Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Terbukti Ilmiah! 5 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Tambah Umur Biar Tak Mati Muda

    Terbukti Ilmiah! 5 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Tambah Umur Biar Tak Mati Muda

    Jakarta –

    Siapa sih yang tidak ingin hidup sehat dan panjang umur? Semua orang tentu akan mengusahakan segala cara agar bisa hidup lebih lama.

    Dikutip dari Healthline, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pilihan gaya hidup, khususnya pola makan dan olahraga memainkan peran yang besar dalam hal umur panjang.

    Apa saja sih ‘rahasia’ panjang umur yang berhasil diungkap oleh sains?

    1. Diet

    Mengatur pola makan atau diet menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Metode diet yang direkomendasikan ilmuwan adalah mediterania dan diet Jepang.

    Dua metode diet tersebut menekankan untuk mengonsumsi ikan sebagai sumber protein yang kaya akan lemak dan meningkatkan fungsi otak, serta menyehatkan jantung. Selain itu, mengonsumsi sayuran segar atau yang fermentasi, dan membatasi makanan olahan serta yang manis.

    2. Mengontrol Berat Badan

    Obesitas berhubungan dengan berbagai penyakit kronis seperti masalah kardiovaskular dan diabetes. Masalah kesehatan yang kronis tentu bisa berpengaruh pada panjang atau tidaknya umur seseorang.

    Ketua Departemen Nutrisi, Harvard TH Chan School of Public Health Frank B. Hu, MD, PhD mengatakan menjaga berat badan pada angka ideal berperan penting terhadap masa tua yang sehat, serta meningkatkan angka harapan hidup seseorang.

    “Uji klinis telah menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang dicapai melalui pengubahan gaya hidup, pengobatan seperti agonis GLP-1 , atau operasi penurunan berat badan, dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis, termasuk diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kanker tertentu, serta kematian dini,” kata Hu.

    3. Hindari Sedentary Lifestyle

    Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan seperti menonton tv atau sibuk dengan gadget mereka. Padahal, hidup aktif menawarkan banyak manfaat kesehatan.

    “Perilaku tidak aktif, seperti menonton TV dalam waktu lama, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronis, termasuk diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kematian dini. Peningkatan risiko ini terutama disebabkan oleh peningkatan obesitas dan berkurangnya aktivitas fisik,” kata Hu.

    4. Rutin Berolahraga

    Olahraga memang diketahui dapat membuat tubuh lebih sehat dan bugar, sehingga bisa berdampak pada umur yang panjang.

    Penelitian yang diterbitkan pada Desember 2024 menemukan bahwa di antara orang dewasa yang lebih tua, kebugaran kardiorespirasi merupakan indikator kesehatan otak yang sangat baik di berbagai domain kognitif, termasuk memori.

    “Anda juga dapat memasukkan aktivitas fisik ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, turun dari kereta satu halte lebih awal dan berjalan kaki atau menggabungkan perilaku seperti hanya menonton TV saat berolahraga,” kata Kepala Bagian Klinis Geriatri di Stanford Medicine Katherine T. Ward, MD.

    5. Berhenti Merokok

    Studi yang dipimpin oleh Frank Hu dan diterbitkan pada tahun 2018 menemukan bahwa mereka yang tidak pernah merokok merupakan salah satu dari lima faktor kunci untuk memperpanjang harapan hidup.

    Faktor-faktor lainnya adalah, menjaga berat badan yang sehat, aktivitas fisik teratur, diet sehat, dan hanya mengonsumsi alkohol dalam jumlah sedang.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kemenkes Gelar ASEAN Car Free Day, Kenalkan Gaya Hidup Sehat di CFD”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Kemenkes Susun Regulasi Donor Organ untuk Cegah Perdagangan Organ Ilegal

    Kemenkes Susun Regulasi Donor Organ untuk Cegah Perdagangan Organ Ilegal

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor organ sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem transplantasi organ di Indonesia. Regulasi ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerusakan organ vital masih menjadi penyebab kematian tinggi di Indonesia, padahal hampir semua organ tubuh manusia dapat dicangkokkan, kecuali otak.

