Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Godrej Ajak 20 Ribu Siswa SD Jadi Pahlawan Pencegah DBD

    Godrej Ajak 20 Ribu Siswa SD Jadi Pahlawan Pencegah DBD

    Jakarta: Godrej Consumer Products Indonesia (GCPI) melalui brand HIT kembali melanjutkan gerakan “Merdeka dari DBD”. Dalam semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Nyamuk Sedunia GCPI mengajak 20 ribu siswa SD menjadi Pahlawan DBD.

    Merdeka dari DBD sendiri merupakan sebuah kampanye edukasi interaktif yang membekali siswa Sekolah Dasar dengan pengetahuan dan kebiasaan hidup bersih untuk mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). Urgensi kampanye ini semakin tinggi, seiring dengan melonjaknya kasus DBD di Indonesia. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 67.000 kasus di seluruh Indonesia.

    Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yaitu lebih dari 10.000 kasus.  Jumlah ini mengingatkan bahwa ancaman DBD belum reda, dan pencegahan perlu dilakukan sejak dini.

    Sejalan dengan visi keberlanjutan Good & Green, GCPI berkomitmen menghapus penyakit yang ditularkan melalui vektor. Di India, program EMBED telah berhasil melawan malaria; sementara di Indonesia, inisiatif ini fokus memberantas DBD.

    “Kasus demam berdarah di Indonesia masih sangat tinggi. Yang memprihatinkan, angka kematian banyak terjadi pada anak usia 5–14 tahun. Pencegahan DBD harus dimulai dari kesadaran masyarakat, terutama anak-anak,” ujar Direktur Penyakit Menular, Kemenkes RI
    Agustina Isturini dalam acara Merdeka DBD di SDN Pondok Bambu 02 Kamis, 21 Agustus 2025.
     

    Ajak Siswa SD Jadi Pahlawan DBD Lewat Edukasi Interaktif

    Melalui tokoh Super HITO, pahlawan pembasmi nyamuk, para siswa diajak belajar siklus hidup nyamuk, mengenali habitat berkembangbiaknya, dan mempraktikkan langkah pencegahan DBD seperti 3M Plus dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan.

    Hari ini, kegiatan edukasi diikuti oleh 500 siswa dan 25 relawan, dengan target ambisius untuk menjangkau 50.000 siswa SD di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Hingga kini, lebih dari 20.000 siswa telah mendapatkan edukasi ini.

    “Kami sangat mengapresiasi inisiatif GCPI yang mengajarkan pencegahan DBD secara interaktif. Dengan melibatkan siswa SD, kita mencetak generasi yang peduli kesehatan lingkungan dan mampu menularkan kebiasaan hidup bersih ke keluarga serta masyarakat,” kata Plt. Kepala Seksi SD Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Timur, Riswan Desri.

    Tak hanya pencegahan, edukasi juga menekankan pentingnya deteksi dini yang tepat waktu. Banyak orang tua ingin cepat memeriksa lab saat anak demam, namun dalam kasus DBD, waktu pengecekan menjadi sangat krusial.

    “Di DBD, tanda bahaya justru muncul saat masuk fase kritis, sekitar 72 jam setelah demam mulai. Kalau lab dilakukan terlalu dini, hasilnya bisa kelihatan aman padahal bahayanya belum muncul. Kalau dicek terlalu cepat, risikonya adalah rasa aman palsu. Kemarin lab ‘bagus’, hari ini anak drop, tapi orang tua tenang karena percaya hasil kemarin. Maka, ingat 72 jam itu bukan 3 hari. Dan dalam DBD, timing bisa menyelamatkan nyawa” jelas dr. Miza Afrizal, p.A, Bmedsci.Mkes

    Jakarta: Godrej Consumer Products Indonesia (GCPI) melalui brand HIT kembali melanjutkan gerakan “Merdeka dari DBD”. Dalam semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Nyamuk Sedunia GCPI mengajak 20 ribu siswa SD menjadi Pahlawan DBD.
     
