Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Siasat Kemenkes Cegah Bullying di PPDS ‘Hospital Based’

    Siasat Kemenkes Cegah Bullying di PPDS ‘Hospital Based’

    Jakarta –

    Kasus bullying di lingkungan Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kerap jadi sorotan. Berbagai laporan sempat muncul terkait adanya praktik perundungan yang dinilai merusak kesehatan mental, hingga memicu desakan agar disediakan pengawasan serta perlindungan.

    Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Yuli Farianti, MEpid menegaskan, rumah sakit vertikal Kemenkes sudah memiliki satuan petugas (satgas) yang menangani kasus bullying.

    “Itu semua punya satgasnya sendiri dan kemudian kita juga sudah pasang CCTV, dan lain-lain,” kata dr Yuli di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

    Selain itu, khusus untuk PPDS hospital based, Kemenkes telah menyediakan e-logbook atau catatan online bernama Wellbeing. Fasilitas ini dapat digunakan oleh PPDS yang mungkin ingin bercerita dan berkeluh kesah tanpa takut ada yang tahu.

    dr Yuli menekankan yang mengetahui isi dari e-logbook itu hanya dari pihak Kemenkes, kaprodi yang dinamai DIO, hingga direktur rumah sakit.

    “Jadi, hanya yang terbatas yang tahu fitur itu, sehingga dia dilindungi. Ini yang di hospital based,” tutur dia.

    “Tapi, untuk semua nanti rumah sakit sudah membentuk satgas. Meski begitu, dalam rangka menjaga privasi teman-teman yang takut mengadu atau takut ketahuan dan kena lagi, mereka akan difasilitasi e-logbook tadi. Mereka bisa berkeluh kesah dan yang tahu kita,” sambungnya.

    Tahap selanjutnya, dr Yuli mengungkapkan tim satgas yang telah tersedia di rumah sakit akan menelusuri. Hal ini dilakukan agar orang yang mengalami bullying tidak akan terdampak lagi.

    Selain itu, evaluasi juga rutin dilakukan setiap enam bulan untuk yang hospital based.

    “Dan kemarin baru saja keluar hasil yang perlu ditindaklanjuti dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan mekanisme ini, tidak ada lagi bullying dan kita sudah memfasilitasi untuk tidak takut speak up,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/up)

  • Pakar UI Beberkan Perhitungan di Balik Data RI Defisit 70 Ribu Dokter Spesialis

    Pakar UI Beberkan Perhitungan di Balik Data RI Defisit 70 Ribu Dokter Spesialis

    Jakarta –

    Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Iwan Ariawan, MS, membeberkan justifikasi dari perhitungan di balik data Indonesia kekurangan 70 ribu dokter spesialis. Proyeksi kekurangan ini dilakukan bersama Kemenkes untuk memetakan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

    “Angka ini bukan hanya kami, para pakar, duduk dan kita sepakati. Ini ada hitungannya dan cukup rinci,” tegas dr Iwan dalam konferensi pers bersama Kemenkes, Selasa (9/12/2025).

    dr Iwan menegaskan bahwa angka tersebut dihasilkan dari perhitungan rinci selama setahun penuh dengan data yang diambil dari klaim BPJS Kesehatan yang mencakup 120 juta kasus dalam setahun, dipadukan dengan proyeksi penduduk BPS dan data beban penyakit 10 tahun ke depan dari lembaga global IHME.

    Metode ini juga melibatkan konsultasi dengan lebih dari 38 kolegium spesialisasi untuk menyepakati standar waktu kerja efektif dan beban kerja dokter, termasuk rincian prosedur medis.

    “Kami menghitung demand (kebutuhan) pelayanan kesehatan untuk masing-masing spesialis, misalnya berapa yang butuh kateterisasi jantung, berapa yang terpenuhi, dan berapa yang meninggal,” jelasnya.

    dr Iwan mencontohkan, kekurangan dokter spesialis bukan hanya masalah statistik, tetapi berdampak fatal pada kesehatan publik. Dia mengatakan terdapat korelasi jelas antara beban kerja dokter spesialis obgyn yang tinggi di daerah-daerah timur dan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak merata antarprovinsi.

    Salah satu cara mengejar ketertinggalan atau ketimpangan jumlah dokter spesialis di banyak daerah Indonesia menurutnya dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau PPDS Hospital Based.

