Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkeu

  • Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku pernah memberikan usulan terkait
    tax amnesty
    atau pengampunan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Hotman mengatakan, perbincangan ini terjadi pada Desember 2024 di Istana Bogor.
    “Saya mengatakan kepada Pak Prabowo,
    tax amnesty
    adalah cara paling tepat menghasilkan uang untuk uang-uang yang tersembunyi,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menjelaskan yang dimaksud dengan uang yang tersembunyi adalah harta-harta yang selama ini tidak bisa didapatkan oleh petugas pajak.
    Jika uang ini tidak dapat ditemukan oleh petugas pajak, uang tersebut tentu tidak masuk dalam kas negara.
    Ia mengeklaim, pemberlakuan
    tax amnesty
    akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara.
    “Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak. Tapi, dengan
    tax amnesty
    bisa dapat minimum 7-8 persen,” lanjutnya.
    Hotman menambahkan,
     tax amnesty
    sudah memberikan hasil yang nyata, misalnya saat diberlakukan pada tahun 2016 dan tahun 2022.
    Diketahui, pada periode
    tax amnesty
    jilid II, Kemenkeu mendapatkan tambahan perolehan pajak hingga Rp 61 triliun.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak
    (tax amnesty
    ) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani.
    Ia menilai, lewat kebijakan
    tax amnesty
    , insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak.
    Terlebih, jika kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun.
    “Saya enggak tahu saya bisa nolak apa enggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada
    tax amnesty,
    itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.
    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebutkan bahwa para pengemplang pajak itu justru hanya akan memanfaatkan
    tax amnesty,
    bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat.
    Mereka bakal berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu lantaran pemerintah bakal memberikan tax amnesty setiap dua tahun sekali.
    “Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada
    tax amnesty
    lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya ingin tekan utang 2026, andalkan pertumbuhan lewat pendapatan

    Purbaya ingin tekan utang 2026, andalkan pertumbuhan lewat pendapatan

    Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengurangi penarikan utang pada tahun depan dan mengganti strategi pertumbuhan dari mengandalkan utang menjadi berbasis pendapatan.

    “Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Menkeu menyatakan pengelolaan uang yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, akan mendorong tambahan ke pertumbuhan ekonomi yang kemudian secara otomatis juga berdampak pada serapan penerimaan negara.

    Berdasarkan perhitungannya, dengan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, dia bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara mencapai Rp220 triliun. Sama halnya, bila pertumbuhan ekonomi bertambah 0,5 persen, maka potensi tambahan penerimaan sebesar Rp110 triliun.

    “Jadi, itu yang kita kejar-kejar nanti,” tambah Purbaya.

    Purbaya pun mengaku menerima masukan dari anggota DPR RI untuk mengelola utang dengan bijak serta berprinsip countercyclical. Artinya, bila ekonomi berjalan dalam laju yang kencang, maka penarikan utang perlu ditekan. Utang hanya ditarik ketika perekonomian membutuhkan stimulus untuk mendongkrak kembali pertumbuhan.

    Hal itu menandakan batasan penarikan utang tidak bersifat kaku melainkan bergantung pada kondisi ekonomi.

    Tetapi, Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, dia percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.

    “Nanti kita lihat semester pertama tahun depan bagaimana realisasi pertumbuhan ekonominya,” ujar dia.

    Sebagai catatan, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 menjadi Undang-Undang dengan desain defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.

    Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tegaskan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan: Ini Penugasan Presiden

    Purbaya Tegaskan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan: Ini Penugasan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Anggito Abimanyu tidak boleh rangkap jabatan dan harus meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Anggito sendiri telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR, Selasa (23/9/2025). 

    “Dia akan Ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap. Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” ujar Purbaya.

    Adapun Anggito membenarkan bahwa pengesahannya sebagai Ketua DK LPS otomatis membuatnya tidak lagi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), jabatan yang dipegangnya sejak Oktober 2024.  

     “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada Presiden,” terangnya.  

    Anggito tidak tahu apabila akan ada orang yang mengisi jabatannya yang kini kosong itu. Dia hanya memastikan bahwa telah diberikan tugas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya juga calon Ketua LPS 2025–2030, untuk mengikuti proses seleksi oleh panitia seleksi (pansel).

     “Alhamdulillah sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pak Presiden, kepada pak Menteri Keuangan, sudah memberi kesempatan saya untuk mengabdi di posisi seperti yang sekarang ini,” jelasnya.   

    Kini, Anggito tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo yang nantinya akan dibacakan saat pelantikan di Istana Kepresidenan. Namun, saat ini Prabowo masih melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS), Kanada dan Belanda.  

    Alurnya, keputusan di DPR akan diserahkan kepada Presiden usai pengesahan DK LPS di rapat paripurna.  Namun demikian, pria yang pernah menjabat staf khusus hingga Kepala Badan Kebijalan Fiskal Kemenkeu itu mengaku, surat pengunduran dirinya disiapkan oleh kantor sehingga dia tidak mengetahui hal tersebut.  

    Anggito menekankan dengan komitmennya untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara di posisi strategis, maka dia telah melepaskan jabatan Wamenkeu. 

