Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Cukai Minuman Berpemanis Jadi ‘Disahkan’ 2025? Ini Kata Menkes

    Cukai Minuman Berpemanis Jadi ‘Disahkan’ 2025? Ini Kata Menkes

    Jakarta –

    Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sempat diwacanakan bakal diterapkan pada 2025, di tengah tingginya kasus diabetes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hal itu sebetulnya sudah dibahas dan disiapkan dalam bentuk rekomendasi.

    Namun, pihaknya masih memprioritaskan program quick win dari Presiden RI Prabowo Subianto. Walhasil, belum bisa dipastikan apakah cukai minuman berpemanis benar-benar diterapkan tahun depan.

    “Cukai berpemanis… sebentar lagi kita, perlu diomongin dululah itu,” kata pria yang akrab disapa BGS, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    “Kita sudah ada (Rekomendasi) tapi nanti belum kita omongin. Kita mau beresin quick win pak presiden dulu,” sambungnya.

    Menkes kemudian tidak menjanjikan penerapan cukai dilakukan 2025. “Mudah-mudahan bisa secepatnya,” kata BGS.

    Rencana pemerintah dalam penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) juga tertuang dalam dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Dalam dokumen RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9 persen. Salah satunya bersumber dari barang kena cukai baru seperti MBDK.

    Dokumen tersebut menyatakan pendapatan cukai dikenakan atas barang meliputi hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK.

    Simak Video “Video: Pengidap Diabetes Dianjurkan Olahraga 150 Menit per Minggu”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Tekan Kematian, Jejaring Penanganan Cepat Serangan Jantung di Depok Diluncurkan – Halaman all

    Tekan Kematian, Jejaring Penanganan Cepat Serangan Jantung di Depok Diluncurkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Jantung masih menjadi kasus penyakit mematikan yang kasusnya lumayan tinggi.

    Termasuk di Depok, Kasus kematian di rumah sakit dan 23,57 persen dari angka tersebut disebabkan oleh penyakit kardiovaskular.

    Demi mengurangi kasus kematian karena jantung, Dinas Kesehatan Kota Depok bersama Siloam Jantung Diagram bekerja sama dengan memperkenalkan DETAK (Depok Tangkas Kardiovaskular).

    Ini adalah sebuah program inovatif untuk penanganan serangan jantung akut.

    Serangan jantung yang jadi perhatian ialah STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction). 

    STEMI adalah salah satu spektrum serangan jantung berat yang ditandai dengan naiknya Segmen ST pada gambaran EKG yang disertai dengan nyeri dada berat seperti ditekan, keringat dingin dan/atau sesak nafas, mual muntah, kadang hingga pingsan.

    Penanganan terbaik untuk STEMI adalah reperfusi melalui Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI), yang harus dilakukan secepat mungkin. 

    Menurut standar internasional, tindakan reperfusi dilakukan dengan metode utama Primary PCI, dengan target Door to Balloon kurang dari 90 Menit ataupun Door to Wire-Crossing kurang dari 60 Menit.

    Demi mengurangi kasus kematian karena jantung, Dinas Kesehatan Kota Depok bersama Siloam Jantung Diagram bekerja sama dengan memperkenalkan DETAK (Depok Tangkas Kardiovaskular).

    Mengakomodir kebutuhan akan penanganan cepat pada kasus STEMI, program DETAK diinisiasi sebagai sistem jejaring berbasis kolaborasi yang menghubungkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Depok, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. 

    Program ini bertujuan memastikan pasien dengan gejala STEMI dapat dirujuk dan ditangani secara cepat dan tepat.

    Menurut dr. Hoyi Siantoresmi, MARS, Direktur Siloam Jantung Diagram, setiap detik sangat berharga dalam penanganan serangan jantung. 

    Melalui jejaring STEMI yang dikembangkan bersama Dinas Kesehatan Kota Depok, kami optimis dapat memberikan penanganan cepat bagi pasien serangan jantung akut, termasuk kasus-kasus yang sangat kompleks. 

    “Kami juga berkomitmen mendukung penyedia layanan kesehatan di Depok untuk meningkatkan kualitas penanganan mereka,” katanya dalam keterangan kepada media.

