Kementrian Lembaga: Kemenkeu

Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie melobi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mendorong insentif guna memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional yang dinilai punya potensi besar di pasar global.

Anindya atau Anin sapaan akrabnya menjelaskan, industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih relatif kecil.

“Pasar furnitur dunia nilainya sekitar USD 300 miliar, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran USD 2,5 miliar. Padahal kedua industri ini tumbuh cukup sehat. Namun, yang menjadi tantangan adalah surplus perdagangannya justru mengecil karena meningkatnya impor ke pasar domestik,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

Ditambahkan Anin, Kadin dan Kementerian Keuangan mendiskusikan berbagai opsi deregulasi dan insentif yang dapat mendorong daya saing industri nasional. Salah satu isu utama yang dibahas adalah akses pendanaan dengan bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam dalam negeri, seperti rotan.

“Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama kita. Selain itu, hampir 60 persen ekspor furnitur Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika (Serikat). Karena itu, kami juga membahas strategi diversifikasi pasar, termasuk ke Kanada dan Uni Eropa,” kata Anin.

Di sektor elektronik, Anin menilai peluang Indonesia semakin terbuka, terutama dengan mulai masuknya industri ke rantai pasok semikonduktor. Indonesia dinilai memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi dari silika hingga produk semikonduktor. Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia.

“Kita bisa melakukan hilirisasi, tapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Ini yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan instansi terkait agar Indonesia tidak hanya mengembangkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” bebernya.

20/12/2025 14:00
Purbaya Respon Soal Bebas Pajak Baju Reject untuk Bantuan Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

“Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

“Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

“Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.

19/12/2025 21:15
Dipanggil Prabowo, Purbaya Pastikan Anggaran Penanganan Bencana Tersedia

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Purbaya mengaku bahwa salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah laporan terkait pendanaan dan pemberian bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra.

Usai pertemuan, Purbaya menyampaikan bahwa Presiden mengecek sejumlah informasi terkait kesiapan anggaran.

“Ada informasi yang dicek beliau ke saya dan saya beri informasinya saya pikir udah baik,” ujar Purbaya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas soal bantuan, Purbaya membenarkannya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bentuk bantuan dan ketersediaan dana, Purbaya menegaskan anggaran telah tersedia.

“[Presiden bertanya] dananya ada gak? [saya jawab] ada. Begitu aja,” ujarnya.

Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana untuk tahun depan sebesar Rp60 triliun.

“Tahun depan Rp60 triliun kan sudah kita sisir,” katanya.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana cadangan tahun ini sebesar Rp1,3 triliun. Di luar itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

“Tahun ini kan BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia udah ngajuin Rp1,6 triliun masih ada Rp1,3 triliun, jadi gak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” ujar Purbaya.

Menurutnya, hingga kini dana cadangan BNPB sebesar Rp1,3 triliun tersebut belum sepenuhnya digunakan sehingga belum ada permintaan pencairan tambahan.

“Yang Rp1,3 triliun masih kita tunggu belum, yang 1,6 triliun sudah masuk. Jadi kayanya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum abis,” jelasnya.

Purbaya menegaskan pemerintah siap mencairkan dana begitu ada pengajuan resmi dari BNPB.

“Jadi kita sih nunggu begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” katanya.

Terkait arahan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan kebutuhan tambahan dana bantuan, Purbaya menyebut tidak ada permintaan tambahan karena anggaran dinilai sudah mencukupi.

Termasuk bendahara negara itu menambahkan, arahan Presiden hanya sebatas pengecekan kesiapan pendanaan.

“Cek beberapa hal, saya bilang sudah ada cukup. Hanya gitu aja,” tandas Purbaya.

19/12/2025 21:00
Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan menerapkan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi harga komoditas tersebut di pasar global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberlakukan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi perusahaan batu bara. Bahlil memastikan pengenaan bea keluar hanya berlaku pada perusahaan yang memang layak dikenakan.

