Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut stigma penyakit tuberkulosis (TBC) dan penyakit menular lainnya adalah salah satu hal yang menghambat layanan kesehatan di Indonesia. Ia pun meminta agar media sosial dapat digunakan sebagai wadah mempromosikan layanan kesehatan.
(/)
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, tiket untuk pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun (HUT) akan diberikan melalui aplikasi SatuSehat Mobile.
“Segera unduh aplikasi SatuSehat, karena hanya anggota yang terdaftar di SatuSehat yang akan mendapatkan tiket pemeriksaan gratis pada saat ulang tahun mereka,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin melalui akun media sosial @bgsadikin, dikutip Beritasatu.com, Minggu (10/11/2024).
Dalam video yang disampaikan, dijelaskan paket pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan tekanan darah, tetapi juga mencakup sejumlah pemeriksaan kesehatan dasar lainnya, yang bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, serta mencegah penyakit dan komplikasi lebih lanjut.
Menkes Budi menegaskan, kebijakan ini berlaku untuk semua kelompok usia, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
“Perlu diingat, ini bukanlah pemeriksaan kesehatan menyeluruh, seperti yang biasa dilakukan di klinik atau laboratorium swasta dengan biaya yang sangat tinggi,” ujar Menkes Budi.
Melalui program ini, kata Budi, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka dengan cara yang sederhana dan mudah diakses.
Tiket yang diterima melalui aplikasi SatuSehat bisa digunakan oleh penerima manfaat pada hari ulang tahun mereka untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan program ini.
Aplikasi SatuSehat adalah platform kesehatan masyarakat yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan dan data kesehatan pribadi mereka.
Aplikasi tersebut terhubung dengan SatuSehat Platform, yang merupakan ekosistem pertukaran data kesehatan (HIE) di Indonesia.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dimulai pada 2025 dan merupakan bagian dari program percepatan (quick win) Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Kementerian Kesehatan.
Jakarta –
Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung, ginjal, hingga stroke. Salah satu faktor yang dapat memicu risiko hipertensi adalah kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam secara berlebihan.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, garam dapat meningkatkan jumlah natrium di dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Ini kemudian memengaruhi diameter pembuluh darah arteri, sehingga jantung memompa darah lebih kuat dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah.
Karenanya, penting untuk membatasi asupan garam guna mencegah risiko hipertensi. Selain itu, mengubah pola makan, seperti memperbanyak konsumsi makanan tinggi kalium, juga dapat membantu memitigasi risiko tekanan darah tinggi.
Kalium dapat mencegah hipertensi dengan menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Alhasil, tekanan darah terkelola dengan lebih baik dan tidak meroket melebihi batas normal.
Lantas, apa saja makanan tinggi kalium yang baik dikonsumsi untuk mencegah hipertensi? Dikutip dari Very Well Health, berikut daftarnya.
Berbicara soal makanan tinggi kalium, pisang kerap menjadi salah satu yang paling sering direkomendasikan. Buah berwarna kuning ini memang mengandung kalium yang tinggi, yaitu sekitar 451 miligram per buah.
Pisang juga mengandung beragam nutrisi lain yang penting untuk tubuh, seperti serat, vitamin C, dan magnesium.
Beragam sayuran berdaun hijau mengandung kalium yang dapat membantu memenuhi kebutuhan harian tubuh. Misalnya, satu cangkir bayam yang sudah dimasak mengandung sekitar 830 miligram kalium, atau hampir dua kali lebih banyak dibandingkan satu buah pisang.
Sayuran hijau lain yang juga mengandung kalium tinggi adalah swiss chard, yang mengandung sekitar 961 miligram atau 20 persen dari kebutuhan kalium harian.
Selain kaya akan lemak sehat, alpukat juga merupakan makanan tinggi kalium. Setengah cangkir alpukat dapat mengandung sekitar 356 miligram kalium.
Alpukat juga mudah dikreasikan menjadi berbagai makanan, minuman, dan camilan nikmat sehingga tidak bosan dikonsumsi.
