Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Owner ‘Ria Beauty’ Klaim Punya 33 Sertifikasi Kecantikan, IDI Bilang Gini

    Owner ‘Ria Beauty’ Klaim Punya 33 Sertifikasi Kecantikan, IDI Bilang Gini

    Jakarta –

    Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ikut menanggapi terkait praktik kecantikan abal-abal. Pihaknya menegaskan sertifikasi kecantikan tak bisa menjadi klaim seseorang bisa melakukan prosedur medis.

    “Kalau pembelaannya sudah memiliki sertifikasi, sertifikasi dari mana? Kita harus lihat apakah sertifikasi itu terstandarisasi oleh Kemenkes yang ada di Indonesia, apakah sudah sesuai ketentuan?” kata spesialis dermatologi Dr dr Muji Iswanty,SH,MH,SpDVE dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam webinar, Jumat (13/12/2024).

    dr Muji juga menyoroti fenomena ‘dokteroid’ dalam dunia kedokteran. Kata dia, ada banyak oknum yang meresahkan, khususnya di dalam dunia estetika, melakukan praktik kedokteran tanpa lisensi medis yang jelas. Jika praktik medis dilakukan tanpa kompetensi, efek samping yang fatal bisa terjadi.

    Dermaroller, kata dr Muji, termasuk prosedur medis dan hanya boleh dilakukan oleh dokter berlisensi. Ada risiko perdarahan sampai infeksi dan harus ditangani dengan tepat agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan.

    “Nah sekarang dokteroid, dokter-dokteran. Pendidikan medis tidak dijalankan, kolegum tidak ada ada, kompetensi tidak ada,” ucapnya.

    Dia meningatkan masyarakat untuk senantiasa kritis dan memeriksa kredensial klinik dan dokter sebelum melakukan prosedur tertentu. Perlu juga memastikan klinik punya izin praktik resmi dan dokter yang menangani memiliki surat praktik dan surat tanda registrasi.

    (kna/up)

  • Menkes Buka-bukaan Pemicu Harga Obat di RI Lebih Mahal dari Negara Tetangga

    Menkes Buka-bukaan Pemicu Harga Obat di RI Lebih Mahal dari Negara Tetangga

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan obat yang masih menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia.

    Dalam keterangannya, Menkes mengatakan saat ini, harga obat di Indonesia sangat mahal dibandingkan harga di Singapura dan Malaysia. Menkes menyebut perbedaan harga obat mencapai 1,5 sampai 5 kali lipat lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan harga di Malaysia. Hal ini menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.

    “Pajak bukan isu utama dari tingginya harga obat, tapi biaya marketing dan distribusi yang mahal. Untuk mengatasinya, pemerintah akan membuat sistem yang lebih baik guna mengatasi persoalan ini,” ucap Menkes dikutip dari Sehat Negeriku, Jumat (13/12/2024).

    Salah satu hal yang dilakukan untuk memastikan harga obat dalam negeri terjangkau yakni mendorong agar obat dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri. Selain untuk memperkuat perekonomian, langkah tersebut juga untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menghadapi pandemi selanjutnya.

    Selain itu akses obat inovatif perlu diperkuat. Indonesia telah menginisiasi Health Technology Assessment (HTA) Satu Pintu Satu Standar dan mengakomodir stakeholder-led submission yang memungkinkan para stakeholder untuk melakukan kajian HTA mandiri kemudian hasilnya diusulkan untuk dinilai lebih lanjut oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan.

    Tidak kalah penting, kata Menkes, efisiensi dalam melakukan percepatan persetujuan uji klinik dan registrasi obat juga harus dilakukan.

    “Akses obat kita masih rendah. Pastikan kita harus menyederhanakan proses perizinan uji klinik dan registrasi obat, jangan terlalu lama, jangan terlalu birokratis,” ucapnya.

    (kna/kna)

  • Menteri Kesehatan Budi Beberkan Tiga Upaya untuk Atasi Persoalan Obat di Indonesia – Halaman all

    Menteri Kesehatan Budi Beberkan Tiga Upaya untuk Atasi Persoalan Obat di Indonesia – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan 3 langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan obat yang masih menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia.

    Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan obat. 

    Belajar dari pandemi COVID-19, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat dan alat kesehatan, terutama Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). 

    Hal ini menunjukan lemahnya sistem ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia.

    Dalam memastikan ketersediaan, pemerintah mendorong agar obat dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri. 

