Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • 20 Anak di Sumenep Meninggal, Menkes: Campak Jauh Lebih Menular daripada COVID

    20 Anak di Sumenep Meninggal, Menkes: Campak Jauh Lebih Menular daripada COVID

    Jakarta –

    Sebanyak 20 anak di Sumenep, Jawa Timur, meninggal dunia akibat campak. Data ini merupakan angka akumulatif kematian dari Februari hingga Agustus 2025.

    Menyoroti kejadian luar biasa (KLB) campak di Sumenep, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan 70 ribu anak di wilayah tersebut segera diimunisasi dalam kurun waktu 2 pekan. Dia juga mengingatkan penularan campak yang jauh lebih tinggi daripada COVID-19.

    “Jadi campak itu adalah penyakit yang paling menular. Kalau dulu COVID-19, ingat pertama kali ada yang namanya reproduction rate. Jadi satu orang nularin ke-2 atau ke-3. Campak itu satu orang bisa nularin ke-18,” kata Budi saat meninjau penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Sumenep, Jawa Timur, Kamis (28/8).

    Meski sangat menular, campak bisa dicegah dengan vaksinasi. Di samping itu, ia mengimbau agar masyarakat proaktif mengenali gejala campak yang bisa muncul pada anak seperti demam dan ruam.

    “Sekarang kan banyak berita-berita WhatsApp mengenai jangan imunisasi, jangan vaksinasi. Teman-teman, itu sangat berbahaya dan jahat. Karena kita lihat sampai meninggal 20 anak, hanya gara-gara masyarakat diteror berita-berita itu,” ujar Budi.

    (kna/kna)

  • Video: Menkes Sebut Ada 20 Anak Meninggal Akibat Campak Sumenep

    Video: Menkes Sebut Ada 20 Anak Meninggal Akibat Campak Sumenep

    Video: Menkes Sebut Ada 20 Anak Meninggal Akibat Campak Sumenep

  • Kemenkes Buka Suara soal Gaduh Staf Kardiologi Anak RSCM Tolak dr Piprim Dimutasi

    Kemenkes Buka Suara soal Gaduh Staf Kardiologi Anak RSCM Tolak dr Piprim Dimutasi

    Jakarta –

    Staf medis Divisi Kardiologi Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dimutasinya Dr dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K), sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

    Ketua Divisi Kardiologi Anak RSCM, Prof Dr dr Mulyadi, menilai keputusan mutasi tersebut berlangsung mendadak tanpa adanya diskusi dengan pihak divisi.

    “Kami dari kelompok staf medis kardiologi anak RSCM menyampaikan kesedihan dan kekecewaan yang sangat mendalam atas mutasi yang terjadi pada salah satu anggota divisi kami yaitu Dr dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K),” kata Mulyadi dalam keterangan resmi yang diterima detikcom baru-baru ini.

    Menurutnya, saat ini jumlah subspesialis jantung anak di RSCM berkurang dan hanya tersisa empat orang. Kondisi ini disebutnya berpengaruh pada ketersediaan intervensi jantung anak yang terbatas.

    “Hal ini tentunya menyebabkan antrean pasien semakin panjang dan risiko perburukan pasien meningkat, khususnya pasien BPJS,” beber dia.

    Selain aspek pelayanan, Mulyadi menambahkan bahwa mutasi ini juga berdampak pada pendidikan kedokteran. dr Piprim selama ini berperan sebagai mentor bagi calon dokter spesialis anak maupun dokter subspesialis jantung anak.

    “Dengan kepergiannya, kami kehilangan sosok pembimbing yang berimbas pada hilangnya arah pendidikan,” tuturnya.

    Kemenkes Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

    Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa layanan kardiologi anak di RSCM tetap berjalan normal.

    Melalui keterangan Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenkes menyebutkan bahwa poliklinik rawat jalan maupun tindakan medis kardiologi anak tetap berlangsung seperti biasa.

    “Untuk memastikan pelayanan optimal, RSCM telah menyediakan empat dokter penanggung jawab pasien (DPJP) kardiologi anak dengan menambah kuota pelayanan untuk masing-masing DPJP,” demikian keterangan tertulis Kemenkes.