Makanan favorit para pejuang diet ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan kalium harian. Satu buah kentang berukuran sedang yang sudah dimasak dapat menyediakan hingga 929 miligram kalium.
Selain pisang, semangka juga merupakan salah satu buah yang terkenal tinggi kalium. Dua potong semangka saja bisa mengandung sekitar 640 miligram kalium.
Semangka juga kaya akan air, sehingga dapat membantu meningkatkan rasa kenyang dan menekan nafsu makan.
Kalium juga dapat ditemukan pada aneka makanan laut, seperti salmon, tuna, halibut, makerel, dan kakap. Potongan filet seberat 4 ons (0,1 kg) dari ikan-ikan tersebut masing-masing mengandung lebih dari 400 miligram kalium.
Selain pada ikan, kalium juga dapat diperoleh dari kerang.
Ada banyak alasan mengapa air kelapa dipercaya sebagai salah satu minuman yang menyehatkan. Salah satunya karena minuman ini mengandung kalium yang tinggi.
Satu gelas air kelapa dapat mengandung sekitar 600 miligram kalium. Selain itu, air kelapa juga menyediakan vitamin C, magnesium, dan mangan dalam jumlah yang cukup banyak.
(ath/suc)
Jakarta –
Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM-SPSI) Sudarto mengungkapkan serikat pekerja tembakau yang sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut. Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak,” kata Sudarto, dalam keterangannya ditulis Minggu (10/11/2024).
Tidak hanya itu, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini juga berpotensi menghilangkan pendapatan dari sektor tembakau hingga ratusan triliun. Hal ini juga diungkapkan dalam salah satu unggahan di media sosial terkait kemungkinan adanya kehilangan penerimaan ini.
“Kenapa sih punya hobby menggerus rakyat kecil? aturan #KemenkesBikinPolemik terus sampai aturan barunya ini bisa hilangkan 308 triliun rupiah loh. Krisis Industri Tembakau makin menjadi kalo gini sih,” tulis akun @beautifyuul dengan ratusan interaksi dan lebih dari 5 ribu pembaca.
Pernyataan ini ikut diterangkan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho bahwa aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.
“Jadi INDEF sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dalam diskusi yang sama.
Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara 7% dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.
Kemudian dari sisi tenaga kerja, Andry mengatakan akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32% yang terdampak.
Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.
Mudi mengatakan, pemerintah perlu merumuskan regulasi atau aturan yang tidak menekan industri tembakau agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya aneh apabila sektor tembakau, yang merupakan sektor padat karya, terus diberikan tekanan regulasi di saat kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.
“Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” ujar dia.
Sebelumnya pembahasan terkait pengetatan aturan tembakau ini mencuat sebagai respons publik atas sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dirasa secara sepihak mendorong rancangan peraturan yang eksesif di sektor pertembakauan. Padahal, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis nasional, penyumbang penerimaan negara, serta penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia.
Sejumlah unggahan mengungkapkan pernyataan sikap serikat pekerja tembakau yang terus menolak adanya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai salah satu aturan dari Rancangan Permenkes, yang kerap menjadi topik hangat di publik akhir-akhir ini.
“Kalo dipikir-pikir #KemenkesBikinPolemik terus sih, aturan barunya bikin masyarakat makin tertekan aja. menurutku wajar aja klo serikat pekerja terus menolak penyeragaman kemasan ini. Beneran makin Krisis Industri Tembakau nih sih,” tulis akun @alepyou_ yang mendapat ratusan interaksi dan lebih dari 9 ribu pembaca.
(kil/kil)
Jakarta –
Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) dinilai sarat akan intervensi asing.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) menyatakan bahwa merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya.
Namun, Rancangan Permenkes yang diinisasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru membuat seluruh kemasan rokok yang dipasarkan harus memiliki fitur kemasan yang seragam tanpa pembeda apapun.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Prof Hikmahanto Juwana mempertanyakan poin dalam Rancangan Permenkes tersebut. Sebab, menurutnya pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk menjadi pembeda dengan kompetitor.
