Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Kasus Covid-19 Naik, Prabowo Panggil Menkes ke Istana

    Kasus Covid-19 Naik, Prabowo Panggil Menkes ke Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemangilan ini dilakukan terkait lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan.

    “(Membahas) Covid-19,” kata Budi saat ditanya wartawan perihal agenda kedatangannya ke Istana, Selasa (3/5/2025).

    Lebih lanjut Menkes Budi menjelaskan, meskipun terlihat banyak, tapi kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

    “Kita amati kalau ada di Indonesia, NA-gennya masih kecil sekali, ODO puluhan. Itu sudah terlihat di pusat-pusat surveilans. Memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian Omicron yang big,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, dIa mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik menanggapi lonjakan kasus ini. “Jadi harusnya enggak usah khawatir,” tutupnya

    Sebagai informasi, Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) atau wabah lainnya, lewat Surat Edaran Dirjen P2 Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19 dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat sedang sakit.

    Selain itu, juga dianjurkan segera periksa ke dokter apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan faktor risiko bagi pelaku perjalanan, melapor ke petugas kesehatan jika sakit selama perjalanan di pelabuhan, bandar udara dan lainnya yang setempat dan melakukan vaksinasi booster Covid-19 bagi yang belum atau jika termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

  • Anggota Komisi X: PTKL perlu ikut dikaji dalam revisi UU Sisdiknas

    Anggota Komisi X: PTKL perlu ikut dikaji dalam revisi UU Sisdiknas

    Kami mencoba membedah postur anggaran terhadap pembiayaan tersebut, dan ternyata ditemukan ….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai penyelenggaraan perguruan tinggi kementerian/lembaga lain (PTKL) perlu ikut dikaji dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    “Menurut kami ini (PTKL) perlu dikaji. Jadi, ini adalah bagian-bagian ornamen yang nantinya akan dibicarakan di dalam pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” kata Sabam dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Eksklusif dan Berkeadilan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sabam lantas mencontohkan keberadaan politeknik-politeknik kesehatan yang merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Contoh ini, contoh ini, tanpa ada interesting apa-apa, tetapi hanya membuka fakta saja seperti halnya di Kementerian Kesehatan ada namanya poltekkes-poltekkes hampir rata itu di beberapa provinsi kami lihat,” katanya.

    Padahal, lanjut dia, saat ini telah banyak perguruan tinggi negeri (PTN) hingga perguruan tinggi swasta (PTS) yang menyediakan pendidikan-pendidikan terkait untuk mencetak tenaga kesehatan profesional.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang salah satunya membidangi bidang pendidikan ini menyoroti postur anggaran kementerian/lembaga untuk menyelenggarakan PTKL yang disebutnya tergolong besar, sebagaimana yang dibedah dalam Panitia Kerja (Panja) PTKL Komisi X DPR RI.

    “Kami mencoba membedah postur anggaran terhadap pembiayaan tersebut, dan ternyata ditemukan bahwa ada porsi-porsi anggaran yang sebarannya jauh lebih besar ketimbang sebaran di kementerian teknis,” katanya.

    Ia menyinggung pula alokasi anggaran pendidikan untuk setiap mahasiswa PTKL rata-rata 13,8 kali lipat lebih besar daripada alokasi anggaran PTN di bawah Kemendiktisaintek untuk setiap mahasiswa.

    “Yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap mahasiswa di kementerian dan lembaga lainnya 14 kali lipat dibandingkan biaya yang dikeluarkan di perguruan tinggi negeri lainnya atau PTS . Artinya ini ‘kan prinsip-prinsip seperti ini yang perlu diluruskan mungkin saja perlu ada penyesuaian kembali,” katanya.

    Untuk itu, dia mempertanyakan urgensi kementerian/lembaga mengelola PTKL sebab berbagai program studi terkait sedianya telah ada dan diselenggarakan oleh PTN hingga PTS.

    “Ternyata PTS pun atau PTN pun sudah ada (pendidikan terkait). Maka, kami melihat apakah memang perlu lagi kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan yang sama, yang sudah disediakan oleh PTS ataupun PTN, seperti itu. Kami melihat ya untuk apa lagi?” tuturnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Prabowo panggil Menkes ke Istana bahas kasus COVID-19 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, guna membahas tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia.

