Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Anggota DPR soal MBG: Banyak Pelajaran dari Tahun Pertama Nasional 20 Oktober 2025

    Anggota DPR soal MBG: Banyak Pelajaran dari Tahun Pertama Nasional 20 Oktober 2025

    Anggota DPR soal MBG: Banyak Pelajaran dari Tahun Pertama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, banyak pelajaran yang dipetik dari tahun pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Menurutnya, pelajaran tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Edy, harus jadi momentum evaluasi dan perbaikan terhadap program MBG.
    Meski belum setahun penuh berjalan, program MBG sudah menjangkau 35 juta penerima manfaat.
    Namun dalam pelaksanaannya, banyak catatan yang harus diselesaikan seperti keracunan massal, lemahnya pengawasan keamanan pangan, dan belum adanya dasar hukum yang kuat masih membayangi pelaksanaannya.
    Edy pun mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 13 Oktober 2025, yang melaporkan 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
    Angka tersebut menunjukkan adanya sistem keamanan pangan yang lemah di lapangan, serta belum tuntasnya regulasi tata kelola program.
    “Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut” ujar Edy.
    Di samping itu, ia juga menyinggung soal hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang melaporkan bahwa angka stunting nasional menurun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen.
    Namun data penurunan stunting itu belum dapat disimpulkan sebagai dampak dari MBG yang baru berjalan kurang dari setahun.
    “Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ujar Edy.
    Untuk memastikan efektivitas program, Edy mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG.
    “Kita perlu tahu apakah MBG benar-benar berdampak terhadap status gizi anak-anak,” tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
    Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan uji coba penyajian menu MBG dan test food, Selasa (14/10/2025)
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG 99,99 persen berhasil. Angka ini merupakan perbandingan dari jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus error.
    Ia memerinci, MBG telah mendistribusikan 1,4 miliar menu kepada 36,2 juta penerima. Sementara jumlah yang keracunan mencapai sekitar 8.000 lebih.
    Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    Kendati demikian, ia ingin menyempurnakan program ini. Ia tidak ingin ada satupun anak-anak yang sakit dan keracunan akibat mengkonsumsi MBG.
    “Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000 (kasus), saya kira ini masih kalau dalam ilmu pengetahuan dalam sains ini masih dalam koridor katakanlah corridor of error, ya. Tapi kita mau zero error walaupun sangat sulit,” jelas Prabowo.
    Untuk itu, ia sudah memerintahkan semua dapur umum untuk memiliki alat-alat yang terbaik. Lalu, membersihkan dan mencuci tangan sebelum menyajikan sebagai upaya penyempurnaan program.
    “Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar, kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah. Kalau virus bakteri bisa dari mana saja, ini saya highlight ini, karena ini sangat penting,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah banyak program yang sudah dijalankan. Sejumlah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ini dijalankan oleh badan dan lembaga baru.

    Sejumlah lembaga baru tersebut memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    Tercatat, pembentukan institusi baru umumnya dilakukan saat Presiden dan Wapres resmi menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan di zaman pemerintahan sebelumnya. Umumnya, lembaga dan badan tersebut sudah berfungsi dan beroperasi dalam satu tahun ini. Berikut ini rangkuman lembaga dan badan baru tersebut, serta sepak terjangnya.

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    Badan Gizi Nasional dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan ini dibentuk dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

    Sesuai dengan Perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

    Saat itu, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG mulai Januari 2025. Terbukti pada 6 Januari 2025, MBG mulai berjalan.

    Setelah berjalan selama 6 bulan, MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, menargetkan 7.000 SPPG.

    “Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya hingga per 22 Juni per hari ini, telah beroperasional sejumlah 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” katanya dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” lanjut Redy.

    Namun, pada perjalanannya BGN menghadapi tantangan yang besar. Tantangan ini yaitu, munculnya kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ada 11.660 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 5 Oktober 2025. Data ini dihimpun dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR yang dikembangkan Kemenkes.

    Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

    Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

    Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, Dadan memastikan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia terus diperketat. Hingga saat ini, lebih dari 300 dapur SPPG telah mengantongi SLHS.