     “Saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum [ada] Keppres jadi saya masih libur dulu ya,” pungkasnya.  

  • Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

    Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

    Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku sudah belanja banyak usai disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait bunga deposito yang turun.
    Hal ini disampaikan Hotman menanggapi pernyataan Purbaya yang menyebut dirinya protes terhadap penurunan bunga deposito.
    “Emang gue sudah belanja banyak,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menegaskan, dirinya selalu mendukung program pemerintah.
    Namun, ia mengingatkan, dalam satu program, selalu ada sisi baik dan sisi buruk.
    “Begini lho, begini lho. Kita mendukung, ya kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya,” lanjutnya.
    Hotman menilai, dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
    “Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, orang akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti enggak? Kalau bunga di Bank Pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di Bank Swasta atau ke Singapura,” jelasnya.
    Hotman mengatakan, dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah Rp 200 triliun ini dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat.
    Misalnya, dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya.
    “Harusnya Rp 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya, yang mempekerjakan banyak karyawan,” kata Hotman.
    Ia menilai, dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
    Terlebih, angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di perbankan mulai menunjukkan hasil.
    Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah.
    “Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di lima bank milik negara untuk membanjiri likuiditas.
    Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga (cost of fund) agar perbankan lebih longgar. “Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Emang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Anggaran Sekolah Rakyat Baru Terserap 6,5%, Realisasi Rp788,7 Miliar untuk 100 Sekolah

    Anggaran Sekolah Rakyat Baru Terserap 6,5%, Realisasi Rp788,7 Miliar untuk 100 Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi anggaran untuk mendukung renovasi dan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 100 Sekolah Rakyat mencapai Rp788,7 miliar hingga periode 8 September 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencapai 6,5% dari total pagu APBN sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Perinciannya, sebesar Rp711,1 miliar diserap pelaksanaannya oleh Kementerian PU untuk mendukung renovasi sentra pendidikan. Sementara sisanya yakni Rp77,6 miliar diserap oleh Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan.

    Adapun, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Posisinya dibidik terus meningkat menjadi 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa.

    Sementara sebaran lokasinya, wilayah Jawa masih menjadi yang paling masif dibangun Sekolah Rakyat dengan total mencapai 48 unit. Kemudian Sumatra 22 unit, dan Sulawesi sebanyak 15 unit Sekolah Rakyat.

    Selanjutnya, Maluku–Papua memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    “Sumatra 22 sekolah, Jawa 48 sekolah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua kita berharap nanti akan meningkat terus jumlah siswanya dan jumlah sekolahnya,” tambah Suahasil.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) tahun depan disiapkan sebesar Rp20 Triliun. 

    Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025—2026.

    Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026—2027.

    “Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

  • Purbaya Terapkan Konsep Sumitronomics Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi RI 8%

    Purbaya Terapkan Konsep Sumitronomics Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi RI 8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi dengan Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga 2025. 

    Seperti diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya saat sidang paripurna di DPR RI, Selasa (23/9/2025). 

    Jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8%, lanjutnya, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

    Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8% bukan hal mudah, Namun, dia mengatakan hal itu tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%,” jelasnya.

    Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5% selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan. 

    Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat. Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

    Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

    “Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu. 

    Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

    Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

  • Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

    Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

    Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan anak akibat menu program tersebut.

    Said Abdullah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, menyampaikan skema pertama yakni penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung disalurkan ke pemerintah daerah.

    Skema kedua, kata dia, bisa dilakukan dengan menyalurkan bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG,” ujarnya pula.

    Adapun skema ketiga, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didekatkan ke sekolah agar pengawasan berjalan lebih optimal.

    Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 tercatat tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program tersebut.

    Menanggapi kondisi itu, Said menilai Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

    “Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” ujar Said.

    Meski demikian, ia menegaskan Program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan.

    “Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dulu di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu (harus disajikan). Kan sudah 14 jam sendiri. Sehingga perlu pola baru, atau skema diubah, setiap sekolah ada satu SPPG. Sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG, apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor lain, digunakan untuk memangkas defisit maupun utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Menurutnya, meski Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

    “MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya tekan utang negara, fokuskan pertumbuhan ekonomi

    Menkeu Purbaya tekan utang negara, fokuskan pertumbuhan ekonomi

    ANTARA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan menggunakan countercyclical atau tidak menerbitkan banyak surat utang dalam mengelola APBN. Di Jakarta, Selasa (23/9), Purbaya menyampaikan hal itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dalam pengelolaannya tidak harus bergantung pada utang. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama

    Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonomi daerah dengan menggunakan dua mesin utama, yakni mesin ekonomi sektor pemerintah dan sektor swasta.

    Menurut Tito, Kemendagri terus memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.

    “Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja daerah, seraya mengingatkan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.

    “Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ujarnya.

    Instruksi Mendagri kepada jajaran pemerintah daerah tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja daerah tahun 2025 justru melambat dibanding 2024, terutama pada pos belanja pegawai (-1,5 persen), belanja barang dan jasa (-10,6 persen), serta belanja modal (-32,6 persen).

    Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Akibatnya, dana pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar Rp192,57.

    “Kami berharap pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” ujar Suahasil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.