    Kemenkes juga menegaskan bahwa RSCM tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien tanpa mengurangi mutu maupun akses layanan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: dr Piprim IDAI Minta Mutasinya dari RSCM ke RS Fatmawati Ditinjau Ulang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Bos Badan Kesehatan AS Tiba-tiba Mundur, Ribut dengan Menkes?

    Bos Badan Kesehatan AS Tiba-tiba Mundur, Ribut dengan Menkes?

    Jakarta –

    Kepala badan kesehatan publik Amerika Serikat tiba-tiba mengundurkan diri saat dirinya baru empat minggu menjabat. Departemen Kesehatan AS mengumumkan pengunduran dirinya, tanpa menyebutkan alasannya. Ini terjadi menyusul pergeseran pemerintahan Presiden Donald Trump ke arah skeptisisme vaksin.

    “Susan Monarez tidak lagi menjadi direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Kami berterima kasih atas dedikasinya kepada rakyat Amerika,” kata Departemen Kesehatan, yang mengawasi CDC, dalam sebuah pernyataan singkat di media sosial X, dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025).

    Monarez, seorang ilmuwan kesehatan dan pegawai negeri senior, mendapatkan konfirmasi Senat AS untuk jabatan tersebut, dan kemudian dilantik oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Robert F Kennedy Jr pada tanggal 31 Juli lalu.

    The Washington Post, media yang pertama kali melaporkan mundurnya Monarez, mengatakan bahwa ia menolak untuk berkomitmen mendukung perubahan kebijakan vaksinasi yang diupayakan oleh Kennedy, yang dikenal karena skeptisismenya terhadap vaksin.

    Menurut para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim, Monarez ditekan untuk mengundurkan diri oleh Menkes tersebut.

    Sejak menjabat Menkes, Kennedy atau dikenal sebagai RFK Jr, telah memulai perombakan besar-besaran kebijakan vaksin AS, memberhentikan para ahli imunisasi ternama, membatasi akses terhadap vaksin COVID-19, dan memangkas dana untuk pengembangan vaksin baru.

    Langkah-langkah tersebut sebagian besar bertentangan dengan konsensus ilmiah, dan telah dikritik oleh para ahli eksternal.

    Ratusan pegawai dan mantan pegawai badan kesehatan tersebut kemudian menandatangani surat terbuka yang mengecam tindakan Kennedy dan menuduh menteri kesehatan tersebut membahayakan orang-orang dengan menyebarkan informasi yang salah, terutama tentang vaksin.

    Kepergian Monarez terjadi di tengah krisis di CDC yang berbasis di Atlanta, yang menjadi sasaran serangan bersenjata pada awal Agustus oleh seorang pria, yang dilaporkan menyalahkan vaksin COVID pada penyakit yang tidak disebutkan namanya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: CDC Diminta Setop Kerja Sama dengan WHO”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ita/ita)

  • Video: Agenda Menkes ke Sumenep, Kebut Akselerasi Imunisasi Campak

    Video: Agenda Menkes ke Sumenep, Kebut Akselerasi Imunisasi Campak

    Video: Agenda Menkes ke Sumenep, Kebut Akselerasi Imunisasi Campak

  • Video: Prabowo Minta Menkes Buka 500 RS untuk Cetak Dokter Spesialis

    Video: Prabowo Minta Menkes Buka 500 RS untuk Cetak Dokter Spesialis

    Jakarta –

    Presiden Prabowo minta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka 500 rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU) untuk menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit sampai 2030 mendatang. Saat ini, Indonesia kekurangan 70.000 dokter spesialis dan hanya mampu memproduksi 2.700 dokter spesialis per tahun.

    Menkes Budi berusaha merealisasikan target tersebut dengan bekerja sama dengan Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Ia memastikan pendidikan yang bebas dari bullying, kekerasan, dan transparansi.

    (/)

  • Menkes Janji Tak Ada Bullying di ‘PPDS Hospital Based’

    Menkes Janji Tak Ada Bullying di ‘PPDS Hospital Based’

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim tidak akan ada lagi perundungan atau bullying di program pendidikan dokter spesialis (PPDS), utamanya yang berbasis rumah sakit atau hospital based. Program baru tersebut dibuka untuk mempercepat cetakan dokter spesialis di tengah gap kebutuhan yang masih berada di angka 70 ribu.