    “Prosedur cangkok ini harus ada donor dan resipien. Biasanya diatur oleh negara untuk mencegah praktik ilegal perdagangan organ,” ujar Menkes Budi di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (8/10).

    Ia menegaskan bahwa pengaturan donor organ harus menjunjung prinsip keadilan dan mencegah diskriminasi.

    “Karena ini menyangkut nyawa, semua orang pasti ingin dapat organ. Jangan sampai hanya orang kaya yang bisa,” katanya.

    Selain itu, Budi menyoroti potensi tekanan ekonomi yang dapat membuat seseorang terpaksa mendonorkan organ karena alasan finansial.

    “Donor jangan sampai terpaksa karena kurang uang. Itu bisa menimbulkan masalah etika dan sosial,” tegasnya.

    Budi menyebut, etika, keadilan, dan transparansi menjadi dasar utama perumusan regulasi ini. Negara perlu memastikan sistem donor organ aman, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun.

    “Selama ini kita belum punya aturan yang kuat. Karena itu saya minta agar Dirjen Kesehatan Lanjutan segera menuntaskan regulasi ini sebelum akhir tahun,” ujarnya.

    Permenkes tersebut nantinya akan menjadi payung hukum pelaksanaan donor organ di Indonesia, mencakup tata cara donor, kriteria penerima, mekanisme perizinan, serta perlindungan hukum bagi donor dan tenaga medis.

    Dengan hadirnya regulasi ini, pemerintah berharap sistem transplantasi organ di Indonesia dapat berjalan lebih aman, transparan, dan berlandaskan kemanusiaan.

    “Tujuan utama kami adalah memastikan setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik melalui transplantasi organ,” tutur Menkes Budi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • Kemenkes Catat 12 Ribu Kasus Keracunan MBG di Indonesia, Terbanyak di Daerah Ini

    Kemenkes Catat 12 Ribu Kasus Keracunan MBG di Indonesia, Terbanyak di Daerah Ini

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat hampir 12 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data ini didapatkan dari pusat laporan milik Kemenkes melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR.

    Aplikasi SKDR digunakan untuk mendeteksi dan memantau tren penyakit menular berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) secara cepat. Sistem ini mengeluarkan peringatan, jika kasus melebihi batas ambang, sehingga petugas dapat mengambil tindakan respons dini untuk mencegah KLB.

    Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya menjelaskan total jumlah kasus tersebut didapatkan dari data yang dihimpun hingga 5 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB.

    “Sampai sore kemarin, kita sudah memiliki kasus kejadian laporan dari SKDR sekitar 119 kejadian dengan 11.660 kasus. Cut off-nya jam kemarin pukul 17.00 WIB, yang terakhir di Karanganyar, Kuningan, Kabupaten Purworejo dan juga Temanggung,” terang Sumarjaya dalam webinar, Senin (6/10/2025).

    BACA JUGA:

    Adapun 199 kejadian luar biasa keracunan MBG dari SKDR ini didapatkan dari 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Menurut Sumarjaya, tren mingguan KLB keracunan pangan MBG puncaknya terjadi di minggu ke-39.

    Dengan adanya aplikasi SKDR ini, Sumarjaya berharap bisa menjadi solusi untuk mendeteksi adanya kasus serupa di seluruh Indonesia.

    “Pada minggu 39 ya, cukup banyak sekali. Tetapi, ini kita berharap nanti dengan manfaat dari bagaimana solusi dan strategi dan upaya kita lakukan, supaya data bisa satu pintu. Sistem sudah bisa diatur dengan baik dan nanti bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder,” jelas Sumarjaya.

    Dari pemaparan data SKDR, Sumarjaya menunjukkan tiga provinsi tertinggi yang mengalami keracunan pangan MBG. Itu terdiri dari Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian), dan DI Yogyakarta (13 kejadian).

