Video Guru Besar FKUI Tuding Menkes Bikin Distribusi Dokter Tak Merata
Kementrian Lembaga: Kemenkes
-
BGN: Baru 3 Ribu dari 16 Ribu SPPG yang Kantongi Sertifikat Higiene MBG
Jakarta –
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 3.223 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berhasil mengantongi surat laik higiene dan sanitasi (SLHS) dari total 16.509 SPPG yang ada saat ini.
Kepala BGN Prof Dadan Hindayana menegaskan percepatan penerbitan SLHS menjadi prioritas. Sertifikasi ini menjadi syarat utama agar dapur layanan gizi, yang memasak dan mendistribusikan paket makanan bergizi, memenuhi standar keamanan pangan.
“SLHS baru 3.223 dari 16.509 SPPG. Ini akan terus kita kebut melalui pendampingan dan koordinasi pusat, daerah,” beber Prof Dadan kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan memprioritaskan MBG di daerah-daerah terpencil.
“Kita ingin percepatan terutama di kawasan 3T. Targetnya Maret nanti manfaat program bisa dirasakan lebih luas untuk 82,9 juta penerima manfaat,” katanya.
Saat ini, dari 16.630 SPPG yang telah terdata, seluruhnya sudah beroperasi untuk melayani 47,2 juta penerima manfaat.
Sementara penyesuaian Perpres yang kini dituangkan dalam 13 aturan baru di BGN membuka ruang percepatan sertifikasi dan penambahan tenaga teknis. Kekurangan ahli gizi di banyak daerah menjadi kendala operasional SPPG.
Untuk menjembatani kekurangan itu, BGN membuka opsi tenaga lain yang memiliki dasar pengetahuan gizi.
“Jika tidak ada ahli gizi, boleh tenaga kesehatan lain, termasuk sarjana gizi dan teknologi pangan, karena mereka juga mempelajari gizi,” ujarnya.
Dengan percepatan rekrutmen SDM dan sertifikasi SLHS, pemerintah berharap kualitas layanan gizi di dapur MBG makin terstandarisasi dan aman bagi seluruh penerima manfaat, terutama di daerah prioritas 3T.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video Langkah BGN-Kemenkes Bereskan Masalah Sertifikasi SPPG MBG”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up) -
Wamenkes Kirim Dokter Spesialis Tambahan ke Lokasi Bencana Utara Sumatera
Jakarta –
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan pihaknya telah mendirikan pusat kritis di Sumatera yang terdampak oleh bencana alam. Kementerian Kesehatan juga akan mengirimkan tambahan dokter spesialis untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap terjaga.
Menurutnya dokter spesialis tambahan sangat dibutuhkan oleh korban yang terdampak. Ia mencontohkan dokter spesialis ortopedi dan bedah tambahan dibutuhkan untuk membantu pasien patah tulang di lokasi bencana.
“Ada untuk pengiriman dokter spesialis tambahan kita bisa lakukan. Misalnya patah tulang, masih butuh dokter ortopedi, ada dokter bedah. Untuk anak-anak, kita kirimkan dokter anak,” ungkap Wamenkes ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Selain itu, Wamenkes menyebut dokter umum juga akan diperbantukan di wilayah bencana alam di Sumatera tersebut. Menurutnya, penyakit infeksi jadi ancaman masalah kesehatan yang banyak muncul pasca bencana.
“Bahkan ada beberapa teman-teman dari dokter-dokter yang mendedikasikan untuk minta dikirim. Itu juga banyak,” tandasnya.
Sebelumnya, pihak Kemenkes menyebut akan mengirimkan sejumlah dokter spesialis untuk membantu penanganan korban bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jenisnya meliputi, spesialis emergensi, ortopedi, obgyn, anak, dan anestesi.