    Melalui inisiasi DETAK, Siloam Jantung Diagram bersama Dinas Kesehatan dan PSC 119 Kota Depok juga menghadirkan rujukan cepat ke pusat perawatan intensif. 

    Sistem ini memungkinkan pasien langsung mendapatkan tindakan Primary PCI dalam waktu kurang dari 90 menit sejak kedatangan, memastikan penanganan optimal yang dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerusakan jantung permanen.

    Sementara itu, dr. Mary Liziawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, turut menjelaskan bahwa penyakit kardiovaskular hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. 

    “Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Depok 2023, ada 3.716 kasus kematian di rumah sakit dan 23,57?ri angka tersebut disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Untuk itulah, adanya jejaring hub dan spoke yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Depok, membuat kami optimis dapat meningkatkan kecepatan penanganan kasus jantung akut, sehingga menurunkan angka kematian akibat penyakit ini.”

    Program ini diresmikan oleh Wali Kota Depok, sekaligus dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional Kota Depok ke-60, dengan simbolis pemasangan rompi jejaring kepada perwakilan rumah sakit, puskesmas, dan PSC 119.

    Untuk mendukung efektivitas jejaring ini, program DETAK menghadirkan berbagai kegiatan, seperti: 
    1.    Workshop dan pelatihan STEMI serta EKG bersama PSC 119 untuk tenaga medis.
    2.    Webinar edukasi STEMI untuk dokter dan perawat dari seluruh fasilitas kesehatan.
    3.    Webinar awam bertema “Mengenal Gejala Awal dan Aksi Cepat Tangani Serangan Jantung”.

    Kehadiran program DETAK ini juga sejalan dengan ketentuan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengurangi risiko kerusakan jantung permanen dan meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien, yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/675/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Sindroma Koroner Akut[4].

    “Melalui jejaring STEMI, kami memastikan bahwa pasien dari berbagai daerah bisa mendapat akses layanan medis terbaik tanpa harus menunggu lama. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas di Indonesia, terutama untuk Kardiovaskular,” tambah dr. Hoyi.

    dr. Hoyi pun menyebutkan bahwa Siloam Jantung Diagram telah dilengkapi dengan kemampuan dalam menangani penyakit Jantung dan pembuluh darah yang kompleks secara cepat & akurat, hingga prosedur bedah jantung minimal invasif untuk kasus-kasus kompleks. Dengan adanya teknologi ini, rumah sakit dapat memberikan solusi yang efektif, bahkan pada kasus yang sulit ditangani di rumah sakit lain.

    Sebagai RS rujukan khusus jantung, Siloam Jantung Diagram tidak hanya menawarkan tindakan medis canggih tetapi juga menjadi pionir dalam edukasi kesehatan jantung kepada masyarakat. 

    Melalui program penyuluhan dan pelatihan bagi tenaga medis lokal, rumah sakit ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung tujuan pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat.

    “Dengan layanan kardiovaskular yang holistic dan terintegrasi, Siloam Jantung Diagram berkomitmen menjadi mitra kesehatan jantung dan pembuluh darah yang andal, menyediakan layanan terbaik untuk setiap pasien, serta terus berinovasi guna menjadi pelopor layanan rumah sakit di bidang kardiovaskular terdepan di Indonesia,” tutup dr. Hoyi.

     

  • Menkes Tekankan Pentingnya Deteksi Kanker Payudara, Khususnya Perempuan Usia di Atas 40 Tahun – Halaman all

    Menkes Tekankan Pentingnya Deteksi Kanker Payudara, Khususnya Perempuan Usia di Atas 40 Tahun – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin ungkap kanker payudara masih menjadi pembunuh tertinggi perempuan Indonesia untuk penyakit kanker. 

    Oleh karena itu, Budi menekankan tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara.

    “Kanker ini kenapa banyak yang meninggal? Karena ketahuannya terlambat, setelah stadium tiga atau stadium empat. Padahal, kalau bisa deteksi dini di stadium satu atau dua, kemungkinan hidupnya atau survivability rate-nya tinggi sekali dengan teknologi yang sekarang,” kata Budi dilansir dari website resmi, Senin (9/12/2024).

