Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Kemenkes Ungkap Separuh Warga Indonesia Mengeluh Sakit Gigi, Tapi Ogah Periksa

    Kemenkes Ungkap Separuh Warga Indonesia Mengeluh Sakit Gigi, Tapi Ogah Periksa

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan lebih dari separuh orang Indonesia pernah mengalami sakit gigi. Beberapa jenis penyakit gigi yang dimaksud meliputi karies, gigi berlubang, gigi tanggal, hingga peradangan pada gusi.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut masalah gigi dan mulut masih menjadi persoalan kesehatan yang besar di Indonesia.

    “Nah, dari data SKI (Survei Kesehatan Indonesia 2023), 57 persen penduduk Indonesia lebih dari 3 tahun itu mengalami masalah gigi dan mulut,” kata Nadia dalam konferensi pers daring Kemenkes, Kamis (11/9/2025).

    Selain kasus masalah gigi dan mulut yang terbilang tinggi, Nadia mengungkapkan jumlah pasien sakit gigi yang pergi ke dokter juga sangat rendah. Tercatat hanya ada sekitar 2,9 juta atau 11,2 persen dari dari seluruh pasien gigi yang memutuskan untuk pergi ke dokter gigi.

    Menurut Nadia, banyak orang memilih mengobati gigi sendiri dengan obat pereda nyeri misalnya. Ketika nyeri pada gigi mereda, pasien tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terkait penyebab sakit gigi tersebut.

    “Ini biasanya kita kalau tidak sakit gigi yang dirasakan sakit sekali, maka kita cenderung tidak mencari pengobatan, untuk pengobatan gigi ini,” ujar Nadia.

    “Kita bisa saja minum atau beli obat yang menghilangkan rasa nyeri, yang kemudian nyerinya hilang, tidak dilanjutkan mencari permasalahan daripada sakit gigi yang diderita,” tandasnya.

    Berikut ini adalah daftar 10 wilayah di Indonesia dengan persentase penyakit gigi dan mulut tertinggi:

    Sulawesi Barat – 68,4 persenSulawesi Selatan – 68,4 persenSulawesi Tengah – 66,5 persenSulawesi Utara – 64,9 persenMaluku – 64,9 persenJawa Barat – 63,4 persenGorontalo – 61,4 persenSumatera Barat – 61,1 persenKalimantan Utara – 60,5 persenDI Yogyakarta – 59,0 persen

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Jateng Catat Kasus Bunuh Diri Tertinggi, Kemenkes Bicara Kemungkinan Pemicunya

    Jateng Catat Kasus Bunuh Diri Tertinggi, Kemenkes Bicara Kemungkinan Pemicunya

    Jakarta –

    CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangi klinik kesehatan jiwa. Konsultasi online secara gratis juga bisa diakses melalui laman Healing119.id.

    Kasus bunuh diri di Indonesia dilaporkan meningkat pada 2024 yakni 1.450 kasus, bertambah 100 kasus dibandingkan tahun sebelumnya di 1.350 kematian. Angka ini sebetulnya tidak memberikan gambaran utuh atau potret sebenarnya di lapangan.

    Mengacu pada data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), proyeksi mereka menunjukkan sedikitnya Indonesia menyumbang 4.750 kasus dalam setahun.

    Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI Imran Pambudi membenarkan catatan kasus bunuh diri masih ‘under-reported’ dengan gap yang cukup besar.

    “Karena sebetulnya estimasi IHME kan 4 ribu lebih, tapi yang dilaporkan kan baru 1.450, masih banyak yang belum terlaporkan,” bebernya dalam webinar di Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

    Mengutip data POLRI, Imran menyoroti laporan kasus bunuh diri terbanyak terjadi di Jawa Tengah. Hal ini relatif membingungkan lantaran Jateng bukan merupakan daerah dengan populasi penduduk terpadat di Indonesia.

    ‘Gap’ laporan di Jateng dengan berbagai provinsi padat di RI lainnya termasuk Jawa Barat, terlihat sangat timpang.

    Apa pemicu kasus bunuh diri terbanyak di Jateng?

    “Bisa saja karena mungkin faktor-faktor pencetusnya di situ lebih besar, cuman kok gapnya banyak banget itu saya belum tahu. Tapi lagi-lagi kasus bunuh diri itu under-reported,” jelas Imran.

    “Bisa saja Jawa Tengah itu polisinya lebih sigap ada laporan, itu banyak faktor yang saya belum bisa menganalisis angka itu,” sambung dia.

    Namun, secara umum permasalahan terkait masalah kesehatan jiwa bermula dari keluarga. Tercatat dari laporan konseling gratis Kemenkes RI hingga September 2025, 433 keluhan berkaitan dengan masalah keluarga.

    Menurutnya, pencegahan kasus bunuh diri di sejumlah wilayah relatif kurang optimal. Salah satunya adalah keterbatasan SDM saat masyarakat membutuhkan konseling.

    Hal ini yang juga dihadapi layanan konseling119.id, beberapa orang mengeluh antrean dan respons yang lambat dari permintaan konsultasi. Meski begitu, pemerintah ke depan akan membuka pelatihan first aider untuk membantu mengatasi dan mengawal ciri-ciri seseorang yang memiliki keinginan bunuh diri.

