Video 8 Poin Pernyataan Kemenkes Merespons Protes IDAI
Kementrian Lembaga: Kemenkes
-
Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyayangkan, aksi pita hitam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai protes dimutasinya dokter anak di RS vertikal Kemenkes.
Juru bicara Kemenkes Drg. Widyawati MKM, menyatakan, Kemenkes menghormati hak menyampaikan aspirasi, termasuk melalui doa bersama oleh IDAI.
Namun, pihaknya menyayangkan bila kegiatan tersebut berpotensi mengganggu layanan kesehatan anak atau digunakan sebagai alat tekanan untuk kepentingan pribadi.
Fokus utama Kemenkes adalah menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.
“Anak-anak adalah kelompok rentan yang hak atas layanannya tidak boleh dikorbankan oleh dinamika politik organisasi profesi,” ujar dia kepada wartawan Senin (5/5/2025).
Dokter Widya mengungkapkan, Kemenkes menyesalkan bila organisasi profesi seperti IDAI dimobilisasi untuk membangun narasi seolah terjadi penzoliman terhadapt elit-elit IDAI.
“Kami menegaskan yang terjadi (mutasi) adalah penataan sistem berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik,” tutur drg Widya.
Dokter-dokter anak yang berstatus ASN, perlu menempatkan kepentingan pasien dan institusi di atas loyalitas personal, apalagi jika berisiko merugikan rumah sakit tempat mereka bekerja dan masyarakat yang dilayani.
Kemenkes menolak narasi mutasi ini merupakan bentuk tekanan atau pembungkaman.
Rotasi ASN adalah bagian dari tata kelola sumber daya manusia demi efisiensi dan pemerataan layanan.“Kami mengajak semua dokter anak untuk tetap profesional, rasional, dan berfokus pada kepentingan pasien. Jangan sampai pelayanan terganggu oleh provokasi yang membelokkan semangat organisasi profesi,” tutur dia.
Kemenkes membuka ruang dialog dengan seluruh organisasi profesi, termasuk IDAI.
Namun menyayangkan penggunaan organisasi profesi sebagai alat untuk menekan kebijakan publik demi kepentingan individu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.
Masyarakat berhak atas pelayanan yang optimal.
Kemenkes akan terus memastikan layanan kesehatan anak tetap berjalan tanpa gangguan di seluruh fasyankes Indonesia.
Mutasi Ketua IDAI
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pusat dr. Piprim Basarah Yanuarso dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
Menurut Kemenkes, pemindahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di RS Fatmawati, Jakarta.
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K). (dok. Konsula)
Tidak lama setelah pemindahan dr Piprim melalui media sosial Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI Rizky Adriansyah berkomentar.
Rizky menuturkan, keputusan itu tidak terlepas dari sikap IDAI yang menolak pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah dampak pemindahan tersebut antara lain kualitas pendidikan dokter subspesialis kardiologi anak yang akan memburuk, karena dengan pemindahan tersebut, hanya ada satu pengajar yang kompeten memberikan materi tersebut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Pemindahan ini membuat para pasien tak bisa berkonsultasi dengan dr. Piprim secara langsung lagi. Selain itu, dia menilai hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter subspesialis kardiologi anak.
Dalam unggahan terpisah, Rizky menyebutkan apabila ingin menguatkan dan mengembangkan layanan jantung anak, maka seharusnya dipindahkan ke daerah, bukan di Jakarta yang sudah banyak RS yang mampu melaksanakan layanan itu.
Namun demikian, pemindahan tugas ini tidak akan mengubah sikap IDAI terkait kolegium.
Tidak lama setelah itu dikabarkan bahwa dr. Rizky Adriansyah diberhentikan dari posisinya di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.
-
RS Pendidikan Kemenkes Mulai Cairkan Insentif untuk PPDS Berbasis Universitas, Ini Besarannya – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar baik datang bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis universitas. Rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai merealisasikan pemberian insentif bulanan, menandai langkah konkret peningkatan kesejahteraan tenaga medis masa depan.
