Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Israel Klaim Temukan 800 Lubang Terowongan Hamas di Gaza

    Israel Klaim Temukan 800 Lubang Terowongan Hamas di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengklaim menemukan 800 lubang yang mengarah ke jaringan terowongan dan bunker bawah tanah Hamas, sejak operasi darat Gaza dimulai pada 27 Oktober lalu.

    Israel menyebut sekitar 500 di antaranya telah dihancurkan, baik dengan cara meledakkan bahan peledak besar di dalamnya atau dengan menyegelnya.

    Menurut IDF, banyak terowongan itu yang terhubung dengan “aset strategis” Hamas. Mereka juga menyebut telah menghancurkan terowongan sepanjang ratusan kilometer yang terkait dengan Hamas.

    “Lubang tersebut terletak di kawasan sipil dan banyak di antaranya berlokasi di dekat atau di dalam institusi pendidikan, taman kanak-kanak, masjid, dan taman bermain,” kata IDF dikutip dari Reuters.

    Di beberapa terowongan, Israel juga mengklaim menemukan beberapa persenjataan kelompok Hamas.

    “Temuan ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Hamas menggunakan penduduk sipil sebagai tameng hidup, dan sebagai kedok atas aktivitas terornya,” tambah IDF>

    Selama agresi Israel ke Palestina sejak nyaris dua bulan terakhir, Negeri Zionis juga menuduh kelompok Hamas memanfaatkan beberapa rumah sakit di Gaza sebagai pusat komando. Tuduhan itu salah satunya diarahkan pada Rumah Sakit Al Shifa.

    Menanggapi tuduhan ini, Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza telah membantah keras klaim Israel soal keberadaan terowongan Hamas di bawah kompleks Al Shifa.

    Direktur Kemenkes Gaza Mounir El Boursh menegaskan klaim itu “murni kebohongan”.

    “Mereka (Israel) telah menyerbu dan menyelidiki rumah sakit selama delapan hari dan mereka belum menemukan apa-apa,” kata El Boursh kepada Al Jazeera pada Senin (20/11).

    Sementara itu, Hamas juga menolak mentah-mentah klaim Israel tersebut.

    “Pernyataan tentara Israel mengenai penggunaan Rumah Sakit Al Shifa untuk menahan tahanan Zionis menyesatkan dan salah. Pernyataan Israel bertujuan untuk menutupi kegagalan keamanan dan militernya (di Gaza),” kata kelompok tersebut seperti dikutip Al Jazeera.

    (dna/dan)

  • Gencatan Senjata Berakhir, Bantuan Kemanusiaan di Gaza Ikut Berhenti

    Gencatan Senjata Berakhir, Bantuan Kemanusiaan di Gaza Ikut Berhenti

    Jakarta, CNN Indonesia

    Seorang juru bicara perbatasan Rafah mengatakan truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan, bahan bakar, hingga gas untuk memasak telah berhenti memasuki Gaza usai serangan Israel kembali terjadi, Jumat (1/12).

    Bantuan-bantuan itu kini tak bisa lagi mencapai warga sipil yang terisolir imbas gempuran Israel di berbagai wilayah Gaza.

    Padahal, truk-truk bantuan ini sudah mulai masuk dengan jumlah yang lebih banyak saat gencatan senjata berlangsung 24-30 November lalu.

    Namun, jumlah yang sudah cukup banyak ketimbang sebelum gencatan senjata itu pun nyatanya masih belum bisa memenuhi kebutuhan warga, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Sejak Israel meluncurkan agresi di Gaza merespons serangan dadakan Hamas 7 Oktober lalu, Rafah menjadi satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

    Pengiriman bantuan lewat perbatasan itu sempat sangat dibatasi oleh Israel, termasuk larangan bahan bakar memasuki Gaza hingga membuat rumah sakit dan fasilitas vital lainnya banyak berhenti beroperasi.

    Israel melarang demikian lantaran takut bahan bakar yang masuk digunakan Hamas untuk menyerang mereka.

    Sekarang, setelah gencatan senjata usai per Jumat (1/12), Rafah yang merupakan perbatasan antara Mesir dan Gaza itu pun terpaksa ditutup. Warga sipil kini terancam kembali menghadapi krisis makanan, air, obat-obatan, hingga bahan bakar.