    “Jadi nanti kita propose para first aider itu, karena kalau kita lihat orang itu kecenderungannya butuh teman ngobrol. Secara teori, loneliness kalau dia berkelanjutan bisa kena depresi, depresi yang berkelanjutan dia akan bisa macam-macam,” tutur dia.

    “Bisa skizofrenia atau percobaan bunuh diri tadi itu,” pungkasnya.

    Berikut laporan kasus bunuh diri terbanyak di Indonesia:

    Jawa Tengah: 478 kasusJawa Timur: 201 kasusSumatera Utara: 81 kasusJawa Barat: 72 kasusBali: 72 kasusDKI Jakarta: 49 kasus

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Cara Kemenkes Beri Perhatian Khusus Kasus Bipolar-Skizofrenia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Angka Bunuh Diri di Indonesia Naik, Ini Wilayah yang Catat Kasus Terbanyak

    Angka Bunuh Diri di Indonesia Naik, Ini Wilayah yang Catat Kasus Terbanyak

    Jakarta –

    CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangi klinik kesehatan jiwa. Konsultasi online secara gratis juga bisa diakses melalui laman Healing119.id.

    Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menunjukkan ada sekitar 746 ribu kematian karena bunuh diri secara global. Indonesia diperkirakan menyumbang 4.750 kasus bunuh diri dari total tersebut.

    Sementara data kasus bunuh diri yang tercatat setiap tahun relatif meningkat. Menurut data kepolisian, di 2024 terjadi peningkatan jumlah kasus bunuh diri sebanyak 100 jiwa, dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Pada 2024 terjadi peningkatan sebanyak 100 kasus bunuh diri di Indonesia, dibandingkan dengan tahun 2023, semoga trennya nggak naik terus, dan kasus bunuh diri di 2024 paling banyak ada di Jawa Tengah, 478 kasus dalam waktu setahun,” ungkap Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI Imran Pambudi dalam webinar di Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

    Imran mengaku heran lantaran Jawa Tengah bukan merupakan wilayah padat penduduk. Insiden kasus tidak sejalan dengan banyaknya jumlah populasi di sejumlah wilayah.

    Pemerintah disebutnya masih menganalisis dugaan di balik tingginya kasus bunuh diri di Jawa Tengah.

    “Kasus di Jawa Tengah dua kali lebih banyak dari Jawa Timur, padahal penduduknya lebih banyak Jawa Timur. Kalau dibandingkan Jawa Barat, Jabar lebih sedikit lagi 72 kasus, padahal penduduknya paling banyak seprovinsi di Indonesia,” tutur dia.

    Imran mengingatkan masyarakat untuk bijak menyikapi pemberitaan bunuh diri di media sosial. Termasuk untuk tidak ikut menyebarkan informasi detail dan pribadi korban.

    Bukan tanpa alasan, perilaku bunuh diri bisa ‘menular’.

    “1 kasus bunuh diri akan membawa dampak kepada sekitar 35 orang, bisa keluarganya, bisa penolongnya, penolongnya juga stres, teman-temannya juga bisa merasa bersalah, ikut melukai diri, ikut mengakhiri hidup,” jelasnya.

    “Cukup banyak dan akhirnya dari orang-orang ini menjadi permasalahan mental juga dia harus butuh konseling dan lain-lain, jadi upayakan pemberitaan ini tidak berdampak yang lebih besar keinginan bunuh diri ke orang lain,” pungkas dia.

    (naf/kna)

  • Video: Menkes Targetkan MPPDN Diperluas ke 514 Kabupaten di Indonesia

    Video: Menkes Targetkan MPPDN Diperluas ke 514 Kabupaten di Indonesia

    Video: Menkes Targetkan MPPDN Diperluas ke 514 Kabupaten di Indonesia

  • Temuan Hasil CKG: Depresi-Kecemasan di DKI 10 Kali Lipat Lampaui Rerata RI

    Temuan Hasil CKG: Depresi-Kecemasan di DKI 10 Kali Lipat Lampaui Rerata RI

    Jakarta –

    CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangi klinik kesehatan jiwa.

    Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI Imran Pambudi menyebut skrining kesehatan gratis khusus kesehatan jiwa sudah menyasar lebih dari 13 juta warga Indonesia. Menurut daya yang dihimpun sejak Februari 2025, masalah mental terbanyak yang dihadapi adalah depresi dan kecemasan.

    Keduanya merupakan potensi atau pencetus seseorang melukai diri sendiri, bahkan fatalnya memilih mengakhiri hidup. Beberapa dari kasus yang ditemukan ditindak lebih lanjut ke layanan primer seperti puskesmas, hingga rumah sakit untuk kasus masalah mental lebih berat.

    “Jadi sudah ada 13 juta yang mengikuti skrining kesehatan jiwa dan dari sini kita temukan secara nasional rata-rata orang yang mengalami gejala depresi itu sekitar 1 persen, sementara cemas 0,9 persen,” jelas dr Imran dalam webinar di Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2025).