Langkah awal ini dimulai oleh dua rumah sakit vertikal Kemenkes, yakni RSUP Dr. Kariadi Semarang dan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, yang mulai mencairkan insentif kepada para PPDS sejak Maret 2025.
Di RSUP Dr. Kariadi, insentif diberikan kepada PPDS senior yang berjaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan kisaran antara Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Direktur SDM RSUP Dr Kariadi, Sri Utami, menegaskan bahwa insentif ini adalah bentuk penghargaan atas kontribusi PPDS dalam layanan medis di rumah sakit pendidikan.
“Ini merupakan langkah awal RS Kariadi berkomitmen terus untuk dapat memberikan insentif kepada seluruh peserta PPDS termasuk yang diluar jaga IGD,”kata Sri Utami dilansir laman resmi, Minggu (4/5/2025).
“Saat ini dalam proses perhitungan serta penyusunan kebijakannya oleh Kemenkes agar sistem pembayaran dan besarannya tidak bervariasi antar RS Vertikal yang melaksanakan pendidikan,” lanjut Sri.
Sementara itu, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.
Direktur Utama RS tersebut, dr. Iwan Dakota, menyebut insentif PPDS di sana berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan, tergantung tingkat semester dan masa pengabdian.
Untuk program fellowship intervensi, besarannya mencapai Rp4,72 juta per bulan, dan Rp4 juta untuk non-intervensi.
“Pemberian insentif ini sudah kami lakukan sejak lama, sebagai bagian dari komitmen mendukung kualitas pendidikan kedokteran spesialis di RS kami,” jelas Iwan.
Langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis Kemenkes untuk menyamakan perlakuan antara PPDS berbasis rumah sakit dan universitas.
Sebelumnya, hanya PPDS rumah sakit yang mendapat dukungan pembiayaan melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Di sisi lain, Kemenkes juga terus memperkuat perlindungan terhadap PPDS dari kekerasan dalam dunia pendidikan. Sejak pertengahan 2023, kementerian membuka kanal pengaduan resmi, dan hingga 25 April 2025, telah menerima 2.668 laporan, dengan 24 persen di antaranya terkait perundungan.
Upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi pendidikan kedokteran di Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih adil dan humanis, sekaligus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit pendidikan di seluruh tanah air.
-
/data/photo/2025/04/09/67f6678787260.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PB IDI Keberatan atas Mutasi Mendadak Dokter oleh Kemenkes")
PB IDI Keberatan atas Mutasi Mendadak Dokter oleh Kemenkes
PB IDI Keberatan atas Mutasi Mendadak Dokter oleh Kemenkes
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (
PB IDI
) Slamet Budiarto menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai banyaknya anggota IDI di rumah sakit vertikal yang dimutasi secara mendadak.
Menurutnya, anggota IDI yang terakhir dimutasi secara mendadak adalah beberapa dokter yang bertugas di rumah sakit vertikal. Satu orang dokter yang bertugas di Rumah Sakit H Adam Malik diberhentikan secara mendadak.
Slamet menyampaikan, tindakan dan keputusan secara sepihak oleh
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) tersebut dinilai kontraproduktif dan dapat berdampak negatif terhadap layanan kesehatan di rumah sakit vertikal tersebut.
“Mutasi atau pemberhentian mendadak ini berpotensi menciptakan situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian di kalangan dokter, dan mengganggu pelayanan di rumah sakit vertikal,” ujar Slamet kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025) malam.
Dia pun menekankan, dokter memiliki hak untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif, dan masukan terkait kebijakan Kemenkes berpotensi dapat merugikan pelayanan kesehatan.
“Sebagai organisasi profesi, kami mendorong dialog antara Kementerian Kesehatan dan tenaga medis untuk mencapai kesepakatan yang memberi manfaat kesehatan bagi masyarakat,” sambungnya.
Slamet mengatakan, PB IDI memohon kepada Kemenkes untuk menghormati dan melindungi hak dokter, terutama dalam menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pelayanan kesehatan.
