Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Kemenkes Bakal Siapkan Dukungan Ahli Gizi untuk Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Dadan untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala negara menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. 

    “Perlunya peningkatan tata kelola dan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” ujarnya melalui rilis BGN, Minggu (28/9/2025).

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

    Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.

    Di sisi lain, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” tandas Dadan.

     

  • Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Kepala BGN Bilang Ada 9.615 Unit SPPG Beroperasi per 28 September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

    “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).

    Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025).

    Kepala negara memanggil Kepala BGN untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.

    Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

    Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.

    “Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).

  • Menkes Sebut Banyak SPPG Belum Punya Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi – Page 3

    Menkes Sebut Banyak SPPG Belum Punya Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap lebih dari 5.000 siswa yang tersebar di berbagai daerah mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG). Kasus terbesar terjadi di Jawa Barat.

    Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.

    “Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/09/2025).

    Singkatnya, lanjut Qodari, SPPG harus mempunyai SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG.

    “Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu enggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga kementerian lembaga yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” terangnya.

    “Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian III KSP, bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” Qodari menandaskan.

  • Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Menkes Akui Sebagian Besar Dapur MBG Belum Punya SLHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia masih dalam proses untuk memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    Saat ditanya berapa jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS, Menkes menjawab bahwa data lengkap masih belum ada di tangan pemerintah, tetapi sebagian besar masih dalam proses. 

    Hal ini disampaikan usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya belum lengkap ada di saya, tapi saya tahu sebagian besar masih dalam proses,” ujar Budi.

    Ketika ditanya mengenai persentase SPPG yang sudah memiliki sertifikat tersebut, Budi kembali menjelaskan bahwa memang sebagian besar belum memiliki SLHS.

    “Masih sebagian besar belum, sebagian besar belum,” tegasnya.

    Di sisi lain, Budi juga menanggapi kemungkinan penutupan SPPG yang tidak memiliki SLHS dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur hal tersebut sudah berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh fasilitas pengolahan dan penyajian makanan, guna mencegah insiden keracunan makanan dan menjamin kesehatan masyarakat.

    “Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN, karena itu wewenangnya BGN,” tandas Budi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Insiden yang terjadi di sejumlah SPPG, menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

    Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

    “Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.

  • Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Menkes Wajibkan Dapur MBG Punya SLHS Buntut Kasus Keracunan Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan mempercepat penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

    Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan dengan segera menyusul kekhawatiran publik atas insiden keracunan makanan yang tengah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang.

    Hal itu disampaikan Menkes Budi dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi ini akan kita percepat, agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar personelnya, dan juga standar prosesnya. Diharapkan dalam satu bulan bisa selesai semuanya,” ujar Budi.

    Budi menegaskan bahwa sertifikasi ini penting agar SPPG memiliki sistem dan kualitas pengolahan makanan yang sesuai standar kesehatan. Namun, ia juga mengakui bahwa sertifikasi saja tidak cukup.

    Dia menekankan bahwa diperlukan pengawasan ketat dan menyeluruh sejak proses awal hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Sehingga, solusi jauh saat ini adalah Pemerintah menekankan pentingnya kualitas sanitasi dan standar operasional di setiap lini.

    Kemenkes bersama BGN juga berjanji akan memantau langsung proses sertifikasi SLHS dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG.

    “Memang harus ada juga prosesnya benar-benar didata. Tadi kita sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) sepakat untuk mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, sampai penyajian. Itu semua akan kita bantu bersama agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang lagi,” tandas Budi.

  • Respons Keracunan MBG, Pemerintah Akan Perbaiki Tata Kelola BGN Nasional 28 September 2025

    Respons Keracunan MBG, Pemerintah Akan Perbaiki Tata Kelola BGN Nasional 28 September 2025

    Respons Keracunan MBG, Pemerintah Akan Perbaiki Tata Kelola BGN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan melakukan percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) usai maraknya kasus keracunan di program Makanan Bergizi Nasional (BGN).
    “Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekedar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
    Dia berbicara dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hadir pula Kepala BGN Dadan Hindayana.
    “Tadi kami juga berdiskusi Rakor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN, tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti,” kata Zulhas.
    Zulhas mengatakan, hasil Rakor menghasilkan beberapa hal di antaranya, penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG yang bermasalah.
    Dia mengatakan, penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut bisa dievaluasi, dan dilakukan investigasi.
    “Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
    Zulhas mengatakan, seluruh dapur SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah.
    “Selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG,” tuturnya.
    Zulhas juga mengatakan, pemerintah mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG.
    “Selain itu, kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.
     