Sampai tanggal 1 Desember 2025, Kemenkes juga telah mengirimkan bantuan logistik medis berupa:
103 unit oxygen concentrator11.200 dus PMT (pemberian makanan tambahan) Balita dan 6.000 dus PMT Ibu HamilObat-obatan, BMHP (bahan medis habis pakai), 2.000 masker bedah, 500 sarung tangan medis, 10 set APD (alat pelindung diri) petugas5 pasang sepatu boot, 2 sprayer manual, 2 paket water quality test kit, 100 jerigen lipat93 kantong jenazah, 5.500 kantong sampah medis berbagai ukuran, serta paket penjernih dan desinfektan air25 dus obat-obatan untuk layanan kesehatan
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: IDAI Kasih Catatan soal Kebijakan Tunjangan Dokter di Daerah 3T”
[Gambas:Video 20detik]
(avk/up) -
Wamenkes Antisipasi Risiko Penyakit Pengungsi Korban Banjir Sumatera
Jakarta –
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono buka-bukaan soal kondisi terkini wilayah yang terdampak bencana alam di Sumatera. Ia menyebut saat ini pihak Kemenkes sudah mengirim tim ke daerah untuk melakukan mitigasi dan evaluasi pada beberapa penyakit penting yang mungkin berdampak.
“Ini kan sekarang yang paling penting itu mitigasi dari korban-korban yang mengalami luka yang akut. Itu ada beberapa ya, ada yang patah tulang, kita sudah kirimkan timnya ke sana,” ungkap Wamenkes ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Obat-obatan untuk korban bencana juga sudah mulai disalurkan. Wamenkes menambahkan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dampak pasca bencana.
Pasca bencana, beberapa penyakit seperti diare dan leptospirosis dapat meningkat. Leptospirosis merupakan infeksi bakteri yang dapat masuk melalui luka atau air tercemar. Gejala yang dapat ditimbulkan berupa nyeri otot, demam, hingga gangguan organ.
“Ini yang paling penting karena kejadian pasca bencana itu berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti diare, demam, batuk pilek, ada leptospirosis, akibat kejadian banjir,” ungkap Wamenkes.
“Ini kita terus mitigasi. Kita juga melakukan evaluasi pada mereka-mereka yang mempunyai risiko tinggi. Misalnya lansia, ibu hamil, orang yang mengalami cuci darah, orang yang pakai insulin. Ini juga terus kita evaluasi,” tandas Dante sambil menegaskan pihaknya telah mendirikan pusat krisis di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Diharapkan layanan kesehatan yang disediakan dapat membantu korban yang terdampak secara lebih baik.
(avk/up)
-
Pelayanan Kesehatan RI Makin Maju, RS PON Sukses Lakukan 100 Operasi Bypass Otak
Jakarta –
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono mencatat tonggak baru dalam layanan bedah saraf Indonesia.
Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, rumah sakit rujukan nasional ini telah melakukan 100 tindakan cerebral bypass, jumlah terbanyak di Indonesia dan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.
Lonjakan angka ini dinilai mencerminkan tingginya kebutuhan penanganan penyakit serebrovaskular kompleks seperti moyamoya, aneurisma kompleks, dan beberapa stroke iskemik yang memerlukan suplai darah tambahan ke otak.
RS PON melaporkan bahwa melalui pendampingan klinis dan penguatan jejaring, sembilan provinsi kini sudah mampu melakukan cerebral bypass mandiri.
Direktur RS PON, dr Adin Nulkhasanah, SpS, MARS, menjelaskan bahwa pengembangan layanan tidak hanya bertumpu pada kemampuan operator, tetapi juga pada pembangunan sistem layanan dan standardisasi antar fasilitas.
“Yang diperkuat bukan hanya operasinya, tapi sistem layanan di rumah sakit pengampu maupun yang diampu agar praktiknya berkelanjutan,” kata dr Adin.
Didampingi Ahli Bypass Dunia dari Jepang
Dalam memperluas kapasitas nasional, RS PON menggandeng Far East Neurosurgical Institute yang dipimpin Prof. Rokuya Tanikawa, salah satu ahli bypass serebrovaskular paling berpengalaman di dunia.
Kolaborasi mencakup pelatihan lanjutan, pendampingan kasus kompleks, hingga standarisasi protokol operasi. Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring layanan serebrovaskular Asia Tenggara.
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS, menyebut bahwa transformasi layanan stroke kini menyentuh hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, pemerintah menargetkan lebih banyak rumah sakit kabupaten/kota mencapai tahapan madya, termasuk melalui penambahan cathlab untuk mempercepat diagnosis stroke.
“Deteksi dini harus dilakukan lebih cepat agar penanganan bisa diberikan dalam golden time kurang dari empat jam,” ujarnya.