Sebagai bentuk keprihatinan atas tindakan dan keputusan sepihak ini, PB IDI meminta Kemenkes untuk meninjau kembali dan membatalkan keputusan mutasi dan pemberhentian terhadap dokter tersebut demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dikutip dari Tribunnews.com baru-baru ini ramai soal mutasi dr Piprim B Yanuarso, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). dr Piprim Yanuarso pindah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
Terkait hal ini, dr Piprim pun memberikan responsnya.
Ia mengungkapkan, mutasi ini dianggap menyalahi prosedural, tidak adil, dan diskriminatif.
Pada keterangannya, dr Piprim menyebut jika ia belum menerima secara fisik surat mutasi tersebut.
“Jadi kronologinya pada hari Jumat sekitar jam 10-an saya ditelepon oleh salah seorang teman sejawat yang melihat potongan foto yang memuat nama saya dimutasi. Bukan hanya saya, ada beberapa dokter. Dan saya dimutasikan dari Rumah Sakit RSCM ke RS Fatmawati,” kata dr Piprim lewat keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
“Itu tanggal 25 April. Sampai dengan kemarin, 28 April, saya sendiri belum menerima fisik surat mutasi tersebut. Sehingga saya juga tidak tahu ini benar-benar atau hoaks. Tapi sepertinya benar-benar ya. Surat mutasi yang ditandatangani oleh Dirjen Azhar Jaya itu sampai sekarang belum saya terima,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/14/67fbef94e9851.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6
Sejumlah Dokter Dimutasi dan Diberhentikan Mendadak oleh Kemenkes
Nasional")
6 Sejumlah Dokter Dimutasi dan Diberhentikan Mendadak oleh Kemenkes Nasional
Sejumlah Dokter Dimutasi dan Diberhentikan Mendadak oleh Kemenkes
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah
dokter diberhentikan
dan dimutasi mendadak dari rumah sakit vertikal atau yang berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyampaikan, anggota IDI yang terakhir dimutasi secara mendadak adalah beberapa dokter yang bertugas di rumah sakit vertikal.
Satu orang dokter yang bertugas di Rumah Sakit H Adam Malik diberhentikan secara mendadak.
Slamet pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai kejadian ini.
“Mutasi atau pemberhentian mendadak ini berpotensi menciptakan situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian di kalangan dokter, dan mengganggu pelayanan di rumah sakit vertikal,” ujar Slamet kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025) malam.
Seperti dikutip dari Tribunnews.com, baru-baru ini ramai soal mutasi
dr Piprim
B Yanuarso, yang juga dikenal Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Piprim Yanuarso pindah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
Terkait hal ini, dr Piprim pun memberikan responsnya. Ia mengungkapkan mutasi ini dianggap menyalahi prosedural, tidak adil dan diskriminatif.
Pada keterangannya, dr Piprim menyebut jika ia belum menerima secara fisik surat mutasi tersebut.
“Jadi kronologinya pada hari Jumat sekitar jam 10-an saya ditelepon oleh salah seorang teman sejawat yang ada melihat potongan foto yang memuat ada nama saya dimutasi dokter. Bukan hanya saya, ada beberapa dokter. Dan saya dimutasikan dari RSCM ke RS Fatmawati,” kata dr Piprim lewat keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
“Itu tanggal 25 April. Sampai dengan kemarin 28 April saya sendiri belum menerima fisik surat mutasi tersebut. Sehingga saya juga tidak tahu ini beneran atau hoax. Tapi sepertinya beneran ya,” sambungnya.
Slamet menyampaikan, tindakan dan keputusan secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut dinilai kontraproduktif dan dapat berdampak negatif terhadap layanan kesehatan di rumah sakit vertikal tersebut.
Dia pun menekankan bahwa dokter memiliki hak untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif, dan masukan terkait kebijakan Kemenkes berpotensi dapat merugikan pelayanan kesehatan.
“Sebagai organisasi profesi, kami mendorong dialog antara Kementerian Kesehatan dan tenaga medis untuk mencapai kesepakatan memberi manfaat kesehatan bagi masyarakat,” sambungnya.