    Budi meminta agar para perempuan tidak ragu untuk melakukan deteksi dini. 

    Ia juga mengatakan bahwa skrining kanker payudara akan menjadi bagian dari program skrining kesehatan yang akan diberikan kepada perempuan usia di atas 40 tahun.

    “Nah di program skriningnya hadiah ulang tahun dari Pak Presiden, mamografi itu nanti akan masuk untuk yang berisiko. Nah, yang berisiko adalah perempuan usia di atas 40 tahun” lanjut Budi.

    Lebih lanjut Budi menjelaskan, deteksi dini kanker payudara sebenarnya dapat dilakukan di fasyankes tingkat pertama seperti puskesmas dengan memanfaatkan USG.

    “Saya juga sudah ngomong ke kolegium, yuk, diturunkan (kemampuan) kompetensinya (ke dokter umum), agar 10.000 USG (di puskesmas) itu tidak hanya untuk memeriksa ibu hamil, tapi juga bisa untuk memeriksa skrining kanker payudara oleh dokter umum,” lanjut Budi.

    Jika ada indikasi kanker payudara, bisa segera dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan biopsi atau prosedur pengambilan sampel jaringan, sel, atau cairan tubuh. 

    Selanjutnya, sampel ini diperiksa di laboratorium sehingga dapat mengetahui tingkat stadium kanker.

    Lebih lanjut, budi menyatakan kekhawatiran mengenai hasil pemeriksaan yang buruk menjadi salah satu alasan perempuan enggan melakukan pemeriksaan kanker payudara. 

    Padahal, menurut Budi, kanker sebaiknya dideteksi sejak dini karena peluang hidup akan lebih besar jika terdeteksi lebih awal dibandingkan jika terdeteksi terlambat.

    “Jadi, kenapa banyak perempuan nggak mau di-mamografi? Karena mereka takut menerima kenyataan kalau ada apa-apa. Padahal, saya yang bukan dokter saja tahu kalau ketahuan stadium satu lebih baik daripada ketahuannya di stadium tiga,” tutup Budi.

  • Video: Respons Menkes Budi soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Video: Respons Menkes Budi soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Video: Respons Menkes Budi soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

  • Atasi Epidemi Merokok, Pemerintah Perlu Strategi Kebijakan Komprehensif Berbasis Bukti Ilmiah – Halaman all

    Atasi Epidemi Merokok, Pemerintah Perlu Strategi Kebijakan Komprehensif Berbasis Bukti Ilmiah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan strategi kebijakan komplementer yang komprehensif berbasis bukti ilmiah.

    Tujuannya untuk menurunkan angka prevalensi merokok yang semakin tinggi, termasuk melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif.

    Hal ini menjadi topik pembahasan para akademisi dalam Guest Lecture “Challenge in the Use of Evidence to Inform Policy” yang diselenggarakan Universitas Indonesia, beberapa waktu lalu.

    Mantan Direktur Riset Kebijakan Penelitian dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Tikki Pangestu menjelaskan Indonesia memiliki tantangan besar dalam menurunkan prevalensi merokok.

    Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) terbaru menunjukkan jumlah perokok aktif telah mencapai 70 juta orang. Adapun setiap tahunnya, beban biaya kesehatan meningkat akibat kebiasaan merokok terus meningkat di Indonesia.

    “Ini bukan fakta (70 juta perokok) yang dapat dibanggakan. Kita harus menurunkan jumlah perokok di Indonesia,” kata pengajar di Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore ini di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Dengan kondisi tersebut, menurut Prof Tikki, Indonesia memerlukan kebijakan komplementer dalam bidang kesehatan yang rasional, proporsional dan berbasis risiko untuk melengkapi berbagai kebijakan yang sudah ada saat ini.

    Kebijakan komplementer tersebut tentunya harus berlandaskan bukti ilmiah (evidence based) yang mempertimbangkan ilmu pengetahuan, sumber daya, situasi politik, ekonomi, dan budaya lokal agar implementasinya tepat sasaran.