“Karena kan tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa sih perbedaan dari mereknya dengan merek pesaingnya,” ujar Hikmahanto dikutip, Minggu (10/11/2024).
Menurutnya, tekanan terhadap industri hasil tembakau, dalam hal ini termasuk penyeragaman bungkus rokok, tidak dipungkiri merupakan intervensi asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Bahkan, menurut peneliti hukum itu, dalam salah satu pasal FCTC menuding jika tampilan di bungkus rokok memberi sumbangsih atas kenaikan jumlah perokok.
Padahal tudingan itu dinilai tidak benar dan harus dipertanyakan kembali. Sehingga Hikmahanto melihat pengaturan penyeragaman bungkus rokok yang membuat kehilangan identitas merek ini sebagai agenda pemaksaan asing terhadap pasar Indonesia.
Hikmahanto menyatakan Rancangan Permenkes untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia. Ketika Australia pertama kali menjalankan aturan penghilangan identitas merek di bungkus rokok pada 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang melawannya.
Tapi, kini justru Indonesia berupaya menerapkan kebijakan kontradiktif dengan melakukan langkah serupa. Padahal tindakan tersebut telah memberikan gangguan yang terasa oleh tenaga kerja hingga produk ekspor Indonesia, khususnya produk hasil tembakau. Seperti diketahui, Australia tidak memiliki industri ataupun ekosistem pertembakauan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga hilirisasi ekspor produk tembakau manufaktur seperti di Indonesia.
“Negara yang mampu melakukan ekspor ke luar negeri seperti Indonesia telah memperoleh pendapatan dari sana. Kita juga pernah melawan kebijakan-kebijakan negara untuk mengenakan plain packaging itu. Tetapi sekarang mau menerapkan di Indonesia,” ujar Hikmahanto.
Hikmahanto melihat, agenda-agenda yang dibawa Kemenkes melalui PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes berkiblat pada FCTC, di mana pemerintah secara seksama telah mempelajarinya dan memilih untuk tidak meratifikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia seakan tidak berdaulat dalam menentukan arah kebijakan.
“Kita tidak dan jangan pernah tunduk dengan FCTC. Tapi mereka memaksa lewat Kemenkes supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi. Jadi bukan diratifikasi, diadopsi ke dalam hukum Indonesia,” ujarnya.
Tindakan diam-diam mengadopsi ketentuan FCTC ke dalam kebijakan dinilai tidak sesuai dengan pandangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hikmahanto mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah menegaskan melawan berbagai macam bentuk intervensi dari luar negeri dan berkomitmen menjadikan Indonesia lepas dari segala intervensi asing.
“Jadi jangan kita mau percaya dengan apa yang disampaikan dari luar negeri. Pak Prabowo menegakkan hal itu. Kita negara besar. Kita harus tegak mempertahankan kedaulatan. Apa yang terbaik untuk Indonesia, itulah kebijakan yang harus diambil,” tegas Hikmahanto.
Tonton juga Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal
(rrd/rir)
Jakarta –
Memasuki musim hujan, penyakit-penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD) mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) memberikan imbauan terkait hal ini.
Tim Kerja Arbovirosis Dirjen P2P Kemenkes Agus Handito mengungkapkan DBD masih menjadi masalah kesehatan yang cukup tinggi. Ini masih terus terjadi meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya.
“Saat ini, prevalensi dengue di Indonesia menunjukkan tantangan yang serius. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, terutama terkait Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), kita masih melihat angka kasus yang fluktuatif setiap tahunnya,” kata Agus dalam gelar wicara ‘Lindungi Keluarga dari Ancaman DBD’, Sabtu (9/11/2024).
Berdasarkan data Kemenkes, sampai dengan minggu ke-42 tahun 2024, terdapat 203.921 kasus dengue di 482 kabupaten/kota di 36 provinsi. Dengan 1.210 kematian di 258 kabupaten/kota di 32 provinsi.