    Menkes Budi Gunadi tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 15.40 WIB sambil membawa map. Menkes pun menjawab pertanyaan awak media soal temuan kasus COVID-19 di Indonesia.

    “(Soal) C0VID-19. Lebih ke situ,” kata Menkes menjawab pertanyaan awak media terkait materi pembahasan rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menkes mengakui bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara memang naik, namun kasus tersebut berasal dari subvarian Omicron JN.1.

    Menkes menjelaskan bahwa tren kasus COVID-19 di Indonesia ini tidak perlu dikhawatirkan.

    “Memang di luar negeri naik, tetapi itu variannya, subvarian dari Omicron. Jadi, itu sama dengan subvarian kita lihat yang JN.1. Jadi, harusnya tidak usah khawatir,” kata Menkes.

    Pada kesempatan sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan bahwa sehubungan dengan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia, seperti Thailand, Hongkong, Malaysia dan Singapura, ada sejumlah hal yang harus dilakukan unit kesehatan serta para pemangku kepentingan.

    Sejumlah hal itu, antara lain dengan memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO, serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

    Kemudian, menggencarkan promosi gaya hidup sehat dan kewaspadaan COVID-19, seperti dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Peningkatan waspada Covid-19 harus responsif dan edukatif

    Anggota DPR: Peningkatan waspada Covid-19 harus responsif dan edukatif

    Jangan sampai masyarakat justru abai karena merasa pandemi sudah usai.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi Pemerintah yang responsif terhadap lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara Asia, sekaligus mendorong Pemerintah mengambil langkah proaktif dan edukatif dalam melindungi masyarakat.

    “Peningkatan kasus Covid-19 di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong harus menjadi alarm kewaspadaan bagi Indonesia. Meski kasus dalam negeri menurun, kita tidak boleh lengah,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Netty menyikapi keluarnya surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan terkait dengan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara Asia.

    Menurut Netty, kebijakan antisipatif yang tertuang dalam SE Kemenkes patut diapresiasi. Namun, dia juga menekankan pentingnya implementasi di lapangan, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini, pelaporan kasus, dan edukasi masyarakat.

    “Surat edaran tidak cukup jika hanya berhenti di meja birokrasi. Perlu ada percepatan koordinasi lintas sektor hingga ke level fasilitas kesehatan terdepan di lapangan,” ujarnya.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik yang efektif agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada.

    Legislator ini lantas mengingatkan, “Jangan sampai masyarakat justru abai karena merasa pandemi sudah usai.”

    Netty juga meminta agar Pemerintah mulai melakukan pengawasan di pintu-pintu perbatasan, keluar masuk orang/warga, pelabuhan, dan bandara.

    “Mobilitas warga dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negeri ke Indonesia, itu menjadi salah satu pintu penularan Covid-19,” tuturnya.

    Lebih lanjut Netty mengingatkan agar Pemerintah tetap menyiagakan sistem layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan alat pelindung diri (APD) jika terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba.

    “Kita sudah belajar banyak selama pandemi kemarin. Jangan sampai kita mengulang ketidaksiapan hanya karena terlalu percaya diri melihat tren penurunan,” kata Netty.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dicurigai Ada Kepentingan Global di Balik Vaksinasi TBC

    Dicurigai Ada Kepentingan Global di Balik Vaksinasi TBC

    GELORA.CO – Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait program vaksinasi TBC mengundang kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

    Program vaksin ini disebut-sebut mendapatkan suntikan dari dana sebesar Rp 2,7 triliun (159 juta dolar AS) bersumber dari yayasan milik Bill Gates. Meski disebut sebagai bagian dari inisiatif global memerangi tuberkulosis, banyak warga Indonesia merasa skeptis.

    Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho menyoroti tidak adanya data peningkatan kasus TBC dalam Laporan Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Minggu ke-21 Tahun 2025 sebagai dasar ilmiah pelaksanaan vaksinasi massal tersebut.

    “Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” kata Agung kepada RMOL, Selasa 3 Juni 2025.