(kna/kna)
-
Poin Lengkap Aksi Guru Besar yang Disesalkan Kemenkes di Tengah Bencana Sumatera
Jakarta –
Kementerian Kesehatan buka suara terkait seruan dan orasi sejumlah guru besar di UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025). Salah satu hal yang disesalkan adalah momen seruan dinilai tidak tepat lantaran digelar di tengah bencana Sumatera.
“Di tengah bencana seperti ini, prioritas kita satu, membantu warga yang terdampak. Sangat disayangkan jika ada pihak yang justru membangun polemik di ruang publik,” beber Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Selasa (5/12/2025).
Aji menilai kapasitas intelektual dan pengalaman para guru besar mestinya bisa menjadi motor penguatan respons bencana, bukan menambah kegaduhan.
“Keilmuan para guru besar itu sangat berharga. Akan jauh lebih bermakna jika diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penyelamatan nyawa, evakuasi, hingga pelayanan medis,” lanjutnya.
Berikut poin lengkap yang diserukan para guru besar dalam orasinya:
Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyampaikan lima poin seruan terkait tata kelola pendidikan kedokteran dan mutu layanan kesehatan. Berikut rangkuman tiap poinnya:
1. Dukungan soal Pemerataan Layanan Kesehatan
MGBKI menyatakan mendukung langkah pemerintah memperluas akses layanan kesehatan, termasuk pemerataan dokter spesialis. Namun perluasan ini dinilai harus dijalankan tanpa menurunkan mutu pendidikan kedokteran dan keselamatan pasien.
Prof Yudhi Maulana Hidayat, Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) yang juga Dekan FK Universitas Padjajaran (Unpad) mengungkap 80,7 persen dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Untuk bidang obgyn, datanya jelas. Jakarta, Bogor, Bekasi penuh. Kenapa? Mereka takut kehilangan emas monas, takut kalah sama Bandung,” kata Prof Yudhi.
Hal yang dimaksud dengan ’emas monas’ adalah peluang ekonomi, fasilitas lengkap, dan kenyamanan bekerja yang membuat dokter enggan keluar dari pusat kota. “Ambon bahkan tidak punya satu pun dokter obgyn. Satu pun nggak ada,” tegasnya.
“Jadi itu tugasnya Menteri Kesehatan. Artinya kita sepakat distribusi dokter spesialis ini buruk. Daerah terpencil, terluar, masih kosong,” sorot Prof Yudhi.
2. Usulan Reformasi Kolegium
MGBKI menilai kolegium merupakan bagian vital dalam menjaga standar kompetensi dan etika profesi. Karena itu, mereka mendorong penataan ulang kolegium agar tetap independen, akuntabel, terhubung erat dengan universitas, serta bekerja sinergis dengan kementerian terkait.
“Dalam sebuah unggahan medsos, saat acara pelantikan para ketua kolegium kemenkes, Menkes menyatakan ketua dipilih secara demokratis, tetapi fakta di lapangan berkata sebaliknya, banyak ketua yang ditunjuk tanpa proses pemilihan yang sah dan kualifikasi akademik,” beber Prof Zainal Muttaqin dalam kesempatan yang sama.
3. Seruan Mahkamah Konstitusi soal Putusan UU Kesehatan
Menjelang putusan MK terkait ketentuan kolegium, MGBKI meminta agar pertimbangan dipusatkan pada keselamatan pasien, mutu layanan, serta integritas kelembagaan pendidikan kedokteran. Putusan MK dinilai akan menjadi rujukan penting bagi arah reformasi kesehatan.
4. Dorongan Sinkronisasi Sejumlah Pihak
MGBKI menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dalam penyediaan tenaga medis. Rekonsiliasi kewenangan juga hubungan harmonis antara sektor pendidikan tinggi dan sektor layanan kesehatan dianggap penting agar dokter spesialis dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kompetensi.
Hal ini yang juga diutarakan Dekan FK UI Prof Ari Fahrial Syam. Hubungan antara fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan wajib harmonis. Jika renggang, dampaknya disebut bisa langsung terasa, mulai dari berkurangnya jumlah dokter spesialis yang dihasilkan hingga masalah distribusi dokter di berbagai daerah.
“Hubungan baik itu harus ada antara FK dan RS. Jadi kalau hubungan antara dekan dan direktur RS tidak baik, ini salah siapa? Salah menterinya. Dulu nggak ada masalah, kenapa ganti menteri jadi bermasalah?” beber Prof Ari dalam konferensi pers Selasa (5/11/2025) yang dihadiri lebih dari 20 guru besar sejumlah FK di Indonesia.
