Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Melihat Kontribusi Industri Tembakau ke Ekonomi Nasional – Page 3

    Melihat Kontribusi Industri Tembakau ke Ekonomi Nasional – Page 3

    Sebelumnya, wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terus memicu polemik. Sejumlah kalangan menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mengindahkan desakan berbagai pihak untuk mempertimbangkan ulang aturan yang dapat mengancam keberlangsungan perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto, menyoroti bahwa Rancangan Permenkes yang diinisiasi oleh Kemenkes dianggap terlalu ketat, bahkan melebihi standar Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang notabene tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami menerima banyak keluhan dari asosiasi petani dan industri. Mereka merasa pengaturan yang terlalu ketat justru akan menghambat kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi, termasuk pembayaran cukai,” katanya dikutip Selasa (10/12/2024).

    Eko juga mengingatkan bahwa IHT memiliki multiplier effect yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi terhadap pendapatan negara. “Kami berharap kebijakan yang dihasilkan (untuk IHT) tidak mengekang, melainkan seimbang antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan industri,” tambahnya.

    Selain itu, Eko menilai pembahasan Rancangan Permenkes perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor. “Kami berharap pembahasan ini dilakukan secara inklusif dengan mengundang semua pihak yang terdampak, termasuk asosiasi petani dan industri,” tegasnya.

     

     

  • Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Industri Tembakau Berkontribusi Mitigasi Persoalan Kesehatan Masyarakat, Ini Buktinya

    Jakarta: Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria menyatakan, sudah sepatutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi. Apalagi, industri tembakau telah berkontribusi besar bagi pendapatan negara melalui penerimaan cukai.
     
    Merrijantij menjelaskan, industri tembakau memiliki kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional, misalnya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang telah dimanfaatkan sebesar 40 persen untuk mendukung biaya kesehatan.
     
    Hal ini menurutnya, menunjukkan industri tembakau telah memberikan kontribusi langsung pada mitigasi persoalan kesehatan masyarakat.
    “Yang utama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia terkait bahaya merokok dan kembali kepada hak masing-masing apakah memutuskan untuk merokok atau tidak,” ungkap Merrijantij dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.
     
    Di tengah upaya jajaran Kemenkes untuk terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes, Merrijantij mengungkapkan hingga saat ini, Kemenperin belum dilibatkan secara resmi oleh Kemenkes.  Hal ini menunjukkan minimnya koordinasi antarkementerian dalam pembahasan regulasi tersebut.
     
    Padahal, Merrijantij mengatakan pihaknya telah menyiapkan data-data mengenai potensi atau risiko dampak negatif dari Rancangan Permenkes untuk menjadi bahan diskusi dengan Kemenkes dan kementerian terkait lainnya.
     
    Selain itu, Kemenperin memastikan suara industri juga akan dapat didengar ketika pembahasan antar kementerian resmi dimulai oleh Kemenkes. “Kalau pada saatnya nanti diskusi dibuka, kita sudah menyiapkan posisi industri secara lebih komprehensif,” imbuh dia.
     
    Di samping itu, Merrijantji telah memperingatkan Rancangan Permenkes dapat menurunkan serapan hasil tembakau dan mengancam stabilitas tenaga kerja di sektor tembakau. 
     

     

    Kebijakan rokok polos jadi polemik

    Adapun, polemik mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek terus menjadi persoalan.
     
    Ketidakselarasan di jajaran internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi sorotan, terutama karena proses pembahasan regulasi ini tetap berjalan meski Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pembahasan aturan ini akan ditunda.
     
    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza telah menyampaikan kekhawatirannya akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi secara matang.
     