    Agung menilai adanya pengaruh kepentingan asing dan industri farmasi global dalam kebijakan ini, serta menyebut perlunya kewaspadaan terhadap intervensi lembaga internasional yang kerap membawa agenda terselubung, seperti kontrol populasi dan bisnis vaksin.

    Atas dasar itulah Rekan Indonesia menyerukan agar pemerintah menunda vaksinasi TBC sampai ada dasar epidemiologis yang jelas.

    Pemerintah juga didorong membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan serta menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.

    “Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tutup Agung.

  • Lonjakan Covid-19 di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman

    Lonjakan Covid-19 di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Widyawati menyatakan meskipun kasus Covid-19 tengah mengalami lonjakan di sejumlah negara di Asia, kondisi di Indonesia masih tetap aman terkendali.

    “Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular termasuk Covid-19 terus kami perkuat baik melalui sistem sentinel maupun melalui pemantauan pintu masuk ke Indonesia,” kata Widya dalam video yang diterima Beritasatu.com, Senin (2/6/2025).

    Namun, masyarakat terutama kelompok lanjut usia dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid) diminta tetap waspada terhadap potensi penyebaran.

    “Tetapi perlu kewaspadaan bagi para lansia dan  orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta,” tambahnya.

    Menurutnya, pada situasi saat ini varian JN.1 masih menjadi variant of interest yakni varian yang memiliki kemampuan genetik dapat memengaruhi karakteristik virus sejak ditetapkan pada Desember 2023.

    Sub varian yang masih bersikulasi di Indonesia adalah MB1.1 dan KP2.18 yang secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan JN.1. Namun tidak ada indikasi sub varian ini lebih menular atau menyebabkan keparahan dibandingkan dengan sub varian sebelumnya.

    Widyawati mengaku saat ini memang terjadi peningkatan kasus Covid-19 di China, India, dan Thailand dan negara Asia lainnya seperti Hong Kong, Malaysia, serta Singapura.

    Sementara di Indonesia berdasarkan pemantauan minggu lalu nol (0) kasus positif Covid-19. Pemerintah saat ini sudah memantau situasi global dan nasional yang dapat diakses melalui kanal atau situs resmi Kemenkes yang mengintensifkan penemuan kasus covid-19.

    “Masyarakat tidak perlu panik dan tetap menjaga kewaspadaan agar tetap tenang.  Kami pastikan langkah deteksi dini pelaporan dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman,” pungkas Widyawati.

    Sebagai informasi Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) atau wabah lainnya, lewat Surat Edaran Dirjen P2 Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19 dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat sedang sakit.

    Selain itu, juga dianjurkan segera periksa ke dokter apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan faktor risiko bagi pelaku perjalanan, melapor ke petugas kesehatan jika sakit selama perjalanan di pelabuhan, bandar udara dan lainnya yang setempat dan melakukan vaksinasi booster Covid-19 bagi yang belum atau jika termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

  • Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Muzani Buka-Bukaan Isu Reshuffle Kabinet hingga Desakan Menkes Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi dingin isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang belakangan santer berembus.

    Menurutnya, wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan kini ia belum mendengar adanya rencana konkret soal reshuffle. 

    “Saya enggak dengar [reshuffle],” ujar Muzani saat ditanya wartawan di sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Namun, ketika ditanya apakah reshuffle diperlukan dalam kabinet pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto, Muzani menegaskan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Apakah Presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” tegasnya.

    Ketika ditanya soal desakan publik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mundur dari jabatannya pun, Muzani memilih untuk tidak berspekulasi. 

    “Saya enggak dengar,” ujar Muzani singkat.

  • COVID-19 Naik Lagi, Benarkah Cuma Propaganda? Ini Faktanya

    COVID-19 Naik Lagi, Benarkah Cuma Propaganda? Ini Faktanya

    Jakarta –

    Setelah pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh WHO pada Mei 2023, ancaman COVID-19 perlahan memang mulai terabaikan. Namun sebenarnya, virus ini belum sepenuhnya hilang. Kasus penularan tetap ada dan fluktuatif, dengan lonjakan terbaru terjadi di berbagai negara akibat varian baru NB.1.8.1, turunan dari Omicron JN.1.