    Sejauh ini, Sumarjaya menyebut belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan keracunan pangan berulang. Tetapi, terdapat kecamatan dengan kejadian keracunan pangan berulang.

    Lewat data SKDR, terungkap semua SPPG yang mengalami kejadian keracunan pangan belum memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Ia berharap, lewat menu baru pada aplikasi SKDR Kemenkes, data soal kasus keracunan MBG dapat diakses melalui satu pintu.

    “Sehingga nanti data itu benar-benar satu data, yang tidak berbeda-beda data. Baik itu dari daerah, kabupaten, provinsi, nasional, maupun stakeholder lainnya,” pungkas Sumarjaya

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • 40 Juta Orang Ikut CKG, Banyak yang Tensi-Gula Darah Tinggi! Hati-hati Stroke-Jantung

    40 Juta Orang Ikut CKG, Banyak yang Tensi-Gula Darah Tinggi! Hati-hati Stroke-Jantung

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, hingga awal Oktober 2025, sebanyak 40 juta warga Indonesia telah mendaftar program cek kesehatan gratis (CKG). Dari jumlah tersebut, 36 juta orang sudah menjalani pemeriksaan, dengan masalah kesehatan terbanyak berupa sakit gigi.

    “Sudah ada hasilnya, sudah kelihatan masalah kesehatannya di mana. Dari 36 juta yang sudah diperiksa, paling banyak sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi. Ini yang harus segera ditangani,” kata Budi dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Menurut Budi, program CKG merupakan inisiatif pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan mencegah penyakit berat sejak dini.

    Ia menjelaskan, penyakit serius seperti kanker atau jantung umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului tanda-tanda awal yang bisa terdeteksi beberapa tahun sebelumnya.

    “Biasanya yang paling sering diabaikan itu darah tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol. Didiamkan bertahun-tahun, tahu-tahu sudah kena stroke atau jantung. Itu sebabnya program ini dijalankan,” ujar Budi.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau para wartawan yang hadir untuk ikut melakukan pemeriksaan kesehatan.

    “Jangan lupa cek kesehatan gratis. Ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo setiap tahun, supaya kita semua bisa tetap sehat, tidak pernah sakit, tidak perlu masuk rumah sakit,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media juga bisa mendapatkan pengobatan gratis di RSPPN.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” ujar Sjafrie.

    Ia menambahkan, kebijakan pengobatan gratis di rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu berlaku mulai 5 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 TNI.

    “Tanpa BPJS juga tetap gratis,” tegasnya.

    Program CKG sendiri terus diperluas cakupannya. Berdasarkan data Kemenkes sebelumnya, hampir 36 persen peserta CKG mengalami obesitas, dan program ini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    (naf/kna)

  • 6 Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda Nasional

    6 Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda Nasional

    Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Biaya medis akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) jika peristiwa keracunan itu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
    Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
    Oleh karena itu, dia menyebut, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya penanganan medis dalam kasus keracunan MBG selama bukan KLB.
    “Sepanjang tidak ada
    declare
    bahwa itu masalah terkait dengan KLB. Kalau KLB lokal, maka tanggung jawabnya pemda,” kata Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Kamis (9/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, dia juga mengingatkan bahwa manfaat pembiayaan tersebut hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan.
    “BPJS Kesehatan hanya menjamin peserta BPJS. Masa bukan (peserta) BPJS, dijamin oleh BPJS?” ujarnya.
    Diketahui, pelaksanaan program MBG menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebutkan, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
    “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan di rapat Komisi IX DPR RI.
    “Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” ujarnya melanjutkan.
    Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG hingga pertengahan September 2025.
    Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.
    Merespons kasus keracunan terssebut, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah dilakukan.
    Di antaranya, menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah.
    Kemudian, mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur.
    Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola BGN. Salah satunya dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Budi Gunadi: Data Kasus Keracunan MBG Dipantau Harian

    Menkes Budi Gunadi: Data Kasus Keracunan MBG Dipantau Harian

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa data terkait kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terkumpul dan sedang dipantau secara harian oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, data tersebut akan dibuka untuk publik setelah dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta Pengucapan Sumpah/Janji Dewan Komisioner LPS di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

    “Sudah ada datanya, sudah kita share kepada BGN. Nanti yang mengeluarkan [data MBG] BGN. Tapi datanya kan kita tiap hari sudah masuk,” ujar Budi

    Dia menjelaskan sumber data utama yang dihimpun Kemenkes tetap berasal dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah atau puskesmas. 