Maka dari itu, pihaknya semakin gencar mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi DBD dosis lengkap untuk mencapai nol kematian akibat demam berdarah (Zero Dengue Death) pada tahun 2030.
Saat ini, sudah ada dua jenis vaksin dengue yang telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin ini dapat digunakan melalui skema berbayar.
Anggota Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 2004-2024, Prof Dr dr Soedjatmiko, SpA(K), mengungkapkan saat ini anak-anak di atas 5 tahun hingga orang dewasa usia 45 tahun bisa mendapatkan vaksinasi DBD. Tak terkecuali mereka yang sudah pernah terkena penyakit DBD.
“Seperti kita tahu, virus dengue itu ada 4 macam. Jadi, kalau seorang anak atau dewasa sudah sembuh dari virus dengue tetap perlu divaksinasi. Kita nggak tau nanti terinfeksi berikutnya oleh virus tipe yang mana, karena untuk periksanya itu susah dan mahal,” jelas Prof Soedjatmiko.
“Pokoknya, walaupun sudah kena dengue tetap bersihkan sarang nyamuk dan imunisasi dilakukan dua kali. Walaupun sudah sakit atau baru sembuh sakit, jaraknya sekitar 3 bulan setelahnya, kita vaksin lagi dan tetap akan dapat dua kali,” sambungnya.
Meski DBD dapat menyerang semua usia, data menunjukkan hampir separuh kematian akibat DBD terjadi pada anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun. Dengan angka kasus pada anak-anak usia sekolah sekitar 400-800 kasus. Mengapa bisa terjadi?
Menurut Prof Soedjatmiko, ada dua alasan utama. Pertama, anak-anak di usia ini belum memiliki kekebalan tubuh yang cukup untuk melawan infeksi DBD.
“Kedua, anak-anak sering terpapar gigitan nyamuk di sekolah, yang biasanya terjadi di siang hari, saat mereka bermain atau berkumpul,” katanya.
NEXT: Terkait fogging dan gejala DBD yang muncul
Jakarta –
Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerbitkan dua Surat Edaran (SE) Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) terkait Antisipasi Peningkatan Kasus Dengue serta tentang Kewaspadan Kejadian Luar Biasa (KLB) Leptospirosis dalam menghadapi musim penghujan saat ini.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan situasi kasus demam berdarah dengue (DBD) pada 2024 sampai dengan minggu ke-30 sebanyak 202.012 kasus, dengan Incident Rate (IR) sebesar 72,19 per 100.000 penduduk, serta dan 1.202 kematian dengan Case Fatality Rate sebesar 0,60 persen.
“Kasus Dengue/DBD tersebut dilaporkan dari 481 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Kematian DBD terjadi di 255 kabupaten dan kota di 32 provinsi,” kata Aji saat dihubungi detikcom, Minggu (10/11/2024).
Tak hanya itu, Aji juga menyebut kasus leptospirosis cenderung meningkat setiap tahunnya. Di awal tahun, kata Aji, beberapa daerah sudah melaporkan peningkatan kasus leptospirosis, seperti di Jawa Barat 8 kasus dengan 2 meninggal, Jawa Tengah ada 19 kasus selama bulan Januari 2024.
Terkait peningkatan kasus DBD, Aji mengatakan pihaknya mengimbau pemerintah daerah (pemda) dan publik untuk melakukan langkah-langkah antisipatif penyebaran DBD.
Adapun langkah-langkahnya melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, yakni menguras penampungan air seperti bak mandi, menutup tempat penampungan air seperti drum dan tempayan, mendaur ulang barang bekas, dan Plus seperti memperbaiki saluran air dan lainnya.
Sementara untuk Leptospirosis, pemda diharapkan melakukan kesiapsiagaan KLB Leptospirosis dengan meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dengan melakukan surveilans pada manusia dan deteksi dini kasus di daerah yang mempunyai faktor risiko.
Misalnya, seperti daerah banjir, area pertanian dan persawahan, peternakan, serta yang populasi tikusnya tinggi.