    “Kalau kita biasa-biasa saja, lulusan per tahun 2.700-3.000-an… kita itu kurangnya makin banyak tiap tahun, makin jauh ketinggalannya,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/up)

  • Dokter PPDS Hospital Based Vs University Based Beda Kualitas? Ini Penegasan Kemenkes

    Dokter PPDS Hospital Based Vs University Based Beda Kualitas? Ini Penegasan Kemenkes

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes dr Yuli Farianti, M.Epid menegaskan bahwa dokter spesialis lulusan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) hospital based dan university based akan punya mutu atau kualitas yang setara.

    Hal ini karena calon dokter spesialis tersebut akan berada di bawah naungan kolegium sesuai dengan spesialisasi yang mereka ambil dengan standar yang sama.

    “Apakah bisa dibilang bahwa hospital based mutunya lebih rendah dibanding university based? Dari mana Anda tahu, karena kita punya standar yang sama, mekanisme rekrutnya sama,” kata dr Yuli di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

    Untuk menjamin mutu calon dokter spesialis itu sendiri, dr Yuli mengatakan Komite Bersama Kemenkes dan Kemendiktisaintek memiliki Panitia Seleksi Bersama (Panselbar) yang memiliki tugas setidaknya sebagai berikut:

    Menyusun petunjuk teknis tata cara seleksi peserta didikMenetapkan kuota penerimaan peserta didik. Baik untuk FK dan RSPPU termasuk kuota afirmasi dan rencana penempatan setelah pendidikan.Menetapkan kriteria afirmasi bagi calon peserta didik.Melaksanakan tes seleksi peserta didikMenetapkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade)Menetapkan dan mengumumkan hasil peserta didikMelaksanakan pemahaman dan evaluasi penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik

    “University based dan hospital based bukan kompetisi, tapi complementary (saling melengkapi, red). Kita jalan bersama-sama,” kata dr Yuli.

    “Dua ini jalan bareng, karena standarnya juga sama, dibuatnya sama, nggak ada perbedaan kok. Jadi Kemenkes memprioritaskan sekarang kita uji,” sambungnya.

    (dpy/up)

  • Siasat Kemenkes Cegah Bullying di PPDS ‘Hospital Based’

    Kemenkes Tepis Isu Ketimpangan Hospital Based Vs University Based Dokter Spesialis

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menepis isu adanya ketimpangan pembiayaan antara penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang berbasis rumah sakit atau hospital based dan berbasis universitas atau university based.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, dr Yuli Farianti, M.Epid, menjelaskan pembiayaan dalam lingkup hospital based merupakan bagian dari strategi nasional untuk pemerataan dokter spesialis di daerah, bukan sebuah privilese, sebab skema beasiswa serupa juga diberikan kepada PPDS yang berbasis universitas.

    dr Yuli memaparkan bahwa pembiayaan penuh yang diberikan kepada peserta didik Hospital Based memiliki tujuan strategis yang jelas, yaitu menjamin lulusan mau dan bersedia kembali mengabdi di daerah afirmasi (terdepan, terpencil, tertinggal/3T) yang sangat kekurangan dokter spesialis.

    “Kami memberikan pembiayaan, beasiswa. Bilangnya kok hospital based dibayar semua, tidak seperti itu,” tegas dr Yuli.

    Lebih lanjut, dr Yuli merinci Kemenkes merinci dukungan pembiayaan yang juga disalurkan melalui jalur universitas yakni beasiswa dengan 11 ribu penerima di 19 fakultas kedokteran. Selain itu ada 1.817 peserta PPDS yang mendapat bantuan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    “Kami memberikan pembiayaan, beasiswa, RSPPU kan baru jalan, 2 batch. Tapi beasiswa kita dalam rangka pemerataan, kita juga kasih university. Jadi tidak ada ketimpangan apapun dan diperlakukan sama,” tegas dia.

