Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Kisah Pria 20 Tahun Mendadak Kena Stroke saat Mandi, Ini Gejala Awalnya

    Kisah Pria 20 Tahun Mendadak Kena Stroke saat Mandi, Ini Gejala Awalnya

    Jakarta –

    Seorang pria di Thai Nguyen utara, Vietnam, tiba-tiba mengalami stroke hemoragik setelah mandi larut malam. Ia tidak memiliki riwayat penyakit apapun.

    Kondisi ini terjadi pada 19 Februari 2019. Malam itu, ia kembali ke apartemen sewaannya setelah bekerja lembur, dan seperti biasa mandi pukul 23.00 waktu setempat.

    Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, pria bernama Au Van Hieu itu tiba-tiba merasakan beberapa gejala. Mulai dari sakit kepala, mual, kehilangan kendali, dan lemas di sisi kiri tubuhnya sebelum akhirnya pingsan.

    Dilarikan ke UGD Keesokan Harinya

    Teman-temannya baru mengetahuinya keesokan paginya, dan segera membawanya ke UGD di Rumah Sakit Umum Provinsi Bac Giang. Dokter memberikan prognosis yang suram, memperkirakan kemungkinan ia bertahan hidup hanya 1-2 persen.

    Tak mau menyerah, keluarga Hieu segera membawanya ke Rumah Sakit Bach Mai di Hanoi. Di sana, dokter mendiagnosisnya dengan stroke hemoragik.

    Kondisi ini seringkali fatal akibat pecahnya pembuluh darah otak. Tetapi, jarang terjadi pada anak muda tanpa kondisi tertentu, meskipun ada lonjakan kasus baru-baru ini seiring dengan munculnya gaya hidup modern.

    Untuk melarutkan gumpalan darah dan mengurangi tekanan intrakranial, dokter terpaksa melakukan kraniotomi pada Hieu. Itu merupakan prosedur bedah saraf di mana sebagian tulang tengkorak (kranium), diangkat untuk mengurangi tekanan berlebih di dalam otak akibat pembengkakan parah atau perdarahan.

    Meskipun tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, Hieu memang menjalani gaya hidup tidak sehat seperti sering begadang, stres akibat pekerjaan, makan di waktu yang tidak teratur, dan mandi larut malam.

    Sadar Setelah 20 Hari Koma

    Hieu sadar kembali setelah koma selama 20 hari, tetapi kehilangan sebagian besar fungsi kognitif dan motoriknya. Empat bulan setelah operasi pertamanya, ia kembali ke Rumah Sakit Bach Mai untuk menjalani cangkok kranial.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Rumah Sakit Militer Pusat 108 telah melaporkan banyak kasus serupa. Termasuk pasien muda tanpa riwayat medis.

    Sempat Ingin Mengakhiri Hidup

    Hieu harus mempelajari kembali keterampilan dasar seperti makan, berbicara, dan berjalan dari awal. Tetapi, stroke tidak hanya berdampak pada tubuhnya.

    Bagi seorang pemuda di puncak masa mudanya, kehilangan kendali atas tubuh dan status sosialnya merupakan pukulan telak. Hieu mengaku pernah mengalami depresi dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya demi meringankan beban keluarganya.

    “Saya merasa seperti beban yang sangat berat,” dikutip dari VNExpress.

    Setelah enam tahun menjalani perawatan, Hieu masih belum dapat kembali berintegrasi ke dalam kehidupan sosial. Ia mengatakan lengannya masih memiliki fungsi terbatas, dan diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke kondisi 70-80 persen.

    Mengingat kondisinya, Hieu berharap hal ini menjadi peringatan bagi kaum muda. Terutama mereka yang tidak memiliki gaya hidup yang sehat.

    Penjelasan Kemenkes Vietnam

    Menurut Kementerian Kesehatan Vietnam, mandi dengan air dingin di malam hari dapat memicu vasospasme dan lonjakan tekanan darah. Kondisi itu yang dapat berujung pada pecahnya pembuluh darah dan stroke hemoragik.

    Suhu dingin juga dapat mengentalkan darah dan meningkatkan produksi sel darah merah dan putih, sehingga memicu pembentukan gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan infark serebral.

    Maka dari itu, pihaknya menyarankan untuk tidak mandi setelah pukul 22.00, terutama dengan air hangat selama bulan-bulan yang lebih dingin.