    Merdeka dari DBD sendiri merupakan sebuah kampanye edukasi interaktif yang membekali siswa Sekolah Dasar dengan pengetahuan dan kebiasaan hidup bersih untuk mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). Urgensi kampanye ini semakin tinggi, seiring dengan melonjaknya kasus DBD di Indonesia. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 67.000 kasus di seluruh Indonesia.
     
    Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yaitu lebih dari 10.000 kasus.  Jumlah ini mengingatkan bahwa ancaman DBD belum reda, dan pencegahan perlu dilakukan sejak dini.

    Sejalan dengan visi keberlanjutan Good & Green, GCPI berkomitmen menghapus penyakit yang ditularkan melalui vektor. Di India, program EMBED telah berhasil melawan malaria; sementara di Indonesia, inisiatif ini fokus memberantas DBD.
     
    “Kasus demam berdarah di Indonesia masih sangat tinggi. Yang memprihatinkan, angka kematian banyak terjadi pada anak usia 5–14 tahun. Pencegahan DBD harus dimulai dari kesadaran masyarakat, terutama anak-anak,” ujar Direktur Penyakit Menular, Kemenkes RI
    Agustina Isturini dalam acara Merdeka DBD di SDN Pondok Bambu 02 Kamis, 21 Agustus 2025.
     

    Ajak Siswa SD Jadi Pahlawan DBD Lewat Edukasi Interaktif

    Melalui tokoh Super HITO, pahlawan pembasmi nyamuk, para siswa diajak belajar siklus hidup nyamuk, mengenali habitat berkembangbiaknya, dan mempraktikkan langkah pencegahan DBD seperti 3M Plus dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan.
     
    Hari ini, kegiatan edukasi diikuti oleh 500 siswa dan 25 relawan, dengan target ambisius untuk menjangkau 50.000 siswa SD di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Hingga kini, lebih dari 20.000 siswa telah mendapatkan edukasi ini.
     
    “Kami sangat mengapresiasi inisiatif GCPI yang mengajarkan pencegahan DBD secara interaktif. Dengan melibatkan siswa SD, kita mencetak generasi yang peduli kesehatan lingkungan dan mampu menularkan kebiasaan hidup bersih ke keluarga serta masyarakat,” kata Plt. Kepala Seksi SD Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Timur, Riswan Desri.
     
    Tak hanya pencegahan, edukasi juga menekankan pentingnya deteksi dini yang tepat waktu. Banyak orang tua ingin cepat memeriksa lab saat anak demam, namun dalam kasus DBD, waktu pengecekan menjadi sangat krusial.
     
    “Di DBD, tanda bahaya justru muncul saat masuk fase kritis, sekitar 72 jam setelah demam mulai. Kalau lab dilakukan terlalu dini, hasilnya bisa kelihatan aman padahal bahayanya belum muncul. Kalau dicek terlalu cepat, risikonya adalah rasa aman palsu. Kemarin lab ‘bagus’, hari ini anak drop, tapi orang tua tenang karena percaya hasil kemarin. Maka, ingat 72 jam itu bukan 3 hari. Dan dalam DBD, timing bisa menyelamatkan nyawa” jelas dr. Miza Afrizal, p.A, Bmedsci.Mkes

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Berkaca dari Kasus Bocah Sukabumi, Cacing Bisa Masuk ke Tubuh dengan Cara Ini

    Berkaca dari Kasus Bocah Sukabumi, Cacing Bisa Masuk ke Tubuh dengan Cara Ini

    Jakarta –

    Seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat, bernama Raya (4) meninggal dunia karena infeksi cacing parah. Humas RSUD Syamsudin, dr Irfan mengungkapkan cacing bahkan sampai keluar dari hidung raya.

    Dari hasil pemeriksaan intensif, Raya didiagnosis mengidap askariaris, penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides).

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Aji Muhawarman menjelaskan Ascaris lumbricoides adalah salah satu jenis cacing yang umum menyebabkan infeksi, selain cacing tambang dan cacing cambuk. Meski begitu, cacing tambang bisa dikatakan sebagai jenis cacing paling besar yang biasanya menginfeksi.

