Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Ibu Kota tak akan ‘dihantam’ pandemi COVID-19 lagi. Ini setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta merilis data lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mirip COVID-19.

    “Yang pertama mengenai COVID-19 dan Influenza, kalau di Jakarta saya pastikan bukan menjadi pandemi,” kata Pramono kepada awak media di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    “Memang ada 1-2 (kasus COVID-19 di DKI) dan saat ini COVID-19 seperti flu. Memang ada beberapa yang akhirnya (dirawat) di Puskesmas, ada yang di rumah sakit dan mereka segera bisa disembuhkan,” sambungnya.

    Meskipun gejala-gejala infeksi yang muncul mirip dengan COVID-19, Pramono mengatakan situasi ini masih bisa dikendalikan.

    ISPA Banyak Dialami Balita

    Senada, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, dr Ovi Norfiana mengatakan kasus ISPA tercatat banyak dialami oleh balita.

    “Memang, data ISPA di DKI Jakarta saat ini ada peningkatan. Mayoritas memang terjadi pada kelompok balita ya,” kata dr Ovi.

    Sementara itu, untuk kasus COVID-19 di DKI kasusnya menurun.

    “Positivity rate-nya itu di kisaran 4,65 persen tertinggi ya. Tapi kisaran rata-rata di 0,43 persen. Jadi angka positivity ini masih di bawah batas aman 5 persen yang ditetapkan WHO, untuk COVID ya,” katanya.

    Kasus ISPA Tinggi di Puskesmas

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan ISPA saat ini menjadi penyakit dengan jumlah kunjungan tertinggi di puskesmas. Penularan penyakit ini, kata Ani, sangat mudah terjadi melalui percikan droplet dan partikel aerosol di udara.

    “Total kasus ISPA di DKI Jakarta hingga Oktober 2025 sebesar 1.966.308. Peningkatan kasus terlihat mulai bulan Juli,” kata Ani kepada detikcom Kamis (16/10/2025).

    Selain di tengah cuaca yang tak menentu dan polusi udara, peningkatan kasus ISPA disebut Ani juga bisa berkaitan dengan imunitas yang turun di masyarakat. Adapun gejala ISPA di antaranya:

    BatukPilekSakit tenggorokanDemam

    “Gejala lainnya bisa berupa hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, bersin, dan suara serak. Pada kasus ISPA yang lebih berat, gejala dapat mencakup sesak napas, yang membutuhkan penanganan segera,” kata Ani.

    Tonton juga video “Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Mengenal Varian COVID-19 LF.7 yang Merebak di RI, Ini Gejalanya

    Mengenal Varian COVID-19 LF.7 yang Merebak di RI, Ini Gejalanya

    Jakarta –

    Laporan Pengawasan Kasus Influenza dan COVID-19 pada 18 Oktober 2025 atau Minggu ke 42 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), mencatat proporsi positif COVID-19 di Indonesia meningkat menjadi 3 persen dari 1 persen di minggu sebelumnya.

    Berdasarkan laporan mingguan M42 (periode 12-12 Oktober 2025), dari total 258 pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan 11 kasus positif COVID-19 yang terdiri atas 7 kasus sentinel SARI dan 4 kasus non-sentinel, dengan tingkat positivitas (positivity rate) sebesar 4,26 persen.

    Adapun varian tengah merebak di Indonesia saat ini adalah XFG (57 persen), LF.7 (29 persen), XFG 3.4.3 (14 persen) di bulan Agustus.

    “Varian dominan COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini termasuk dalam kategori varian dengan risiko rendah, sehingga tidak perlu panik, namun tetap penting menjaga protokol kesehatan,” kata laporan Kemenkes, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman mengatakan LF.7 adalah subvarian Omicron yang awalnya terdeteksi di India, khususnya di Gujarat.

    “Diklasifikasikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Variant Under Monitoring,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (22/10).

    Aji mengatakan, gejala LF. 7 serupa dengan varian COVID-19 lainnya, bahkan mirip seperti flu biasa. Varian ini juga tergolong lebih ringan dibandingkan varian Delta.

    Meski demikian, lanjutnya, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia hingga komorbid.

    “Mirip flu biasa tapi perlu waspada untuk kelompok rentan,” ucapnya lagi.