    Direktur departemen terapi fisik dan okupasi di Rumah Sakit Hanoi Frenc, Dr Nguyen Thi Dung, mengatakan bahwa harga yang harus dibayar untuk stroke seringkali berupa gejala sisa permanen.

    Statistik menunjukkan hanya 25-30 persen pasien stroke yang pulih dan menjadi mandiri. Sisanya harus hidup bergantung, dengan 15-20 persen membutuhkan bantuan orang lain bahkan untuk tugas sehari-hari.

    Sebuah meta-analisis yang dipublikasikan di The Lancet menunjukkan bahwa hampir sepertiga penyintas stroke harus menghadapi depresi dalam lima tahun pertama. Depresi pasca-stroke bukan hanya respons psikologis terhadap situasi, tetapi berasal dari kerusakan fisik di bagian otak yang mengatur emosi, menciptakan lingkaran setan yang menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko kematian.

    Halaman 2 dari 3

    (sao/naf)

  • Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti rapor Indonesia terkait capaian universal health coverage (UHC) yang dirilis organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam laporan 2023, skor UHC Indonesia tercatat 57 dari 100, sementara peringkatnya berada di nomor 66 dari sekitar 100 negara yang dinilai.

    “Itu artinya kita masih masuk kategori agak di bawah rata-rata,” kata Budi di konferensi pers bersama BPJS Kesehatan, Jumat (12/12/2025).

    Ia menyebut temuan itu membuatnya kembali memeriksa definisi UHC yang digunakan WHO dan menemukan letak persoalannya.

    “Saya quote supaya tidak salah. UHC itu all people have access to the full range of quality health services when and where they need them without financial hardship,” ujar Budi.

    “Artinya ada tiga komponen: everywhere, everyone, every time. Harus ada akses, harus ada kualitas, dan harus tanpa beban finansial.”

    Menurut Budi, tiga komponen itu harus berjalan bersamaan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab pada aspek pembiayaan atau without financial hardship, sedangkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan wajib memastikan akses serta kualitas layanan tersedia di seluruh wilayah.

    “Kalau tanpa tiga itu, UHC-nya doesn’t mean anything. Itu tidak tercapai,” tegasnya.

    Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Ikut Layanan

    Budi mencontohkan situasi yang kerap terjadi di lapangan. Banyak warga sudah memegang kartu JKN, tetapi ketika sakit, fasilitas untuk penanganan tidak tersedia.

    “Dia punya kartu, dia sakit jantung, dia wafat. Karena kartunya tidak memberikan akses, karena fasilitasnya tidak tersedia,” ujarnya.

    “Atau ada cath lab, tapi cath lab-nya tidak bisa beroperasi. Mutunya tidak ada. Itu sebabnya UHC kita masih di bawah rata-rata dunia.”

    Perbaikan layanan kesehatan jadi prioritas

    Ia menegaskan, perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan adalah pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun ia menyebut ada perkembangan positif pada laporan WHO tahun 2025.

    “Kayaknya naik. Skor kita dari 57 ke 66. Sudah sedikit di atas average country. Tapi negara-negara ASEAN banyak yang masih di atas kita.”

    Budi menilai perlu ada kejelasan peran agar perbaikan UHC lebih cepat tercapai. Selama ini, kata dia, masih terjadi kerancuan antara penentu regulasi dan pelaksana.

    “Pemerintah itu pembuat regulasi untuk kesehatan. BPJS itu pelaksana regulasi di bidang pembiayaan,” jelasnya.

    “Ada pelaksana regulasi di sektor farmasi, ada di primer, ada di sekunder. Nah BPJS itu pelaksana di pembiayaan. Pencipta regulasi tetap di Kemenkes.”