    Selain untuk memperkuat perekonomian, langkah tersebut juga untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menghadapi pandemi selanjutnya.

    “Kita sukses melakukan fraksionasi plasma darah dan harapannya mulai tahun 2026 kita mulai produksi Albumin di Indonesia. Itu kenapa, memastikan ketersediaan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pandemi selanjutnya,” kata Budi dilansir dari website resmi Kemenkes, Kamis (12/12/2024). 

    Kedua, akses obat inovatif. Selain ketersediaan, peningkatan akses terhadap obat inovatif juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. 

    Budi menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah menginisiasi Health Technology Assessment (HTA) Satu Pintu Satu Standar dan mengakomodir stakeholder-led submission.

    Sehingga, memungkinkan para stakeholder untuk melakukan kajian HTA mandiri kemudian hasilnya diusulkan untuk dinilai lebih lanjut oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan.

    Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk efisiensi dan melakukan percepatan proses persetujuan uji klinik dan registrasi obat.

    “Akses obat kita masih rendah. Pastikan kita harus menyederhanakan proses perizinan uji klinik dan registrasi obat, jangan terlalu lama, jangan terlalu birokratis,” lanjutnya. 

    Ketiga, harga obat harus terjangkau. Saat ini, harga obat di Indonesia sangat mahal dibandingkan harga di Singapura dan Malaysia. 

    Budi menyebut perbedaan harga obat mencapai 1,5 sampai 5 kali lipat lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan harga di Malaysia. 

    Hal ini menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.

    “Pajak bukan isu utama dari tingginya harga obat, tapi biaya marketing dan distribusi yang mahal. Untuk mengatasinya, pemerintah akan membuat sistem yang lebih baik guna mengatasi persoalan ini,” imbuhnya. 

    Budi juga menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, penyedia layanan kesehatan, dan tenaga kesehatan akan terus diperkuat untuk mencapai tiga tujuan utama ini.

    “Kami membutuhkan dukungan anda. Tujuan kami jelas, yakni bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan,” tutupnya.

    SUMBER

     

  • Meningkatkan Kesadaran Remaja Putri tentang Anemia melalui Permainan Pos Monopoli TTD

    Meningkatkan Kesadaran Remaja Putri tentang Anemia melalui Permainan Pos Monopoli TTD

    JABAR EKSPRES – Remaja putri adalah kelompok usia yang rentan mengalami anemia, terutama pada masa menstruasi, yang mengakibatkan kehilangan darah secara teratur.

    Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi anemia pada remaja putri masih cukup tinggi, mencapai lebih dari 20%.

    Anemia pada remaja putri tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas belajar dan menyebabkan gangguan emosional.

    Kemenkes menjelaskan upaya pertama pencegahan stunting adalah pemberian TTD bagi para remaja putri.

    Kegiatan ini telah dimulai dengan menggalakkan Aksi Bergizi di Sekolah dengan 3 paket intervensi yakni pemberian seimbang.

    TTD mingguan bagi remaja putri, aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi.

    Untuk remaja harus pastikan mereka tidak kekurangan gizi dan zat besi, jadi harus ada program untuk memastikan para remaja sebelum hamil tidak kekurangan zat besi.  Salah satunya dengan pemberian TTD di sekolah-sekolah.

    Intervensi yang dapat dilakukan pada remaja diharapkan dapat mengurangi dampak yang disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan pada anak, terutama memutus siklus stunting dan dapat mempercepat perbaikan indikator kesehatan reproduksi .

    (Foto: Dosen & Mahasiswa UBK)

    Maka dari itu Tim Dosen Pengabdian Masyarakat Universitas Bhakti Kencana ingin menjalankan program dari Kemenkes RI dengan melakukan kegiatan pemberdayaan pada Kader dan Ibu Hamil serta Ibu Balita dengan tema “Pemberdayaan Remaja Putri Melalui Permainan Media Edukasi Promosi Kesehatan Pos Monopoli Anemia Untuk Meningkatkan Konsumsi TTD”.

    Kegiatan Pengabdian ini di laksanakan pada tangal 14 November 2024 dengan melibatkan mitra.