    “Data dari Kemenkes, karena laporan ini kan masuk di puskesmas,” katanya. 

    Dia menambahkan Kemenkes kini tengah melakukan proses pencocokan antara data laporan puskesmas dan sekolah yang teridentifikasi dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

    “Kita dapatnya di puskesmasnya, kemudian kita sudah link ke sekolahnya karena kita screening SPPG-nya. Dan ini memang utamanya di BGN,” ujarnya.

    Terkait akses publik terhadap data tersebut, Budi memastikan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara transparan. 

    Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan kasus keracunan MBG dilakukan secara terbuka dan berbasis data, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

    “Nanti sama-sama kita atur biar bisa dibuka,” kata Budi.

  • 6 Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri Nasional

    6 Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri Nasional

    Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menambah dua posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.
    Dua nama yang baru dilantik yaitu Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.
    Pelantikan dilakukan Prabowo di Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025), berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah wakil menteri.
    Posisi wamendagri ditambah untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik, apalagi wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu wakil menteri dalam negeri,” ungkap Prasetyo.
    Sementara penambahan wamenkes, diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat.
    Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” kata Prasetyo.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut penambahan wamen ini adalah wujud penguatan pemerintahan era Prabowo Subianto.
    Menurutnya, strategi pemerintah saat ini mengutamakan kekompakan dan banyaknya jumlah pejabat.
    “Sepertinya sebagai bentuk penguatan pemerintahan dengan memperbanyak wamen dan kepala badan. Rumus pemerintah hari ini itu sepertinya semakin banyak pejabat diyakini bakal berdampak pada kekompakan kinerja,” ucap Adi saat dikonfirmasi, Rabu malam.
    Hanya saja, Adi menekankan implementasi dari strategi ini harus bisa menghasilkan kinerja yang memuaskan.
    “Tinggal level implemensinya seperti apa nantinya. Hal baik semacam ini wajib hukumnya dibayar lunas dengan kinerja yang memuaskan,” lanjutnya.
    Benjamin merupakan dokter spesialis paru yang tercatat berpraktik di Rumah Sakit Royal Trauma di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
    Pria kelahiran 13 September 1963 ini juga diketahui merupakan kader Partai Gerindra.
    Pria yang akrab dipanggil Beni ini pernah tercatat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan.
    Benjamin Paulus pernah membuka praktik di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk serta terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
    Setelah Benjamin dilantik, Menteri Kesehatan (Menkes) pun menyinggung soal atensi Presiden Prabowo yang ingin mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC).
    “Dokter Beni (Benjamin) sudah tahu ya adalah ahli spesialis paru dan salah satu atensinya bapak presiden mengenai percepatan eliminasi tuberkulosis,” ujar Budi usai pelantikan Benjamin di Istana.
    Dengan pelantikan ini, maka ada dua posisi wamenkes yakni Benjamin Paulus dan Dante Saksono.
    Sementara wamendagri baru memiliki latar belakang polisi. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1989 dan selalu ditempatkan di bagian reserse.
    Akhmad Wiyagus terakhir menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.
    Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Kapolda Gorontalo, Kapolda Lampung, serta Kapolda Jawa Barat.
    Dengan dilantiknya Akhmad Wiyagus, kini posisi Wamendagri diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugasnya kini jauh lebih ringan karena mempunyai tiga orang wakil.
    “Tugas saya jauh lebih ringan, tinggal bagi-bagi tugas semua, evaluasi,” ujar Tito.
    Tito mengaku akan membagi tugas para wakil menterinya sesuai dengan tiga zona waktu yang ada di Indonesia berkaca dari luasnya wilayah Indonesia.
    Setelah membagi tugas, Tito akan menugaskan mereka untuk mendatangi daerah-daerah sesuai wilayahnya.
    “Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Gunadi Sebut Wamenkes Baru Bisa Percepat Eliminasi Tuberkulosis

    Budi Gunadi Sebut Wamenkes Baru Bisa Percepat Eliminasi Tuberkulosis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat upaya eliminasi penyakit tuberkulosis (TBC) di Indonesia. 