    Ia menyebut pihaknya kini tengah merapikan tata kelola tersebut. “Agar jelas, ini pelaksana siapa, pembuat aturan siapa. Kalau tidak jelas, hasilnya ya jelek seperti sekarang.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • RI Kekurangan 150 Ribu Dokter, Prabowo Kerja Sama Bareng Pakistan

    RI Kekurangan 150 Ribu Dokter, Prabowo Kerja Sama Bareng Pakistan

    RI Kekurangan 150 Ribu Dokter, Prabowo Kerja Sama Bareng Pakistan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menjalin kerja sama dengan Pakistan di bidang pendidikan kedokteran untuk mengatasi masalah kekurangan 150 ribu dokter di Indonesia.
    Walhasil, Prabowo memerintahkan agar
    fakultas kedokteran
    dibangun di setiap provinsi, di mana Pakistan siap mendukung program tersebut.
    Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dalam akun Sekretariat Kabinet, Jumat (12/12/2025). Mulanya, Teddy menyampaikan bahwa Prabowo telah selesai berkunjung ke Pakistan dan Rusia.
    Di Islamabad, Pakistan, Prabowo bahkan dijemput langsung oleh Presiden Pakistan dan Perdana Menteri Pakistan di bandara.
    “Kemudian melaksanakan beberapa pertemuan singkat dan penting,” ujar Teddy.
    Teddy menjelaskan bahwa di Pakistan, ada beberapa perjanjian yang disepakati, di antaranya di bidang kesehatan, pertanian, perdagangan, ekonomi, riset, sains, dan teknologi.
    “Yang kedua, Bapak Presiden ingin dengan segera memperbanyak jumlah dokter di Indonesia. Karena menurut data Kemenkes, Indonesia kekurangan 150 ribu dokter umum, spesialis, dan dokter gigi,” jelasnya.
    “Dan untuk itu, beliau ingin membuat fakultas baru, terutama di setiap provinsi harus ada fakultas kedokteran baru. Dan dalam hal ini, Pakistan sepakat untuk mendorong program tersebut,” sambung Teddy.
    Setelah dari Pakistan, Prabowo langsung bertolak ke Rusia.
    Di Moskow, Rusia, Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin selama 3 jam.
    “Intinya, satu, Rusia ingin memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang pertanian, riset, teknologi, dan pertukaran transfer teknologi. Kemudian yang kedua, ada beberapa kesepakatan yang sangat penting yang diketahui oleh kedua pemimpin,” imbuh Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPJS Ogah Kerjasama dengan Faskes yang Izinkan Praktik Dokter Pelaku Fraud

    BPJS Ogah Kerjasama dengan Faskes yang Izinkan Praktik Dokter Pelaku Fraud

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan memutus setidaknya satu tahun kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang terbukti melakukan fraud layanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Bagaimana bila pelakunya adalah tenaga medis seperti dokter?

    Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirpatuhal) BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengatakan hingga kini belum ada mekanisme formal terkait sanksi administratif atau hukum yang secara langsung dijatuhkan kepada dokter pelaku fraud.

    “Belum berjalan tapi ini wacananya bisa dicabut izin praktik,” kata Mundiharno dalam bincang media Rabu (10/11/2025).

    Menurutnya, sanksi langsung kepada tenaga medis merupakan ranah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Instrumen seperti pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR),berada sepenuhnya di kewenangan Kemenkes dan dinas kesehatan.

    “Bisa dilakukan pencabutan SIP atau, kalau rumah sakit, izin operasionalnya. STR-nya juga bisa dicabut. Tapi itu belum tertuang. Itu Kementerian Kesehatan harusnya yang melakukan. Karena itu bukan domain kita,” ujarnya.

    Meski tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi profesi, BPJS Kesehatan tetap mengambil langkah penegakan melalui sistem flagging. Dokter atau tenaga kesehatan yang terbukti melakukan kecurangan akan ditandai dalam sistem BPJS agar faskes mengetahui rekam jejaknya.

    “Dokter yang melakukan fraud kita flag. Kita bilang ke rumah sakit, ke faskes: ‘Saya nggak mau kerja sama dengan Anda kalau masih ada dokter yang melakukan fraud ini’,” ujar Mundiharno.

    Ia memastikan mekanisme ini sudah digunakan, termasuk pada kasus seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berulang kali melakukan fraud di beberapa fasilitas kesehatan berbeda.

    “Sudah pernah dilakukan. Di salah satu dokter spesialis obgyn ya. Karena di sini melakukan fraud, pindah ke sini melakukan fraud. Begitu kesini saya bilang: ‘Kalau saya masih kerja sama dengan ini, aku nggak mau’,” katanya.

    Flagging ini menjadi bentuk tekanan agar faskes tidak mempekerjakan tenaga medis yang terbukti melanggar, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan JKN agar tetap akuntabel.