    Sementara itu, pihak jajaran Kemenkes sendiri mengakui Rancangan Permenkes ini masih berada pada tahap internalisasi. Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes Sundoyo menjelaskan proses ini bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi pasca disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  
     
    Namun, langkah internalisasi ini memunculkan pertanyaan terhadap tujuan utama dari jajaran Kemenkes yang terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes ini, mengingat Menkes Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan pembahasan rancangan regulasi tersebut ditunda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pupuk Kaltim Pertahankan Predikat Pelabuhan Sehat dari Kemenkes

    Pupuk Kaltim Pertahankan Predikat Pelabuhan Sehat dari Kemenkes

    Jakarta, Beritasatu.com – Terminal Khusus (Tersus) PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali mencatat prestasi, dengan meraih penghargaan Pelabuhan Sehat 2024 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penghargaan diterima Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman, dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Jakarta.

    Diungkapkan Qomaruzzaman, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pupuk Kaltim dalam menjaga standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di kawasan pelabuhan. Pupuk Kaltim dinilai berhasil memenuhi berbagai kriteria dan indikator yang ditetapkan Kemenkes, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

    Komitmen itu pun dilihat pada sejumlah langkah yang diterapkan Pupuk Kaltim dalam mewujudkan lingkungan pelabuhan yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk komunitas pekerja hingga masyarakat pelabuhan, khususnya dalam melaksanakan aktivitas yang tidak menimbulkan risiko kesehatan.

    Mulai dari penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang optimal, penataan sarana dan fasilitas sesuai standar kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pekerja, hingga optimalisasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta ketertiban di lingkungan pelabuhan.

    “Penyelenggaraan pelabuhan sesuai Permenkes 44 Tahun 2014, menjadi pedoman utama Pupuk Kaltim dalam mewujudkan tata kelola yang produktif dan ramah lingkungan di terminal khusus perusahaan,” terang Qomaruzzaman, Jumat (13/12/2024).

    Dijelaskannya, pelabuhan Pupuk Kaltim sejak 2014 telah ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan sehat di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti melalui berbagai pengembangan program, guna mendukung aktivitas pelabuhan sehat untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko kesehatan.

    Pemenuhan kriteria pelabuhan sehat juga upaya Pupuk Kaltim meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui jaminan pelayanan yang aman dan bebas dari risiko kesehatan. Pupuk Kaltim pun menggandeng BKK Kelas I Samarinda dan KSOP Kelas II Bontang, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan bagi kapal masuk. Hal ini untuk memastikan aspek K3 serta implementasi Permenkes terlaksana optimal dengan evaluasi berkala.

    “Dengan standar tinggi yang diterapkan, Pupuk Kaltim menunjukkan jika pelabuhan industri dapat beroperasi secara efisien tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan,” tandas Qomaruzzaman.

    Dirinya pun menegaskan komitmen Pupuk Kaltim untuk senantiasa meningkatkan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan, sehingga kedepan makin mendorong terciptanya kawasan yang kondusif dan produktif. Upaya ini bagian dari visi perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan berfokus pada pengelolaan lingkungan dalam menciptakan manfaat bagi kelangsungan bisnis hingga masyarakat luas.

    “Pupuk Kaltim akan terus berupaya mempertahankan standar ini, sebagai wujud kontribusi positif dan menjadi pelopor dalam menciptakan pelabuhan sehat di Indonesia,” tambah Qomaruzaman.

    VP Pelabuhan dan Pengapalan Pupuk Kaltim Budi Hermawan, menambahkan pemenuhan unsur pelabuhan sehat dilaksanakan Pupuk Kaltim melalui serangkaian upaya. Mulai dari pengawasan sanitasi kapal secara rutin dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang lebih cepat, penyediaan air siap minum melalui keran dan sarana lainnya, instalasi pengelolaan limbah sesuai standar, serta pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan di lingkungan Pelabuhan secara berkala.

    Selanjutnya memastikan lingkungan pelabuhan terbebas dari tikus dan kecoa, House Indeks Aedes Aegypty rendah, serta Man Hour Density (MHD) Anopheles dan kepadatan lalat di tempat penampungan sampah sementara juga rendah. Termasuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi para pekerja juga menjadi perhatian Perusahaan, dengan mendorong optimalisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta keamanan dan ketertiban di lingkungan pelabuhan.

    “Dari berbagai upaya yang dilakukan, seluruh aktivitas yang berjalan di pelabuhan mampu meningkatkan kontribusi terhadap kinerja dan realisasi target Pupuk Kaltim. Dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan agar semakin optimal,” ucap Budi Hermawan.

    Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan penghargaan ini bentuk apresiasi bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman. Dirinya berharap hal ini makin memacu seluruh perusahaan untuk terus berinovasi dalam mewujudkan lingkungan sehat, didukung ketersediaan air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat.

    Dante juga menekankan pentingnya sistem sanitasi yang baik dan terawat, karena berperan penting dalam mencegah terjadinya pandemi atau wabah. Seperti halnya pandemi Black Death atau penyakit pes, yang disebabkan kutu tikus pada 1347 hingga 1352, hingga menewaskan jutaan orang di Eropa, Asia dan Afrika Utara akibat sanitasi yang buruk.

    “Maka dari itu kami mendorong seluruh penerima penghargaan untuk meningkatkan upaya mencapai kesehatan paripurna, dimulai dari hal-hal kecil layaknya sanitasi yang baik,” kata Wamenkes Dante. 

  • Unsri Belum Skorsing Koas Junior LD yang Diduga Jadi Pemicu Penganiayaan Dokter Muda di Palembang

    Unsri Belum Skorsing Koas Junior LD yang Diduga Jadi Pemicu Penganiayaan Dokter Muda di Palembang

    Liputan6.com, Palembang – Resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiaya dokter muda di Palembang, Fadillah alias Datuk (37) terbukti sudah melakukan penganiayaan ke dokter muda yang juga mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universita Sriwijaya (Unsri), Muhammad Lutfi.

    Datuk sendiri adalah sopir LD, mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri) yang juga koas junior di Palembang Sumatera Selatan (Sumsel). Penganiayaan tersebut terjadi di salah satu kafe di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Rabu (11/12/2024) lalu.

    Tersangka Datuk terpicu untuk menganiaya korban, karena merasa korban tak sopan kepada majikannya, Sri Meilani, ibunda dari LD. Saat pertemuan tersebut, Sri Meilani keberatan dengan jadwal piket anaknya di malam tahun baru 2024, yang seharusnya menjadi waktu mereka berkumpul sekeluarga.

    Diduga karena dipicu jadwal piket anaknya, sosok koas junior LD juga disoroti terus-menerus oleh warganet di media sosial (medsos). Bahkan, siapa kedua orangtua LD juga sudah terbongkar secara jelas, baik nama, pekerjaan, tempat tinggal dan berapa harta kekayaannya.

    Setelah viral kasus penganiayaan tersebut, pihak kampus Unsri langsung membentuk satuan tugas (satgas) investigasi, untuk mencari tahu informasi atas insiden penganiayaan, yang menyeret kedua mahasiswanya.

    Diungkapkan Wakil Dekan Bidang Akademik FK Unsri Prof Irfanuddin, tim satgas investigas masih mendalami informasi yang sudah dikumpulkan dari para mahasiswanya, baik LD, korban dan juga para saksi. Namun sejauh ini, belum ada laporan hasil investigasi tersebut diberikan ke dirinya.

    Tim satgas investigasi Unsri sudah bertemu dengan LD dan meminta berbagai keterangan, salah satunya terkait dugaan protes jadwal piket di malam tahun baru. Sedangkan korban sendiri hanya bisa dihubungi via zoom, karena masih dalam perawatan di rumah sakit akibat penganiayaan tersebut.

    “Untuk masalah kriminal, kita sudah percayakan dengan pihak kepolisian, karena itu bukan kompetensi kami di sana,” ucapnya, Senin (16/12/2024).

    Unsri tak mau ikut campur dengan aksi kekerasan yang dilakukan sopir LD, namun lebih fokus kepada etika akademik, agar hasil keputusan dari tim satgas investigasi tersebut bisa didapat secara terbuka dan adil.

    Dia juga memastikan, jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mempunyai wewenang untuk membekukan status LD sebagai mahasiswa. Karena statusnya sebagai mahasiswa Unsri, LD berada di bawah Kementerian Pendidikan yang kasusnya juga sudah dilaporkan ke pihak rektorat Unsri.