    India mencatat lonjakan signifikan, dari 257 kasus aktif pada 22 Mei menjadi 3.758 kasus pada awal Juni 2025. Lonjakan serupa terjadi di West Bengal, dengan peningkatan lebih dari 20 kali lipat dalam dua minggu terakhir. Meskipun sebagian besar kasus bersifat ringan, rumah sakit di Kolkata telah menambah kapasitas isolasi untuk mengantisipasi peningkatan pasien.

    Di Australia, varian NB.1.8.1 menyebabkan peningkatan kasus, terutama di Tasmania. Otoritas kesehatan mendesak warga untuk mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 dan vaksin flu, mengingat rendahnya tingkat vaksinasi pasca status PHEIC dicabut.

    Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Singapura dan Thailand. Dalam sepekan, kedua negara tersebut mencatat lebih dari 15 ribu kasus. Bahkan, Thailand melaporkan sekitar 200 ribu infeksi COVID-19 sepanjang 2025.

    Lain halnya dengan Indonesia, imbas testing COVID-19 menurun, ‘hanya’ terlaporkan 75 kasus sejak awal 2025. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai total kasus di lapangan bisa jauh lebih tinggi dari yang tercatat resmi.

    “Kalau naik pun nggak terdeteksi juga, nggak ada yang mau testing. Siapa sekarang yang mau testing, orang mungkin juga nggak bergejala. Testing kan nggak murah dan bukan jaman seperti COVID-19 yang tesnya bisa gratis,” jelas Pandu kepada detikcom, Senin (2/6/2025).

    Kenaikan kasus COVID-19 yang terkesan ‘tiba-tiba’ memicu beragam spekulasi, termasuk dugaan adanya propaganda terselubung. Ada yang menganggap tren tersebut seolah-olah dibuat dengan maksud dan kepentingan tertentu.

    Faktanya, meski status PHEIC atau ‘pandemi’ dalam istilah awam, dicabut, seluruh dunia belum benar-benar ‘terbebas’ dari virus COVID-19. Artinya, virus tetap bersirkulasi atau menularkan, tetapi menjadi tidak ‘ganas’ dan hanya memicu gejala ringan, atau bisa tidak bergejala sama sekali.

    Hal ini terjadi karena program vaksinasi COVID-19 yang sudah dilakukan di banyak negara. Indonesia misalnya, lebih dari 80 persen masyarakat di Tanah Air sudah menerima dua dosis vaksin COVID-19.

    Pandu juga menilai hal ini yang menjadi keuntungan Indonesia dalam menghadapi virus maupun mutasi COVID-19 belakangan. Kasus kematian bisa ditekan hingga 0 laporan, berdasarkan catatan Kemenkes RI sepanjang 2025. Pandu juga meyakini kenaikan kasus COVID-19 di banyak negara tidak perlu disikapi dengan kepanikan, termasuk mendadak berburu vaksinasi COVID-19 tambahan.

    “Kalau divaksinasi lagi nggak perlu, nggak ada evidence based vaksinasi ulang itu bisa menangani, karena imunitas yang ada saat ini sudah cukup memadai. Nanti kan jadi kontraproduktif Menkes (dituduh) jualan vaksin lagi,” beber Pandu.

    “Kita juga kan sangat beruntung sama menggunakan Sinovac, vaksin yang cukup andal, Sinovac kan virus utuh, kalau mRNA kan cuma bagian dari virus, yang suka berubah nah itu yang mengkhawatirkan di banyak negara, kalau Indonesia sih nggak perlu khawatir,” pungkasnya.

    NEXT: COVID-19 Cuma Propaganda?

    COVID-19 Cuma Propaganda?

    Mari dilihat dari laporan kasus COVID-19 setiap tahun. Catatan Our Wold in Data menunjukkan puncak kasus COVID-19 dunia terjadi pada 21 Juni 2022 dengan hampir 4 juta kasus dalam 24 jam. Sementara puncak kematian terjadi di tahun sebelumnya yakni 21 Januari 2021, mencapai 17.049 per hari.

    Tren kasus maupun kematian karena COVID-19 berangsur menurun signifikan tetapi tidak pernah benar-benar ‘lenyap’.