    Mundiharno mengakui bahwa penindakan akan menjadi lebih sulit jika pelaku fraud memiliki relasi kuasa kuat di daerah atau di faskes terkait. Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi penting untuk turut mengawasi, melaporkan, dan mengawal proses penindakan agar tidak berhenti di tengah jalan.

    “Kalau satu orang masih bisa kita hadapi. Tapi kalau sudah relasi kuasa yang agak berat, itu yang perlu civil society mengawal,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Direksi BPJS Kesehatan ke depan harus memiliki keberanian lebih besar dalam menjaga integritas program dan menghadapi tekanan semacam ini.

    “Direksi baru harus kuat yang begitu. Harus,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Buruh Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos, Ini Alasannya

    Buruh Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Buruh Industri Hasil Tembakau (IHT) menolak wacana penyeragaman kemasan rokok dengan warna yang sama atau plain packaging. Wacana ini dinilai akan menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS melanjutkan, wacana ini bisa memudahkan pelaku industri ilegal memalsukan produk tanpa perlu meniru desain dan logo merek yang kompleks. Akibatnya, penerimaan negara dari cukai bisa terancam.

    Lebih jauh, ia menyoroti dampak terhadap keberlanjutan industri dan tenaga kerja. Penyeragaman kemasan dinilai dapat menekan penjualan produk legal dan berimbas pada nasib jutaan pekerja di sektor IHT.

    “Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya kalau belum bisa mencarikan atau membuka lapangan pekerjaan untuk sektor padat karya seperti industri hasil tembakau lebih baik diam,” tegas Sudarto dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Sudarto meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuka ruang dialog yang inklusif sebelum mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Ia menilai rapat koordinasi yang telah dilakukan belum mencerminkan komitmen untuk mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

    “Kami dengan tegas menolak rencana penyeragaman warna kemasan rokok. Kemasan, warna, dan logo bukan sekadar tampilan, tapi bagian dari identitas merek dan hak kekayaan intelektual perusahaan. Rokok adalah produk legal, dan kami adalah tenaga kerja legal,” ujar Sudarto.

    Kebijakan kemasan polos pada rokok dinilai melampaui batas kewenangan Kemenkes yang seharusnya hanya mengatur aspek peringatan kesehatan bergambar (GHW). Ia menyatakan bahwa penyeragaman warna dan logo merek dalam kemasan rokok merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

    Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang secara spesifik hanya memberikan mandat kepada Kemenkes untuk mengatur GHW, bukan kemasan secara keseluruhan.

    “Mereka tidak memiliki hak untuk mengatur soal kemasan, apalagi sampai menyeragamkan warna logo. PP 28/2024 secara spesifik meminta Kemenkes mengatur gambar peringatan kesehatannya (GHW), bukan mengatur-atur soal kemasan,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari untuk Disidang Kasus Suap RSUD

    Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari untuk Disidang Kasus Suap RSUD

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis ke Rutan Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Senin (8/12/2025).

    Jaksa Penuntut Umum KPK, Muhammad Albar Hanafi mengatakan selain Abdul Azis, KPK juga memindahkan Ageng Dermanto, Andi Lukman Hakim Amin dan Yasin

    Pemindahan dilakukan karena keempat terdakwa akan disidang pada hari ini, Rabu (10/12/2025) di Pengadilan Tipikor Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Dia menyampaikan selama proses pemindahan berjalan lancar karena koordinasi aktif dengan pihak Kejaksaan Negeri Kendari sekaligus pengawalan ketat dari personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara.

    “Kami dari Tim JPU akan menghadirkan Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur) sebagai saksi dalam persidangan dengan Terdakwa Arif Rahman dkk (pemberi suap),” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

    Diketahui proyek pembangunan RSUD masuk program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang meningkatkan akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten

    Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, diantaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

    Pada Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis karena telah mengatur penentuan perusahan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka

  • Rapor UHC RI dari WHO Jelek, Menkes Soroti Pasien Punya Kartu BPJS Tapi Tak Bisa Dirawat

    Menkes Terima 100 Ribu Aduan Gangguan Jiwa, Anak-anak 5 Kali Lebih Rentan Alami Anxiety

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap tingginya temuan kasus masalah mental pada anak-anak. Ia menyebut usia anak lima kali lebih rentan mengalami kecemasan (anxiety) dan depresi dibandingkan orang dewasa.