    (kna/up)

  • Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Ketika sebagian besar warga Menganti masih terlelap, lampu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darul Ihsan sudah menyala terang.
    Waktu baru menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Dari balik pintu dapur, suara gemericik air, denting wajan, dan langkah cepat para petugas menandai dimulainya rangkaian panjang penyediaan
    Makan Bergizi
    Gratis (
    MBG
    ) untuk ribuan siswa di sekitar Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur.
    Sembilan anggota tim masak yang dipimpin satu juru masak telah mengenakan apron, masker, penutup kepala, dan baju kerja steril.
    Mereka bergerak lincah dalam rutinitas yang telah tertanam kuat dalam ingatan dan memastikan 2.111 porsi makanan siap dikirim tepat waktu setiap Senin hingga Sabtu.
    Ribuan porsi makanan itu menyasar siswa taman kanak-kanak (TK), termasuk kelompok bermain (KB) dan raudatul atfal (RA), sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah sanawiah (MTs), hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliah (MA).
    Jumlah itu akan terus bertambah seiring peningkatan penerima manfaat. Namun, beban produksi bukan satu-satunya tantangan. Ada satu lagi tantangan yang tidak kalah besar, yakni menjaga kualitas pangan sekaligus merespons selera anak-anak.
    “Kami menerima masukan dari anak-anak, mau menu seperti apa. Lalu, kami koordinasikan dengan ahli gizi. Jadi, menu kekinian juga bisa dimasak dengan gizi cukup,” ujar Kepala
    SPPG
    Darul Ihsan Monica Kopda Sari.
    Dari sinilah, SPPG Darul Ihsan mengambil tempat yang berbeda. Dapur ini bukan sekadar fasilitas penyedia makanan, melainkan ruang dialog, yakni dapur yang mendengarkan.
    Di ruang lain, ahli gizi SPPG Darul Ihsan Indri Dewi Listiani menyiapkan perencanaan menu harian. Semua menu disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ).
    “Anak TK perlu sekitar 200 kalori sekali makan. Anak SD 300–400 kalori, SMP sekitar 500 kalori, dan SMK lebih dari 700. Kalori ini harus dipenuhi dengan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Susu pun kami berikan setiap Jumat,” tutur Indri.
    Penentuan menu dilakukan sehari sebelumnya serta melibatkan juru masak dan akuntan agar rencana tidak hanya tepat gizi, tetapi juga efisien dalam anggaran. Variasi dibuat sedemikian rupa agar anak-anak merasa tertarik.
    “Biar anak-anak tertarik, nasinya bisa dibuat nasi kuning atau ayamnya dimasak krispi. Pokoknya tetap kekinian, tapi gizinya harus cukup,” kata Indri.
    Karbohidrat tak selalu hadir dalam bentuk nasi. Sesekali roti, jagung manis, atau ketela menjadi pengganti.
    Lauk pun divariasikan menjadi lebih renyah, seperti ayam krispi atau tahu krispi. Semua dilakukan agar makanan sehat terasa lebih dekat dengan dunia anak-anak. Menu ini diharapkan tidak hadir sebagai penggugur kewajiban, tetapi juga memberikan kenikmatan.
    Penjagaan kualitas dimulai bahkan sebelum bahan makanan masuk ke dapur. Setiap barang datang, Monica dan tim akan memeriksanya secara ketat.
    “Kami pastikan bahan baku masih segar dan berkualitas bagus,” ujarnya.
    Setelah lolos pengecekan, bahan ditimbang sesuai nota, lalu diserahkan kepada tim persiapan untuk dicuci dan dibersihkan.
    Pukul 02.00–04.00 menjadi waktu tersibuk. Mereka memotong sayur, menggoreng menu batch pertama, merebus sop, serta mematangkan protein hewani.
    Pukul 04.00, pengemasan pun dimulai. Porsi untuk TK dan MI kelas 1–3 dikerjakan lebih dulu karena jadwal pulang mereka lebih pagi. Tepat pukul 07.00, kotak-kotak makanan itu diantar ke sekolah-sekolah.
    Salah satu contoh menu sederhana yang diolah adalah nasi, telur mata sapi, sop, tahu krispi, dan jeruk. Terlihat biasa, tetapi setiap porsinya sudah dihitung secara cermat agar memenuhi standar gizi.
    Di balik alur yang tampak mulus itu, kebersihan menjadi prinsip tak tergantikan. Petugas tidak boleh membawa baju kerja dari rumah. Masker, sarung tangan, dan penutup kepala wajib dikenakan. Higienitas bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari komitmen moral.
    “Seluruh aktivitas dipantau agar tetap steril, meski volume pekerjaan tinggi,” tutur Monica.
    Dia merinci, SPPG Darul Ihsan digerakkan 40 petugas yang terbagi dalam tiga tim besar, yakni tim sayur, tim masak, dan tim pengemasan. Mereka bekerja layaknya roda-roda dapur industri yang padat dan cepat, tetapi rapi.
    Dampak program MBG terasa langsung di sekolah. Banyak orangtua menyampaikan bahwa anak-anak makin terbiasa makan sayur dan buah serta lebih berani mencoba menu baru.
    Bagi sebagian siswa yang sering melewatkan sarapan di rumah, MBG juga memberi energi yang cukup untuk memulai pelajaran.
    “Respons orangtua positif karena program ini meningkatkan kebiasaan makan sehat,” kata Monica.
    Namun, hal paling menarik adalah cara SPPG Darul Ihsan membuka ruang bagi anak-anak untuk bersuara.
    Setiap permintaan menu dicatat, dirapatkan, lalu dipikirkan kemungkinan penerapannya. Masukan tersebut memang tidak semua bisa diwujudkan seketika. Akan tetapi, SPPG Darul Ihsan selalu berupaya untuk memasukkannya ke perencanaan menu berikutnya selama tetap memenuhi standar gizi.
    Bagi Monica, mendengarkan anak-anak berarti memberikan mereka peran dalam pengalaman makan sehat. Dengan begitu, program tersebut bukan hanya layanan, melainkan pendidikan rasa.
    “Menu kekinian yang dibuat lebih padat gizi tidak hanya meningkatkan minat makan, tetapi juga menjadi media edukasi bahwa makanan sehat bisa tetap lezat dan menyenangkan,” ujarnya.
    Di dapur yang hidup sejak dini hari itu, program MBG tidak sekadar menyiapkan ribuan kotak makanan.
    Program tersebut turut menanamkan kebiasaan, membuka ruang partisipasi, dan mengajarkan bahwa perhatian dapat hadir dalam bentuk paling sederhana, yakni seporsi makanan bergizi yang dibuat dengan sungguh-sungguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPJS Pastikan Skema COB Sudah Berjalan dan Dapat Naik Kelas