    Inovasi dari Tim Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Universitas Bhakti Kencana yang diketuai oleh Yosef Pandai Lolan, S.M., M.Kes , dan Anggota Tim terdiri dari Antri Ariani,S.ST.,M.Kes, Supriyatni, SKM, MKM, Lia Novita.,SST.,MKeb, Agustina Suryanah, S.ST, MM.Kes

    Untuk itu, pemberdayaan remaja putri melalui pendidikan kesehatan yang menarik, mudah diakses, dan dapat memotivasi mereka untuk melakukan perubahan perilaku kesehatan sangat penting.

    Salah satu pendekatan yang efektif adalah penggunaan media edukasi yang dapat menyampaikan informasi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami.

  • Setoran PNBP Sudah Lampaui Target, Dividen BUMN Jadi Penopang

    Setoran PNBP Sudah Lampaui Target, Dividen BUMN Jadi Penopang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah mencapai Rp 522,4 triliun per akhir November 2024 atau 106,2% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 senilai Rp 492 triliun. Meski begitu, capain itu masih lebih rendah 4% dibanding catatan periode yang sama tahun lalu Rp 544,2 triliun.

    “PNBP dari sisi target on track, bahkan beberapa komponennya juga telah memenuhi target,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    “Dibanding tahun lalu memang lebih rendah tapi asumsi dan proyeksi kita untuk PNBP memang lebih rendah,” tegasnya.

    Sebetulnya, realisasi PNBP yang tumbuh positif hanya ditopang oleh dua komponen, yakni PNBP kekayaan negara yang dipisahkan (KND) maupun badan layanan umum (BLU). Komponen lainnya terkontraksi, atau nilainya lebih rendah dari realisasi per November 2023.

    Untuk setoran KND, telah mencapai Rp 86,4 triliun, setara 100,6% dari target APBN 2024 dan tumbuh 5,9% secara tahunan. Realisasi pertumbuhan ini utamanya berasal dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan dari Bank BUMN.

    Sementara itu, yang berasal dari BLU setoran PNBP nya mencapai Rp 88,8 triliun atau 106,5% dari target APBN dengan pertumbuhan 10,8%. Realisasi PNBP BLU yang tumbuh ini berasal dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU serta jasa layanan perbankan BLU.

    “Jadi yang menolong sumbangan dari kinerja BUMN, laba BUMN, dan BLU juga meningkat,” ucap Anggito.

    Adapun setoran PNBP yang trennya masih terkontraksi ialah SDA migas yang minus 4,5% dengan nilai Rp 104,1 triliun atau 94,5% dari target APBN 2024. Hal ini dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream dan penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

    Sebagaimana diketahui lifting minyak realisasinya masih terus di bawah target APBN, yakni hanya 571,7 ribu barel per hari dari target 635 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas juga hanya 973 ribu barel setara minyak per hari dari target asumsi makro APBN 2024 sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

    Kondisi serupa juga terjadi untuk SDA Non Migas yang minus 15,2% dengan total nilai Rp107,7 triliun atau 110,4% dari target. Kontraksi setoran ini disebabkan moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 23,5%.

    Harga acuan batu bara saat ini US$ 121,4/ton atau turun 41,85% dibandingkan posisi per 2023 yang senilai US$ 208,8/ton, padahal jumlah produksi naik 4,98% dari 723,4 juta ton menjadi 759,4 juta ton. Akibatnya royalti batu bara hanya senilai Rp 70,8 triliun atau turun 23,45% dari tahun lalu Rp 92,5 triliun.

    Terakhir, untuk PNBP lainnya minus 7,7% menjadi Rp 135,5 triliun meski sudah sebesar 117,7% dari target tahun ini. Turunnya realisasi PNBP lainnya ini dipicu menurunnya pendapatan hasil tambang, sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan Pendapatan PNBP K/L, terutama dari pendapatan non layanan yang sifatnya tidak berulang pada Kejaksaan, Kominfo, dan Kemenkes.

    Di sisi lain, pendapatan layanan cenderung mengalami pertumbuhan positif, terutama pendapatan layanan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM.

    (arj/haa)

  • Ciri-Ciri Batu Ginjal yang Perlu Diwaspadai, Sekilas Mirip Nyeri Perut Biasa

    Ciri-Ciri Batu Ginjal yang Perlu Diwaspadai, Sekilas Mirip Nyeri Perut Biasa

    Jakarta –

    Batu ginjal atau disebut juga nefrolitiasis adalah endapan keras terbuat dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal.

    Diet, kelebihan berat badan, beberapa kondisi medis, dan suplemen serta obat-obatan tertentu merupakan penyebab batu ginjal. Batu ginjal dapat memengaruhi bagian mana pun dari saluran kemih, mulai dari ginjal hingga kandung kemih.