    Menkes menyoroti paparan gawai yang makin intens sebagai salah satu faktor pendorong meningkatnya risiko gangguan mental pada anak.

    Merujuk hasil cek kesehatan gratis (CKG) yang kini juga mencakup skrining kesehatan jiwa, Menkes memaparkan gangguan mental pada usia dewasa ditemukan hanya pada 0,8 hingga 0,9 persen, atau di bawah 1 persen. Namun pada anak di bawah 18 tahun, angkanya mencapai 5 persen.

    “Berdasarkan hasil skrining di CKG, dewasa yang ditemukan gangguan mental hanya 0,8 hingga 0,9 persen, tetapi anak-anak itu 5 persen,” beber Budi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) 2025, Senin (8/12/2025).

    Ia menambahkan, perubahan pola interaksi sosial sejak dini akibat penggunaan gawai membuat anak lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan.

    Menurut Budi, penggunaan gawai yang berlebihan membuat banyak anak terpapar konten dan interaksi digital yang tidak selalu sehat bagi perkembangan psikologis mereka.

    “Banyak anak mengalami gangguan kejiwaan, terutama dengan adanya teknologi baru seperti gawai yang mereka pakai terus-menerus,” katanya.

    Selama ini, mayoritas temuan gangguan jiwa berasal dari kecemasan (anxiety) dan depresi.

    Aduan yang diterima Kemenkes melalui layanan 119 terkait masalah mental, juga relatif masih tinggi.

    “Kita sudah menerima hampir 100 ribu aduan, sebagian besar terkait kecemasan atau anxiety,” kata Budi.

    Sebagai catatan, secara global, WHO mencatat 1 dari 8 orang mengalami gangguan mental. Di Indonesia, angkanya diperkirakan mencapai lebih dari 35 juta orang. Namun banyak yang tidak terdiagnosis karena minimnya skrining dan stigma yang masih kuat.

    Menkes menekankan masalah kesehatan mental tidak bisa dibiarkan tanpa penanganan. Dibutuhkan intervensi pemerintah mulai dari deteksi dini, konseling, hingga pengobatan kasus berat.

    “Gangguan mental membutuhkan intervensi dari yang ringan sampai berat, mulai dari konseling sampai pengobatannya.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Tak Setuju Wacana 300 Dokter Magang ke Aceh, IDI Usulkan Ini

    Tak Setuju Wacana 300 Dokter Magang ke Aceh, IDI Usulkan Ini

    Jakarta –

    Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai rencana pemerintah mengerahkan sekitar 300 dokter magang ke lokasi bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto, menegaskan tenaga dokter yang sudah kompeten dan tidak berstatus magang justru lebih dari cukup untuk dimobilisasi ke daerah terdampak.

    Slamet mengatakan dokter magang dikhawatirkan belum dapat bekerja secara mandiri di lapangan, terutama dalam situasi bencana yang membutuhkan respons cepat dan penanganan medis yang optimal.

    “Dokter magang itu kan belum optimal, belum bisa mandiri, harus ada pendamping. Orang dokter yang nggak magang saja sudah melimpah, bisa dimobilisasi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Slamet, Kementerian Kesehatan memiliki sumber daya dokter yang besar dan dapat langsung dikerahkan tanpa harus mengandalkan tenaga magang.

    IDI menilai Kemenkes sebenarnya sangat mampu mengirim ratusan hingga ribuan dokter bila diperlukan. Salah satu sumbernya adalah jaringan 30 rumah sakit vertikal yang tersebar di berbagai daerah.

    “Di bawah Kementerian Kesehatan itu dokter banyak. Rumah sakit vertikal ada 30. Kalau satu rumah sakit kirim 10 orang, ya sudah 300. Belum termasuk relawan,” ujarnya.

    Mulai dari RSCM Jakarta, RSUP, hingga rumah sakit di Sumatera, seluruhnya memiliki tenaga medis yang cukup besar dan dapat digerakkan ke daerah bencana bila ada instruksi dan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

    Saat ini, IDI juga disebutnya memiliki banyak dokter yang siap menjadi relawan, tetapi organisasi tersebut terkendala biaya untuk memberangkatkan mereka ke lokasi bencana.