    “Dalam kasus anak R di Sukabumi yang terinfeksi cacingan, kasus tersebut adalah kasus dengan jenis cacing gelang, karena jenis cacing ini ukurannya paling besar, sehingga bisa dilihat dengan mata biasa dan mudah dikenali dengan ukuran berkisar antara 10-35 cm,” kata Aji, Rabu (20/8/2025).

    Aji menjelaskan infeksi cacing gelang termasuk dalam kategori yang bisa ditularkan melalui tanah atau soil-transmitted helminths (STH). Ini dikarenakan siklus hidup cacing tambang memerlukan tanah untuk berkembang biak.

    Cacing tambang dapat menginfeksi manusia ketika seseorang menelan telur cacing yang terdapat pada makanan, minuman, atau tangan yang terkontaminasi tanah yang tercemar feses. Aji mengatakan penularan cacing gelang berkaitan erat dengan sanitasi buruk dan kebiasaan buang air besar (BAB) sembarangan.

    Inilah alasan penerapan gaya hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan sebelum makan sangat penting untuk dilakukan.

    “Bila telur infektif tertelan, telur akan menetas menjadi larva di usus halus kemudian menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfe, lalu terbawa aliran darah ke jantung dan paru hingga bisa menyebabkan terjadinya pneumonia, dengan gejala batuk, pilek, tidak sembuh dalam waktu lama, bisa keluar cacing dari hidung dan sesak nafas,” jelasnya.

    Infeksi ini lebih banyak terjadi pada anak-anak. Aji mewanti-wanti dampak infeksi cacing yang dapat memengaruhi kecerdasan dan daya ketahanan tubuh pada anak.

    “Cacingan sebabkan gangguan pada intake makanan, pencernaan, penyerapan serta metabolismenya,” ujar Aji.

    “Secara kumulatif, infeksi cacing atau cacingan dapat menimbulkan kerugian gizi berupa kekurangan kalori dan protein serta kehilangan darah sehingga berdampak pada perkembangan fisik, kecerdasan, dan ketahanan tubuh,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Kemenkes Buka Suara Terkait Balita di Sukabumi Meninggal gegara Kecacingan

    Kemenkes Buka Suara Terkait Balita di Sukabumi Meninggal gegara Kecacingan

    Jakarta –

    Buntut kasus kematian balita di Sukabumi pasca teridentifikasi lebih dari 1 kilogram cacing di tubuhnya, Kementerian Kesehatan RI sudah melakukan sejumlah upaya berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

    Puskesmas Kabandungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menggencarkan pemberian makanan tambahan untuk anak dengan gizi kurang. Pemberian obat massal cacingan dengan albendazol secara rutin, setahun dua kali.

    “Juga dilakukan penyelidikan epidemiologi, untuk menggali riwayat dan faktor risiko pada pengidap, agar tidak terjadi infeksi lagi,” tutur Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, Rabu (20/8/2025).

    Kemenkes RI mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selalu membiasakan mencuci tangan di waktu krusial seperti berikut:

    Setelah makanSetelah buang air besarSebelum menjamah makananSebelum menyusuiSetelah beraktivitas

    Masyarakat juga diimbau untuk tidak sembarangan buang air besar. Mengingat, kontaminasi larva cacing di tanah bisa bersumber dari BAB sembarangan, dan menjadi faktor risiko utama penularan.

    Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan makanan, utamanya buah dan sayuran.

    “Mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan, memasak makanan dengan baik, dan menggunakan sumber air bersih,” beber Aji.

    “Jika ada gejala cacingan segera berobat ke puskesmas, dan untuk anak usia satu sampai 12 tahun minum obat cacing yang diberikan oleh petugas puskesmas 2 kali
    setahun,” pesan dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Berkaca dari Kasus Bocah Sukabumi, Cacing Bisa Masuk ke Tubuh dengan Cara Ini

    Respons Kemenkes RI soal Kasus Cacingan di Sukabumi Berujung Kematian

    Jakarta –

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Ina Agustina Isturini, MKM, mengklaim tren kasus cacingan di Indonesia relatif menurun sejak pemerintah mencanangkan program eliminasi kasus, juga pemberian obat-obatan setahun dua kali. Utamanya pada wilayah endemis.