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur Nasional 28 September 2025

    Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur Nasional 28 September 2025

    Setop Keracunan MBG, Pemerintah Evaluasi Juru Masak hingga Alur Limbah Dapur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyatakan bahwa kemampuan, kedisiplinan, dan kualitas juru masak di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi untuk menghentikan kasus keracunan MBG.
    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
    Zulhas mengatakan, evaluasi terhadap juru masak di SPPG ini menjadi salah satu upaya percepatan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.
    Zulhas juga menyampaikan bahwa hasil rakor meminta agar seluruh dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara, kemudian dilakukan evaluasi dan investigasi.
    Selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
    “SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
    Zulhas juga menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama bagi pemerintah sehingga Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) wajib bagi seluruh SPPG.
    Selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG.
    “Kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Targetkan Seluruh SPPG Dapat Sertifikat Higiene dalam 1 Bulan ke Depan!

    Menkes Targetkan Seluruh SPPG Dapat Sertifikat Higiene dalam 1 Bulan ke Depan!

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG). Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS.

    Namun, pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam satu bulan ke depan.

    “Datanya saya belum dapat secara lengkap, tetapi memang Sertifikat Higiene dan Layak Sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya selesai,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Minggu (28/9/2025).

    “Dan diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” kata dia.

    Menkes Budi mengaku upaya ini memang belum cukup untuk memastikan proses penyajian makanan bergizi gratis ke depan bebas dari keracunan. Meski begitu, pemerintah bekerja sama dengan BGN memperketat kontrol proses persiapan makanan ke depan.

    “Mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakatilah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini,” sambungnya.

    Ia tidak berkomentar banyak terkait penutupan SPPG yang belum mengantongi SLHS per hari ini, lantaran wewenangnya berada di Badan Gizi Nasional.

    “Tapi saya tahu bahwa sebagian besar masih dalam proses,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Pemerintah Tutup Semua SPPG Bermasalah-Wajibkan Sertifikat Higiene!

    Pemerintah Tutup Semua SPPG Bermasalah-Wajibkan Sertifikat Higiene!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan rapat besar terkait keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Mengutip arahan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah memprioritaskan keselamatan anak dalam program prioritas utama pemerintah.

    “Kemarin Bapak Presiden setiba di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai makanan bergizi gratis. Setelah dari Halim semalam, beliau masih melanjutkan pembahasan, dan siang ini atas instruksi Presiden kami melakukan rapat koordinasi. Betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini,” ujar Zulhas di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Insiden Bukan Sekadar Angka

    Zulhas menegaskan, Presiden menilai insiden keracunan tidak boleh dianggap sebagai data semata. “Saudara-saudara sekalian, atas petunjuk Bapak Presiden, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga lapor untuk segera mempercepat perbaikan tata kelola di BGN, harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

    Sejumlah siasat dan langkah korektif langsung diambil pemerintah, antara lain:

    Penutupan sementara SPPG

    Hal ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Langkah tersebut juga dinilai berlaku bukan hanya di lokasi insiden, tetapi di seluruh Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG).

    Sterilisasi alat makan dan perbaikan sistem sanitasi, mulai dari kualitas air hingga alur limbah juga akan dilakukan pemerintah. Semua fasilitas akan menjalani investigasi.

    Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) Wajib untuk Semua SPPG

    Jika sebelumnya dianggap formalitas, kini menjadi keharusan mutlak. Koordinasi lintas kementerian/lembaga, saat seluruh pemangku kepentingan MBG diminta aktif dalam proses perbaikan tata kelola.

    Kemenkes Diberi Arahan Baru

    Kementerian Kesehatan juga diinstruksikan untuk menggerakkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar melakukan pemantauan rutin terhadap laporan insiden di seluruh Indonesia.

    Menurut Zulhas, arahan Presiden Prabowo amat jelas, program MBG tidak boleh mengorbankan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat utama.

    “Semua langkah ini dilakukan demi memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” ujarnya.

    Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memastikan cita-cita menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 tetap terjaga.

    (naf/naf)

  • 7 Rahasia Umur Panjang Ala Orang Jepang, Bisa Ditiru Nih

    7 Rahasia Umur Panjang Ala Orang Jepang, Bisa Ditiru Nih

    Jakarta –

    Jepang merupakan rumah bagi beberapa orang yang memiliki umur terpanjang di dunia, terutama di Okinawa. Keistimewaan ini didapatkan dari perpaduan kebiasaan sehat, tradisi budaya, dan hidup penuh kesadaran.

    Dari pola makan hingga rutinitas harian, gaya hidup orang Jepang penuh dengan pelajaran tentang cara untuk tetap bugar dan bahagia hingga usia 80-an dan seterusnya.