    Bila dirinci lebih lanjut, DKI Jakarta menempati provinsi pertama yang mencatat insiden kasus depresi paling tinggi menurut hasil skrining.

    “Yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta, di DKI itu yang depresi 9,3 persen, yang cemas ada 7,6 persen,” beber Imran.

    “Orang-orang seperti ini lah yang punya potensi untuk melakukan tadi percobaan bunuh diri menyakiti diri sendiri,” sambung dia.

    Menurut Imran, kasus di DKI Jakarta menggambarkan angka depresi mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata laporan Indonesia. Sementara gangguan cemas mencapai 7 kali lipat lebih banyak.

    “Sehingga kasus di DKI Jakarta ini 10 kali lebih tinggi dibanding rata-rata di Indonesia, kalau cemas 7 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, kita butuh menanggulangi bagaimana masalah-masalah ini,” pungkasnya.

    dr Imran mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan konseling gratis yang bisa diakses selama 24 jam melalui website healing119.id. Pengguna bisa langsung melanjutkan konseling melalui telepon atau chat dalam laman tersebut.

    Sejauh ini, lebih banyak perempuan yang mengakses konseling yakni 71,7 persen, dengan terbanyak di usia 21 hingga 30 tahun.

    (naf/kna)

  • Kemenkes Bicara Alasan Cukai Minuman Berpemanis Molor Lagi ke 2026

    Kemenkes Bicara Alasan Cukai Minuman Berpemanis Molor Lagi ke 2026

    Jakarta –

    Kepala Pusat Kebijakan Ketahanan Kesehatan Kemenkes RI Anas Ma’ruf memastikan pertimbangan mundurnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) didasari penyesuaian sejumlah pihak.

    Ketentuan termasuk kemungkinan besaran penetapan cukai MBDK sebagai penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) tengah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk menyesuaikan kadar gula garam dan lemak (GGL).

    “Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) penanggulangan penyakit termasuk substansi PTM-GGL sedang proses harmoni,” tekannya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

    “Rencana kebijakan minuman berpemanis, edukasi gula garam dan lemak, juga Peraturan Kepala BPOM juga sedang dibahas, diharapkan bersama segera launching,” sambungnya.

    Menyikapi pro-kontra terkait penerapan MBDK, Anas mengajak seluruh pihak termasuk industri ikut menyesuaikan penerapan regulasi baru di 2026.

    “Jadi ini mau kita dudukkan, kita bahas bersama agar nanti implementasinya tidak lagi muncul pro dan kontra,” tegas dia.

    Pihaknya juga memastikan terus membahas detail regulasi tersebut dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Keuangan. Meski begitu, Anas belum bisa memastikan bentuk cukai seperti apa yang nantinya diterapkan. Termasuk apakah menyesuaikan usulan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakni 20 persen.

    Ia hanya memastikan penerapan benar-benar dilakukan tahun depan. “Rencana cukai MBDK diberlakukan 2026,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Eks Menteri Jokowi yang Tersisa di Kabinet Prabowo – Page 3

    Eks Menteri Jokowi yang Tersisa di Kabinet Prabowo – Page 3

    3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

    Menko Perekonomian kini dijabat oleh Airlangga Artarto. Mantan Ketua Umum Golkar ini telah dipercaya Presiden Jokowi untuk duduk di kabinetnya sejak 2016 menduduki posisi Menteri Perindustrian, kemudian pada 2019 menjadi Menko Perekonomian. Kini di Kabinet Merah Putih, dia menduduki posisi yang sama.

    4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

    Mendagri di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini dijabat oleh Muhammad Tito Karnavian. Sebelumnya, pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini dipercaya oleh Presiden Jokowi di posisi yang sama sejak 2019 atau satu periode, dan kini dipercaya lagi di posisi yang sama.

    5. Menteri Kesehatan (Menkes)

    Prabowo mempercayai nama Budi Gunadi Sadikin untuk duduk sebagai Menkes kembali, di mana sebelumnya, pria yang Wakil Menteri BUMN I ini, dipercaya Presiden Jokowi untuk di posisi yang sama sejak 2020.

     

  • Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Pemerintah Indonesia menandatangani keputusan bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota lewat Mal Pelayanan Publik Digital Nasional atau MPPDN. Keputusan ini ditandatangani oleh lima kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari ini, Selasa (9/9).

    Ada tiga izin utama yang terintegrasi yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Saturan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP). “MPPDN ini membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang berbeda,” ucap Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI Nezar Patria.

    “Adanya otomatisasi ini prosesnya semua cepat. Transparan, bisa diaudit, trace-able dan nggak perlu ada uang-uang tidak resmi,” jelas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

    “Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

    Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

    Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

    “Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

    Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

    “Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

    Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bisa proses SIP nakes, Menkes minta MPPDN ada di semua kabupaten kota

    Bisa proses SIP nakes, Menkes minta MPPDN ada di semua kabupaten kota

    ANTARA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani kesepakatan agar perizinan tenaga medis dan kesehatan bisa dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Penandatanganan itu dilakukan di Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (9/9). (Sanya Dinda Susanti/Irfansyah Naufal Nasution/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.