    Adapun gejala COVID-19 di antaranya:

    Demam atau menggigilBatukSesak napas atau kesulitan bernapasSakit tenggorokanHidung tersumbat atau berairKehilangan rasa atau penciuman baruKelelahanNyeri otot atau badanSakit kepalaMual atau muntahDiare

    Tonton juga video “Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • Aturan Kemasan Rokok Baru Picu Polemik

    Aturan Kemasan Rokok Baru Picu Polemik

    Jakarta –

    Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok dengan warna yang sama (plain packaging) kembali menuai penolakan. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan industri hasil tembakau (IHT) dari hulu ke hilir, mulai dari petani hingga pekerja, serta memperbesar risiko peredaran rokok ilegal.

    Kemenkes diketahui tengah membahas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang plain packaging dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan pada 13 Oktober 2025. Namun, kelompok petani dan pekerja menilai wacana ini belum melibatkan pihak yang terdampak secara langsung.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), I Ketut Budhyman, menilai kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan hidup jutaan petani cengkeh yang bergantung pada industri rokok. Ia menyebut 97 persen produk rokok di Indonesia menggunakan bahan baku cengkeh.

    “Di sana ada 1,3 juta petani cengkeh yang bergantung di industri ini. Nah, ini tidak pernah dibahas sama sekali oleh mereka,” kata Budhyman, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Ia menambahkan, kebijakan pengendalian konsumsi lewat kemasan dan pemasaran justru berpotensi memperluas pasar rokok ilegal. “Rokok legal ini tidak laku, serapan bahan baku berkurang. Ini berarti mengancam penghidupan kita,” ujarnya.

    Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI Karawang, Bambang Subagyo, juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Menurutnya, sekitar 26 juta jiwa bergantung pada ekosistem industri hasil tembakau, termasuk petani, buruh, hingga pelaku distribusi.

    Bambang menilai penyusunan kebijakan tanpa pelibatan publik bisa memperburuk kondisi ketenagakerjaan di sektor tersebut. “Pendekatan sepihak seperti ini tidak mencerminkan semangat demokrasi dalam perumusan kebijakan publik,” ujarnya.

    Kalangan industri menilai kebijakan plain packaging, jika diberlakukan bersamaan dengan regulasi lain seperti PP 28/2024, dapat memperberat tekanan terhadap sektor IHT yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

    Lihat juga Video: Purbaya Geram Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Beking Rokok Ilegal

    (rrd/rir)

  • Pertama Kalinya Nyamuk Ditemukan di Islandia, Pertanda Apa?

    Pertama Kalinya Nyamuk Ditemukan di Islandia, Pertanda Apa?

    Jakarta –

    Islandia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu dari sedikit tempat di dunia tanpa nyamuk, akhirnya mencatat temuan pertama serangga pengisap darah itu.

    Seorang peneliti dari Institut Ilmu Pengetahuan Alam Islandia, Matthias Alfredsson, mengonfirmasi kepada AFP ada tiga ekor nyamuk dari spesies Culiseta annulata yang ditemukan, dua betina dan satu jantan. Serangga tersebut ditemukan sekitar 30 kilometer di utara ibu kota Reykjavik.

    “Semua nyamuk dikumpulkan dari tali anggur yang sebenarnya dipasang untuk menarik ngengat,” jelas Alfredsson, dikutip dari CNA.

    Ia menjelaskan metode tersebut menggunakan anggur yang dipanaskan dan diserap ke tali atau kain untuk memikat serangga.

    Selama ini, hanya Antartika dan Islandia yang dikenal bebas dari populasi nyamuk. Karena itu, temuan kali ini menjadi catatan penting.

    “Ini adalah pertama kalinya nyamuk ditemukan hidup di lingkungan alami Islandia,” kata Alfredsson. Ia menambahkan, pernah ada satu spesimen nyamuk Arktik bernama Aedes nigripes yang ditemukan bertahun-tahun lalu di pesawat di Bandara Keflavik. Namun, spesies itu kini sudah hilang.

    Menurut Alfredsson, kemunculan tiga nyamuk tersebut kemungkinan besar merupakan introduksi baru, mungkin terbawa melalui kapal atau kontainer pengiriman barang. Ia menekankan pemantauan lanjutan pada musim semi mendatang perlu dilakukan untuk memastikan apakah nyamuk itu dapat berkembang biak dan membentuk populasi tetap di sana.

    Perubahan iklim global yang menyebabkan suhu meningkat, musim panas lebih panjang, dan musim dingin lebih ringan memang membuat wilayah utara bumi semakin cocok bagi nyamuk.

    Meski begitu, Alfredsson mengaku belum yakin bahwa temuan ini secara langsung disebabkan oleh cuaca yang lebih hangat. Menurutnya, spesies Culiseta annulata memang dikenal mampu beradaptasi dengan iklim dingin ekstrem.