    “IDI banyak dokter, tapi karena tidak mampu memberangkatkan jadi nggak bisa banyak. Tapi kalau ada pembiayaan, itu bisa,” kata Slamet.

    Karena itu, IDI berharap Kemenkes dapat membuka skema kerja sama, terutama dalam dukungan transportasi dan akomodasi bagi dokter-dokter yang bersedia turun ke lapangan.

    Slamet menyebut ada dua usulan yang disiapkan IDI untuk kementerian:

    Pertama, Menteri Kesehatan bisa memobilisasi dokter dari lingkungan rumah sakit vertikal Kemenkes untuk segera diperbantukan ke Aceh dan daerah bencana lainnya.

    Jika tenaga tambahan diperlukan, Kemenkes dapat bekerja sama dengan IDI, dengan menyiapkan fasilitas transportasi dan akomodasi untuk relawan dokter.

    “Kalau Menkes menyediakan transportasi dan akomodasi, beres. Kami siap.”

    Meski IDI sudah menyusun usulan dan menyatakan kesiapan mobilisasi dokter, sejauh ini belum ada komunikasi resmi dengan Kemenkes.

    “Belum. Tapi kami sudah siap,” tegas Slamet.

    IDI kembali menekankan penggunaan dokter internship atau magang sebaiknya tidak menjadi prioritas, mengingat kemampuan mereka belum sepenuhnya matang untuk menangani situasi krisis kesehatan di lapangan.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Banyak Kampus Buka FK, Kemenkes Tepis Kekhawatiran Over Supply Dokter

    Banyak Kampus Buka FK, Kemenkes Tepis Kekhawatiran Over Supply Dokter

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI dr Yuli Farianti, M.Epid menegaskan tidak akan ada over supply dokter umum, meskipun banyak kampus membuka program studi kedokteran.

    “Jangan takut over supply,” tegas dr Yuli di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

    “Belum apa-apa kita udah bicara over supply. Kenyataannya kita masih 70 ribu kurangnya (dokter spesialis, red). Jangan bicara dulu over supply,” sambungnya.

    Meskipun saat ini Indonesia masih butuh banyak dokter, namun Kemenkes akan tetap menerapkan sistem ‘rem-gas’ terkait produksi dokter umur dari universitas.

    “Contoh dokter umum FK di DKI atau Jawa. Di DKI itu FK kan banyak banget padahal udah penuh. Nah boleh memproduksi, tapi bukan untuk di Jakarta tapi pindahkan ke Kalimantan atau ke mana,” kata dr Yuli.

    “Jadi over supply strateginya menjawab adalah bagaimana kita me-review perencanaannya dengan baik. Pastinya ada kebijakan saat tenaga itu memang sudah banyak,” sambungnya.

    Senada, akademisi FKM Universitas Indonesia, Iwan Ariawan, MSPH mengatakan bahwa saat ini masih belum saatnya mengatakan bahwa Indonesia akan kelebihan jumlah dokter.

    “Contoh kalau kita lihat dari program sekrang cek kesehatan gratis (CKG) itu kasus hipertensi dan diabetes melitus naik dua kali. Biasanya hipertensi sekitar 10 persen, itu dengan CKG 20 persen. Diabetes yang biasanya 3 persen naik 6 persen,” kata Iwan.

    “Belum penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini kan menandakan mereka ini akan butuh dokter. Baik dokter umum, dokter gigi umum, maupun dokter spesialis,” sambungnya.

    Dokter Umum untuk Spesialis dan Bidang Non-Klinis

    Pada kesempatan yang sama, perwakilan executive council World Federation for Medical Education (WFME), Prof dr Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed mengatakan saat ini ada sekitar 140 ribu dokter umum yang bekerja sebagai dokter umum.

    “Jadi nanti lulusan dokter umum yang baru akan terekrut 70 ribu sebagai dokter spesialis. Nah sehingga tetap memerlukan mereka yang akan bekerja di layanan primer,” kata Prof Titi.

    “Selain itu juga dibutuhkan dokter umum untuk bidang yang non-klinis, seperti misalnya menjadi dosen-dosen untuk ilmu biomedis. Karena saat ini sangat sulit mencari dokter yang mau mendalami bidang ilmu kedokteran dasar,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)