    “Karena bukan ranahnya, jadi tak ada campur tangan Kemenkes. Keduanya (korban dan LD) adalah mahasiswa aktif di Unsri,” katanya.

     

  • Unsri Tegaskan Lady Masih Mahasiswa Unsri, tapi Diistirahatkan

    Unsri Tegaskan Lady Masih Mahasiswa Unsri, tapi Diistirahatkan

    Jakarta –

    Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) menegaskan Lady Aurellia masih berstatus mahasiswa di kampus tersebut. Pernyataan itu sekaligus membantah pernyataan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mengenai status mahasiswa Lady.

    “Untuk Kementerian Kesehatan tidak ada wewenang untuk membekukan status mahasiswa Lady. Karena Lady adalah anak kami (Unsri),” kata Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Unsri Prof Irfanuddin dilansir detikSumbagsel, Selasa (17/12/2024).

    Irfan menegaskan tidak ada campur tangan Kemenkes dalam kasus ini. Dia menegaskan baik Lady ataupun M Luthfi masih berstatus mahasiswa Unsri.

    “Tidak ada campur tangan Kementerian Kesehatan, karena bukan ranah Kementerian Kesehatan. Untuk Lutfi dan Lady, masih mahasiswa Unsri, status aktif,” tegasnya.

    Irfan juga menjelaskan pihaknya belum melakukan skors. Menurut Irfan, saat ini untuk Luthfi masih istirahat pemulihan sementara Lady masih diistirahatkan dulu dari aktivitas belajar.

    “Lady kita istirahatkan dulu dari aktivitas belajar. Kita hentikan dulu bukan stop out,” tegasnya.

    (zap/imk)

  • Dokter Kurang, Menkes Bujuk Spesialis Lulusan LN Pulang Mengabdi di Tanah Air

    Dokter Kurang, Menkes Bujuk Spesialis Lulusan LN Pulang Mengabdi di Tanah Air

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan banyak sekali dokter, khususnya dokter spesialis. Menurutnya, masalah kekurangan tenaga kedokteran ini juga terjadi di banyak negara di dunia.

    Mirisnya, kekurangan dokter di Indonesia ini menurut Menkes Budi sangat berdampak kepada kesehatan masyarakat, khususnya di daerah. Bahkan, banyak masyarakat yang meninggal dunia hanya karena tidak mendapatkan pertolongan kesehatan yang memadai.

    “Tadi kami bertemu dirut-dirut dari rumah sakit umum daerah, dari Aceh, Lampung, Anambas. Ya mereka cerita tuh masyarakat mereka banyak yang meninggal tidak tertangani karena tidak ada dokternya,” kata Menkes Budi kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

    Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes telah mempermudah program adaptasi adaptasi dokter spesialis di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memanggil kembali putra-putri terbaik bangsa yang saat ini berada di luar negeri.

    Pada Senin (16/12) Kemenkes menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) Seumur Hidup kepada tujuh dokter spesialis Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri yang telah berhasil menyelesaikan program adaptasi.

    “Ini sudah 7 yang lulus, dari 32 (dokter spesialis) yang dalam proses. Semoga tahun depan bisa 100 atau 200 dan mereka bisa memviralkan hal ini ke temen-temen dokter diaspora,” kata Menkes Budi.

    “Kan dokter-dokter Indonesia di luar negeri banyak, mungkin ingin balik dan berbakti buat negara karena masyarakat sangat membutuhkan,” sambungnya.

    Selain itu, Kemenkes juga akan menambah pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based). Menurut Menkes Budi program ini akan segera dimulai di akhir tahun 2024.

    “Orang-orang yang masuk ke pendidikan hospital based ini adalah orang-orang yang akan bekerja di daerah-daerah yang memang belum lengkap dokter spesialisnya,” ujar Menkes Budi.