    Menurut dr Ina, daerah yang masih mencatat laporan kasus kecacingan terbanyak adalah wilayah Indonesia bagian timur. Sementara di pulau Jawa trennya dilaporkan relatif rendah.

    Berkaca pada kasus di Jawa Barat, program penanganan dan upaya eliminasi kasus kecacingan disebutnya sudah berjalan. Namun, peran utama yang perlu diperhatikan adalah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat.

    “Jadi, orang-orang yang cacingan ketika diobati, tidak bisa langsung sepenuhnya sembuh bila perilaku hidup bersih dan sehatnya tidak diperbaiki. Dia tentu bisa kena lagi, meskipun sudah minum obat, karena kemudian misalnya masih main tanah, akan kembali cacingan,” wanti-wanti dr Ina saat ditemui di Gedung Sujudi Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

    “Perlu dicatat obat itu bukan seperti vaksin. Tidak membuat seseorang ‘kebal’ dari infeksi,” sambung dia.

    Ia menyoroti jenis cacing yang terjadi pada balita di Jabar yakni ascaris atau cacing tanah. dr Ina mengimbau para orangtua untuk menjaga perilaku anak saat bermain, terlebih selepas menyentuh tanah atau bermain bola di lapangan luas.

    Upayakan untuk selalu menggunakan alas kaki saat bermain di tempat dengan lingkungan dan sanitasi yang buruk.

    Waspadai Anemia-BB Menurun

    dr Ina mengingatkan para orangtua untuk memperhatikan kondisi anak saat berat badannya menurun tanpa alasan yang jelas.

    “Yang pertama, kalau ada anak yang BB-nya nggak naik-naik, ada anemia, tentu berisiko, itu adalah gejala awal, memang dia harus diperiksa apalagi kalau daerah tersebut angka cacing-nya cukup tinggi,” beber dia.

    Risiko cacingan meningkat di daerah dengan sanitasi buruk dan masih banyaknya warga yang buang air besar sembarangan. Kemungkinan lain adalah saat mengonsumsi makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, termasuk mengonsumsi sayur-sayuran yang tidak dibersihkan dengan sumber air yang layak.

    “Jadi intinya pencegahan, memperhatikan kebersihan, karena walaupun diobati, kalau tetap tidak PHBS, infeksi akan muncul kembali,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Varian Covid-19 yang Mendominasi Indonesia Saat Ini “
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

    Sri Mulyani kepada awak media mengatakan lokasi BTP ini layak untuk ditetapkan sebagai salah satu BTP percontohan karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian.

    “Memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” kata dia usai meninjau lokasi Yonif saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Sri Mulyani, keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI.

    Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

    Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal.

    “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran.

    Di tempat yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin terlihat merespons baik apresiasi yang diberikan Sri Mulyani dan Andi Amran Sulaiman.

    Sjafrie menjelaskan, nantinya pihaknya akan membangun 100 BTP di seluruh wilayah dalam satu tahun.

    Dia berharap pembangunan 100 BTP itu dapat didukung seluruh pihak agar pangan dan pertahanan di seluruh Indonesia bisa semakin menguat.

    “Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sesuai Standar WHO, Menkes Naikkan Wajib Periksa Kehamilan di RI Jadi 8 Kali

    Sesuai Standar WHO, Menkes Naikkan Wajib Periksa Kehamilan di RI Jadi 8 Kali

    Jakarta –

    Antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan bakal dinaikkan menjadi delapan kali, buntut tingginya angka kematian ibu dan anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut perubahan ini menyesuaikan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Angka kematian bayi di Indonesia tercatat lebih dari 30 ribu dalam setahun. Ketiga pemicu terbanyak adalah sepsis, gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan (kongenital), yang menurutnya bisa dicegah dengan penilaian risiko sedini mungkin sebelum persalinan.