Dia juga menilai pentingnya melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar aman dari jangkauan tikus, memakai alas kaki (sepatu boot) pada saat beraktivitas di tempat berair, tanah, lumpur atau genangan air yang kemungkinan tercemar kencing tikus.
“Membersihkan dan memberantas tikus di sekitar rumah dan tempat-tempat umum seperti pasar terminal, tempat rekreasi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menjaga jarak pada saat membersihkan lingkungan,” katanya.
Selain itu, pengelolaan limbah rumah tangga yang benar dengan menyediakan dan menutup rapat tempat sampah juga penting dilakukan. A
ji juga menilai pentingnya meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta menguatkan jejaring dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dalam pemeriksaan konfirmasi sampel leptospirosis yang ada di daerah masing-masing.
(suc/suc)
Jakarta –
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan korban tewas serangan Israel ke kota Tyre mencapai 7 orang. Adapun, 2 dari 7 orang di antaranya merupakan anak-anak.
“Serangan musuh Israel di kota Tyre menewaskan tujuh orang termasuk dua gadis, dan melukai 46 lainnya,” demikian bunyi laporkan Kementerian Kesehatan Lebanon, dikutip AFP, Sabtu (9/11/2024).
Tim penyelamat masih mencari orang hilang di bawah reruntuhan. Kemenkes Lebanon menambahkan, pihaknya akan mengidentifikasi bagian tubuh korban yang ditemukan dengan pengujian DNA.
Sejauh ini, puing-puing sedang dibersihkan. Kementerian itu sebelumnya melaporkan jumlah korban tewas tiga orang dan 30 orang terluka dalam serangan itu.
Foto-foto AFP menunjukkan tim penyelamat membawa jenazah di atas tandu di tengah reruntuhan, sementara puing-puing dan logam bengkok berserakan di jalan.
Sebelumnya pada hari Sabtu, Kantor Berita Nasional resmi Lebanon mengatakan serangan mematikan itu menargetkan tiga bangunan di kota pesisir Lebanon. Puluhan rumah mengalami kerusakan imbas serangan itu.
(taa/taa)
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya membangun ketahanan kesehatan Indonesia melalui penguatan sektor kesehatan dalam negeri. Menurut Pratikno, salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan tersebut adalah melalui pengembangan produk-produk obat dan alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri.
“Inovasi harus terus dikembangkan dan tidak terbatas pada peneliti di ilmu kesehatan. Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk fokuskan anggaran kesehatan untuk belanja produk dalam negeri,” ujar Pratikno saat membuka Pameran Inovasi dan Teknologi Transformasi Kesehatan, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di Jakarta Convention Center, Jumat (8/11/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi dalam negeri untuk menghadapi tantangan kesehatan global, terutama dalam menghadapi pandemi.
“Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia harus siap menghadapi kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, vaksin, dan alat pelindung diri (APD). Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri,” jelas Menkes Budi.
Hery Sutanto, Presiden Direktur PT Dexa Medica, menyatakan bahwa Dexa Group berkomitmen untuk mendukung program ketahanan kesehatan Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
“Dexa Group konsisten mendukung program kemandirian dan ketahanan kesehatan Indonesia melalui pengembangan obat-obat kimia berbahan baku lokal serta OMAI yang berbahan alam. Obat ini kami riset hingga menjadi fitofarmaka yang dipasarkan ke mancanegara dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi,” ujar Hery.
Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa bahan-bahan alami yang digunakan dalam pengembangan produk fitofarmaka Dexa, seperti meniran, bungur, dan kayu manis, berasal langsung dari petani-petani Indonesia.
“Pemerintah ingin agar seluruh rantai pasokan dari hulu ke hilir menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif yang besar, mulai dari kesejahteraan petani, supplier bahan baku, hingga industri obat jadi,” jelas Hery.