    BPJS Pastikan Skema COB Sudah Berjalan dan Dapat Naik Kelas

    Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menegaskan skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefits (COB) saat ini sudah berjalan. Pada skema COB, BPJS Kesehatan bekerja dengan asuransi kesehatan swasta menjadi penanggung manfaat kesehatan peserta.

    “Jadi sebetulnya, sekarang ini sudah bisa ya (COB), jadi bagi peserta BPJS yang kelasnya itu ingin rawat jalan eksekutif, boleh,” ungkap Ghufron, Senin (4/8/2025).

    Peraturan yang berlaku saat ini, yakni maksimal tambahan biaya manfaat sebesar Rp 400 ribu. Ghufron memerinci, jumlah itu dapat dibayar sendiri, maupun oleh perusahaan tempat dia bekerja, atau dibayarkan asuransi kesehatan tambahan.

    Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1117/2025. Aturan ini akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

    Pada keputusan itu, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemegang polis yang merupakan peserta aktif JKN. Jalur pertama dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mengikuti prosedur BPJS Kesehatan, termasuk penerapan critical pathway dan penilaian medical efficacy.

    Pada jalur pertama, batas pertanggungan ditetapkan maksimal 250 persen dari tarif JKN yang berlaku. Pada jumlah itu, BPJS Kesehatan menanggung 75 persen dari 250 persen tersebut, dan perusahaan asuransi swasta dapat menanggung hingga maksimal 175 persen.

     

  • Menkes Atur Penempatan 300 Dokter Internship di Daerah Bencana, Aceh Prioritas

    Menkes Atur Penempatan 300 Dokter Internship di Daerah Bencana, Aceh Prioritas

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis layanan kesehatan di Aceh yang terdampak bencana banjir dengan mengerahkan ratusan dokter magang. Fokus penempatan awal di Aceh diprioritaskan mengingat sekitar 300 Puskesmas mengalami kerusakan, dengan 50 di antaranya masih terisolasi total.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa Kemenkes akan menempatkan sekitar 300 dokter internship yang baru menyelesaikan studi untuk melayani korban bencana. Para dokter ini akan disebar ke berbagai lokasi, khususnya yang dekat dengan pusat pengungsian.