    “Soal kematian ibu dan anak yang masih tinggi, ini ANC-nya kita akan naikkan, ANC di kita itu sebelumnya 6 kali, itu kita naikkan menjadi 8 kali sesuai standar WHO,” beber Menkes dalam peringatan World Patient Safety Day 2025, Selasa (19/8/2025).

    “Supaya kita bisa lihat secara lebih dini, karena ada waktu 9 bulan untuk menjaga kesehatan si ibu dan bayi, kalau 9 bulan nggak ketemu ini keterlaluan kita, karena secara science bisa dicegah,” lanjutnya.

    Kenaikan jumlah pemeriksaan ibu hamil demi mencegah risiko kematian saat persalinan. Walhasil, saat ini hampir setiap bulan ibu hamil wajib menjalani pemeriksaan.

    Menkes juga akan mengatur regulasi persalinan agar tidak selalu melahirkan di rumah sakit. Persalinan normal diarahkan untuk bisa dilakukan dengan bidan, berkoordinasi bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

    Dalam pengkategorian, bidan diberikan bintang tertentu sesuai kemampuannya, untuk bisa melakukan persalinan normal. Bila dalam empat kali pemeriksaan, nihil risiko yang ditemukan pada bayi dan si ibu, persalinan diarahkan untuk dilakukan dengan bidan.

    Lain halnya bila ditemukan risiko sedang hingga tinggi karena komplikasi dan kondisi bayi, disarankan untuk melakukan persalinan dengan dokter di fasilitas kesehatan puskesmas hingga rumah sakit.

    “Dari 6 jadi 8, jadi hampir setiap bulan periksa kondisi bayinya. Diharapkan nanti kita bisa mengkategorisasikan secara lebih dini, ini kondisi normal biar bidan yang urus, ini agak berisiko, dokter yang handle, berisiko tinggi digeser langsung ke rumah sakit,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Jakarta –

    Angka kematian bayi di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang banyak negara lain di ASEAN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyoroti jumlahnya hanya lebih baik dibandingkan laporan kasus Laos dan Myanmar.

    Indonesia mencatat sedikitnya lebih dari 30 ribu bayi meninggal setiap tahun saat lahir. Angkanya disebut terus meningkat.

    “Kalau dibandingkan dengan Singapura, angka kematian bayi mereka hanya 2 per seribu kelahiran. Malaysia 6 sampai 7 per seribu, Thailand 7 sampai 8 per seribu kelahiran. Indonesia jauh lebih tinggi, bahkan Vietnam lebih baik dari kita,” beber Budi dalam peringatan World Patient Safety Day 2025, Selasa (19/8/2025).

    Menkes mewanti-wanti agar Indonesia jangan sampai tersalip negara-negara yang sebelumnya berada di bawah.

    Persoalan Data

    Menurutnya, angka kematian bayi yang tercatat masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berkaca pada masa pandemi COVID-19, banyak kasus yang tidak terlaporkan. “Yang terecord di kita cuma 33 ribu. Tapi bisa jadi jumlah yang sebenarnya mencapai 100 ribu kasus per tahun,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan daerah memperkuat registrasi kelahiran dan kematian.

    “Yuk, dicatat yang benar. Ini sama seperti waktu COVID-19. Kalau pencatatan tidak rapi, kondisi kita akan makin lama makin jelek,” tegasnya.

    Kematian Terjadi di RS

    Budi juga menyoroti fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, sebagai titik krusial. Data Kemenkes menunjukkan lebih dari 90 persen kematian bayi terjadi di rumah sakit, dengan sekitar 60 persen kasus disebabkan keterlambatan rujukan.

    “Kalau 92 hingga 95 persen kematian terjadi di rumah sakit, berarti memang sistem rumah sakitnya yang harus dibereskan. Mulai dari tata kelola melahirkan, penanganan infeksi, ruang operasi, sampai pelayanan neonatal,” ujarnya.

    Ia menambahkan, puskesmas dan bidan tetap perlu diperkuat. Namun, rumah sakit yang menjadi rujukan ibu dan anak justru harus menjadi prioritas perbaikan.