Slamet mengatakan, PB IDI memohon kepada Kemenkes untuk menghormati dan melindungi hak dokter, terutama dalam menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pelayanan kesehatan.
Sebagai bentuk keprihatinan atas tindakan dan keputusan sepihak ini, PB IDI meminta Kemenkes untuk meninjau kembali dan membatalkan keputusan mutasi dan pemberhetian terhadap dokter tersebut demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
PB IDI Prihatin Kebijakan Mutasi dan Pemberhentian Mendadak Sejumlah Dokter di Rumah Sakit Vertikal – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan mutasi dan pemberhentian mendadak sejumlah dokter yang bertugas di rumah sakit vertikal milik pemerintah.
PB IDI menilai keputusan sepihak dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini tidak hanya mencederai hak profesional tenaga medis, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan nasional.
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto menyebut bahwa mutasi dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dilakukan secara tiba-tiba, termasuk terhadap seorang dokter di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik yang diberhentikan secara mendadak.
“Tindakan dan keputusan sepihak oleh Kementerian Kesehatan ini dinilai kontraproduktif dan dapat berdampak negatif terhadap layanan kesehatan di rumah sakit vertikal tersebut,” kata Slamet Budiarto dalam keterangan yang diterima pada Minggu (4/5/2025).
PB IDI menegaskan bahwa setiap dokter memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Organisasi profesi ini juga menyebut bahwa kebijakan mutasi tanpa kejelasan dan transparansi dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan dokter, serta menciptakan iklim kerja yang tidak sehat.
“Mutasi atau pemberhentian mendadak ini menciptakan situasi yang penuh ketidakpastian di kalangan dokter dan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di rumah sakit vertikal,” kata Slamet.
Sebagai organisasi profesi, PB IDI mendorong agar Kementerian Kesehatan membuka ruang dialog yang sehat dan transparan dengan tenaga medis, guna mencapai kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan nasional.
Menurutnya, PB IDI juga secara tegas meminta Kemenkes untuk meninjau ulang dan membatalkan kebijakan mutasi dan pemberhentian tersebut.
“PB IDI memohon kepada Kementerian Kesehatan untuk menghormati dan melindungi hak-hak dokter, terutama dalam hal menyampaikan pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada pelayanan kesehatan,” katanya.
Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap rekan sejawat yang terdampak, PB IDI menyerukan kepada seluruh dokter di Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung kebebasan berpendapat, dan berjuang bersama demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih baik.
Pernyataan PB IDI tersebut sekaligus merespon pemindahan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pusat dr. Piprim Basarah Yanuarso dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF). Menurut Kementerian Kesehatan, pemindahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di RS Fatmawati, Jakarta.
Tidak lama setelah pemindahan dr Piprim melalui media sosial Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI Rizky Adriansyah berkomentar. Menurutnya, keputusan itu tidak terlepas dari sikap IDAI yang menolak pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa sejumlah dampak pemindahan tersebut antara lain kualitas pendidikan dokter subspesialis kardiologi anak yang akan memburuk, karena dengan pemindahan tersebut, hanya ada satu pengajar yang kompeten memberikan materi tersebut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Pemindahan ini, katanya, membuat para pasien tak bisa berkonsultasi dengan dr. Piprim secara langsung lagi. Selain itu, dia menilai bahwa hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter subspesialis kardiologi anak.
Dalam unggahan terpisah, Rizky menyebutkan bahwa apabila ingin menguatkan dan mengembangkan layanan jantung anak, maka seharusnya dipindahkan ke daerah, bukan di Jakarta yang sudah banyak RS yang mampu melaksanakan layanan itu.
Namun demikian, kata Rizky, pemindahan tugas ini tidak akan mengubah sikap IDAI terkait kolegium.
Tidak lama setelah itu dikabarkan bahwa dr. Rizky Adriansyah diberhentikan dari posisinya di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.
