Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Video Label Khusus Makanan Ditunda, Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi Asing

    Video Label Khusus Makanan Ditunda, Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi Asing

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penerapan label Nutri-Grade atau label khusus pada produk makanan tinggi gula, garam, lemak, sedang diproses bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

    Tak hanya itu, Menkes Budi juga membantah isu intervensi dari Amerika Serikat terkait rencana RI menerapkan Nutri-Grade ini. “Tidak ada intervensi dari negara mana pun,” tegas Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kementerian Kesehatan pada Selasa (9/9).

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

    (/)

  • Viral Dokter Anestesi Disebut Dipukul Keluarga Pasien, Kemenkes Bilang Gini

    Viral Dokter Anestesi Disebut Dipukul Keluarga Pasien, Kemenkes Bilang Gini

    Jakarta –

    Viral video di media sosial memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, seorang pria yang diketahui tengah mengantar istrinya untuk melahirkan diduga memukul dokter yang sedang bertugas.

    Informasi yang dihimpun detikJateng, Senin (8/9/2025), menyebutkan korban adalah dokter anestesi. Dalam video yang beredar, terlihat pula kondisi ruang bersalin kacau, bahkan pintu ruangan disebut-sebut ditendang hingga rusak. Para bidan di lokasi disebut sempat ketakutan.

    Tak hanya itu, terdengar jelas suara makian dari seorang pria yang memarahi seorang perempuan yang diduga tenaga kesehatan. Belakangan, pria tersebut diketahui merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

    Pihak Kampus Buka Suara

    Wakil Rektor II Unissula, Dedi Rusdi, membenarkan pelaku dalam insiden tersebut adalah bagian dari sivitas akademika mereka. Menurutnya, persoalan ini telah diselesaikan secara internal.

    “Semua persoalan pada Jumat siang, 5 September 2025, sudah diselesaikan oleh pihak pimpinan rumah sakit,” ujar Dedi, dikutip dari detikJateng.

    “Mereka sudah saling memaafkan antara Saudara Dias dengan dokter Astra dan bidan yang bertugas. Pada prinsipnya semua persoalan sudah kami selesaikan dengan baik antar-para pihak,” sambungnya.

    Respons Kemenkes

    Menanggapi viralnya kasus tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menegaskan tenaga kesehatan, termasuk dokter, wajib mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya.

    “Profesi dokter dan nakes dalam menjalankan profesinya wajib mendapat perlindungan hukum atas perlakuan yang tidak sesuai harkat dan martabat, sesuai dengan Pasal 273 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023,” tegas Azhar kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Meski menyebut tidak semua kasus harus langsung ditangani Kemenkes, Azhar memastikan pihaknya siap memberikan bantuan hukum bagi dokter yang menjadi korban.

    “Kalau memang dokter anestesi tersebut ingin melanjutkan ke ranah hukum, kami siap mendukung. Tapi karena ini merupakan tindak pidana, maka harus dilaporkan ke polisi agar bisa diproses secara hukum bersama rumah sakitnya,” katanya.

    Ditanya soal kronologi kejadian, Azhar menyarankan agar hal tersebut langsung dikonfirmasi ke dokter yang menjadi korban.

    “Tentu sebaiknya ditanyakan kepada dokter tersebut sebagai korban langsung agar jelas,” ujar dia.

    Sementara untuk langkah ke depan, Azhar menyarankan agar kasus ini tetap diproses secara hukum agar menjadi pembelajaran bersama bagi publik.

    “Jika masyarakat tidak puas dengan pelayanan tenaga medis, bisa disampaikan melalui jalur hukum. Jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum,” tegasnya

    Tonton juga video “Viral Dosen Unissula Semarang Pukuli Dokter Anestesi Sampai Menjerit” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik

    Wamenkomdigi Sebut MPPDN jadi Solusi Penumpukan Aplikasi Layanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tantangan utama digitalisasi pelayanan publik adalah terlalu banyaknya aplikasi dan data yang tersebar serta sistem yang tidak saling terhubung.

    Nezar Patria mengatakan hadirnya Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menjadi terobosan baru untuk menjawab persoalan tersebut. Menurut Nezar, kehadiran MPPDN menjadi bukti nyata transformasi digital bukan hanya jargon. 

    “Semua layanan dapat terkoneksi, data bisa aman dan prosesnya menjadi lebih sederhana. Ini adalah bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Nezar dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma Kemenkes, pada Selasa (9/9/2025).