    Tiga penyebab utama kematian bayi di Indonesia adalah sepsis, gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan (kongenital). “Masa ngurusin sepsis saja ruang operasi kita masih bermasalah. Kalau rumah sakit tidak dibereskan, sulit menurunkan angka kematian ini,” tegasnya.

    Budi mengingatkan bahwa isu angka kematian ibu dan bayi bukan sekadar angka statistik. “Coba bayangkan kalau yang meninggal itu keluarga kita sendiri. Jangan kita hanya rapat-rapat saja, tapi jumlah kematiannya tidak turun-turun,” katanya.

    Menkes meminta seluruh pihak dari pusat hingga daerah untuk serius menurunkan angka kematian ibu dan bayi. “Kalau kita bisa bereskan sistem pencatatan, rumah sakit, dan layanan rujukan, saya yakin angka kematian bisa kita tekan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Pemerintah Akan Labeli Makanan Berdasarkan Kandungan Gula dan Kalori Nasional 19 Agustus 2025

    Pemerintah Akan Labeli Makanan Berdasarkan Kandungan Gula dan Kalori Nasional 19 Agustus 2025

    Pemerintah Akan Labeli Makanan Berdasarkan Kandungan Gula dan Kalori
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
      Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, Kementerian Kesehatan sedang merancang aturan pelabelan makanan dan minuman berdasarkan kandungan gula serta jumlah kalorinya.
    Dante menyebutkan, kebijakan ini merupakan upaya jangka pendek pemerintah untuk menekan tingginya kasus diabetes di Indonesia.
    “Nah ini jangka pendek kita sudah menggodok untuk membuat food brand di tiap-tiap makanan yang ada di dalam kemasan,” kata Dante di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan, Jakarta, Selasa (18/8/2025).
    Ia menjelaskan, setiap produk makanan dan minuman dalam kemasan akan mendapatkan label warna merah, kuning, atau hijau, untuk menandakan kandungan kalori dan gula di dalamnya.
    “Semua produk akan (dilabeli) kemasan berapa kalorinya dan akan diberi notifikasi seperti lampu merah,” ujar Dante.
    “Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kita berkoordinasi dengan Kemenperin dan itu akan diterapkan secara bertahap,” imbuh dia.
    Dante menargetkan kebijakan ini dapat diterapkan mulai tahun ini.
    “Mudah-mudahan mulai tahun ini sudah mulai bisa diterapkan secara bertahap. Sampai nanti mungkin kira-kira 3-4 tahun diterapkan secara total,” kata dia.
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menambahkan, pemerintah juga berupaya melakukan edukasi publik tentang pentingnya hidup sehat.
    “Kami di sini juga melakukan edukasi ya, healthy life ya dan kita mengkoordinir kementerian-kementerian lain dan juga mengajak swasta untuk mendukung Kemenkes mensosialisasikan pola hidup sehat,” kata Pratikno.
    Sebelumnya, Dante mengungkapkan bahwa prevalensi penderita diabetes di Indonesia saat ini mencapai 11 persen.
    Angka itu diketahui berdasarkan hasil cek kesehatan gratis (CKG) yang dilaksanakan pemerintah selama beberapa bulan terakhit.
    “Prevalensi angka diabetes Indonesia itu 11 persen. Angka diabetes 11 persen. Itu artinya apa? Artinya 1 dari 10 orang di Indonesia memiliki diabetes,” kata Dante, Selasa.
    Namun, hanya sebagian kecil penderita yang mengetahui kondisi kesehatannya.
    Dante menyebutkan, dari 11 persen angka diabetes di Indonesia, hanya seperempat yang terdeteksi sebelumnya.
    Sementara tiga perempat lainnya tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut.
    Dante mengingatkan pentingnya deteksi dini untuk mencegah komplikasi berat akibat diabetes.
    “Waktu kita survei, yang ketahuan diabetes itu cuma 3 persen, yang 9,8 persen-nya itu nggak tahu kalau dia diabetes,” kata Dante.
    “Bayangkan kalau ini agen simptom ini tidak dideteksi, maka nanti akan berlanjut ke komplikasi yang lebih parah. Menjadi sakit jantung, ginjal, cuci darah, stroke, dan sebagainya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target Setoran PNBP 2026 Merosot Jadi Rp 455 T, Ini Sebabnya!