Respons Kemenkes
Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) memberikan penjelasan terkait mutasi dokter spesialis di RS vertikal milik pemerintah.
Melalui keterangan resmi yang diterima Tribunnews.com, Kemenkes menegaskan rotasi tersebut merupakan hal biasa dalam organisasi.
Selaim dr. Piprim, ada 12 dokter lainnya dari spesialis yang berbeda yang turut dirotasi untuk pengembangan RS Kemenkes.
Kemenkes menilai, perpindahan dr Piprim untuk memenuhi kebutuhan mendesak di Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
Saat ini di RSF, hanya memiliki satu sub-spesialis kardiologi anak dan akan segera memasuki masa pensiun.
“Kehadiran dr.Piprim diperlukan untuk memperkuat dan mengembangkan layanan kardiologi anak di RSF,” tulis keterangan itu pada Selasa (29/4/2025).
Kemenkes menjelaskan,RSF juga merupakan rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran UIN serta menjadi bagian dari jejaring rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI).
Kemenkes juga membantah adanya informasi bahwa RSCM akan kekurangan pendidik dokter sub-spesialis jantung anak adalah tidak tepat.
Saat ini, RSCM memiliki 4 dokter sub-spesialis jantung anak aktif lainnya, sehingga pelayanan kepada peserta didik dan pasien tetap terjamin dan tidak terganggu.
Pasien yang sebelumnya mendapatkan layanan dari dr. Piprim di RSCM tetap dapat dilayani di RSF.
Jarak tempuh antara RSCM dan RSF tidaklah jauh sehingga pelayanan kesehatan pediatrik/anak masih bisa dilakukan.
“Adapun mutasi ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Mutasi juga berdasarkan pada kebutuhan institusi dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegas rilis tersebut.
Kemenkes menegaskan, rotasi ini bukan penghambatan karir dr. Piprim.
Namun, penugasan ini merupakan kepercayaan untuk memperluas peran beliau dalam membangun dan mengembangkan layanan jantung anak di RSF, sekaligus memperkuat layanan kesehatan anak tingkat nasional.
-
Kemenkes Mulai Berikan Insentif bagi PPDS Berbasis Universitas, Segini Besarannya
Jakarta –
Rumah sakit pendidikan di bawah naungan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mulai merealisasikan pemberian insentif kepada peserta program pendidikan dokter spesisialis (PPDS) berbasis universitas. Dua rumah sakit yang mengawali kebijakan ini yakni RSUP Dr Kariadi Semarang dan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.
RSUP Dr Kariadi mulai memberikan insentif kepada PPDS senior yang berjaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sejak Maret 2025, dengan kisaran antara Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan.
“RS Kariadi berkomitmen terus untuk dapat memberikan insentif kepada seluruh peserta PPDS termasuk yang diluar jaga IGD, dan saat ini sedang dalam proses perhitungan serta penyusunan kebijakannya oleh Kemenkes agar sistem pembayaran dan besarannya tidak bervariasi antar RS Vertikal yang melaksanakan pendidikan,” ujar Direktur SDM RSUP Dr Kariadi, Sri Utami, dalam keterangannya dikutip dari Sehat Negeriku, Minggu (4/5/2025).
Sementara itu RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memberikan insentif dalam kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, tergantung tingkat semester dan masa pengabdian.
Untuk program fellowship intervensi, insentif yang diberikan mencapai Rp 4,72 juta per bulan, sedangkan untuk non-intervensi sebesar Rp 4 juta.
“RS Harapan Jantung merupakan yang pertama memberikan insentif. Sudah lama diberlakukan untuk mendukung kelancaran proses pendidikan spesialis di RS,” jelas Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dr Iwan Dakota.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin telah merencanakan agar PPDS berbasis universitas juga memperoleh insentif, seiring dengan PPDS berbasis rumah sakit yang telah lebih dulu mendapat dukungan melalui skema beasiswa LPDP.
Selain pemberian insentif, Kementerian Kesehatan juga terus membangun lingkungan belajar dan bekerja bagi PPDS yang sehat, kondusif, serta bebas dari praktik perundungan.