    “Per hari ini ada 361 dari total. Terbanyak di daerah Jawa, terutama tadinya basisnya SPPG berbasis restoran, kafe, sama katering. Tapi kita akan percepat semua untuk SLHS, tapi dengan demikian praktiknya kita terapkan, dari awal kan untuk lolos ke verifikasi memang standar-standar itu dipunyai,” tuturnya dikutip dari Detikcom, minggu lalu (18/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Pasalnya, dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ada beberapa ribu anak yang keracunan.

    Kendati demikian dia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    “Memang program ini tidak sempurna dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan,” kata Prabowo dalam sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Sabtu (18/10/2025).

    Dirinya menegaskan kasus keracunan secara statistik hanya 0,0008% dari total penerima MBG atau 8.000 dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.

    “Artinya program ini 99,99% berhasil, jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal,” ujarnya.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satu pun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Foto: CNBC Indonesia
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi Kementerian BUMN dilebur ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    2. Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Februari 2025. Inilah yang menandai terbentuknya Badan Pengelola Inventasi baru yaitu Danantara.

    Sebagai holding BUMN, Danantara memiliki mandat utama untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dan meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset melalui pendekatan bisnis yang modern dan berorientasi profit.

    Danantara juga diberi mandat untuk menjadi mitra strategis investor global, membuka peluang kerja sama dalam pengembangan aset negara di berbagai sektor. Terakhir, Danantara harus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebulan sesudah diundangkan, susunan pengurus Danantara pun dilantik Presiden pada 23 Maret 2025. Dewan Direksinya, yaitu:

    Dewan Direksi Danantara

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    Kemudian, Dewan Pengawasnya, terdiri dari:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Menteri Keuangan
    Para Menko dan Mensetneg

    Sejak dilantik direksi dan pengurusnya, Danantara sudah beroperasi selama 7 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Danantara mulai menyisir investasi dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, 33 proyek tersebut salah satunya berfokus di sektor energi dari pengolahan sampah. Rosan menyebut, saat ini pihaknya telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, sehingga proses tender segera dilaksanakan.

    “Itu yang 33 itu yang waste to energy kan. Nah kita sedang, PP nya sudah rampung, itu akan segera laksanakan untuk tender prosesnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Pada perkembangannya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

    “Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

    Selain proyek waste to energy, Danantara juga menjalankan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Luas kampung haji tersebut diperkirakan mencapai 80 hektare.

    Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek pembangunan kampung haji. Setelah itu, Danantara akan mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengawal pembangunan tersebut.

    “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Nanti kerja sama dengan BPKH. Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH,” ujar Rosan saat ditemui di acara ISEF 2025, dikutip dari Detikcom, (8/10/2025).

    3. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025. Peresmian digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Prabowo menegaskan peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    Adapun, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

    Sebagai catatan, Kopdes menjadi salah satu instrumen pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat.

    Kopdes pun diberikan kemudahan untuk mengakses kredit ke perbankan. Kopdes Merah Putih sudah bisa mengajukan pinjaman modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui aturan ini, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu, Sri Mulyani, juga menekan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ini artinya, pemerintah dapat menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes Merah Putih.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menjabat saat itu menjelaskan melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tidak lagi meninabobokan Pemerintahan Desa hanya dengan menggelontorkan dana desa secara cuma-cuma, melainkan mengajari cara pendanaan kreatif dengan memasukkan dana APBN melalui dana desa untuk menekan biaya pinjaman di bank dan mencegah risiko gagal bayar.

    “Nah caranya bagaimana supaya tidak berat bebannya itu bunganya? maka pemerintah taruh dana di bank Himbara itu jumlahnya Rp 100 triliun sebetulnya tahun depan, Rp 83 triliun kita sudah tempatkan beberapa sekarang dengan subsidize rate,” ucap Anggito.

    “Jadi itu viable dan feasible untuk Himbara lakukan apabila unit usaha koperasi ingin ekspansi usahanya tapi supaya risikonya nol, maka pemerintah dibolehkan intercept, jadi tidak ada gagal bayar,” tegasnya.