    “Jadi diberikan afirmasi, biar nggak bayar uang sekolah, biaya hidupnya kita tanggung. Tapi mereka harus balik bersama. Sekarang kan Kemenkes yang atur SIP-nya (Surat Izin Praktik), jadi kami bisa atur ke tempat-tempat yang dibutuhkan,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Berkarir Moncer di Jerman Dokter Spesialis WNI Ini Pilih Pulang ke RI, Kini Dapat STR Seumur Hidup – Halaman all

    Berkarir Moncer di Jerman Dokter Spesialis WNI Ini Pilih Pulang ke RI, Kini Dapat STR Seumur Hidup – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang dokter spesialis kandungan lulusan Jerman dr. Andreas Winarno menceritakan pengabdiannya saat kembali ke tanah air.

    Dokter Andreas merupakan satu dari tujuh dokter WNI lulusan luar negeri yang mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) Seumur Hidup karena telah berhasil menyelesaikan program adaptasi.

    Penyerahan STR tersebut disaksikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

    Ia memutuskan kembali ke Indonesia setelah 10 tahun berkarir sebagai dokter aktif di RS dan peneliti di Jerman.

    Dokter Andreas mengabdikan dirinya di RSUD Otanaha, Gorontalo.

    Dirinya mengikuti program adaptasi yang digencarkan oleh Kementerian Kesehatan RI sejak 2022.

    Program itu memberikan kemudahan adaptasi dokter spesialis lulusan luar negeri, sehingga mereka bisa bekerja di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

    Ia mengatakan, sebelum ada program tersebut maka proses kepulangan dan berkarir di Indonesia sangatlah rumit karena memiliki banyak tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

    Sementara godaan di luar negeri jenjang karier dan penghasilan jauh lebih besar.

    “Orang akan mikir 2-3 kali. Kalau Anda di posisi di situ juga Anda sudah berkarir di luar negeri, dapat penghasilan untuk pulang melalui proses yang enggak jelas,  bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun tapi tanpa penghasilan pasti tidak akan mau pulang,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.

    Dokter lulusan S1 Universitas Katolik Soegijaprana ini mengatakan, sudah sejak tahun 2019 ia ingin kembali ke tanah air namun proses penyertaan ijazah baru selesai pada tahun Maret 2022.

    Setelah mengetahui ada program Kemenkes ini, ia pun mendaftarkan diri.

    Pada September 2022, ia mengikuti wawancara dan tes tertulis di Surabaya yang diadakan oleh kolegium kedokteran obgyn untuk mendapatkan sertifikat kelulusan.

    Setelah dinyatakan lulus ia mengikuti pembekalan di Jakarta dan kemudian ditempatkan di RS tipe B di Gorontalo.

    “Memang seperti CT Scan, kebetulan saya kemarin sudah ibu kota pemekaran, di kota Gorontalo, rumah sakit tipe B-nya itu tapi CT Scan hanya ada satu dan itu sering kali bermasalah. Itu keterbatasan alat. Jadi memang selalu harus diperhatikan juga ya,” harap dia.

    Dokter Andreas mendukung program Kemenkes untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis di Indonesia.

    “Saya rasa sangat-sangat positif program pemerintah, karena memang luar negeri juga dokter spesialis juga sudah hospital based. Supaya tidak terjadi sentralisasi di kota-kota besar, dokter itu langsung dari pendidikan spesialisnya langsung ke daerah, jadi bisa membangun daerah juga. Kalau semua dikirim ke ujung kota, tentunya kota akan semakin padat,” kata dokter Andreas.

    Menkes Budi G. Sadikin mengapresiasi kepulangan para dokter WNI yang telah berkarir di luar negeri.

    “Terima kasih kepada teman-teman dokter adaptan yang sudah sabar mencintai Indonesia. Terima kasih telah mau kembali ke Indonesia,” tutur Budi.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini berharap dokter spesialis lulusan luar negeri yang mengikuti program adaptasi terus bertambah.

    Tahun depan, dirinya menargetkan sekitar 100 dokter spesialis bisa mengikuti program ini. 

    Terkait sistem dan proses pendaftaran, Menkes menegaskan bahwa Kemenkes akan terus meningkatkan layanan menjadi lebih cepat dan transparan.