    Kementerian Kesehatan Gaza pun memohon agar perbatasan Rafah dibuka kembali demi warga sipil.

    “Bantuan medis yang memasuki Gaza selama gencatan senjata hanya cukup untuk satu hari,” kata juru bicara Kemenkes Gaza Ashraf al-Qudra, seperti dikutip Al Jazeera.

    “Sektor kesehatan di Gaza tidak berfungsi dalam segala hal,” lanjut dia.

    (blq/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Sidik Dugaan Korupsi APD Covid-19 Rp3,03 T di Kemenkes

    KPK Sidik Dugaan Korupsi APD Covid-19 Rp3,03 T di Kemenkes

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 senilai Rp3,03 triliun.

    “Sesuai penjelasan pimpinan, benar saat ini KPK sedang selesaikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (10/11/2023).

    Menurutnya, penyidikan masih berjalan. Sudah ada beberapa tersangka terkait kasus ini. Namun, Ali menambahkan, sebagaimana kebijakan KPK saat ini, pihaknya akan umumkan identitas para tersangka saat penahanan.

    BACA JUGA:
    Diminta Dampingi Pembahasan APBD Jember 2024, Ini Jawaban KPK

    Ali menambahkan, dugaan kerugian negara sementara sejauh ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang. “Nilai proyek mencapai Rp3,03 T untuk 5 juta set APD,” katanya.

    Dia mengatakan, KPK tentu menyayangkan, gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga negara dalam menghadapi pandemi justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi seperti ini.

    BACA JUGA:
    KPK Jerat Syahrul Yasin Limpo dengan Pidana Pencucian Uang

    “Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi KPK dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya. [hen/beq]

  • Banjir Mudah Jadi Isu Politik, Jangan Sampai Bencana Merembet ke Lain-lain

    Banjir Mudah Jadi Isu Politik, Jangan Sampai Bencana Merembet ke Lain-lain

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Pratikno merespons bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek. Ia meminta agar pemerintah setempat segera menangani persoalan ini, sehingga isu tidak lantas dikait-kaitkan dengan isu politik dan sosial.

    Hal ini diungkapkan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa, 4 Maret 2025. Menurutnya isu semacam ini memang mudah dijadikan bahan argumen politik.

    “Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek, mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu yang sosial, isu politik, dan seterusnya. Karena itu, mohon untuk ditangani secara cepat-cepatnya, koordinasi adalah kunci,” kata Pratikno, sebagaimana dikutip dari pernyataannya, Rabu, 5 Maret 2025.

    Rakor Pengendalian Banjir itu dihadiri pula oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Muhammad Syafii, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, serta sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah dan BPBD lainnya.

    Pratikno menyampaikan, Kemenko PMK siap untuk berkoordinasi lebih intensif dalam mendukung kebutuhan di lapangan.

    Meskipun demikian, ia juga memberikan apresiasi terhadap respons cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menangani bencana banjir ini.

    Warga di sejumlah titik di Kabupaten Bekasi keluhkan banjir hebat yang merendam pemukiman mereka, Selasa (4/3/2025).

    Ia menegaskan pentingnya penanganan banjir dilakukan dengan segera, mengingat situasinya yang sangat darurat.

    “Terima kasih atas kerja keras Bapak-Ibu sekalian. Respons yang cepat dan ini memang ya situasinya SOS itu hanya emergency, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana alam nanti merembet ke masalah-masalah lain masalah sosial, masalah politik, dan lain-lain,” ujarnya.

    Pratikno juga menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian lain untuk menangani infrastruktur yang terdampak banjir dan melakukan pembersihan lingkungan. Di antaranya, Kemensos, Kemenkes, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Dan juga tentu saja yang tadi kaitannya dengan pemulihan infrastruktur tadi Pak Kepala BNPB sudah menegaskan kita juga mendekati Idul fitri. Jangan sampai juga kemudian satu dalam jangka pendek ini kegiatan masyarakat tidak segera pulih. Yang kedua nanti menjadi satu masalah serius di waktu mudik,” tutur Pratikno. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News