    Sebagai catatan, Kopdes juga diwajibkan untuk memberikan imbal jasa 20% ke pemerintah desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari KopDes Merah Putih ini akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Menurut Yandri, hal ini dilakukan sebab KopDes Merah Putih dilahirkan dari musyawarah desa khusus. Dalam pembentukannya pun melibatkan Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Detikcom, Rabu (13/8/2025).

    4. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah embrio dari Kementerian Haji dan Umrah yang pendiriannya telah disahkan. BP Haji awalnya dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.154 Tahun 2024. BP Haji awalnya diamanatkan untuk mengelola ibadah haji secara profesional. Pasalnya, ke depannya, Kementerian Agama tidak akan lagi bertanggung jawab mengelola haji.

    Lalu, pada perkembangannya, melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, status BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Pada 8 September 2025, Presiden telah melantik Menteri Haji dan Umrah, yakni Mochamad Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Irfan. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wamenag dalam rilis resmi (9/9/2025).

    Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana. “Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BGN Minta Setiap SPPG Uji Makanan MBG Secara Berkala Megapolitan 19 Oktober 2025

    BGN Minta Setiap SPPG Uji Makanan MBG Secara Berkala Megapolitan 19 Oktober 2025

    BGN Minta Setiap SPPG Uji Makanan MBG Secara Berkala
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelaksanaan
    rapid test food
    atau uji makanan secara berkala terhadap menu makan bergizi gratis (MBG) sebelum disajikan kepada siswa penerima manfaat.
    Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni mengatakan,
    rapid test food
    ini melibatkan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) di dalam pengujiannya serta wajib dilakukan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    “BGN menargetkan seluruh layanan SPPG bebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan dengan prinsip
    zero case
    (nol kasus) terhadap insiden pangan basi maupun berisiko kesehatan,” ujar Nurjaeni, dalam keterangannya yang diterima
    Kompas.com,
    Minggu (19/10/2025).
    Sejauh ini, BGN telah melakukan upaya agar kasus keracunan MBG tak terulang seperti memberi pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) terhadap penjamah makanan yang bertugas di dapur SPPG.
    Selama pelaksanaan bimtek yang digelar pada 18-19 Oktober 2025, ada 30.800 penjamah makanan dari 616 dapur SPPG yang mendapat pelatihan terkait penyajian kualitas makanan MBG.
    “Kegiatan pelatihan ini dilakukan serentak di enam provinsi di bawah koordinasi Wilayah II BGN yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur,” kata Nurjaeni.
    “Pelatihan ini juga menghadirkan pemateri dari BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Persatuan Ahli Gizi Nasional (Persagi),” imbuh dia.
    Sebelumnya, kasus keracunan MBG tengah menjadi sorotan publik. Sejauh ini, jumlah kasus keracunan MBG mencapai 6.517 orang semenjak program itu diluncurkan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 1 Oktober 2025.
    Meski begitu, pemerintah memastikan program ini terus berjalan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
    “Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP (standard operating procedure), dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, belum lama ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Temukan Suami Tewas Gantung Diri di Cinere Depok – Page 3

    Istri Temukan Suami Tewas Gantung Diri di Cinere Depok – Page 3

    Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) terdekat.

    Bisa juga mengunduh aplikasi Sahabatku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreativelabs.sahabatku

    Atau hubungi Call Center 24 jam Halo Kemenkes 1500-567 yang melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran masyarakat.

    Anda juga bisa mengirim pesan singkat ke 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat surat elektronik (surel) kontak@kemkes.go.id.