  • Video: Penjelasan Kemenkes soal Ingin Datangkan Dokter Asing ke RI

    Video: Penjelasan Kemenkes soal Ingin Datangkan Dokter Asing ke RI

    Video: Penjelasan Kemenkes soal Ingin Datangkan Dokter Asing ke RI

  • Menkes Panggil Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri untuk Mengabdi di Daerah Terpencil – Halaman all

    Menkes Panggil Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri untuk Mengabdi di Daerah Terpencil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan terus menambah jumlah dokter spesialis di tanah air.

    Salah satunya adalah menggencarkan program adaptasi.

    Program ini memberikan kemudahan bagi para dokter spesialis WNI lulusan luar negeri agar mereka bisa bekerja di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

    Setelah selesai dan berhasil menjalani program adaptasi maka para dokter bisa mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) Seumur Hidup.

    “Dokter itu harus diperbanyak, apalagi dokter spesialis, itu harus diperbanyak kenapa? karena masyarakat membutuhkan.  Itu sebabnya program ini kami Kemenkes adakan,” kata dia di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Pihaknya terus menyoroti, kurangnya jumlah dokter di Indonesia.

    Kondisi terbatasnya jumlah tenaga medis ini bukan hanya terjadi di RI melainkan banyak negara mengalami hal serupa.

    “Tidak ada satupun negara bilang kelebihan dokter. Itu ilusi menurut saya, atau dia mimpi kali ya. Nggak ada yang kelebihan dokter,” ungkap mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada pemerintahan Prabowo-Gibran ia diamanatkan untuk membangun rumah sakit tipe D menjadi tipe C di 66 kabupaten/kota.

    Namun sayangnya dari 66 rumah sakit itu 91 persen dokter spesialisnya tidak lengkap.

    “Kami diberi anggaran tambahan oleh Presiden Prabowo Rp1,9 triliun.  Uangnya sudah disiapkan, mau bangun, sudah disurvey, mungkin 2 tahun selesai. Masalahnya apa? Dari 66 rumah sakit itu, 91 persen tidak lengkap dokter spesialisnya. Penyakit dalam, bedah, radiologi anak, patologi klinik, itu tidak lengkap,” tutur dia.

  • Kemenkes akan sediakan fasilitas rontgen gratis di 514 kabupaten

    Kemenkes akan sediakan fasilitas rontgen gratis di 514 kabupaten

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan akan menyediakan fasilitas rontgen atau X-ray bergerak (portable) yang bisa diakses gratis oleh masyarakat di 514 kabupaten di Indonesia.

    Fasilitas tersebut akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setiap kabupaten.

    “Rontgen itu akan ada di 514 kabupaten seluruh Indonesia. Ditaruh di rumah sakit atau di dinas,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam kunjungannya ke Kampung Siaga TBC RW 09 Jelambar Baru, Jakarta Barat, Senin.

    Kemudian, kata Dante, fasilitas foto rontgen tersebut akan dibawa keliling ke Puskesmas-Puskesmas di wilayah kabupaten setempat. “Nanti secara bergiliran akan di Puskesmas-Puskesmas,” ungkap Dante.

    Setiap Puskesmas pun akan mendapat jadwalnya masing-masing.

    “Nanti rontgen portable tersebut akan memeriksa pasien di Puskesmas-Puskesmas dengan jadwal. Nanti tinggal Puskesmas yang memobilisasi masyarakat untuk di-rontgen,” katanya.

    Menurut Dante, program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut salah satunya ditujukan untuk pengentasan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

    Kasus TBC di Indonesia telah mencapai 1.060.000 kasus dengan angka kematian mencapai 130.000 kasus. Di DKI Jakarta terdapat 30.000 penyandang TBC.

    “Jadi kalau kita mau hitung-hitung angka yang meninggal karena TBC, kalau dikumpulkan itu lebih besar daripada angka yang meninggal karena COVID-19,” tutur Dante.

    Mengenai waktu realisasi program tersebut, Dante menyebutkan akan dilakukan secepatnya pada tahun 2025. “(2025) Iya, secepatnya, doakan saja,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024