Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029.

    Sebagaimana diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut yakni; pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata dia.

    Maka dari itu, menurutnya jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8 persen, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

    Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8 persen bukan hal mudah, namun tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen,” jelasnya.

    Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5 persen selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan.

    Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat.

    Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

    Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

    “Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu.

    Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

    Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR Klaim Kucuran Anggaran Rp200 Triliun Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    MPR Klaim Kucuran Anggaran Rp200 Triliun Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengapresiasi pemerintah memberikan suntikan dana Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna menstimulus ekonomi.

    Menurutnya kondisi yang terjadi saat ini adalah demand atau permintaan masyarakat yang lesu, alhasil daya beli mengalami kontraksi.

    “Tapi kita juga harus lihat hari ini, permasalahan itu tentu bukan pada supply side-nya. Tetapi pada demand side-nya. Daya beli masyarakat, daya beli untuk kemudian mengambil kredit, pinjaman, perubahan, kredit konsumen dan lain-lain,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/9/2025).

    Dia mengatakan permintaan masyarakat terhadap pembelian suatu produk belum meningkat secara signifikan, sehingga dia menilai pemberian dana Rp200 triliun memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman melalui bank-bank tertentu.

    “Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah memberikan berbagai kemudahan, insentif kepada masyarakat. Dalam bentuk tadi saya sampaikan, dana bantuan tunai, pembantuan untuk dukungan gaji dan lain-lain,” jelasnya.

    Alhasil, katanya, kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman secara tunai mampu mendongkrak daya beli.

    “Jadi ini yang kemudian akan membangkitkan daya beli masyarakat yang kuat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, menurutnya kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya ini masuk akal untuk direalisasikan. Selain meningkatkan  daya beli masyarakat,  kucuran dana Rp200 T mampu menggenjot roda perekonomian negara.

    Untuk itu, dia optimistis terhadap kebijakan Menkeu Purbaya mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian.

    “Jadi saya berharap apa yang menjadi kebijakan beliau itu betul-betul bisa menggerakkan perekonomian. Dan saya optimis, kita harus optimis bahwa perekonomian akan bergerak,” ucapnya.

    Terlebih, katanya, Indonesia menjadi tempat para investor menanamkan modal yang dapat membuka peluang lapangan pekerjaan.

  • Jawaban Menohok Menkeu Purbaya Usai Diprotes Hotman Paris – Page 3

    Jawaban Menohok Menkeu Purbaya Usai Diprotes Hotman Paris – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah ditunjuk Presiden menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Purbaya menegaskan, aturan di LPS memang tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan. Dengan demikian, Anggito hanya akan fokus memimpin LPS.

    “Enggak, dia akan ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Penunjukan Anggito sebagai Ketua LPS secara otomatis membuatnya mundur dari jabatan Wamenkeu. Purbaya menyebut hal ini sudah menjadi penugasan resmi dari Presiden.

    “Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan akan mengalami perubahan. Anggito yang selama ini membantu koordinasi di bidang fiskal kini akan sepenuhnya berkonsentrasi di LPS.

     

  • Cukai Rokok Tinggi Bikin Negara Rugi Rp 25 Triliun per Tahun – Page 3

    Cukai Rokok Tinggi Bikin Negara Rugi Rp 25 Triliun per Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, beban tarif yang berlaku saat ini tidak hanya menekan industri tembakau, tapi juga memengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya. Termasuk kontribusi setoran cukai terhadap penerimaan negara.

    “Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana, sekarang berapa? rata-rata 57 persen, tinggi amat, banyak banget,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, justru ketika tarif cukai diturunkan, penerimaan negara bisa meningkat. “Kalau turun makin banyak income-nya. Lho, kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya, ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok,” ungkapnya.

     

  • Menkeu Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan – Page 3

    Menkeu Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan – Page 3

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa proses pengangkatan Anggito sebagai Ketua LPS telah rampung.”Sudah kan sudah dilantik. udah diketok kan semalem ya,” ujarnya.

    Purbaya juga memastikan surat pengunduran diri Anggito sebagai Wamenkeu telah disampaikan kepadanya. Hal itu menandakan Anggito telah sah menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan posisi sebelumnya. Dengan pelantikan ini, peralihan jabatan berjalan sesuai prosedur.

    “Oh, sudah, sudah. Ini hampir otomatis ya,” pungkas Purbaya.

     

     

  • Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah harus dapat menjaga defisit anggaran sesuai dengan asumsi yang ditentukan agar dapat mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar, terutama investor asing.

    Ia menuturkan bahwa menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas realisasi APBN per 31 Agustus, defisit anggaran tercatat sebesar Rp321,6 triliun, setara dengan 1,35 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

    “Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Meskipun saat ini defisit masih di bawah ambang batas dan nilainya masih belum signifikan, Rully menyatakan bahwa para investor tetap mencermati besarnya akselerasi penyerapan belanja negara menuju akhir tahun.

    Ia mengatakan, bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran APBN untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, atau kuartal III dan kuartal IV.

    Selain itu, dengan banyaknya program unggulan pemerintah yang diluncurkan secara masif pada semester II 2025, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), ia memperkirakan realisasi anggaran pemerintah akan semakin agresif ke depannya.

    “Mau gak mau, memang defisit dalam beberapa bulan ke depan itu memang akan lebaran (meningkat dibandingkan defisit per 31 Agustus),” kata Rully.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), bahwa APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari nilai PDB per 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi APBN tahun ini.

    Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan tersebut pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu akan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    “Enggak (rangkap jabatan), dia akan jadi ketua LPS saja. Karena di LPS enggak boleh merangkap (jabatan),” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan pengunduran diri Anggito dari posisinya sebagai Wamenkeu merupakan bagian dari perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Proses pengunduran diri tersebut berjalan otomatis sejak Anggito ditetapkan sebagai Ketua DK LPS.

    “Oh, sudah (mundur), sudah. Ini hampir otomatis ya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menetapkan Anggito sebagai Ketua DK LPS periode 2025–2030 melalui rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).

    Anggito menegaskan dirinya siap mengembalikan mandat jabatan Wamenkeu kepada Presiden saat menanggapi penetapannya sebagai Ketua DK LPS.

    “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” katanya.

    Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya di posisi Wamenkeu. Dirinya juga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya sejatinya otomatis, mengingat larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara.

    “Sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan, karena posisi strategis dan posisi pejabat negara itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila nanti terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum Keppres (Keputusan Presiden) jadi saya masih libur dulu ya,” ujar dia.

    Selain itu, terkait koordinasi dengan Menkeu Purbaya, Anggito mengatakan optimistis sinergi akan terus berjalan baik.

    “Secara organisasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) itu memang sinergis ya. Sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Purbaya, maupun Pak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) dan Pak Mahendra (Ketua DK OJK), kami mengenal cukup lama, jadi secara pribadi enggak ada masalah dan secara institusi semakin baik ya,” ujar dia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk mengalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng mulai Oktober 2025.

    Adapun, bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan 10 kilogram (kg) beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini untuk menyediakan 2 liter MinyaKita perbulan per penerima sebanyak 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/9/2025).