Ia menyebut persoalan ini harus segera dibereskan karena Indonesia tengah menghadapi krisis dokter spesialis.
5. Merawat Marwah Profesi Kedokteran
MGBKI mengajak seluruh pihak menjaga integritas dan etika profesi kedokteran. Kebijakan kesehatan, menurut mereka, harus selalu berbasis ilmu yang kuat dan nilai kemanusiaan.
Di akhir pernyataan, para guru besar tersebut juga meminta Presiden membuka ruang dialog dengan para guru besar demi memastikan transformasi kesehatan berjalan kokoh, bermutu, dan mengutamakan keselamatan rakyat.
“Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab akademik, MGBKI berseru kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuka pintu bagi kami untuk memberikan masukan secara langsung agar reformasi pembangunan kesehatan berjalan kokoh, bermutu, dan berlandaskan ilmu. Melalui transformasi kesehatan yang berjalan, program diarahkan dengan mengutamakan manusia dan menempatkan manusia yang bermartabat. Kami sangat berharap permohonan kali ini mendapatkan respons positif Bapak Presiden,” tutupnya.
Halaman 2 dari 3
Simak Video “Video: 286 SPPG Disiapkan untuk Korban Bencana Alam di Aceh-Sumbar”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/kna) -
Kemenkes Sayangkan Aksi Guru Besar Kedokteran di Tengah Bencana Sumatera
Jakarta –
Di tengah situasi bencana alam Sumatera, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyesalkan aksi sejumlah guru besar yang dinilai tidak sensitif pada kondisi nasional. Alih-alih berfokus pada penanganan krisis, aksi tersebut dinilai hanya menyoroti kepentingan segelintir pihak.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, menegaskan saat ini seluruh energi bangsa seharusnya diarahkan pada upaya penyelamatan nyawa dan pelayanan darurat.
“Di tengah bencana seperti ini, prioritas kita satu, membantu warga yang terdampak. Sangat disayangkan jika ada pihak yang justru membangun polemik di ruang publik,” ujar Aji dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Selasa (5/12/2025).
Aji menilai kapasitas intelektual dan pengalaman para guru besar mestinya bisa menjadi motor penguatan respons bencana, bukan menambah kegaduhan.
“Keilmuan para guru besar itu sangat berharga. Akan jauh lebih bermakna jika diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penyelamatan nyawa, evakuasi, hingga pelayanan medis,” lanjutnya.
Masalah Dokter Spesialis: Bukan Isu Baru, Sedang Dikejar Solusinya
Terkait kritik mengenai kekurangan dokter spesialis, termasuk contoh kasus kematian ibu hamil yang kerap disebut, Kemenkes menilai hal itu justru mengonfirmasi persoalan klasik yang sudah lama menjadi tantangan nasional. Kekurangan dokter spesialis obgyn dan anestesi, terutama di wilayah timur Indonesia, menurut Aji, adalah realitas yang kini sedang dihadapi dengan langkah konkret.
“Ini bukan masalah baru. Karena itulah kami mempercepat produksi dokter spesialis melalui pendidikan berbasis rumah sakit, RSPPU. Lulusan nanti langsung disiapkan bertugas di daerah-daerah yang paling membutuhkan, termasuk DTPK,” jelas Aji.
Program percepatan pemenuhan tenaga medis dilakukan melalui kerja sama erat antara Kemenkes, Kemendikti, universitas, dan rumah sakit pendidikan. Seluruh pihak disebut Aji tengah bergerak dalam satu arah, memastikan daerah kekurangan dokter spesialis segera mendapatkan tenaga yang layak.
“Distribusi dokter memang tidak merata. Dan itu harus direspons dengan kebijakan nyata, bukan hanya kritik di momen yang tidak tepat,” tegasnya.
Fokus Utama: Meringankan Beban Korban Bencana
Di tengah kondisi darurat, Kemenkes mengajak semua pihak, termasuk kalangan akademisi untuk turun tangan membantu. Bagi Kemenkes, menunda polemik demi mengutamakan kemanusiaan adalah sikap yang semestinya diambil bersama.