“Gimana caranya agar layak atau tidak? Kita akan kenakan biaya atau bea ekspor apabila harga pasarnya itu sudah mencapai angka tertentu. Formulasinya kami lagi buat,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan perincian formulasi tarif bea keluar tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi yang tepat untuk diterapkan.

Dia memastikan jika harga komoditas emas hitam tersebut dalam kondisi melemah maka perusahaan yang mengekspor batu bara tidak dikenakan karena akan merugikan perusahaan tersebut.

“Jadi kalau harganya rendah, perusahaan kan profitnya kan kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi, apa, kan negara juga harus fair,” jelasnya.

Namun, ketika harga batu bara melambung dan nilai jual ekspornya meningkat, maka menurut Bahlil wajar jika pemerintah atau negara memungut bea keluar pada perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengenaan bea keluar juga merupakan bagian dari amanah Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara.

“Dan kami menteri ini semua harus ikut apa yang diperintahkan. Nah, pasal 33 itu di mana kita harus mampu memanfaatkan semua potensi dan peningkatan pendapatan negara, termasuk dalamnya adalah bea keluar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan.

“Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu.

Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

19/12/2025 19:58
Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
bantuan logistik
, hingga percepatan pembangunan
hunian
tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
anggaran belanja tidak terduga
(BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
“Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
Tito juga menyampaikan rencana
groundbreaking
pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada
groundbreaking
di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:39
Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif pendanaan murah bagi industri furnitur dan elektronik.

Pelaku usaha secara spesifik meminta fasilitas kredit dengan bunga rendah di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mendongkrak daya saing ekspor.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim. Dia mencontohkan pangsa pasar furnitur global mencapai US$300 miliar, sementara ekspor Indonesia baru berkisar US$2,5 miliar.

“Menariknya dua-duanya industri ini tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik,” kata Anindya usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Anindya menegaskan bahwa industri furnitur menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja yang mayoritasnya bergerak di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, skema pendanaan yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga wajib murah.

Dia menegaskan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, menurutnya, Purbaya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut.

“Di sini beliau [Menkeu] memahami sekali bahwa isu nomor satu bagaimana pendanaannya itu bisa lebih murah dan lebih besar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menyampaikan permintaan konkret kepada bendahara negara.

Dia mengharapkan adanya fasilitas khusus di mana akses modal murah bisa didapatkan melalui LPEI dengan bunga kompetitif. Tidak tanggung-tanggung, Himki meminta agar plafon penyaluran dinaikkan secara signifikan untuk mengejar target ekspor US$6 miliar.

“Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6%. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti [minta] Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke US$6 miliar dari saat ini,” tegas Sobur pada kesempatan yang sama.

Tantangan Pasar AS & SDM Semikonduktor

Selain isu pendanaan, pertemuan tersebut juga membahas ketergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang mencapai 54%.

Anindya menekankan pentingnya diversifikasi pasar ke Uni Eropa dan Kanada untuk memitigasi risiko, sembari tetap menjaga kepercayaan pada pemerintah dalam negosiasi perjanjian dagang dengan AS.

“Pemerintah di sini kan dari Menko tahu benar isunya apa, dan bagaimana bisa menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

Sementara itu, untuk sektor elektronik, diskusi melebar hingga ke industri semikonduktor. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyoroti tantangan sumber daya manusia (SDM) dan riset (R&D) dalam hilirisasi silika menjadi semikonduktor.

Menurut Shinta, pemerintah harus hadir melalui insentif fiskal maupun kerja sama pendidikan, mengingat industri ini membutuhkan keahlian tinggi yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.

“Kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa. Tadi dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya,” kata Shinta.

Anindya menambahkan, isu SDM ini krusial karena setiap fasilitas semikonduktor membutuhkan ratusan insinyur. Oleh sebab itu, para pengusaha ingin buka kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi.