    Meski dilakukan percepatan, pemerintah disebutnya tidak akan meninggalkan kompetensi atau peningkatan kualitas para tenaga dokter. Memakai Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) International, seluruh sistem dibuat online dan bisa dipantau secara transparan.

    “Semua sistemnya dibikin online, transparansi, oleh ACGME, jadi nggak bisa lagi ada like dan dislike antar satu dengan yang lain. Tidak ada lagi bullying yang terjadi, karena ada mekanisme internasional untuk mengontrol bagaimana cara pendidikan dilakukan dengan baik dan transparan,” beber Menkes, Rabu (27/8/2025).

    “Semuanya dilakukan dengan logbook elektronik ini yang bisa lihat progress-nya seperti apa, tadi juga saya lihat baru diupdate oleh ACGME mereka memetakan semua,” tandasnya.

    Termasuk mengontrol kegiatan setiap dokter pengajar dan senior. Menkes optimistis dengan penambahan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU), produksi dokter spesialis dari semula 2.700 setahun, bisa meningkat.

    “Kita belum bisa seperti Inggris yang punya 600 sentra pendidikan, memproduksi 12 ribu dokter spesialis dari 2.700, kita akan senang kalau bisa naik ke 10 ribu kemudian ke 20 ribu setahun dokter spesialis,” lanjutnya.

    Keberadaan PPDS hospital based juga dipastikan Menkes tidak akan menghilangkan program pendidikan dokter spesialis yang selama ini berjalan di universitas.

    “Untuk itu kita akan memperluas jaringan pendidikan, nanti akan ada yang di university based, ada yang hospital based, kita jalan berbarengan untuk bisa memenuhi gap yang 70 ribu itu tadi dengan lebih cepat,” sambungnya.

    “Yang hospital based saya minta tahun ini kita bisa membuka 7 spesialis dasar ditambah 2 spesialis untuk stroke dan jantung, sentra pendidikan dari 6 menjadi 26,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Video: Pertimbangan Menkes soal Dokter Spesialis LN Bertugas di KEK Sanur

    Video: Pertimbangan Menkes soal Dokter Spesialis LN Bertugas di KEK Sanur

    Video: Pertimbangan Menkes soal Dokter Spesialis LN Bertugas di KEK Sanur

  • Siasat Menkes Perbanyak Dokter Spesialis RI, Belajar dari Singapura-India

    Siasat Menkes Perbanyak Dokter Spesialis RI, Belajar dari Singapura-India

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis. Ini membuat Kemenkes akan meniru cara Singapura dan India untuk meningkatkan jumlah dokter.

    Kemenkes bekerja sama dengan Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) International, yakni organisasi yang menetapkan dan memantau standar pendidikan kedokteran pascasarjana di Amerika Serikat.

    “Kenapa ACGME kita ajak? Karena dia sudah melakukan reformasi dari pendidikan dokter spesialis di Singapura. Singapura menghadapi masalah yang sama (kurang dokter spesialis), tapi mereka melakukan apa yang kita lakukan yaitu back in early 2000,” kata Menkes Budi dalam sambutannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    “Mereka reformasi, undang ACGME untuk masuk, ACGME menolong mereka, sehingga naik hampir dua kali lipat produksi dokter spesialisnya,” lanjutnya.

    Lalu, Menkes Budi juga ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh India untuk melahirkan banyak dokter spesialis.

    “India adalah salah satu contoh, di mana bisa naik 4 kali lipat dalam waktu yang lebih singkat untuk pendidikan dokter spesialisnya,” katanya.

    Menkes berharap ACGME dapat membantu pemerintah dalam hal memperbaiki pendidikan kedokteran dengan kualitas standar internasional.

    “Malah suatu saat nanti, syukur-syukur dokter spesialis kita sudah setara dengan dokter spesialis Amerika, jadi kalau mau kerja puter-puter lebih gampang. Karena udah certified by ACGME (mendapatkan sertifikasi ACGME),” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Kemenkes upayakan pemerataan dokter spesialis lewat pendidikan

    Kemenkes upayakan pemerataan dokter spesialis lewat pendidikan

    ANTARA – Kementerian Kesehatan RI bersama mitra strategis menggelar The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Jakarta, Rabu (27/8). Forum tersebut membahas penyelarasan standar pendidikan dokter spesialis guna mendukung pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. (Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.