    Terendah konsisten di angka 2 ribu kasus selama periode Juni 2023 hingga akhir 2024. Pemicunya tidak lain karena kondisi kekebalan imunitas tubuh dan mutasi virus yang dapat memengaruhi tingkat penularan dan efektivitas vaksin.

    Kabar baiknya, sifat virus COVID-19 belakangan sudah tidak lagi mematikan, meskipun catatan infeksi melonjak. Meski begitu, pakar epidemiologi Dicky Budiman mengingatkan risiko yang bisa muncul di balik infeksi berulang.

    “Memang beruntungnya kita saat ini COVID-19 secara akut tidak menjadi masalah, ketika terinfeksi yasudah gejala-nya ringan,” beber dia kepada detikcom, Selasa (2/6).

    “Tapi ingat COVID-19 ini kalau berulang-ulang ada fase kronis lanjutan yang serius yang disebut dengan long COVID-19 yang cuma tidak bermasalah pada bagian paru-paru, tetapi ke jantung, dan organ lain,” sorot dia.

    Dihubungi terpisah, Hermawan Saputra dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) juga mewanti-wanti kemungkinan risiko fatal tidak hilang sepenuhnya. Terutama pada mereka dengan kelompok rentan. Hal ini terlihat dari laporan Thailand yang mencatat 50-an kasus kematian dari 200 ribu infeksi COVID-19.

    “Kasus-kasus lupus, kelainan-kelainan bawaan, orang dengan hipersensitivitas, itu sangat berisiko. Artinya daya tahannya, imunitasnya tidak optimal, kedua adalah orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang punya penyakit komorbid, istilahnya, terutama pneumonia berat karena asma, kemudian ada penyakit-penyakit diabetes, itu yang harus dilindungi lebih awal,” beber dia, kepada detikcom Senin (2/6).

    Menurutnya, pemerintah perlu melakukan skrining utamanya di pintu-pintu masuk dan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) memastikan subvarian yang dominan menyebar, meski sebagian besar karakteristik virus bersifat ringan. Hal ini tetap perlu dilakukan sebagai kewaspadaan menghadapi risiko lonjakan kasus.

    Ia tidak menampik kemungkinan beberapa orang kemudian berspekulasi dan menganggap COVID-19 sebagai teori konspirasi saat lonjakan terkesan tiba-tiba terjadi.

    “Yang perlu dipahami adalah COVID-19 itu masih ada, dia selalu ada di sekitar kita, yang membedakan saat status PHEIC dicabut, karakteristik virus maupun gejalanya saat ini relatif ringan, tidak lagi memicu gejala berat, atau kasus rawat inap, karena sudah terbentuk imunitas atau kekebalan terhadap infeksi di masyarakat, baik dari paparan maupun vaksinasi,” lanjutnya.

    NEXT: Endemik tak berarti hilang dari peredaran

    Hermawan menyebut status COVID-19 saat ini sudah menjadi endemik seperti penyakit menular lain, misalnya demam berdarah dengue (DBD). Artinya, virus tetap ada tetapi dinilai tidak lagi mengkhawatirkan.

    Senada, Dicky menyebut penyangkalan akan keberadaan COVID-19 akan selalu terjadi. Terlebih, secara psikologis pandemi COVID-19 kala itu membuat banyak orang terganggu dalam segala aktivitas dan memicu kerugian serta dampak besar bagi beberapa orang secara finansial, karena mobilitas yang mendadak dibatasi. Tidak heran, kemudian muncul penyangkalan dari situasi COVID-19 belakangan.

    “Kita tidak bisa mengandalkan penyangkalan untuk kemudian meniadakan penyakit itu. Tidak akan hilang,” tegas dia.

    “Lebih bijak yang bisa dilakukan saat ini tetap menjaga perilaku hidup bersih sehat, memakai masker, mencuci tangan,” tutupnya.