    “Spesies ini bisa bertahan di musim dingin yang panjang dan keras, bahkan ketika suhu turun di bawah titik beku,” jelasnya.

    Ia menambahkan, keberadaan berbagai jenis habitat perkembangbiakan serangga juga membantu spesies tersebut bertahan di lingkungan Islandia yang keras.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes soal Perangi Malaria dengan Perkuat Surveilans”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Tren COVID-19 di RI Naik, Ini Varian yang Lagi Merebak

    Tren COVID-19 di RI Naik, Ini Varian yang Lagi Merebak

    Jakarta –

    Tren COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini diketahui melalui Laporan Pengawasan Kasus Influenza dan COVID-19 pada 18 Oktober 2025 atau Minggu ke 42 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes).

    Adapun proporsi positif COVID-19 di Indonesia meningkat menjadi 3 persen dari 1 persen di minggu sebelumnya. Berdasarkan laporan mingguan M42 (periode 12-12 Oktober 2025), dari total 258 pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan 11 kasus positif COVID-19 yang terdiri atas 7 kasus sentinel SARI dan 4 kasus non-sentinel, dengan tingkat positivitas (positivity rate) sebesar 4,26 persen.

    Secara kumulatif sepanjang tahun 2025 (M1-M42), tercatat 447 kasus positif dari 16.617 spesimen yang diperiksa, menghasilkan positivity rate 2,69 persen. Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak dilaporkan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan DI Yogyakarta.

    “Sementara itu, pada sentinel site hingga minggu ke-25 (M25), tercatat 82 kasus positif dari 2.613 spesimen yang telah diperiksa,” demikian laporan Kemenkes, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Varian dominan di Indonesia adalah XFG (57 persen), LF.7 (29 persen), XFG 3.4.3 (14 persen) di bulan Agustus.”

    Kemenkes mengatakan varian dominan COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini termasuk dalam kategori varian dengan risiko rendah, sehingga tidak perlu panik, namun tetap penting menjaga protokol kesehatan.

    “Subvarian LF.7.9.1 dan LP.7, secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan JN.1 JN.1 masih menjadi Variants of Interest (VoI) sejak ditetapkan pada Desember 2023,” demikian laporan Kemenkes.

    (suc/kna)

  • Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

    Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, adanya masalah di lapangan bukan hal yang aneh, mengingat skala program yang sangat besar dan baru dijalankan dalam waktu singkat.

    “Makanan bergizi gratis itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar. Ada masalah? Iya. Wong kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah. Apa lagi tiba-tiba satu tahun harus memberi makan 82,9 juta orang,” ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Ia menegaskan, setiap persoalan yang muncul akan terus dievaluasi agar tak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat. “Bukan soal angka. Satupun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi,” katanya.

    Zulhas mengungkapkan, dirinya baru menerima Keputusan Presiden (Keppres) lima hari lalu untuk memimpin koordinasi antar instansi dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah,” ucap dia.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. “Sudah kami beberapa kali rapat. Nanti makan bergizi itu ketua hariannya Ibu Nanik S. Deyang. Di SK (Surat Keputusan) itu,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk pengawasan program, pemerintah akan melibatkan lembaga yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa, seperti halnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Pengawasan itu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya walikota, punya camat, sampai punya desa,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut Zulhas, pengawasan bisa dilakukan secara berjenjang dan rutin. “Sehingga nanti Puskesmas, Dinas Kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi. Dipimpin langsung nanti pelaksana harian Ibu Nanik,” terangnya.

    Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Ia juga menegaskan, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

    “Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya. Yang dipimpin oleh Setneg (Sekretaris Negara) nanti dan Seskab (Sekretaris Kabinet) agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Zulhas.

    Zulhas memperkirakan, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang baru bisa tercapai pada Maret 2026, atau mundur dari target awal akhir 2025.

    “Sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” ucap dia.

    Ditemui usai acara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menjelaskan target sebesar 82,9 juta orang membutuhkan dana sekitar Rp351 triliun hingga Rp400 triliun, sementara anggaran yang diterima BGN untuk 2025 baru Rp71 triliun.

    “Dari awal kan targetnya cuma Rp71 triliun. Padahal kalau memang 82,9 itu nilainya sekitar Rp351 (triliun) sampai Rp400 triliun. Artinya kan bukan target 82,9, target kita kan Rp71 triliun,” ujar Nanik.