    Target Setoran PNBP 2026 Merosot Jadi Rp 455 T, Ini Sebabnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kain menyusut. Pada 2026 hanya senilai Rp 455 triliun, turun 4,7% dari tahun ini yang sebesar Rp 477,27 triliun. Potensi setoran PNBP 2025 itu saja juga sudah jauh lebih rendah dari 2024 yang senilai Rp 584,37 triliun.

    Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 sudah disebutkan sejumlah penyebab terus tertekannya target PNBP. Mulai dari harga komoditas yang terus berfluktuasi khususnya untuk minyak bumi, dan minerba, juga adanya peralihan dividen BUMN dari yang selama ini masuk ke pos PNBP menjadi masuk ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Untuk mengoptimalisasikan setoran PNBP sesuai target 2026, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, pemerintah tidak akan mengambil langkah dengan menaikkan tarif layanan. Melainkan dengan mengoptimalkan setoran pengelolaan sumber daya alam (SDA).

    “Kalau tarif enggak,” kata Anggito saat berbicara dalam program Special Talkshow Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dikutip Selasa (19/8/2026).

    Optimalisasi pendapatan dari SDA ini menjadi target utama karena memberikan kontribusi rata-rata sebesar 39,6% tiap tahun terhadap total PNBP, baik dari setoran pengelolaan SDA migas dan non migas.

    Pada RAPBN 2026, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp 236,61 triliun, tumbuh 2,8% dari outlook 2025, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp 113,06 triliun dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp 123,54 triliun.

    Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan tata kelola industri migas serta peningkatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi.

    Foto: (Dok. Buku II Nota Keuangan)
    (Dok. Buku II Nota Keuangan)

    Pendapatan SDA Migas ini lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2025, utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP) dan kenaikan biaya produksi.

    Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain penyempurnaan regulasi peraturan maupun kontrak perjanjian hingga perbaikan tata kelola industri hulu migas.

    Lalu mendorong peningkatan lifting migas dengan memanfaatkan sumur-sumur idle yang tersedia serta memanfaatkan teknologi enhance oil recovery atau EOR dan percepatan plan of development atau PoD pada sumur-sumur yang telah eksplorasi.

    Selain itu, juga akan ada dorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional, peningkatan pengawasan hingga dorongan efektivitas implementasi harga gas bumi tertentu atau HGBT.

    Sementara itu, untuk sektor SDA nonmigas, target setorannya akan dirancang melalui kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 dan fluktuasi Harga Mineral Acuan (HMA) beberapa mineral, antara lain emas, nikel, dan tembaga dalam beberapa tahun terakhir.

    Untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas, pemerintah akan melakukan penguatan sinergi pengawasan melalui integrasi data lintas K/L melalui sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA, penerapan automatic blocking system (ABS) untuk wajib bayar yang tidak patuh setor PNBP, penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi, pemanfaatan NPWP sebagai identitas tunggal kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba, serta pemberian sanksi atas ketidakpatuhan pemenuhan DMO batu bara dan pembangunan smelter.

    Lalu, untuk sektor SDA kehutanan juga dilakukan berbagai mekanisme itu, namun ditambah dengan optimalisasi penyelesaian piutan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, serta turut memanfaatkan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan.

    Demikian halnya dengan strategi kejar pendapatan SDA kelautan dan perikanan, hingga SDA Panas Bumi.

    Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi hilangnya setoran dividen BUMN yang masuk ke dalam pos Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam PNBP, pemerintah telah merancang strategi seperti optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, agent of development, persepsi investor, regulasi, dan covenant serta diikuti dengan perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

    Pendapatan KND pada RAPBN Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun atau turun 84,8% dari outlook tahun 2025.

    “Hal ini disebabkan oleh pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara,” sebagaimana termuat dalam RAPBN 2026.