    Tantangan terbesar yang dihadapi Kemenkes saat ini adalah masalah logistik dan aksesibilitas. Menkes Budi mengungkapkan bahwa meskipun upaya penempatan sudah diatur, kendala masih besar di lapangan.

    “Kita akan taruh di sana [Aceh], memang masalahnya kan belum semua [terbuka aksesnya], masih ada tiga kota yang kemarin baru buka, di Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Takengon yang belum tersambung jalan daratnya, sehingga agak susah,” kata Menkes di Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (8/12/2025).

    Penempatan ratusan dokter magang ini mendesak karena adanya peningkatan kasus penyakit pascabencana. Berdasarkan laporan, terdapat banyak kasus penyakit kulit, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di lokasi pengungsian.

    “Kebutuhan dokter-dokter itu, terutama di puskesmas-puskesmas yang dekat dengan pusat-pusat pengungsian, dipastikan harus ada. Sebenarnya bukan hanya dokter, melainkan alat kesehatan juga obat-obatannya,” tegas Menkes Budi.

    Gerak cepat benahi rumah sakit

    Selain penanganan penyakit menular, Kemenkes juga memprioritaskan pasien dengan kebutuhan darurat. Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit yang terdampak harus segera difungsikan, disusul ruang operasi dan pelayanan cuci darah, karena keterlambatan penanganan pada pasien gagal ginjal kronis dapat berbahaya.

    Meskipun layanan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dilaporkan sudah beroperasi normal, Aceh masih menghadapi kendala serius. Dari total 18 rumah sakit yang terdampak, enam unit masih belum beroperasi penuh.

    “Yang masih sangat ketinggalan itu yang di Aceh Tamiang. Nah, itu diharapkan mulai besok instalasi gawat darurat (IGD)-nya sudah bergerak karena kita prioritasnya IGD-nya dulu,” jelas Menkes.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Sebut RS di 6 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Terkendala”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • Ambisi ‘Push the Limit’ Anak Lari Vs Risiko Fatal Jantung Kolaps

    Ambisi ‘Push the Limit’ Anak Lari Vs Risiko Fatal Jantung Kolaps

    Jakarta –

    Pegiat olahraga lari sering terjebak dilema saat berlomba, antara harus ‘push the limit’ demi mencapai target dengan wanti-wanti ‘listen to your body’. Jika tak hati-hati, risikonya fatal: jantung bisa kolaps!

    Menurut spesialis olahraga, dr Andhika Raspati, SpKO, seorang pelari bisa-bisa saja terus berlari dengan mengusung semangat atau jargon ‘push the limit’. Namun, hal ini harus sesuai dengan aturan mainnya.

    “Kalau kita bicara safety ya, push the limit ada aturan mainnya. Artinya nggak boleh terlalu mendadak. Kalau kita biasa di pace 7, ya jangan nge-push pace 5, tapi ke pace 6.30 dulu atau pace 6.45,” kata dr Dhika kepada detikcom saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

    Aturan main selanjutnya, lanjut dr Dhika yakni tentang bagaimana seseorang mampu meredam ego dalam olahraga ini. Tujuan haruslah disesuikan dengan kemampuan tubuh masing-masing orang.

    “Kedua, mau cepet-cepet ngebut, mau ngapain sih? Mau ikutan Sea Games? Itu kan ego saja sebenarnya,” katanya.

    “Pingin lebih baik? Nggak ada ujungnya lebih baik mah. Jadi memang bisa dibilang kalau kita rekreasional, pingin sehat, nggak perlu sampek push-push amat,” sambungnya.

    Mawas Diri Itu Penting

    dr Dhika menambahkan bahwa pentingnya mengukur diri sendiri sebelum memutuskan ‘bertarung’ di track lari, baik itu trail run atau road run sangat penting.

    “Misalnya kita harus banget menyatakan siapa yang harus bertanggung jawab, buat saya peserta sendiri,” kata dr Dhika.