    Ia juga memastikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun belum diterima BGN. “Jadi target yang harus kami selesaikan tahun ini itu sebetulnya yang Rp71 triliun. Nah kalau untuk yang 82,9 penerima manfaat itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” jelasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Beres, Tinggal Dibagikan Nasional 21 Oktober 2025

    Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Beres, Tinggal Dibagikan Nasional 21 Oktober 2025

    Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Beres, Tinggal Dibagikan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah selesai disusun dan tinggal menunggu momen penerbitannya.
    “Sudah beres, tinggal dibagikan,” kata Dadan saat ditemui usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana dilansir
    ANTARA
    , Senin (20/10/2025).
    Dadan menegaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi SPPG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.
    Sanksi tersebut, kata Dadan, bersifat administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.
    Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG merinci tugas BGN sebagai penyelenggara serta melakukan intervensi jika diperlukan.
    Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berperan dalam pengawasan. Kemudian, penyaluran untuk ibu hamil dan menyusui dilakukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
    Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas membina petani, peternak, hingga nelayan untuk meningkatkan produksinya.
    Selain itu, Perpres Tata Kelola MBG juga mencakup sejumlah ketentuan teknis, mulai dari standar makanan yang layak disajikan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, mekanisme penanganan korban keracunan, hingga penguatan rantai pasok pangan yang semakin besar.
    Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan Perpres itu bakal melarang kegiatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak sebelum pukul 12 malam.
    “Misalnya, salah satu contoh tata kelola yang kecil saja, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) enggak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam, masaknya harus pukul 2 pagi,” kata Nanik ditemui usai acara Town Hall Meeting satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Selasa (21/10/2025).
    Nanik menegaskan, SPPG juga wajib memasak sesuai urutan atau batch pembagian penerima manfaat di sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.
    “Misalnya dikirim pagi untuk anak-anak TK, itu masak sendiri, kalau dikirim untuk anak-anak SD yang agak siang, nanti dimasak sendiri, itu contoh yang masuk dalam Perpres Tata Kelola MBG,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kanker Kolorektal Intai Gen Z, Kemenkes Bakal Skrining 33 Juta Populasi Berisiko

    Kanker Kolorektal Intai Gen Z, Kemenkes Bakal Skrining 33 Juta Populasi Berisiko

    Jakarta –

    Kanker kolorektal makin banyak ditemukan pada usia muda. Kementerian Kesehatan RI berupaya meningkatkan skrining, temuan kasus kanker kolorektal lebih dini agar kematian bisa dicegah.

    Targetnya, 33 juta warga Indonesia yang masuk kategori populasi berisiko bisa diskrining selambatnya 2025. Berdasarkan data awal cek kesehatan gratis, lima provinsi dengan jumlah populasi berisiko tinggi terbanyak berada di Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur dengan 7,6 juta orang.

    Kepala Tim Kerja KDI Kemenkes RI Rindu Rachmiati SKM M Epid menjelaskan kanker kolorektal adalah keganasan yang berasal dari jaringan usus besar terdiri dari kolon, bagian terpanjang usus besar atau rektum bagian kecil terakhir dari usus besar sebelum anus.

    Mengutip data International Agency for Research on Cancer (IARC), Rindu menekankan kanker kolorektal adalah salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker di Indonesia.

    “Penyebab kematian kelima tertinggi di Indonesia. Angka kematian kolorektal laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh bedanya dibandingkan dengan misalkan perempuan payudara dan kanker serviks. Dengan insiden kasus prevalensinya 12,1 dan kematian 6,6,” sebutnya.

    Kanker terus menjadi beban pembiayaan terbesar kedua terkait kesehatan, dengan sekitar Rp 5,9 triliun menurut data 2022.

    Rindu merinci kelompok yang memiliki faktor risiko tinggi kanker kolorektal:

    usia lebih dari 45 tahun laki2 perempuanmemiliki riwayat keluarga kanker sususpola makan rendah serat tinggi lemak junkfoodperokokobesitas sentralkurang aktivitas fisik

    “Mayoritas ditemukan dalam stadium lanjut,” tegas dia.

    Karenanya, pemerintah meningkatkan deteksi dini demi menekan kemungkinan angka kesakitan dan kematian serta tingginya beban biaya kesehatan akibat kanker. Bila ini semua tidak diintervensi, diperkirakan terjadi peningkatan 77 persen kasus kanker di 2050.

    Skrining akan dilakukan pada orang yang tampaknya sehat di atas 45 tahun, tidak memiliki gejala. Pertama dilakukan wawancara kuesioner, bila hasilnya dinyatakan berisiko, dilakukan pemeriksaan colok dubur, hingga pemeriksaan darah samar pada feses.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • 3 Mahasiswa Koas Perundung Timothy Dikeluarkan dari RSUP Ngoerah!