    Dikutip dari Times of India, berikut tujuh kebiasaan ampuh yang patut ditiru dari Jepang agar bisa panjang umur:

    1. Hara Hachi Bu, Makan hingga Kenyang 80 Persen

    Di Okinawa, orang-orang mempraktikkan ‘hara hachi bu’, yang berarti berhenti makan saat sudah 80 persen kenyang. Kebiasaan kecil ini mencegah makan berlebihan, membantu menjaga berat badan yang sehat, dan menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes.

    Studi menunjukkan moderasi kalori berkaitan dengan umur panjang. Sehingga pendekatan makan dengan penuh kesadaran ala Jepang ini mungkin menjadi salah satu cara paling sederhana, tetapi ampuh untuk memperpanjang usia.

    2. Shinrin-Yoku atau ‘Mandi Hutan’

    Orang Jepang menyukai ‘shinrin-yoku’ atau ‘mandi hutan’, yang pada dasarnya adalah menghabiskan waktu di alam terutama hutan. Ini bukan mendaki atau berolahraga, melainkan berjalan lambat dan penuh kesadaran di antara pepohonan.

    Penelitian menunjukkan hal ini dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi hormon stres. Bahkan, berjalan-jalan di taman atau ruang hijau setempat dapat memberikan manfaat yang sama, yakni memperpanjang usia seseorang.

    3. Ikigai atau Menemukan Tujuan Hidup

    Salah satu rahasia umur panjang di Jepang yang paling menarik adalah ‘ikigai’, yakni suatu rasa tujuan atau alasan untuk bangun di pagi hari. Baik itu berkebun, memasak, mengurus keluarga, atau menjalankan hobi untuk menjaga pikiran tetap aktif dan suasana hati tetap positif.

    Studi mengaitkan hidup yang berorientasi pada tujuan dengan risiko demensia dan penyakit jantung yang lebih rendah. Singkatnya, ikigai bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang hidup yang lebih baik.

    4. Terapi Onsen, Pemandian Air Panas Penyembuhan

    Jepang terkenal dengan onsen atau pemandian air panasnya. Penduduk setempat sangat mempercayai onsen memiliki manfaat terapeutik atau penyembuhan.

    Pemandian dari air mineral alami ini meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri sendi, dan membantu relaksasi. Jika tidak memiliki onsen, mandi air hangat dengan tambahan garam Epsom juga bisa mendapatkan khasiat yang sama.

    Berendam secara teratur telah terbukti mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Kedua faktor ini sangat penting untuk umur panjang.

    5. Ritual Teh Hijau, Sumber Antioksidan yang Luar Biasa

    Teh hijau bukan sekadar minuman di Jepang, melainkan ritual sehari-hari. Minuman ini kaya akan antioksidan, seperti katekin yang mendukung kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme, bahkan membantu mencegah kanker.

    Cobalah ganti minuman yang biasa dikonsumsi dengan satu atau dua cangkir teh hijau. Proses menyeduh dan menyeruput teh hijau secara perlahan serta penuh kesadaran juga mendorong ketenangan hingga fokus seseorang.

    Baik matcha maupun sencha, menjadikan teh hijau sebagai bagian dari rutinitas atau kebiasaan yang mudah untuk memperpanjang umur.

    6. Radio Taiso, Olahraga Ringan Harian Khas Jepang

    Orang-orang lanjut usia (lansia) di Jepang biasanya beraktivitas bersama di taman untuk melakukan ‘radio taiso’. Itu adalah rutinitas olahraga harian yang disiarkan di radio sejak tahun 1920-an.

    Rutinitas ini berdampak rendah, sederhana, dan mudah dilakukan oleh segala usia. Ini berfungsi untuk menjaga sendi tetap fleksibel dan otot tetap kuat.

    Tidak perlu melakukan sesi olahraga yang intens di tempat gym, cukup 10 menit bergerak setiap hari dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan. Radio taiso membuktikan bahwa kebiasaan olahraga kecil dan teratur dapat memberikan manfaat besar bagi umur panjang.

    7. Menghormati Orang Tua atau Ikatan Sosial yang Melindungi Pikiran

    Di Jepang, orang tua sangat dihormati dan diintegrasikan ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jalinan sosial yang kuat ini membantu mencegah kesepian dan depresi, yang keduanya dapat memperpendek usia harapan hidup.

    Faktanya, hubungan sosial sama pentingnya bagi kesehatan, seperti halnya pola makan dan olahraga. Disarankan untuk meniru orang Jepang, dengan memelihara hubungan, habiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih, dan hargai ikata antargenerasi.

    Hati dan pikiran yang bahagia serta terdukung dapat memperpanjang usia hidup, seperti halnya makanan super apapun.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kemenkes Gelar ASEAN Car Free Day, Kenalkan Gaya Hidup Sehat di CFD”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)