  • Harapan Prabowo Menuju “Zero Error” Program Makan Bergizi Gratis Nasional 19 Oktober 2025

    Harapan Prabowo Menuju “Zero Error” Program Makan Bergizi Gratis Nasional 19 Oktober 2025

    Harapan Prabowo Menuju “Zero Error” Program Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Meski diwarnai sejumlah kasus keracunan di beberapa wilayah, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.
    Menurut Prabowo, tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99 persen berdasarkan perbandingan jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus yang terjadi.
    “1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih, benar Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional)? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo dalam pidatonya pada sidang senat pengukuhan mahasiswa baru dan wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    Prabowo menyampaikan, hingga saat ini MBG telah mendistribusikan 1,4 miliar menu kepada 36,2 juta penerima manfaat.
    Namun, ia mempertanyakan masih adanya pihak yang menyinyiri program tersebut hanya karena menemukan kasus kegagalan di lapangan.
    Kepala Negara pun mengaku heran dengan orang-orang cerdas atau merasa cerdas, menyinyir, selalu mengejek.
    “Di mana ada usaha manusia yang 99,99 persen berhasil, dibilang gagal,” kata Prabowo.
    Meski mengeklaim tingkat keberhasilan program tinggi, Prabowo menegaskan pemerintah tetap melakukan evaluasi.
    Ia menargetkan penyelenggaraan MBG dapat mencapai tingkat kesalahan nol persen meskipun diakuinya hal tersebut sangat sulit.
    “Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000 (kasus), saya kira ini masih kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains ini masih dalam koridor katakanlah corridor of error ya. Tapi kita mau zero error walaupun sangat sulit,” ujarnya.
    Untuk mencapai hal itu, Prabowo mengatakan telah memerintahkan perbaikan standar kebersihan serta kualitas pengolahan makanan di setiap dapur penyelenggara program MBG.
    Ia juga menekankan perlunya pembiasaan hidup bersih kepada para penerima manfaat program.
    “Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar, kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah. Kalau virus bakteri bisa dari mana saja, ini saya highlight, karena ini sangat penting,” kata Presiden.
    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyebut program MBG menjadi perhatian dunia internasional karena cakupannya yang luas dan kecepatan realisasinya.
    “Kita ini dianggap penjuru (dunia) dianggap (sebagai) contoh, selain berhasil India. Indonesia dianggap yang paling berani dan kita sekarang dianggap ya salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerima manfaat dalam waktu 1 tahun,” imbuhnya.
    Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Octavianus menyatakan pemerintah terus memperketat pengawasan pelaksanaan MBG.
    Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.
    “Jangan khawatir, kami yang nge-push terus, karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk memantau. Tugas kita tuh supaya bisa mencegah, supaya kasus-kasus ini makin hari makin turun,” kata Benjamin dalam agenda Temu Media di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
    Saat ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
    “Itu yang saya tiap hari ingatkan Prof Dadan. Kalau ada SPPG yang belum daftar, cepat daftar. Nah rata-rata mereka, tiap provinsi ada datanya lengkap,” ujarnya.
    Ia menegaskan, SPPG yang belum dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan tidak boleh beroperasi.
    “Ini ada peraturan baru lagi, jadi bahwa SPPG yang baru dibuka kalau belum dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan maka dia tidak boleh melakukan operasi,” tegas Benjamin.
    Menurut dia, hingga saat ini sudah ada ratusan SPPG yang dinyatakan layak berdasarkan sertifikasi kebersihan.
    “Ini tiap hari saya kontrol, hari ini yang lulus 326. SPPG yang sudah lulus SL, 326 hari ini,” katanya.
    Badan Gizi Nasional (BGN) juga memperkenalkan standar operasional prosedur (SOP) baru untuk memperkuat implementasi MBG.
    Salah satunya adalah kewajiban sertifikasi bagi juru masak di setiap SPPG.
    “Semua koki yang ada di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, yayasan mitra juga harus menyediakan koki pendamping,” kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).
    Ia meminta yayasan mitra turut bertanggung jawab dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan.
    “Karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahan bangunannya, dia harus ikut bertanggung jawab dengan menyediakan koki,” ujar Nanik.
    Nanik menyebut salah satu penyebab kasus keracunan adalah pelanggaran teknis pengolahan makanan.
    “Makanan yang dimasak harus dimakan dalam waktu enam jam. Jika mereka memasak makanan pukul 07.00 atau 08.00 pagi, proses memasaknya harus dimulai pukul 02.00 pagi. Namun yang terjadi, mereka sering memasak sebelum jam 12.00 malam,” ucapnya.
    BGN juga memastikan penegakan aturan akan dilakukan secara tegas.
    “Kami serius menangani hal ini, jika ada pelanggaran, langsung kami tutup, kami akan tegas,” kata Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Kemenkes Minta BGN Tugaskan Satu Ahli Lagi untuk Jamin Mutu MBG