19/12/2025 14:47
Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
bantuan anggaran
tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
“Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 11:42
APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir November masih berada dalam batas aman meski mencatatkan defisit ratusan triliun rupiah.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, Purbaya menyebut defisit APBN per 30 November 2025 mencapai Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya.

Dari sisi pendapatan, negara berhasil mengumpulkan Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.865,5 triliun. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari proyeksi Rp2.387,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp2.663,4 triliun.

Untuk belanja kementerian dan lembaga, penyerapan anggaran tercatat Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen. Adapun belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

19/12/2025 09:20
Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek yakni Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai strategi pembiayaan APBN 2026. Bahkan, strategi itu sudah dilakukan sejak akhir 2025 ini.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.

Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB.

Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan.

“Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun,” terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Sejak periode Oktober-Desember 2025 ini, Suminto menyebut DJPPR Kemenkeu sudah melengkapi kebutuhan SPN dengan tenor beragam di pasar yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyampaikan, penerbitan SPN lebih banyak bertujuan untuk agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien.

“Dengan saldo kas yang efisien, pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investor khususnya SPN dan SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investor,” paparnya.

Ide Dari Purbaya

Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah melontarkan ide untuk menerbitkan surat utang negara dalam jangka pendek lebih banyak. Salah satunya untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) lebih cepat.

Saat itu, dia menyebut tujuan penerbitan SPN guna mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk di rekening pemda setiap akhir tahun.

Purbaya menyebut setiap tahunnya pemda harus menyediakan Silpa sekitar Rp100 triliun untuk pendanaan pemerintahan awal tahun sembari menunggu penyaluran TKD dari pusat. Akan tetapi, dia memastikan sistem yang tengah digodok Kemenkeu itu tidak akan diterapkan pada awal tahun anggaran (TA) 2026.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat masih bisa untuk mempercepat penyaluran TKD kendati pendapatan negara masih minim di awal tahun. Dia menyebut akan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk membiayai kebutuhan TKD lebih cepat di awal tahun anggaran.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem pembiayaan dimaksud sedang dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas fiskal juga tengah melatih agar pasar keuangan terbiasa dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah.

“Kami bisa terbitkan surat utang jangka pendek, satu bulan, dua bulan tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di perbankan. Lebih baik seperti itu, uangnya habis nanti di awal tahun saya pastikan pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 [Januari] sudah dapat uangnya,” kata Purbaya, Oktober 2025 lalu.

19/12/2025 05:50
Belanja Pemda Baru 65%, Kemenkeu Minta Digenjot Lagi

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) baru Rp 922,5 triliun atau baru 65,3% dari pagu anggaran 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan seharusnya realisasi belanja pemerintah daerah bisa lebih tinggi.

“Belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi. Karena realisasi belanja yang di atas Rp 922,5 triliun, itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat,” terang Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Suahasil menjelaskan sebenarnya belanja pemerintah daerah pada November ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Realisasi pada akhir Oktober 2025 baru Rp 808,5 triliun.

“Berarti selama bulan November saja Pemda Telah belanja Rp 114 triliun. Yang memang belanja ini lebih tinggi dibandingkan angka transfer selama bulan November,” terangnya.

Saat ini, stok saldo rekening Pemda telah terjadi penurunan dari Oktober Rp 230,1 triliun menjadi Rp 218,2 triliun pada November. Sementara realisasi TKD di akhir November sebesar Rp 795,6 triliun.

“Kalau kita lihat lagi. Target penyaluran transfer ke daerah adalah Rp 864 triliun. Dan saat ini telah ditransfer Rp 795 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Oktober bulan lalu transfernya adalah Rp 713,4 triliun. Berarti selama bulan November saja telah dilakukan transfer Rp 82 triliun ke seluruh Pemerintah daerah di Indonesia,” terangnya.

Tonton juga video “Purbaya Ungkap APBN Defisit Rp 560,3 T per November 2025”

(ada/hns)

18/12/2025 21:50