun, Kementerian Keuangan bakal memberikan arahan kepada bank yang bingung agar mengalokasikannya untuk program-program unggulan pemerintah.

    “Jadi win-win solution. Kalau mereka bisa salurin ya salurin. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi berjalan lebih cepat,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, ia turut memberikan klarifikasi soal waktu penempatan 6 bulan di perbankan untuk dana Rp 200 triliun tersebut. Purbaya menyatakan, pemerintah tidak memberikan tenggat waktu terkait itu.

    “Taro aja disitu terus, saya enggak perpanjang. Biar aja seperti itu. Jadi ini enggak ada termnya. Yang kemarin bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya itu seperti naro uang di bank, suka-suka saya sampai kapan muter di situ, supaya muter di perekonomian,” tuturnya.

  • Menkeu Purbaya dan Rp200 Triliun

    Menkeu Purbaya dan Rp200 Triliun

    Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini “parkir” di Bank Indonesia ke lima bank milik negara. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Dana ini ditempatkan dalam skema Deposit on Call (DOC), yaitu simpanan yang bisa ditarik kapan saja, dengan bunga 4,02% per tahun atau sekitar 80% dari suku bunga acuan BI. Keputusan ini bukan sekadar memindahkan angka di neraca. Ini ujian besar bagi kepercayaan pasar dan taruhan penting bagi stabilitas ekonomi.

    Menkeu Purbaya menegaskan, dana itu tidak boleh dibelikan Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tujuannya jelas. Menjaga likuiditas perbankan, mendorong kredit ke sektor riil, dan memberi suntikan baru bagi perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin likuiditas pasar akan membaik. Saham perbankan pun sempat naik, tanda optimisme menular cepat.

    Namun di balik euforia, risiko mengintai. Ada pengamat yang mengingatkan, Rp200 triliun ini hanya akan berdampak bila benar-benar mengalir ke sektor produktif. Tanpa pengawasan ketat dan disiplin, dana jumbo itu bisa sekadar menjadi cadangan baru di perbankan dan gagal menyalakan mesin pertumbuhan.

    Direktur Eksekutif Sigmaphi Indonesia, Muhammad Islam, menilai kebijakan ini salah sasaran. Masalah utama perbankan bukan kurangnya likuiditas, melainkan rendahnya permintaan kredit (demand). “Persoalannya bukan keringnya likuiditas, tapi lemahnya prospek penjualan domestik dan daya beli masyarakat. Jadi, menambah likuiditas tidak otomatis mendorong kredit,” ujarnya.

    Islam merujuk data OJK per Juni 2025. Loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada di 86,5%, turun dari 88,3% bulan sebelumnya. Angka ini menandakan bank masih punya ruang menyalurkan kredit. Hambatan utama justru di permintaan pinjaman. Ia menambahkan, Rp200 triliun itu hanya sekitar 4,73% dari total dana pihak ketiga (DPK) Himbara, atau 2,14% dari DPK perbankan nasional yang mencapai sekitar Rp9.329 triliun per Juni 2025. Dengan proporsi sekecil itu, dampaknya terhadap penyaluran kredit diperkirakan tidak besar. Tanpa perbaikan daya beli dan prospek usaha, dana pemerintah berisiko kembali diparkir, meski ada larangan membeli SBN atau SRBI.

    Juga ada ekonom yang mengingatkan Purbaya agar meyakinkan investor global. Kepercayaan pasar bisa lebih rapuh daripada yang dibayangkan. Menkeu Purbaya sendiri tak gentar. Ia menegaskan, krisis 1998 menjadi peringatan agar kebijakan moneter tidak kacau. Namun pernyataannya bahwa pertumbuhan bisa menembus 7 persen menuai kritik karena dinilai terlalu percaya diri dan berpotensi memicu ekspektasi pasar yang berlebihan.

    Rp200 triliun bukan sekadar suntikan likuiditas, melainkan pertaruhan kredibilitas. Jika dana ini hanya berputar di sistem perbankan tanpa menggerakkan investasi riil, kebijakan tidak akan mencapai harapan. Tantangannya jelas. Mengubah dana mengendap menjadi motor pertumbuhan nyata.

    Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana tebal untuk program prioritasnya. Menkeu Purbaya menyiapkan strategi APBN 2026 agar defisit tetap terkendali. Publik kini menunggu bukti. Apakah injeksi dana ini benar-benar jadi katalis ekonomi atau sekadar manuver politik angka.

    Keputusan itu diambil saat geopolitik global penuh ketidakpastian—perang dagang, konflik kawasan, dan ancaman perlambatan ekonomi dunia. Ketika banyak negara mengetatkan likuiditas, Indonesia justru melepas Rp200 triliun ke pasar.

    Keberanian ini bisa menjadi kartu truf atau justru bumerang. Jika berhasil, Indonesia membuktikan diri sebagai ekonomi besar yang mampu mengatur ritmenya sendiri. Jika gagal, bukan hanya APBN yang terguncang, kepercayaan investor global pun bisa runtuh.

    Dalam dunia finansial, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Rp200 triliun hanyalah angka. Yang dipertaruhkan jauh lebih besar. Reputasi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh. Sebuah taruhan yang menuntut bukan hanya nyali, tetapi ketelitian setingkat bedah mikro. Kini publik menunggu hasil kebijakan ini dengan waspada—dan menilai apakah keyakinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan terbukti. Dan kita tentu sangat berharap kebijakan ini berhasil.