    Dia menjelaskan, Komdigi memiliki mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk menyelenggarakan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Mandat tersebut mencakup pusat data nasional, jaringan intrapemerintah, dan sistem perhubung layanan pemerintah.

    Artinya, lanjut Nezar, Komdigi tidak hanya menjadi penyedia teknologi, tetapi juga perhubung untuk memastikan semua layanan publik di Indonesia saling terintegrasi. Nezar menekankan lima tahun terakhir memberikan banyak pelajaran penting. 

    Teknologi berkembang sangat cepat dan sering melampaui prediksi. Di sisi lain, kebutuhan layanan publik beragam antarwilayah maupun sektor, serta pentingnya menjaga resiliensi sistem karena satu gangguan dapat berdampak luas.

    “Semua pengalaman ini menjadi fondasi bagi hadirnya MPPDN 2.0 sebagai sistem layanan publik digital yang lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan, keterpaduan SPBE membuat layanan publik menjadi lebih transparan dan efisien. Nezar menegaskan digitalisasi bukan semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. 

    Lebih lanjut, dia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menjadi pemilik pelayanan kesehatan, Kementerian PANRB memastikan kebijakan pelayanan publik berjalan, Kementerian Dalam Negeri menjadi pembina daerah, Komdigi menjamin investasi digital dan perlindungan data pribadi, sementara BSSN mengawal keamanan siber.

    “MPPDN membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang bergelit atau berbeda antara daerah. Semuanya akan seragam, lebih cepat, dan lebih transparan,” kata Nezar.

    Sebagai penutup, Wamenkomdigi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan MPPDN 2.0. 

    “Tugas kami adalah memastikan backbone digital Indonesia benar-benar dirasakan manfaatnya di layar ponsel masyarakat, di meja kerja tenaga kesehatan, dan di ruang pelayanan publik di seluruh negeri,” kata Nezar.

  • Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

    Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

    Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

  • Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

    Menkes Bantah ‘NutriGrade’ di RI Ditunda 2 Tahun usai Dilobi AS, Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Ramai kabar penundaan label sehat ‘Nutri-level’ pada pangan olahan maupun siap saji pasca adanya lobi dari Amerika Serikat (AS). Disebut-sebut, Presiden Prabowo Subianto diminta AS untuk kembali mengkaji regulasi ini.

    Seperti diberitakan sebelumnya, ‘Nutri-level’ adalah wacana pemerintah untuk meningkatkan pola makan sehat di Indonesia, berkaca dari apa yang dilakukan Singapura dengan NutriGrade.

    Label ini bisa menunjukkan pangan apa yang paling sehat dengan tidak sehat, berdasarkan abjad A, B, C, dan D. Mengingat, tren kasus penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat signifikan.

    Misalnya, obesitas sentral, saat lingkar perut sudah melampaui 80 sentimeter bagi pria dan 90 sentimeter bagi wanita. Obesitas sentral di Indonesia meningkat lebih pesat dari semula 18,8 persen pada 2007, menjadi 36,8 persen pada 2023 dengan 56 persen lebih banyak terjadi pada perempuan dan pria 48 persen.

    Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko terbesar seseorang mengalami masalah jantung hingga diabetes.

    Menkes Angkat Bicara

    Menyoal kabar tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjamin tidak ada lobi-lobi dari negara lain mengenai kebijakan pemerintah.

    “Tidak ada intervensi dari negara apapun termasuk Nutri-Grade, Nutri-Grade ini memang sedang kita proses bersama dengan BPOM RI untuk bisa kita kerjakan, biar masyarakat sehat,” tandasnya.

    Adapun penundaan penetapan mengacu pada penyesuaian beberapa produsen untuk melakukan reformulasi produk sebelum akhirnya dicantumkan NutriGrade.

    Penundaan penetapan tersebut juga sempat disinggung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Prof Taruna Ikrar.

    “Kan stakeholder yang berhubungan dengan asosiasi industri kan, mereka (industri) juga harus paraf (aturan Nutri-Grade). Kedua masih ada kontradiktif yang labeling dan yang kemasan siap saji, jadi masih complicated,” kata Taruna di Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    Taruna Ikrar menambahkan aturan ini juga akan berdampak pada pengubahan sedikit banyak sistem bisnis industri pangan, sehingga pihaknya masih terus mengupayakan titik tengah.