    Tak hanya itu, pembuatan kebijakan harus mengutamakan relevansi, bahasa, dan format yang mudah dipahami masyarakat.

    Hal ini bisa menjadi landasan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok sekaligus memberikan kebebasan bagi perokok dewasa dalam memilih pendekatan yang paling sesuai untuk berhenti merokok.

    “Dengan demikian, kajian ilmiah menjadi bagian integral untuk mencari solusi demi mengurangi prevalensi merokok di Indonesia,” ujar Prof. Tikki.

    Jepang, menurut Prof. Tikki, telah mengimplementasikan kebijakan berlandaskan kajian ilmiah dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, untuk menurunkan prevalensi merokok.

    Berkat kebijakan tersebut, angka perokok di Jepang mengalami penurunan.

    Hasil survei Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan bahwa jumlah perokok pria dan perempuan terus menurun pada tahun 2022.

    Prevalensi perokok pria turun 3,4 poin menjadi 25,4 persen. Adapun tingkat Perempuan perokok turun 1,1 poin menjadi 7,7 persen.

    Survei tersebut menyoroti peningkatan kesadaran akan kesehatan dan dampak dari revisi undang-undang untuk menurunkan perokok pasif. 

     

  • Menkes Beri Sinyal Iuran BPJS 2025 Tak Alami Kenaikan

    Menkes Beri Sinyal Iuran BPJS 2025 Tak Alami Kenaikan

    ERA.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal, iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025 tak mengalami kenaikan. Hal ini melihat kondisi keuangan yang masih memungkinkan.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Budi, dilansir dari Antara, Minggu (8/12/2024).

    Diketahui, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Di samping itu adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.

    Sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

    Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit, dimana kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.

    Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali Ghufron Mukti.

  • Menkes Bicara soal Kemungkinan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Menkes Bicara soal Kemungkinan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan kemungkinan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada 2025.

    “2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes di Jakarta, Minggu, (8/12/2024) dikutip Antara.

    Sebelumnya sempat ramai soal opsi kenaikkan iuran setelah BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar.

    Sejak tahun 2023, dilaporkan terjadi ketimpangan antara biaya pengeluaran BPJS Kesehatan dan pemasukan yang didapatkan dari premi atau iuran peserta.

    Kesenjangan antara besaran premi yang diterima BPJS Kesehatan dan yang dikeluarkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat penerima manfaat berpotensi memicu defisit anggaran yang serius.

    Meskipun demikian Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit. Dirinya juga memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

    Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan.

    Namun hal ini perlu dievaluasi terlebih dahulu, maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.

    “Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,” kata Ali usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, (13/11/2024).

    (suc/suc)

  • Menteri Kesehatan: Banyak Antibiotik Beredar Tanpa Resep Dokter – Halaman all

    Menteri Kesehatan: Banyak Antibiotik Beredar Tanpa Resep Dokter – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa resistensi antimikroba merupakan tantangan serius yang perlu ditangani dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik.

    Hal itu disampikan Budi saat mewakili Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam acara Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba (AMR) Sedunia 2024 di Jakarta, pada Minggu (8/12/2024). 

    Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman AMR dan pentingnya tindakan pencegahan yang melibatkan berbagai sektor.

    “Kita harus memahami bahwa resistensi antimikroba adalah ancaman nyata yang membuat antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi. Penyalahgunaan antibiotik, baik oleh individu maupun sektor lain, harus dihentikan. Edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko ini,” ujar Menkes.

    Menkes juga menyoroti penggunaan antibiotik yang tidak terkendali di sektor kesehatan dan agrikultur, yang berdampak pada lingkungan. “Banyak antibiotik yang beredar tanpa resep dokter. Bahkan, beberapa produk ekspor laut kita pernah ditolak karena kadar antibiotiknya tinggi. Ini menunjukkan masalah serius yang harus kita atasi bersama,” tambahnya.

    Sementara itu, Plt. Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono menekankan bahwa penanganan AMR membutuhkan pendekatan holistik One Health, yang melibatkan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini mendorong kerja sama antar kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “AMR tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Karena itu, pendekatan One Health menjadi kunci dalam pengendalian resistensi antimikroba secara menyeluruh,” ujar Nunung.