“Saat saudara-saudara kita sedang berjuang di pengungsian, kita seharusnya hadir untuk membantu mereka. Mari kedepankan empati, kolaborasi, dan kerja nyata,” tutup Aji.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up) -
Distribusi Dokter Tak Merata, Guru Besar FKUI Ramai-ramai Tuding Menkes
Jakarta –
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menegaskan hubungan antara fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan wajib harmonis. Jika renggang, dampaknya bisa langsung terasa, mulai dari berkurangnya jumlah dokter spesialis yang dihasilkan hingga masalah distribusi dokter di berbagai daerah.
“Hubungan baik itu harus ada antara FK dan RS. Jadi kalau hubungan antara dekan dan direktur RS tidak baik, ini salah siapa? Salah menterinya. Dulu nggak ada masalah, kenapa ganti menteri jadi bermasalah?” beber Prof Ari dalam konferensi pers Selasa (5/11/2025) yang dihadiri lebih dari 20 guru besar sejumlah FK di Indonesia.
Ia menyebut persoalan ini harus segera dibereskan karena Indonesia tengah menghadapi krisis dokter spesialis.
Prof Ari kemudian menyinggung kasus seorang ibu di Papua yang meninggal saat akan melahirkan, sebuah tragedi yang menurutnya menggambarkan nyata persoalan distribusi dokter spesialis di lapangan.
“Empat rumah sakit, semuanya kekurangan. Ada satu RS yang tersedia dokter obgyn dan anastesi. Tapi tidak bisa kelas 3, syaratnya harus masuk VIP,” sorot Prof Ari.
Ia mencontohkan situasi di Jakarta sebagai perbandingan.
“Di sini saja dokter obgyn bisa puluhan. Di RSCM ada berapa? Tapi begitu bicara distribusi, masalahnya kelihatan. Masih ada provinsi yang bahkan tidak punya layanan endoskopi,” sebutnya.
Menurutnya, akar masalah bukan sekadar teknis. Ada aspek kebijakan yang dinilai tak beres.
“Kalau ditanya siapa yang salah, Kemenkes mau nggak disalahin?” katanya setengah berkelakar.
Meski begitu, Prof Ari menegaskan hubungan FKUI dengan RSCM saat ini masih baik.
“Insyaallah baik-baik saja. Saya masih diundang teman-teman RSCM. Kalau bicara pendidikan staf pengajar, teman-teman itu berhubungan dengan Ketua Departemen. Kadep itu dari rumah sakit. Jadi kuncinya ada di departemen FKUI.”
Tapi baik saja, menurutnya tidak cukup. Ia mengingatkan sinergi harus terus dijaga agar proses pendidikan dokter spesialis berjalan lancar.
“Apakah peserta didik bisa ditempatkan dengan baik? Selama ini komunikasinya masih berjalan,” katanya.
Meski relatif baik, ia juga mengakui adanya gesekan di level pimpinan. “Hubungannya dingin-dingin empuk antara dekan dengan direkturnya. Ini harus segera dicari solusinya. Kalau tidak, kasus-kasus seperti ibu yang meninggal itu akan terulang lagi,” ujarnya.
Dampak dari hubungan tak harmonis dinilai Prof Ari bisa ikut berimbas pads jumlah peserta didik berkurang, jumlah lulusan menurun, dan ujungnya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dokter spesialis yang layak.
“FK memproduksi dokter spesialis, RS adalah tempat pendidikannya. Kalau hubungannya tidak harmonis, ya jumlah dokter spesialis berkurang. Masyarakat yang dirugikan,” kata Prof Ari.
Ia menekankan perlunya duduk bersama antara fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan untuk memastikan RS dapat berjalan optimal sebagai lahan pendidikan. Tanpa itu, penguatan SDM medis hanya akan jadi wacana.
Prof Ari menutup dengan refleksi pengalamannya dua dekade lalu.
“Dua puluh tahun lalu saya ke Singapore General Hospital hanya untuk melihat fasilitas endoskopi. Indonesia seharusnya sudah jauh lebih maju sekarang, tapi kita masih berkutat pada masalah relasi lembaga yang seharusnya bisa diselesaikan,” tutupnya.
Ketimpangan distribusi dokter spesialis bukan sekadar isu administratif, angka-angkanya memprihatinkan. Prof Yudhi Maulana Hidayat, Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dalam kesempatan yang sama mengungkap bahwa 80,7 persen dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Untuk bidang obgyn, datanya jelas. Jakarta, Bogor, Bekasi penuh. Kenapa? Mereka takut kehilangan emas monas, takut kalah sama Bandung,” kata Prof Yudhi.