    “Pastilah berpengaruh (pada bisnis mereka), karena berpengaruh makannya mereka keberatan kan,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan Nasional 9 September 2025

    BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan Nasional 9 September 2025

    BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) kelembagaan tengah disiapkan menyusul perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI.
    Keppres kelembagaan ini akan mengatur tentang pembentukan atau tatanan, termasuk aturan pegawai di Kementerian Haji dan Umrah RI.
    “Oh iya, kan Keppres kelembagaannya tentunya sedang kita siapkan,” ucap Rini saat ditemui di Kantor Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Rini menuturkan, Keppres sebelumnya baru mengacu pada pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah RI.
    Mochamad Irfan Yusuf diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029.
    “Karena yang keluar kan keputusan menterinya, setelah itu kita siapkan Keppres mengenai organisasinya. Ini sedang dibahas, sekarang juga sedang dibahas,” ucap dia.
    Setelah itu, pemerintah akan menyiapkan Keppres kelembagaan yang akan mengatur seluruh tatanan di Kementerian Haji dan Umrah RI.
    “UU baru keluar, terus menterinya juga kan sekarang sudah diangkat, sudah ada keputusan menterinya. Sekarang saya sudah siapkan (Keppres) organisasinya, termasuk juga persiapan bagaimana nanti pembagian pegawainya dengan Kementerian Agama,” ujar Rini.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pelantikan dilakukan setelah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dipimpinnya berubah nomenklatur menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Irfan dan Dahnil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rusia Punya Vaksin Kanker Efikasi 100 Persen, Menkes Buka Opsi Diuji di RI

    Rusia Punya Vaksin Kanker Efikasi 100 Persen, Menkes Buka Opsi Diuji di RI

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka opsi kemungkinan pemberian obat kanker besutan Rusia yang diklaim memiliki efikasi 100 persen dari hasil uji praklinis. Obat tersebut diklaim produsen sebagai vaksin teurapetik.

    “Saya sudah dengar itu, saya sudah bicara juga dengan beberapa perusahaan yang membuat ini, ini sekarang sedang ada clinical trial-nya atau uji coba obat untuk kanker ini, cuman metodenya mirip dengan vaksin,” terang dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

    Menkes menyebut sudah mengirim tim dari Indonesia untuk melakukan pendekatan lebih lanjut. Termasuk pertimbangan untuk Sputnik, perusahaan yang mengembangkan vaksin, ikut melakukan uji klinis di Indonesia.

    “Saya sudah kirim tim untuk bisa mempelajari apakah mungkin clinical trial-nya juga bisa dilakukan di Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Federal Medical and Biological Agency (FMBA) di Rusia mengumumkan vaksin kanker berbasis mRNA-nya yang dinamakan Enteromix, menunjukkan efektivitas 100 persen dalam uji praklinis.

    Vaksin ini tidak hanya terbukti aman, tetapi menurut para peneliti mampu melawan tumor.

    Kabar ini ramai disorot pasca Sputnik mengunggah kabar tersebut di X.

    Kepala FMBA, Veronica Skvortsova, menjelaskan vaksin tersebut dirancang khusus untuk setiap pasien, disesuaikan dengan RNA masing-masing. Bentuk pertama vaksin ini akan digunakan untuk mengobati kanker kolorektal.

    “Salah satu kanker paling umum dan mematikan di seluruh dunia,” ujarnya.

    Penelitian juga terus berlanjut untuk bentuk-bentuk lain, termasuk glioblastoma, tumor otak yang sangat agresif, dan jenis melanoma tertentu, seperti melanoma okular.

    Hasil uji yang meyakinkan

    Hasil praklinis menunjukkan penyusutan tumor yang signifikan dan perlambatan pertumbuhannya. Vaksin ini juga terbukti aman untuk penggunaan berulang, sebuah faktor kunci dalam pengobatan kanker jangka panjang.

    Tidak seperti vaksin tradisional yang diterima di masa kanak-kanak untuk penyakit seperti campak atau cacar air, vaksin kanker bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker.

    Sementara vaksin pencegahan seperti HPV sudah melindungi dari kanker yang disebabkan virus, vaksin terapeutik seperti Enteromix dirancang untuk mengobati kanker yang sudah ada secara langsung.

    Pengumuman terobosan ini disampaikan pada Forum Ekonomi Timur ke-10 di Vladivostok, yang diselenggarakan dari 3 hingga 6 September. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 8.400 delegasi dari 75 negara, tetapi Enteromix-lah yang mencuri perhatian, seperti diberitakan The Economic Times.

    Secara global, kanker terus menjadi salah satu penyebab utama kematian, dengan jutaan kasus baru dilaporkan setiap tahun.