    Saksikan Live DetikSore:

  • Jemaah Haji Indonesia Diminta Waspada Serangan Heat Stroke, Efeknya Bisa Fatal

    Jemaah Haji Indonesia Diminta Waspada Serangan Heat Stroke, Efeknya Bisa Fatal

    Jakarta – Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) jadi momen paling ditunggu sekaligus paling berat bagi jemaah. Di tengah suhu ekstrem yang bisa tembus 40 derajat celcius lebih, risiko heat stroke atau serangan panas bisa menjadi ancaman serius.

    “Heat stroke itu kondisi gawat darurat yang bisa fatal jika tidak ditangani cepat. Ini terjadi saat tubuh gagal mengatur suhu, dan suhu inti tubuh bisa melonjak di atas 40 derajat celcius,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji, Liliek Marhaendro Susilo, dalam keterangan resminya, Senin (2/6/2025).

    Gejala umum yang perlu diwaspadai antara lain suhu tubuh yang sangat tinggi, kulit panas dan memerah (kadang kering atau tetap lembap), sakit kepala berdenyut, pusing, kebingungan, mual, muntah, denyut nadi yang cepat dan kuat, bahkan sampai hilang kesadaran atau kejang.

    Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama terus mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan secara maksimal selama pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kunci utama pencegahan adalah menjaga hidrasi tubuh.

    Hindari Minuman Ini

    Jemaah diminta untuk minum air secara teratur, tidak menunggu haus, serta rutin mengonsumsi oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit tubuh. Air zamzam yang tersedia melimpah diharapkan dimanfaatkan dengan baik. Di sisi lain, minuman manis atau berkafein seperti teh, kopi, dan soda justru sebaiknya dihindari karena bisa mempercepat dehidrasi.

    Tips dari Kemenkes Biar Nggak Tumbang Saat Haji:
    1. Hidrasi Maksimal

    Minum air putih rutin, jangan tunggu hausMinum air zamzamRutin konsumsi oralitMenghindari kopi, teh manis, dan sodaBawa botol minum pribadi isi ulang

    2. Lindungi Diri dari Matahari

    Menggunakan topi lebar, payung, atau handuk basah di kepalaCari tempat berteduh, menghindari panas terik pukul 10.00-16.00 waktu setempat

    3. Jangan Lupa Istirahat

    Tidur cukup dan jangan memaksakan diriKalau mulai lelah, pusing, atau mual, disarankan untuk langsung istirahat

    4. Jaga Pola Makan

    Makan teratur dan tepat waktuJangan konsumsi makanan lewat batas waktuPilih makanan bergizi seimbang

    5. Gunakan Teknologi Sederhana

    Semprotan air dingin/zamzam untuk mendinginkan tubuhGunakan kipas tangan atau kipas mini portabel

    6. Segera Cari Pertolongan!

    Jika merasa tidak enak badan atau alami gejala heat stroke, segera lapor ke petugas kesehatanSelalu bawa obat pribadiInformasikan kondisi medis ke ketua rombongan atau TKHK

    “Kesehatan itu modal utama dalam ibadah. Semoga jemaah bisa menjalani rangkaian haji dengan aman dan lancar. Jaga diri, jangan sampai tumbang,” tutup Liliek.

    (naf/kna)

  • Deretan Negara di Asia yang Laporkan Peningkatan Kasus COVID-19

    Deretan Negara di Asia yang Laporkan Peningkatan Kasus COVID-19

    Jakarta –

    Banyak negara di Asia yang melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19. Hal ini dipicu oleh munculnya subvarian Corona baru, salah satunya NB.1.8.1 yang mengkhawatirkan.

    Selain itu, ada beberapa varian COVID-19 yang juga tersebar di beberapa negara. Varian itu meliputi XEC, JN.1, hingga LF.7.

    Dikutip dari berbagai sumber, berikut deretan negara di Asia yang melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19:

    Korea Selatan

    Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Korea melaporkan kasus COVID-19 yang dihitung melalui rumah sakit dan klinik pengawasan penyakit pernapasan, tercatat 8,8 persen selama minggu 18-24 Mei (minggu ke-21), menunjukkan tren peningkatan selama dua minggu berturut-turut.

    Komunitas medis juga memantau dengan cermat kemungkinan munculnya kembali penyakit menular. Komite Tanggap Penyakit Menular dari Asosiasi Medis Korea (KMA) menyatakan pada kesempatan yang sama.