    Seringkali, batu terbentuk ketika urine menjadi pekat, memungkinkan mineral mengkristal dan saling menempel. Dikutip dari Kemenkes RI, batu ginjal yang terdeteksi sejak dini biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen.

    Pengobatannya juga bergantung pada situasi, seseorang mungkin hanya perlu minum obat pereda nyeri dan minum banyak air untuk mengeluarkan batu ginjal.

    Namun dalam kasus lain, misalnya batu tersangkut di saluran kemih, berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau menyebabkan komplikasi, pembedahan mungkin diperlukan.

    Ciri-ciri Batu Ginjal

    Batu ginjal biasanya tidak menimbulkan gejala sampai bergerak di dalam ginjal atau masuk ke salah satu ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih.

    Jika batu ginjal tersangkut di ureter, itu bisa menghalangi aliran urine dan menyebabkan ginjal membengkak dan ureter kejang, yang bisa sangat menyakitkan. Pada saat itu, seseorang mungkin mengalami gejala-gejala berikut ini.

    Sakit parah di bagian samping dan belakang, di bawah tulang rusukNyeri yang menjalar ke perut bagian bawah dan selangkanganRasa sakit yang datang dalam gelombang dan intensitasnya berfluktuasiNyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecilTanda dan gejala dari batu ginjal lainnya yang perlu diwaspadai.Urine merah muda, merah atau coklatUrine keruh atau berbau busukKebutuhan terus-menerus untuk buang air kecil, buang air kecil lebih sering dari biasanya atau buang air kecil dalam jumlah kecilMual dan muntahDemam dan menggigil jika ada infeksiRasa sakit yang disebabkan oleh batu ginjal dapat berubah, misalnya, berpindah ke lokasi yang berbeda atau meningkat intensitasnya, saat batu bergerak melalui saluran kemih.

    (suc/naf)

  • Bantah Dukung Kubu Agung Laksono di PMI, Menkes Budi: Tidak Ikut Campur!

    Bantah Dukung Kubu Agung Laksono di PMI, Menkes Budi: Tidak Ikut Campur!

    ERA.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menepis tudingan bahwa dirinya mendukung kubu Agung Laksono dalam dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Ia menekankan Kemenkes tidak ikut campur masalah internal di PMI.

    “Tidak ikut campur urusan organisasi di luar Kemenkes,” kata Budi, dikutip Antara, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Budi, PMI adalah mitra kerja Kemenkes dan punya aturan organisasi sendiri yang harus dihargai dalam setiap pengambilan keputusan internal organisasi. Saat ditanya apakah dirinya memberikan rekomendasi kepada kubu Agung Laksono, Menkes dengan tegas membantah.

    “Nggak ada, PMI itu adalah mitra kerja Kemenkes dan punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai,” tegasnya.

    Selain itu, Budi Gunadi juga menekankan bahwa pemilihan Ketua Umum PMI adalah hak organisasi tersebut, bukan menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan.  

    “Kita menyerahkan itu kepada PMI. Yang milih juga bukan menteri, yang milih adalah ketua-ketua wilayah PMI,” tambahnya.  

    Bantahan ini dikeluarkan oleh Budi Gunadi setelah muncul banyak spekulasi yang menyebut keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam konflik internal PMI yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    Dalam Munas ke-22 PMI yang digelar pada 8 Desember 2024 itu memicu konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dengan dukungan 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional.

    Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menyatakan dukungan penuh terhadap Jusuf Kalla. Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut dan menggelar Munas tandingan.

    Dalam Munas tandingan, Agung Laksono mengklaim mendapat 254 suara dukungan. Mereka menuding Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, dan memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla.

    Berdasarkan Munas tandingan, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum, didampingi Muhammad Muas dan Ulla Nurchrawaty, serta berencana mendaftarkan hasilnya ke Kementerian Hukum.

    Di sisi lain, Jusuf Kalla mengecam tindakan ini sebagai ilegal dan melaporkannya ke polisi, menyebutnya sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Sebaliknya, Agung Laksono menganggap isu ini hanya masalah organisasi demi perbaikan PMI.

  • Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sistem sanitasi yang baik dan terawat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya pandemi atau wabah. Kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Dante Saksono Harbuwono pandemi ‘Black Death’ atau penyakit pes yang dibawa oleh kutu tikus pada tahun 1347 hingga 1352 dan menewaskan jutaan orang di Eropa, Asia, dan Afrika Utara disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

    “Jadi, kalau kita tidak ingin pandemi ‘Black Death’ itu terulang, kita harus memperbaiki sanitasi yang ada di masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan pada gelaran pemberian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pelabuhan Bandar Udara Sehat, dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel The St. Regis Jakarta, Rabu(11/12/2024). 

    Mengutip Yuval Noah Harari dalam buku “Homo Deus”, Dante menyatakan, kematian pada sejarah umat manusia disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelaparan, wabah, dan perang.  Dari tiga hal itu, wabah penyakit dapat dicegah dengan sanitasi sehat.

    “Ternyata, jumlah angka kematian akibat wabah sama dengan jumlah angka kematian akibat perang. Bahkan, lebih cepat lagi,” tambah Dante.

    Ia pun menegaskan, gerakan sanitasi sehat bukan gerakan individu. Tapi merupakan gerakan masyarakat bersama dan upaya multisektor yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Nanti tahun depan, saya pesan kepada Dirjen P2P untuk melaksanakan kegiatan penilaian outcome-nya setelah sanitasi ini diperbaiki, apakah angka diarenya turun, angka penyakit menularnya turun, dan sebagainya,” lanjutnya.

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Anas Maruf menyatakan, penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan, yang selaras dengan RPJMN dan SDGs 2030​.

    “Tentunya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik itu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” ujar Anas.

    Anas menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.

    STBM Awards diberikan kepada 1 gubernur yang telah berhasil menyelesaikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di seluruh wilayahnya yaitu gubernur Jawa Tengah.  Penghargaan juga diberikan kepada 42 kabupaten/kota yang pada 2024 telah mencapai keberhasilan dalam perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tiga kategori, yakni pratama, madya, dan paripurna. 

    Rinciannya, kategori pratama sebanyak 23 kabupaten/kota, kategori madya sebanyak 15 kabupaten/kota, dan kategori paripurna sebanyak 4 kabupaten/kota. Kedua, penghargaan pelabuhan dan bandara sehat diberikan kepada 30 pelabuhan dan 26 bandar udara yang telah mencapai keberhasilan menyelenggarakan kesehatan lingkungan dengan indikasi aman, nyaman, bersih, dan sehat.

    Ketiga, penghargaan program keamanan pangan olahan siap saji diberikan kepada 2 provinsi pembina terbaik dan 10 kabupaten/kota yang telah melakukan upaya percepatan dalam rangka untuk penciptaan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan label Hygiene Sanitasi Pangan (HSP).

  • Kemenko Perekonomian Minta Pembahasan Permenkes Libatkan Petani dan Industri – Halaman all

    Kemenko Perekonomian Minta Pembahasan Permenkes Libatkan Petani dan Industri – Halaman all

    Eko menilai pembahasan Rancangan Permenkes perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor.

    Tayang: Rabu, 11 Desember 2024 16:31 WIB

    Tribunnews.com

    Ilustrasi. Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto, menilai pembahasan Rancangan Permenkes soal rokok perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor. 

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto, menilai pembahasan Rancangan Permenkes perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor.

    Dalam Permenkes tersebut terdapat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.  

    “Kami berharap pembahasan ini dilakukan secara inklusif dengan mengundang semua pihak yang terdampak, termasuk asosiasi petani dan industri,” kata Eko melalui keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Dirinya menyoroti Rancangan Permenkes yang diinisiasi oleh Kemenkes terkait penyeragaman kemasan rokok.

    Aturan ini dinilai melebihi standar Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang notabene tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.  

    “Kami menerima banyak keluhan dari asosiasi petani dan industri. Mereka merasa pengaturan yang terlalu ketat justru akan menghambat kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi, termasuk pembayaran cukai,” kata Eko.

    Eko juga mengingatkan bahwa IHT memiliki multiplier effect yang besar.

    Hal ini mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi terhadap pendapatan negara.

    “Kami berharap kebijakan yang dihasilkan (untuk IHT) tidak mengekang, melainkan seimbang antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan industri,” pungkas Eko.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Video Menkes soal “PR” Peningkatan Penanganan Penyakit Kanker

    Video Menkes soal “PR” Peningkatan Penanganan Penyakit Kanker

    Video Menkes soal “PR” Peningkatan Penanganan Penyakit Kanker