    Jika uji klinis lebih lanjut mengonfirmasi efektivitasnya pada manusia, Enteromix dapat menandai tonggak sejarah dalam penelitian kanker global dan berpotensi mengubah cara dokter menangani salah satu penyakit paling mematikan di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Bentuk Enteromix, Vaksin Kanker Buatan Rusia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Menkes: PPDS Hospital Based Adopsi Standar Internasional, Digaji-Dibiayai Pemerintah

    Menkes: PPDS Hospital Based Adopsi Standar Internasional, Digaji-Dibiayai Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melakukan reformasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dia menyebut PPDS ‘hospital based’ mengadopsi pola peserta didik tidak lagi dianggap mahasiswa, melainkan tenaga profesional yang bekerja sambil menempuh pelatihan.

    “Spesialis di luar negeri itu tidak ada yang bayar uang kuliah, tapi mereka itu bekerja, bukan kuliah. Sebabnya mereka dibayar, digaji, bukan harus bayar,” ujarnya dalam Orientasi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Konsep baru tersebut, kata Budi, sekaligus menekan praktik pungutan liar yang kerap membebani calon spesialis. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang bersih.

    Dengan pola ini, peserta didik PPDS RSPPU akan menerima gaji karena mereka memiliki indikator kinerja yang jelas. Penugasan mereka di rumah sakit pendidikan akan dipantau ketat, termasuk dalam hal etika, profesionalisme, dan tanggung jawab klinis.

    Langkah ini diharapkan mampu mempercepat produksi dokter spesialis di Indonesia. Selama ini, kebutuhan mencapai 70 ribu orang, sementara produksi hanya 2.700 per tahun.

    “Dengan konsepnya ini, PPDS itu bekerja bukan kuliah, dan saya pastikan tata kelolanya jangan ada biaya-biaya yang tidak resmi,” kata Budi.

    PPDS RSPPU fase pertama menempatkan 58 peserta dari berbagai daerah yang selama ini mengalami kelangkaan tenaga spesialis. Seluruh peserta angkatan pertama ini dipastikan akan kembali bertugas di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.

    Peserta didik berasal dari berbagai program studi, antara lain Ilmu Kesehatan Anak, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Onkologi Radiasi, Orthopaedi dan Traumatologi, serta Ilmu Kesehatan Mata.

    Mereka akan ditempatkan di RS PON, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Ortopaedi Soeharso Solo, dan RSAB Harapan Kita.

    (kna/up)

  • Proyek IKN Diam-Diam Progres Sudah Begini

    Proyek IKN Diam-Diam Progres Sudah Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menghentikan pembangunan proyek Ibu kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Keberlanjutan proyek IKN diserahkan kepada Badan Otorita IKN atau OIKN.

    Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan progres terbaru pembangunan IKN.

    “Saat ini progres pembangunan IKN per pertengahan Agustus yakni Kementerian PU sebanyak 80,7781% yakni pembangunan perkantoran, jalan dan MUT (multi utility tunnel), jaringan air minum, infrastruktur sanitasi, pengendalian banjir dan infrastruktur air baku, dan lain-lain,” katanya kepada CNBC Indonesia, Minggu (7/9/2025).

    Adapun proyek yang kini hampir rampung dipegang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yakni tower aparatur sipil negara (ASN), yang menjadi tempat tinggal para ASN.

    Foto: Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)
    Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)

    “Proyek Kementerian PKP yakni 47 Tower ASN/Hankam progresnya sudah mencapai 98,46% dengan 40 tower sudah selesai terbangun, kemudian 4 Tower HVT (high volt Technology) dengan progres 37,18%,” ujar Danis.

    Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan dan OIKN juga memiliki proyek masing-masing yang masih berprogres.

    “Progres proyek OIKN sebanyak 11,261% terdiri dari peningkatan jalan di 1B dan 1C serta penataan Kawasan kemudian Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sudah selesai membangun Bandara VVIP dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah selesai membangun RS IKN,” sebut Danis.

    Tidak ketinggalan, ada juga proyek dari swasta yang sudah tampung terbangun.

    “Investasi dari swasta sudah terbangun seperti PLTS 50 MW, 2 RS (Rumah Sakit), 2 hotel, dan lain-lain,” ujar Danis.

    Adapun Kementerian PU bakal menghentikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Selanjutnya tongkat estafet pembangunan akan berlanjut di bawah Badan Otoritas IKN (OIKN). Saat ini Kementerian PU tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang kini kini belum rampung.

    MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu (25/8/2025).