    “Meskipun COVID-19 tersebar luas di luar negeri, virus pernapasan akut seperti rhinovirus, virus influenza B, dan virus parainfluenza secara bersamaan tersebar luas di Korea. Sehingga diperlukan kehati-hatian khusus,” terang komunitas tersebut, dikutip dari Business Korea.

    KMA mencatat jumlah pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut menunjukkan sedikit peningkatan sejak pertengahan Mei. Melihat virus varian Omicron meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang kebangkitan COVID-19.

    Hong Kong

    Hong Kong melaporkan adanya kenaikan kasus COVID-19 yang diperkirakan akan tetap tinggi selama satu atau dua bulan ke depan.

    Dikutip dari South China Morning Post, pusat perlindungan kesehatan juga mendesak kelompok berisiko tinggi untuk segera mendapatkan vaksin booster untuk mengurangi kemungkinan komplikasi serius, hingga kematian.

    Pengawas pusat tersebut, Dr Edwin Tsui Lok-kin menjelaskan bahwa virus Corona telah berubah menjadi penyakit endemik dengan pola siklus. Peningkatan kasus biasanya diperkirakan terjadi setiap enam hingga sembilan bulan.

    “Hong Kong telah mengalami peningkatan kasus COVID-19 sejak April 2025, lebih dari setengah tahun setelah peningkatan terakhir pada Juli dan Agustus 2024,” terang Tsui.

    Ia mengatakan bahwa aktivitas virus akan relatif tinggi dalam jangka pendek, sebelum berangsur-angsur mereda selama satu atau dua bulan ke depan.

    Thailand

    Dikutip dari Nation Thailand, data per 30 Mei 2025 menunjukkan 41.283 kasus baru, sehingga total kasus tahun ini menjadi 257.280. Dilaporkan juga ada dua kasus kematian baru, sehingga total kematian menjadi 52.

    Wilayah Bangkok mencatat kasus terbanyak, diikuti Provinsi Chonburi, dengan tingkat infeksi tertinggi di kalangan orang dewasa usia kerja, pelajar, anak-anak, dan populasi lansia.

    Masyarakat diimbau untuk memantau situasi, terutama karena varian NB.1.8.1 terus menyebar dengan cepat di berbagai wilayah. Meskipun situasi di Thailand belum mencapai level tertinggi, perjalanan internasional dan musim hujan, yang sering kali membawa penyakit pernapasan, dapat mempercepat wabah di masa mendatang.

    Next: Singapura dan Malaysia

    Singapura

    Negara tetangga Indonesia, yakni Singapura juga melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19. Singapura mengalami peningkatan tajam dalam kasus COVID-19, dengan ratusan infeksi baru dilaporkan setiap hari.

    Lonjakan ini sebagian besar disebabkan oleh varian NB.1.8.1. Kasus rawat inap juga meningkat menjadi rata-rata 350 per hari, naik dari 225 pada minggu sebelumnya. Sementara rawat inap ICU harian telah meningkat menjadi sembilan kasus.

    Malaysia

    Dikutip dari Malay Mail, situasi COVID-19 masih terkendali dan di bawah level waspada. Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan total ada 11.727 kasus COVID-19 telah tercatat sejak Minggu Epidemiologi (MEP) 1 hingga 19 di tahun ini, dengan tren penurunan yang terus berlanjut sejak awal tahun.

    “Jumlah kasus tertinggi tercatat dalam beberapa minggu pertama tahun ini dengan 960 kasus pada Minggu I/2025 dan 1.229 kasus pada Minggu II/2025 dan Minggu III/2025,” kata Kemenkes.

    “Kasus harian menunjukkan tren penurunan terus-menerus hingga mencapai 210 kasus pada Minggu I/15/2025,” kata pernyataan yang dikeluarkan hari ini.”

    Untuk periode Minggu I/16 hingga Minggu I/19, pernyataan tersebut mengatakan bahwa rata-rata sekitar 600 kasus per minggu tercatat.

    Kementerian Kesehatan meyakinkan masyarakat bahwa angka tersebut masih di bawah ambang batas peringatan dan tindakan pengendalian yang tepat sedang dilaksanakan.