    3 Mahasiswa Koas Perundung Timothy Dikeluarkan dari RSUP Ngoerah!

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengonfirmasi tiga pelaku bullying yakni peserta didik fakultas kedokteran Universitas Udayana (Unud) tidak lagi bertugas di rumah sakit vertikal buntut kasus ejekan kematian Timothy (TAS). Tindakan tegas tersebut diberikan pihak RS sebagai komitmen lingkup fasilitas kesehatan bebas dari pelaku perundungan atau bullying.

    Direktur Kesehatan Jenderal Lanjutan Azhar Jaya mengaku sudah berkomunikasi dengan RSUP Ngoerah, Bali.

    “Sudah ada kesepakatan antara RS Ngoerah dan FK Unud. Sementara yang bersangkutan dikembalikan ke FK Unud untuk dilakukan penelitian lebih lanjut,” ujar pria yang akrab disapa Aco, saat dihubungi detikcom, Senin (20/10/2025).

    Ketiganya dinilai nirempati lantaran mengejek TAS, mahasiswa 22 tahun saat tewas pasca melompat dari lantai empat gedung.

    “RS Ngoerah mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan peserta didik tersebut ke Universitas Udayana untuk dilakukan pendalaman dan investigasi,” kata Plt Direktur Utama RSUP Prof Ngoerah I Wayan Sudana, dikutip dari detikBali, Minggu (19/10/2025).

    Sudana menegaskan koas atau co-assistant adalah program keprofesian bagi mahasiswa kedokteran melalui tahap pendidikan klinis di rumah sakit. Dia menyebut mahasiswa yang terbukti bersalah dan melanggar etika akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami tegaskan kembali bahwa mereka adalah peserta didik yang sedang belajar di RS Ngoerah. Bukan sebagai karyawan RS Ngoerah sehingga tidak bisa disebut mewakili RS Ngoerah,” imbuh Sudana.

    (naf/naf)

  • Kepala BGN Pastikan Perpres MBG Terbit Dalam Waktu Dekat

    Kepala BGN Pastikan Perpres MBG Terbit Dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung dan segera dibagikan dalam waktu dekat.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam.

    “Sudah [selesai]. Tinggal beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Negara.

    Menurutnya, Perpres tersebut turut memuat sanksi administratif bagi penyelenggara dapur umum MBG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).

    “Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada. Kan menghentikan operasional,” jelasnya.

    Dia menambahkan, hingga kini BGN telah menghentikan sementara 106 dapur umum, dengan 12 di antaranya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

    Langkah tersebut, kata Dadan, menjadi bagian dari pengawasan ketat agar makanan yang disajikan dalam program nasional ini aman dikonsumsi peserta didik.

    Data Keracunan Bisa Dipantau Publik

    Dadan juga mengonfirmasi bahwa data kasus kesehatan dan potensi keracunan makanan pada program MBG kini dapat dipantau publik secara real time melalui sistem terpadu antara BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Sekarang datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” ujarnya. Ia menyebut BGN kini mulai menyiarkan data tersebut melalui portal resmi badan, yang dapat diakses masyarakat untuk memantau kondisi keamanan pangan di seluruh wilayah penerapan MBG.

    “Sudah mulai. Bisa dipantau publik di web BGN,” tambahnya. 

    Terkait target distribusi MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat, Dadan menyatakan pemerintah tetap optimistis target itu tercapai. Namun, ia membuka kemungkinan pergeseran waktu penyelesaian hingga Februari 2026 akibat beberapa gangguan teknis.

    “Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” ungkapnya tanpa merinci lebih jauh bentuk gangguan yang dimaksud.

    Dia menegaskan, sistem verifikasi data penerima dan distribusi pangan terus disempurnakan untuk menjamin ketepatan sasaran dan keamanan proses penyaluran.

    “Alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,“ tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyampaikan hasil evaluasi program MBG di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden disebut memberikan penilaian rata-rata 8, dan meminta BGN untuk melanjutkan program dengan peningkatan kualitas di tahun kedua.

    “Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujarnya.

    BGN, kata Dadan, berkomitmen menjaga standar gizi seimbang dalam setiap menu MBG agar sesuai dengan tujuan jangka panjang program: membangun generasi cerdas, sehat, dan kuat 20 tahun mendatang.

    “Tujuan makanan BGN adalah untuk menciptakan generasi berkualitas. Makanan yang disajikan harus dengan menu seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria,” tandas Dadan.