(kna/kna)
-
Mutasi Mendadak dr. Piprim Basarah Yanuarso: Ini Penjelasan Resmi Kemenkes
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara soal pemindahan mendadak Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati (RSUP Fatmawati). Mutasi tersebut disebut sebagai bagian dari strategi pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran nasional.
“Pemindahan dr. Piprim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di RS Fatmawati, yang saat ini hanya memiliki satu dokter subspesialis kardiologi anak dan akan segera memasuki masa pensiun,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, dalam keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Selasa 30 April.
Aji menjelaskan bahwa kehadiran dr. Piprim di RS Fatmawati diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan layanan kardiologi anak di rumah sakit tersebut, yang juga merupakan rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah serta bagian dari jejaring pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Pelayanan Pasien dan Pendidikan Tetap Terjamin di RSCM
Menanggapi kekhawatiran publik, Aji memastikan bahwa pelayanan di RSCM tidak akan terganggu. “Saat ini RSCM masih memiliki empat dokter subspesialis kardiologi anak aktif lainnya, sehingga baik pelayanan kepada pasien maupun pendidikan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Menurut Aji, mutasi ini tidak akan mengurangi akses pasien terhadap layanan dr. Piprim. Pasien masih bisa mendapatkan pelayanan di RS Fatmawati, yang jaraknya relatif dekat dari RSCM.
“Mutasi ini sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan institusi. Ini bukan bentuk penghentian karier, tetapi justru kepercayaan untuk memperluas kontribusi dr. Piprim dalam pengembangan layanan kesehatan anak secara nasional,” tegas Aji.
Respons Terhadap Kritik di Media Sosial
Sebelumnya, pemindahan dr. Piprim sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI, dr. Rizky Adriansyah, menyebut mutasi ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter subspesialis kardiologi anak di RSCM.
Dalam unggahannya, dr. Rizky menyatakan bahwa pemindahan tersebut membuat RSCM kekurangan pengajar kompeten untuk mendidik calon dokter subspesialis, sementara di RS Fatmawati sendiri layanan jantung anak belum sepenuhnya berjalan optimal.
Rizky juga mengaitkan mutasi ini dengan sikap IDAI yang menolak rencana pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemindahan tugas dr. Piprim tidak akan mengubah sikap organisasi.
Akibat aksi pembelaan yang dilakukannya Rizky juga mengalami pembebastugasan mendadak. Dia yang selama ini bertugas di RS Adam Malik, Medan, dibebastugaskan dari rumah sakit tersebut. Ada dugaan pembebastugasan ini ada korelasinya dengan pembelaan yang ia lakukan untuk koleganya dr. Piprim Basara Yanuarso.
Rotasi Dokter adalah Hal Biasa
Aji Muhawarman menekankan bahwa rotasi seperti ini adalah hal lazim dalam organisasi besar seperti Kemenkes. Selain dr. Piprim, terdapat 12 dokter spesialis lain yang turut dimutasi sebagai bagian dari upaya penguatan rumah sakit vertikal Kemenkes.
“Rotasi ini adalah langkah strategis untuk mendistribusikan tenaga ahli secara merata dan memastikan layanan kesehatan berkualitas di berbagai rumah sakit pemerintah,” tambahnya.
-
Dedi Mulyadi Mau Jadikan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Komnas HAM: Langgar Hak Privasi
GELORA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.
“Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu,” ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.
Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.
“Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi,” ucapnya.
“Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ujarnya lagi.
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” ucap Dedi.
“Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun,” lanjutnya.
“Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
-
Pemberangkatan Jamaah Haji Kloter Perdana, Simak Dos and Donts dari Menag
Jakarta: Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.
“Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.
Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata Cucun.
Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru.
Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke Tanah Air.
“Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.
Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji.
“Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.
Aturan dan Fasilitas Baru
Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.
Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Jakarta: Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.
“Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2025.
Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito.Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata Cucun.
Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru.
Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke Tanah Air.
“Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.
Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.
Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji.
“Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.
Aturan dan Fasilitas Baru
Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.
Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(CEU)