Dexa Group juga menyediakan produk Obat Generik Berlogo (OGB) dengan TKDN tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Produk OGB ini dirancang untuk memberikan akses obat-obatan dengan kualitas, khasiat, dan mutu yang terjamin serta harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Sementara Prof I Ketut Adnyana, Dekan Sekolah Farmasi ITB, menyoroti potensi besar bahan alam Indonesia sebagai kunci untuk mencapai kemandirian di sektor kesehatan.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam hal bahan alam untuk mendukung kemandirian kesehatan, karena sumber daya alam kita sangat kaya. Pemanfaatan bahan alam ini dapat digunakan untuk kesehatan preventif, yang membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti strok dan diabetes,” jelas Prof Ketut.
Prof Ketut juga menambahkan bahwa bahan alam bekerja di tahap preventif, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kebugaran masyarakat.
“Kami berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan bahan alam dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif agar tidak mudah sakit,” tambahnya.
Prof Raymond R Tjandrawinata, ahli farmakologi molekuler dari Dexa Group, menekankan pentingnya pemanfaatan Nutri-genomics dan senyawa bioaktif dari tanaman herbal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Indonesia, dengan kekayaan hayatinya yang melimpah, memiliki ribuan spesies tanaman yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
“Diperlukan lebih banyak uji klinis yang diakui secara global agar produk herbal Indonesia bisa diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam pengobatan di Indonesia,” ungkap Prof Raymond.
Jakarta –
Berkaca dari pandemi COVID-19, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan kala itu relatif terbatas di tengah tingginya kebutuhan. Imbasnya, stok di sejumlah daerah terbilang langka dan harga alkes mendadak melonjak drastis.
Misalnya, masker medis dengan harga normal di kisaran 20 hingga 30 ribu rupiah, saat pandemi bisa dipasarkan dengan nominal ratusan ribu rupiah.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengingatkan negara harus ‘bersiap’ dengan kemungkinan pandemi berikutnya, terutama dalam menyiapkan kebutuhan obat-obatan dan alkes. Mengingat banyak, sistem kesehatan kewalahan bahkan ‘kolaps’ dan mengalami kerugian ekonomi besar.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ‘menyentil’ soal masih rendahnya produksi alkes dan farmasi dalam negeri. Dirinya mendorong target produk yang dipasarkan kini wajib sedikitnya memiliki nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melampaui 50 persen.
“Saat pandemi terjadi lockdown membuat supply alat kesehatan dan obat-obatan menjadi sangat terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah bertekad untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang resilien, yang aman, dan bisa bertahan kalau ada pandemi lagi,” tutur Menkes Budi, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).
Menkes memprediksi nilai belanja masyarakat Indonesia bakal meningkat hingga 2,5 kali lipat di lima hingga 15 tahun mendatang di tengah kondisi demografi Indonesia yang lebih banyak penduduk usia tua.
Sementara Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menyebut target TKDN pada produk sektor kesehatan meningkat dari semula berada di 25 persen.
“Kementerian Kesehatan akan mendorong agar nilai TKDN untuk produk kesehatan, baik obat-obatan maupun alat kesehatan, bisa naik menjadi di atas 50 persen. Harapannya, penggunaan bahan baku dalam negeri pun (TKDN) bisa naik setidaknya menjadi 52-54 persen,” kata Rizka.
Fitofarmaka Belum Masuk JKN
Sayangnya, beberapa produk terutama fitofarmaka atau obat bahan alam masih menghadapi kendala. Presiden Direktur PT Dexa Medica V Hery Sutanto menilai meski sudah teruji secara praklinik maupun uji klinik terkait khasiat dan keamanannya, regulasi belum mengatur produk terkait bisa ikut digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Obat fitofarmaka ini belum bisa digunakan dalam program JKN. Karena peraturannya disebut bahwa penggunaan obat untuk JKN adalah obat-obatan kecuali obat tradisional. Sementara fitofarmaka masih masuk sebagai obat tradisional. Kita harap ini bisa segera diubah agar penggunaannya bisa luas karena kita tahu mayoritas, 98 persen, masyarakat kita adalah anggota BPJS (JKN),” tutur dia.
(naf/kna)