    “Lebih mawas diri, lebih tahu kondisi badannya. Kalau bikin surat sehat bukan sekadar ditimbang sama di-tensi, tapi benar-benar cek jantung, EKG, kalau perlu treadmill atau kalau perlu ekokardiografi,” lanjutnya.

    Di luar sana, tidak bisa dipungkiri masih ada pelari yang memaksakan diri. Menurut dr Dhika, kebanyakan alasannya adalah ingin memenuhi target pribadi.

    “Personal best-nya pingin mereka kejar, padahal mungkin kondisi tidak memungkinkan. Bisa itu dari lapangannya, dari fisiknya yang nggak fit atau kurang terlatih atau kepancing teman-temannya misalnya, kebawa semangat padahal nggak fit dan ketarik pace-nya,” katanya.

    Berlari Aman Tanpa Takut ‘Ambruk’

    Serangan jantung pada dasarnya terjadi ketika otot jantung tiba-tiba tidak mendapatkan suplai oksigen yang memadai, biasanya karena sumbatan akut pembuluh darah koroner atau karena gangguan irama jantung berat.

    “Pada olahraga intens seperti trail run, terutama di medan ekstrem dengan elevasi curam, kebutuhan oksigen tubuh meningkat drastis,” kata spesialis jantung dr Aditya Agita Sembiring, SpJP kepada detikcom, Senin (8/12/2025)

    Beban ini bisa memicu masalah jantung pada orang yang memiliki faktor risiko tersembunyi seperti:

    Penyempitan pembuluh darah koroner (sering tanpa gejala sebelumnya)Tekanan darah yang tidak terkontrolRiwayat merokok, diabetes, atau kolesterol tinggiKelainan struktur jantung atau gangguan irama

    “Kelelahan berat, altitude, suhu dingin, dan dehidrasi juga bisa memperbesar beban kerja jantung, sehingga mempercepat munculnya gangguan tersebut,” kata dr Aditya.

    Gejala yang Harus Diwaspadai

    Bagi mereka yang memiliki faktor risiko masalah jantung, dr Aditya mengimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan daripada pencapaian.

    Pada sebagian orang, serangan jantung memang muncul tiba-tiba tanpa gejala awal yang jelas. Namun, banyak kasus sebenarnya memiliki tanda peringatan yang sering diabaikan, seperti:

    Nyeri dada atau dada terasa tertekanSesak napas yang tidak wajarJantung berdebar atau pusingMudah lelah secara tidak biasa dibanding latihan-latihan sebelumnyaMual atau keringat dingin

    “Jika muncul gejala yang tidak biasa, khususnya nyeri dada, sesak berat, pusing, atau jantung berdebar tidak wajar, hentikan aktivitas segera. Lanjut berlari justru mempercepat kerusakan otot jantung,” katanya.

    “Keselamatan jauh lebih penting daripada pencapaian waktu atau jarak,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Cerita Menkes Pilih-pilih Olahraga Ternyaman, Renang hingga Lari”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

    Lagi-lagi Kolaps saat Lari

    12 Konten

    Anjuran ‘listen to your body’ saat lari tak selalu gampang diterapkan. Ego untuk ‘push the limit’ dan mendapatkan progres tertentu sesuai target, dapat mengaburkan batas-batas kemampuan fisik. Risiko jantung kolaps mengintai para pelari.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Menkes Minta Ada Dapur Umum Prioritas buat Nakes di Wilayah Bencana

    Menkes Minta Ada Dapur Umum Prioritas buat Nakes di Wilayah Bencana

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang turut menjadi korban terdampak bencana di Sumatera sehingga menyulitkan proses layanan pasien.

    Menurut Budi, para dokter yang terdampak sebenarnya semangat untuk bekerja, akan tetapi mereka sendiri kesulitan mendapat makanan begitu juga dengan keluarganya. Karena itu, Menkes Budi meminta langsung kepada Presiden Prabowo dan jajaran menteri untuk dibangun dapur umum prioritas untuk para tenaga kesehatan. Usulan ini pun disetujui oleh Prabowo.

  • Usai Dengar Laporan Menkes, Prabowo Minta Dokter Magang Dikirim untuk Bantu Korban Bencan…

    Usai Dengar Laporan Menkes, Prabowo Minta Dokter Magang Dikirim untuk Bantu Korban Bencan…