    Video Kemenkes Minta BGN Tugaskan Satu Ahli Lagi untuk Jamin Mutu MBG

    Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) minta Badan Gizi Nasional (BGN)
    menambah satu tenaga ahli di bidang kesehatan lingkungan
    di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk mencegah bertambahnya kasus keracunan. Atas penambahan itu totalnya ada 4 orang ahli di setiap SPPG yang menjamin kualitas dan keamanan MBG.

    “ini gak gampang lho nambah satu karyawan khusus kesehatan lingkungan
    di dalam suatu BGN. Berarti kan anggarannya nambah semua itu tapi kita minta dan disetujui. Ini suatu hal yang luar biasa”, ungkap Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

    Klik di sini untuk menonton video 20Detik lainnya!

    (/)

  • Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan

    Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

    Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

    “Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).

    Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

    Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

    “Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

    Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

    “Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

    Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

    “Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

    (naf/naf)

  • 2 Kasus Influenza A Meningkat, Puan: Kalau Tak Ditangani, Bebani Fasilitas Kesehatan Nasional

    2 Kasus Influenza A Meningkat, Puan: Kalau Tak Ditangani, Bebani Fasilitas Kesehatan Nasional

    Kasus Influenza A Meningkat, Puan: Kalau Tak Ditangani, Bebani Fasilitas Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah terjadi di Indonesia.
    Menurutnya, jika tidak ditangani, peningkatan kasus ini akan membebani fasilitas kesehatan.
    “Lonjakan kasus Influenza A ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Jika tidak ditangani serius, ini bisa membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas,” ujar Puan dalam siaran pers, Sabtu (18/10/2025).
    Puan mengungkapkan, peningkatan kasus bukan hanya menjadi indikator risiko kesehatan yang meningkat, tetapi juga peringatan penting agar pemerintah segera memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.
    Oleh karenanya, ia menegaskan pemerintah perlu memberikan respons strategis dan terintegrasi.
    “Penguatan sistem kewaspadaan dini di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, menjadi keharusan. Kita harus memastikan deteksi dan respons cepat agar penanganan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” paparnya.
    Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang harus terus dijaga.
    Edukasi itu meliputi perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker di tempat ramai, menjaga sirkulasi udara yang baik, serta melakukan vaksinasi influenza bila vaksin sudah tersedia.
    Ia pun meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas pelayanan kesehatan memadai, terutama di daerah padat penduduk.
    Terlebih, anak kecil dan lansia dilaporkan menjadi kelompok paling rentan terhadap infeksi berat akibat influenza A.
    “Maka sistem kesehatan nasional harus diperkuat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat saat terinfeksi penyakit,” tegasnya.
    Sebagai informasi, Kemenkes mengingatkan potensi lonjakan kasus influenza A, khususnya subtipe H3N2, yang kini mulai mendominasi di kawasan Asia Tenggara.
    Mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui sistem FluNet, Kemenkes menyatakan sebagian besar kasus influenza di Indonesia terkait dengan varian H3N2.
    Namun, hingga saat ini belum ada rincian spesifik mengenai wilayah di Indonesia yang mencatat jumlah kasus tertinggi.
    Tren peningkatan kasus influenza A juga terlihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang didominasi virus influenza tipe A.
    Kasus influenza A, khususnya subtipe H3N2 kini dilaporkan mendominasi di kawasan Asia Tenggara.
    Salah satu lonjakan terbesar terjadi di Thailand, dengan 61 kematian dari 702.308 kasus sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CKG Ungkap Banyak Warga +62 Obesitas Sentral, Bisa Berujung Stroke-Sakit Jantung

    CKG Ungkap Banyak Warga +62 Obesitas Sentral, Bisa Berujung Stroke-Sakit Jantung

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan hasil sementara dari program cek kesehata gratis (CKG) yang sudah menjangkau 41 juta penduduk di seluruh Indonesia.