    “Kita mau langsung ke kantor untuk perkenalan sama teman, nanti kita sekaligus bagi-bagi. Dr. Beni, sudah tahu ya, adalah ahli spesialis paru. Dan salah satu atensinya Bapak Presiden mengenai percepatan eliminasi tuberkulosis,” ujar Budi.

    Menurut Budi, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pemberantasan TBC karena penyakit ini masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia.

    “Beliau itu passion-nya, hatinya dari dulu ingin, kalau bisa, penyakit yang membunuh 134.000 orang setiap tahun ini bisa cepat kita hilangkan,” ungkapnya.

    Program percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu prioritas Kementerian Kesehatan, dengan fokus pada peningkatan deteksi dini, pengobatan tuntas, dan pelibatan lintas sektor untuk menekan angka kematian akibat penyakit tersebut.

    Dia menambahkan, percepatan eliminasi TBC harus dilakukan segera karena tingkat kematian akibat penyakit tersebut masih tinggi.

    “Kita ngobrol gini 5 menit yang meninggal dua. Jadi makanya cepat-cepat beresin gitu ya. Doain ya teman-teman supaya sukses,” kata Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi memastikan bahwa Dante Saksono Harbuwono masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

    “Masih. Jadi kita punya jagoan-jagoan [di bidang]nya,” tandas Budi.

  • 6 Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Warganet Ngeluh Batuk Pilek Tak Kunjung Sembuh, Ada Penyakit Apa? Kemenkes Bilang Gini

    Viral Warganet Ngeluh Batuk Pilek Tak Kunjung Sembuh, Ada Penyakit Apa? Kemenkes Bilang Gini

    GELORA.CO – Keluhan batuk, pilek, demam tak kunjung membaik belakangan ramai dikeluhkan warganet. Tidak hanya satu dua orang yang mengalaminya, beberapa netizen mengaku heran gejalanya terasa menetap lebih lama, dibandingkan batuk pilek biasanya.

    Kementerian Kesehatan RI membenarkan terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang 2025. Kenaikan bahkan mulai tercatat signifikan sejak awal 2025 hingga di minggu tiga pekan terakhir.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman menyebut peningkatan kasus ISPA berkaitan dengan musim hujan.

    “Iya terkait musim hujan, saat suhu lebih rendah dan kelembapan tinggi,” tegas dia saat dihubungi detikcom Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, bila cakupan vaksin influenza rendah, risiko infeksi juga akan terus meningkat.

    Sementara untuk kasus penyakit serupa influenza, relatif fluktuatif dalam empat pekan terakhir, meski secara umum trennya juga meningkat.

    “Pola kasus penyakit serupa influenza ini dilaporkan secara nasional cenderung konsisten, ini bisa terjadi kemungkinan tidak dipengaruhi pola musiman,” tuturnya.

    Dugaan lain yang muncul di balik banyaknya keluhan batuk pilek tak kunjung sembuh adalah terkait infeksi COVID-19. Mengacu data Kemenkes RI hingga pekan ke-39 2025, tidak ada kenaikan signifikan.

    Laporan kasus COVID-19 harian masih terkendali dengan rata-rata tercatat di bawah 20 kasus per hari. Terakhir, tercatat tujuh kasus baru COVID-19 di 6 provinsi, dengan penambahan terbanyak yakni Sumatera Selatan.

    Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 414 kasus positif COVID-19 dengan nol kematian.