    Selain itu, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal turut menegaskan komitmen FAO dan USAID untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas pencegahan AMR melalui pendekatan One Health.

    “Kita semua perlu mengambil peran dalam menekan penyebaran AMR. Kampanye ini menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi AMR dan mempromosikan praktik terbaik di masyarakat,” jelas Rajendra.

    Puncak acara Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam mengedukasi masyarakat, mengurangi penyalahgunaan antibiotik, dan memastikan kesehatan generasi mendatang.

    Turut hadir dalam agenda tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Hendropriyono dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

  • Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata, Menkes: Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi Ketat

    Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata, Menkes: Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut resistensi antimikroba (AMR) sebagai ancaman nyata yang membuat antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi. Tantangan serius ini membutuhkan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik.

    Menkes menyoroti penyalahgunaan antibiotik yang dapat meningkatkan risiko resistensi. Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali di sektor agrikultur juga bisa berdampak pada lingkungan.

    “Banyak antibiotik yang beredar tanpa resep dokter. Bahkan, beberapa produk ekspor laut kita pernah ditolak karena kadar antibiotiknya tinggi. Ini menunjukkan masalah serius yang harus kita atasi bersama,” kata menkes pada puncak peringatan Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia 2024, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Diingatkan menkes, penggunaan antibiotik tanpa resep dapat menyebabkan bakteri dalam tubuh menjadi kebal. Alih-alih membunuh bakteri, antibiotik yang digunakan secara sembarangan justru membuat bakteri lebih resisten.

    “Pembelian antibiotik harus dengan resep dokter. Setelah mendapatkan obat tersebut, minumlah sesuai anjuran dokter hingga habis,” pesan menkes.  

    Plt Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya pendekatan holistik one health dalam menangani resistensi antimikroba.

    Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara manusia, hewan, dan lingkungan, dengan kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Resistensi antimikroba tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Karena itu, pendekatan one health menjadi kunci dalam pengendalian resistensi antimikroba secara menyeluruh,” kata Nunung.

  • Menkes: Penanganan Sudah Bagus, TBC Mudah Diobati

    Menkes: Penanganan Sudah Bagus, TBC Mudah Diobati

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut penyakit tuberkulosis atau TBC mudah diobati jika kasusnya sudah ditemukan.

    “TBC itu kalau kita bisa temukan saat dia masih laten di x-ray, maka pengobatan TBC bisa dengan cepat kita berikan. Sekarang pengobatan TBC sudah bagus,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di sela peluncuran skrining mandiri TBC dan kesehatan jiwa oleh Pemprov Jawa Tengah di Solo, Minggu (8/12/2024) dilansir Antara.

    Dengan pengobatan mudah TBC, lanjutnya, maka penderita tidak sampai menularkan ke orang lain. Oleh karena itu Menkes menyambut baik peluncuran skrining mandiri TBC yang diinisiasi Pemprov Jateng.

    “Semua skrining itu penting, karena menjaga masyarakat kita tetap sehat jauh lebih murah dan kualitas hidup lebih baik dibandingkan kita mengobati pada saat mereka terlambat sudah sakit,” kata Menkes.

    Bahkan, menurut dia, skrining mandiri harus ditingkatkan mengingat sering penderita TBC tidak merasakan gejala. “TBC itu kadang-kadang enggak bergejala, tetapi kalau di lingkungan kita kena TBC, kayak Covid-19, lebih baik datang ke puskesmas untuk dicek, karena siapa tahu kita sudah tertular,” katanya.

    Terkait kasus TBC secara nasional, estimasi WHO ada 1 juta penderita TBC. Dari jumlah tersebut, 500.000 kasus sudah ditemukan. “Jadi bayangkan yang 500.000 yang lain enggak ditemukan. Oleh karena itu langkah pertama ditemukan dahulu,” ujar Menkes.

    Meski demikian, dikatakan, pada tahun lalu temuan sudah naik menjadi 840.000 kasus. “Tahun ini saya harapkan bisa 900.000, karena kalau dia ditemukan, bisa kita kasih obatnya dan bisa sembuh,” kata Menkes.