    Salah satu temuan paling mencolok, kata Dante, adalah tingginya angka obesitas pada usia dewasa, yang kini dialami sekitar sepertiga populasi orang dewasa di Indonesia. Angka tersebut bisa jadi lebih banyak dari yang terlaporkan, mengingat belum seluruh usia dewasa mengikuti CKG.

    “Untuk usia dewasa, ternyata yang paling tinggi, sepertiga kasus dari populasi orang dewasa itu obesitas. Ini diukur dari berat badan maupun lingkar perut. Kalau lingkar perut laki-laki lebih dari 90 cm atau perempuan lebih dari 80 cm, itu sudah berisiko tinggi terkena penyakit jantung,” ujar Dante dalam pemaparan di Temu Media Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).

    Temuan di Setiap Kelompok Usia

    Cek kesehatan gratis menyasar berbagai kelompok umur, mulai dari bayi baru lahir, anak prasekolah, siswa sekolah dasar dan menengah, orang dewasa, hingga lansia.

    “Sekarang ini, satu hari bisa sampai 600 ribu orang ikut pemeriksaan,” jelasnya.

    Hasilnya menunjukkan perbedaan masalah kesehatan di tiap kelompok usia:

    Bayi baru lahir: banyak ditemukan berat badan lahir rendah.Anak prasekolah: gangguan kesehatan gigi dan kekurangan gizi masih dominan.Usia sekolah: banyak anak mengalami masalah gigi serta kurang aktivitas fisik, yang mulai memicu risiko obesitas sejak dini.

    “Aktivitas fisik yang kurang ini akan memicu obesitas. Jadi di satu sisi ada anak-anak yang stunting, tapi di sisi lain banyak juga anak-anak yang obesitas, terutama di kota-kota besar,” sebut Dante.

    Kemenkes mengingatkan obesitas menjadi pintu masuk berbagai penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Pengukuran sederhana seperti memeriksa lingkar perut secara berkala, dinilai penting dilakukan untuk deteksi dini risiko penyakit tidak menular.

    “Kalau lingkar perut laki-laki lebih dari 90 atau perempuan lebih dari 80, itu sudah tanda bahaya. Karena obesitas ini penyumbang besar risiko jantung dan penyakit metabolik lain,” katanya.

    Banyak Kasus Tak Disadari

    Dante mengungkapkan banyak masyarakat belum mengetahui kondisi kesehatannya sebelum mengikuti program cek kesehatan gratis.

    “Untuk diabetes, angkanya sekarang 10,1 persen, artinya satu dari sepuluh orang Indonesia mengidap diabetes. Tapi dari angka itu, hanya 30 persen yang tahu sebelumnya. Sisanya 70 persen baru tahu setelah pemeriksaan,” ungkapnya.

    Hal serupa juga ditemukan pada kondisi hipertensi, saat sebagian besar dari mereka tidak menyadari mengalami tekanan darah tinggi.

    “Kasus hipertensi tiga kali lipat lebih banyak dari yang diketahui sebelumnya. Dan ini baru bisa terdeteksi lewat pemeriksaan kesehatan,” kata Dante.

    Pentingnya pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum seseorang mengeluhkan gejala. Menurutnya, banyak kasus berat seperti stroke, gagal jantung, dan gagal ginjal bisa dicegah jika faktor risikonya diketahui lebih awal.

    “Pemeriksaan kesehatan ini penting dilakukan sebelum orang itu sakit, sebelum ada keluhan. Supaya bisa terdeteksi lebih awal, sebelum kena stroke, sebelum cuci darah, dan sebagainya,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Langkah Lanjutan Jika Ditemukan Anak Sakit di Cek Kesehatan Gratis Sekolah”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)