    Untuk komponen PNBP Lainnya yang sebesar Rp 118,26 triliun, strategi pengejarannya ialah pengembangan berbagai sistem digital, seperti untuk perizinan terpadu, aplikasi layanan dan integrasi database lintar sektor.

    Akan dilakukan juga evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBP serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengawasan kepatuhan juga menjadi bagian dari strategi di samping optimalisasi penagihan dan penguatan pengelolaan piutang melalui ABS PNBP.

    Adapula rencana strategi untuk optimalisasi penerimaan dan pengelolaan aset atau PNBP hingga sinergi antarinstansi pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta digitalisasi layanan publik.

    Dalam aspek PNBP K/L yang menjadi bagian dari komponen PNBP lainnya, setoran paling tinggi targetnya masih dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital senilai Rp 21,6 triliun, Polri Rp 13 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 8,9 triliun, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 8,5 triliun, Kementerian ATR/BPN Rp 3,3 triliun, dan Kementerian Hukum Rp 2,1 triliun.

    Terakhir, untuk komponen pendapatan BLU dana pos PNBP targetnya pada 2026 senilai Rp 98,32 triliun, turun 1% dibanding outlook 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS seiring dengan tren moderasi harga komoditas sawit.

    Meski begitu, PNBP BLU ditargetkan akan terus ada perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan yang fleksibel, penerapan sistem tata kelola yang baik (good governance), penggunaan teknologi informasi, manajemen kinerja yang terukur, peningkatan SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

    Adapun daftar BLU yang targetnya akan menyumbang setoran terbesar pada 2026 masih dipegang oleh BLU Kementerian Keuangan senilai Rp 41,7 triliun melalui peningkatan pendapatan BLU sawit melalui penerapan PMK Nomor 30 Tahun 2025 terkait tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya.

    Kedua berasal dari dari Kementerian Kesehatan yang ditargetkan sebesar Rp 24,53 triliun atau, naik 26,2% dari outlook tahun 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari layanan rawat jalan dan rawat inap pada satker BLU rumah sakit di lingkungan Kemenkes.

    Lalu, BLU dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ditargetkan sebesar Rp 9,22 triliun, naik 7,0% dari outlook tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan 12 BLU Pendidikan yang baru pada tahun 2024.

    BLU Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditargetkan sebesar Rp 3,65 triliun, turun 12,2% dari outlook 2025. Penurunan tersebut disebabkan sudah tidak ada lagi penerimaan belanja modal TAYL pada BAKTI seperti pada 2024.

    Adapula berasal dari setoran BLU Kementerian Agama (Kemenag) yang ditargetkan sebesar Rp 3,98 triliun, naik 3,3% dari target outlook tahun 2025. Kinerja pendapatan BLU Kemenag tersebut dipengaruhi oleh pendapatan BLU dari PTKIN.

    Terakhir ialah setoran BLU dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditargetkan sebesar Rp 2,70 triliun, naik 7% dari outlook 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya 1 (satu) rumah sakit yang menjadi BLU pada tahun 2025 serta adanya layanan baru dan peningkatan kualitas dan kuantitas alat medis di rumah sakit BLU.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes harap HUT Ke-80 RI momentum rakyat selalu jaga kesehatan

    Menkes harap HUT Ke-80 RI momentum rakyat selalu jaga kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan sehingga bisa memperpanjang usia harapan hidup.

    “Semoga masyarakat Indonesia selalu sehat dan usia panjang,” ujar Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Dalam upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Budi mengenakan pakaian adat Batak Karo, Sumatera Utara.

    Dia beralasan pakaian adat tersebut dipilih karena sang istri merupakan orang Batak.

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berharap HUT Ke-80 RI menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

    ‘Harapannya dengan momentum HUT Ke-80 Kemerdekaan RI saatnya kita bersatu berkolaborasi untuk memikirkan kepentingan yang jauh lebih besar yaitu Indonesia bekerja untuk rakyat,” ucap Maman yang hadir di Istana Merdeka mengenakan busana adat Melayu Kalimantan.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

    Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.