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ternyata Segini Durasi Jalan Kaki Cepat yang Bisa Perpanjang Umur

    Ternyata Segini Durasi Jalan Kaki Cepat yang Bisa Perpanjang Umur

    Jakarta –

    Padatnya rutinitas seringkali membuat orang sulit menyempatkan diri berolahraga di gym. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan menjaga kesehatan tidak harus selalu dengan latihan berat. Cukup berjalan cepat selama 15 menit sehari, manfaat kesehatannya sudah sangat signifikan, bahkan meningkatkan potensi panjang umur.

    Sejalan dengan riset yang dipublikasikan di American Journal of Preventive Medicine. Total hampir 85.000 peserta sejak 2002 hingga 2009 dipantau kesehatannya terkait dengan kebiasaan jalan kaki sehari-hari.

    Mereka mengisi kuesioner terkait kebiasaan olahraga, durasi aktivitas, kecepatan berjalan, serta kondisi kesehatan. Sekitar 16 tahun kemudian, para peserta kembali diikuti untuk melihat perkembangan kesehatan mereka. Analisis dimulai pada 2023.

    Hasilnya mengejutkan, peserta yang rutin berjalan cepat minimal 15 menit setiap hari tercatat mengalami penurunan risiko kematian dini hingga 20 persen. Sementara itu, peserta yang hanya berjalan lambat lebih dari tiga jam sehari justru hanya memperoleh penurunan risiko sebesar 4 persen.

    “Kita sudah lama mengetahui bahwa kecepatan berjalan berhubungan dengan hasil kesehatan. Semakin cepat seseorang berjalan, semakin besar pula manfaatnya,” ujar dr Wei Zheng, Direktur Pusat Epidemiologi Vanderbilt dan penulis korespondensi studi tersebut, dikutip dari CNN.

    Menurut Zheng, temuan ini memperkuat pesan penting bahwa tidak hanya durasi, tetapi juga intensitas aktivitas fisik sangat memengaruhi hasil kesehatan.

    Dr Andrew Freeman, Direktur Pencegahan dan Kesehatan Kardiovaskular di National Jewish Health, Denver, yang tidak terlibat dalam penelitian ini juga menilai seseorang dengan kondisi fisik buruk biasanya tidak mampu berjalan cepat. “Itu sebabnya, kecepatan bisa mencerminkan kondisi kesehatan tubuh,” sorot dia.

    Berjalan kaki bukan sekadar aktivitas sederhana. Penelitian menunjukkan jalan cepat secara konsisten memberikan dampak positif, mulai dari kesehatan jantung, metabolisme, hingga fungsi otak.

    Beberapa manfaat dari jalan kaki cepat:

    Mengontrol berat badan dan gula darahMenurunkan kolesterol jahat (LDL)Mengurangi peradangan tubuhMenurunkan risiko kanker tertentuMemperbaiki fungsi pembuluh darahMengurangi risiko gagal jantung, aritmia, dan diabetes tipe 2Menurunkan risiko demensia dan penurunan kognitif

    Menurut Freeman, olahraga, termasuk jalan cepat, juga terbukti mampu menurunkan tekanan darah. “Setiap kenaikan 20 poin tekanan darah di atas 120 mmHg dapat menggandakan risiko serangan jantung. Dengan aktivitas fisik rutin, risiko tersebut bisa ditekan,” jelasnya.

    Jalan cepat berbeda dengan sekadar berjalan santai. Menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris, seseorang bisa mengetahui sedang berjalan cepat ketika masih bisa berbicara, tetapi tidak sanggup bernyanyi.

    Pilih waktu dan tempat yang nyaman, misalnya pagi hari sebelum bekerja atau sore hari di lingkungan terbuka yang aman.

    “Berjalan adalah gerakan seluruh tubuh. Ayunan lengan yang terkoordinasi sangat penting untuk mendukung mekanisme berjalan,” kata Dana Santas, pelatih kebugaran dan atlet profesional.

    Rekomendasi umum aktivitas fisik adalah 150 menit per minggu dalam intensitas sedang. Namun, bagi banyak orang, target ini sulit dicapai. Penelitian Zheng memberi harapan baru, cukup dengan komitmen 15 menit jalan cepat sehari, kesehatan tubuh bisa tetap terjaga.

    “Latihan lambat sekalipun tetap bermanfaat, tetapi yang kami temukan adalah bahwa jalan cepat, meski hanya 15 menit sehari, memberi keuntungan yang jelas dan signifikan,” tegas Zheng.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Menkes Budi Ajak Masyarakat Olahraga Minimal 30 Menit Per Hari”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)