Yang ia maksud dengan ’emas monas’ adalah peluang ekonomi, fasilitas lengkap, dan kenyamanan bekerja yang membuat dokter enggan keluar dari pusat kota.
Ambon bahkan tidak punya satu pun dokter obgyn. “Satu pun nggak ada,” tegasnya.
Lalu siapa yang bertanggung jawab atas distribusi ini?
“Jadi itu tugasnya bos dari pak Dekan, Menteri Kesehatan. Artinya kita sepakat distribusi dokter spesialis ini buruk. Daerah terpencil, terluar, masih kosong,” kata Prof Yudhi.
Ia menegaskan sektor pendidikan kedokteran dan sektor layanan kesehatan tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Ketika hubungan fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan terganggu, efeknya nyata, kuota peserta didik tersendat, lulusan berkurang, dan daerah-daerah yang sudah kekurangan makin terpuruk.
Menurut Prof Yudhi, solusi tidak bisa hanya bersandar pada skema yang ada. Salah satu yang ia dorong adalah peningkatan kuota jalur university-based hingga 30 persen.
“Jangan dipaksakan hospital-based di rumah sakit yang belum siap. Di rumah sakit yang sudah menjalankan pendidikan university-based, kalau dipaksakan juga hospital-based, nanti terjadi tumpang tindih. Ada dualisme pendidikan dalam satu RS pendidikan,” ujarnya.
Dualisme ini bukan sekadar persoalan administratif. Prof Yudhi meyakini hal ini bisa menabrak standar kompetensi, memecah alur pelatihan, membingungkan peserta didik, dan akhirnya menurunkan kualitas lulusan. Padahal, Indonesia sedang sangat membutuhkan dokter spesialis baru, bukan justru kehilangan kemampuan untuk mencetaknya.
Halaman 2 dari 4
Simak Video “Video: AIPKI Menampik Ada ‘Permainan’ di Uji Kompetensi Dokter”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up) -
Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh
Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.
Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.
Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.
Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat
1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979
Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.
2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)
Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.
Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon
3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)
Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.
Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.
Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.
Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.
4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)
Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.
Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi meluap dan mengakibatkan banjir bandang.
Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan
Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua Padang Sidempuan Tenggara dan Padang sidimpuan Angkola Julu.
5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)
Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.
Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.
6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)
Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.
Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.
7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)
Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.
Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).
8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.
BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)
-
Kemenkes Catat Lebih 2 Ribu Kasus HIV Baru pada Kelompok Bumil
Jakarta –
Kementerian Kesehatan RI mencatat 2.264 kasus baru HIV pada ibu hamil di periode Januari hingga September 2025. Data tersebut didapat dari catatan tes pada 2.482.837 ibu hamil, artinya ada 0,09 persen dari keseluruhan yang terindikasi positif.
Sayangnya, dari temuan tersebut, baru 68 persen yang dilaporkan memulai pengobatan antiretroviral (ARV). Bagaimana penularan HIV dari ibu ke anak?
Dalam rentang tiga tahun terakhir, insiden kasus penularan HIV ibu ke anak dilaporkan menurun, meskipun tidak signifikan. Pada 2023 ada 137 anak yang terindikasi positif terpapar dari ibunya, sementara di 2024 sedikit menurun di angka 132 dan dalam satu tahun terakhir tercatat 88 kasus.
“Peningkatan signifikan cakupan profilaksis bayi sehingga gap antara jumlah ibu hamil HIV positif dan bayi yang mendapat profilaksis semakin kecil. Sejak tahun 2023 positivity rate pada bayi lahir dari ibu ODHIV menurun,” tutur Ketua Tim Kerja HIV-AIDS Kementerian Kesehatan RI, dr Tiersa Vera Junita M Epid.
Meski begitu, perlu dicatat, tiga kelompok penyumbang angka ODHIV terbanyak salah satunya masih disumbang anak ODHIV, dengan positivity rate 17 persen. Tertinggi ketiga setelah pasangan ODHIV 34 persen, pelanggan pekerja seks 20 persen.
Berikut datanya:
Pasangan ODHIV (termasuk ibu rumah tangga tertular dari suami): 3.339 kasus dari 9.709 tes yang dilakukan.Pelanggan pekerja seks: 4.471 kasus dari 22.454 tes yang dilakukanAnak ODHIV: 728 kasus dari 4.254 tes yang dilakukan.
(naf/kna)