Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Baru 89 Persen RS yang Siap Rujukan Baru BPJS Kesehatan

    Baru 89 Persen RS yang Siap Rujukan Baru BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan menyebut kesiapan rumah sakit untuk menerapkan sistem rujukan baru berbasis kompetensi belum 100 persen. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, Obrin Parulian, mengatakan hingga hari ini baru 89 persen rumah sakit yang sudah melakukan sinkronisasi data sesuai standar rujukan baru.

    “Dari total 3.197 rumah sakit, sebelumnya kami mencatat 89 persen. Namun ini masih dinamis sampai penetapan nanti,” ujar Obrin dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, pemerintah masih terus membuka ruang masukan dari sejumlah pihak. Proses penyelarasan standar disebut belum final karena banyak penyesuaian yang perlu mempertimbangkan kondisi lapangan.

    “Kami masih mendengarkan masukan dari rumah sakit, bagaimana kondisi mereka, standar apa yang paling realistis diterapkan. Intinya, kebijakan ini kami susun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.

    Obrin menjelaskan standar rujukan berbasis kompetensi mulai dirancang sejak Mei. Namun, sejumlah komponen masih harus disesuaikan karena temuan di lapangan tidak selalu sejalan dengan standar awal.

    “Contoh, ada alat tertentu yang diwajibkan, tapi ketersediaannya terbatas. Kami harus tanya ahli apakah fungsinya bisa dipenuhi dengan alat lain,” jelasnya.

    Kemenkes juga melibatkan organisasi profesi, perhimpunan rumah sakit, hingga kolegium untuk memastikan standar tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi dapat diterapkan di berbagai daerah.

    Obrin menegaskan target sinkronisasi adalah kondisi data yang ‘stabil’ mendekati 100 persen. Setelah itu, barulah kebijakan final dikeluarkan. Namun ia mengingatkan Indonesia memiliki kondisi geografis dan sumber daya berbeda-beda. Karena itu beberapa daerah, terutama wilayah terpencil seperti Papua, akan diberi kelonggaran implementasi.

    “Standarnya satu, tapi cara penerapannya tidak bisa disamaratakan. Ada rajutan khusus untuk daerah-daerah tertentu agar tetap bisa memenuhi standar tanpa membebani mereka,” jelas Obrin.

    Menurut Obrin, sebagian besar rumah sakit menyambut baik kebijakan ini. Kemenkes menggelar sosialisasi maraton ke berbagai provinsi, bertemu asosiasi rumah sakit, perhimpunan, hingga direksi rumah sakit daerah maupun swasta.

    “Ketika standar makin jelas, mereka lebih mudah memetakan apa yang harus dipenuhi. Mereka bisa melihat SDM apa yang kurang, alat apa yang dibutuhkan, atau sarpras mana yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Obrin menyebut, melalui sistem rumah sakit online, fasilitas kesehatan bisa langsung mengetahui syarat apa yang belum terpenuhi untuk naik ke jenjang kompetensi tertentu.

    “Ini membuat perencanaan mereka lebih efisien,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Apa Dampak Perubahan Alur Rujukan BPJS Kesehatan ke Tarif dan Iuran?

    Apa Dampak Perubahan Alur Rujukan BPJS Kesehatan ke Tarif dan Iuran?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan alur rujukan baru untuk pasen peserta BPJS, sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, seberapa efisien? 

    Kementerian Kesehatan menyiapkan alur rujukan peserta BPJS berbasis kompetensi dan tidak lagi berjenjang. 

    Nantinya, pasien bisa langsung dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit yang kompetensinya sesuai dengan penyakitnya.  

    Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebijakan tersebut bisa membuat pengeluaran pasien dan BPJS bisa lebih efisien. 

    Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Ahmad Irsan A. Moeis mengungkapkan dari pengeluaran Jaminan Sosial sendiri bisa lebih sedikit. 

    “Karena sebelumnya kami bisa lihat satu pasien bisa muncul biaya sampai 3-4 kali spending cost-nya, nah itu nanti jadi cukup sekali,” ujarnya dalam Temu Media di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Dalam perhitungannya, Kementerian Kesehatan juga melakukan rasionalisasi tarif, atau biaya yang dibayarkan ke rumah sakit. Sehingga efisiensi-efisiensi yang dilakukan bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit. 

    “Jadi efisiensi yang kita lakukan itu juga kita upayakan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit. Sehingga RS untuk layanan-layanan masalah kompleks selama ini diinformasikan tarifnya kurang, itu bisa lebih rasional, dan rumah sakit lebih punya motivasi lebih untuk melayani pasien JKN dengan meningkatkan kualitas layanan mutunya,” tambahnya. 

    Irsan mengungkapkan, dampak dari efisiensi tersebut menghasilkan kenaikan pembayaran tarif ke rumah sakit antara sekitar 0,64% sampai 1,69%, dibandingkan dengan data pada 2023-2024. 

    “Itu baru diperkirakan, untuk sekarang belum dapat datanya [penghematan]. Klaim itu kan dari tanggal 15 ke 15 jadi baru sebulan sehingga kita sekarang baru tarik sebulan ini seperti apa perubahan perilakunya dan dampak biayanya. Nanti kami secara reguler setiap bulan akan menyampaikan hasil evaluasinya, dan kita lihat mungkin dalam waktu 2-3 bulan kita bisa langsung dapat kira-kira berapa nanti dampak realnya,” jelas Irsan. 

    Adapun, terkait dengan kenaikan iuran BPJS dari para peserta karena perubahan alur rujukan ini, Kemenkes belum memberikan penjelasan. 

    Lebih lanjut, Irsan mengatakan, perubahan pada alur rujukan dan efisiensi yang dilakukan tadi tidak akan otomatis menghemat.

    “Tapi kan ada tarif-tarif yang diterima rumah sakit laporannya selalu kurang. Nah ini kita untuk kompleksitas yang tinggi-tinggi itu kita rasionalisasikan, sehingga rumah sakitnya tidak kurang tarifnya. Karena kalau tarif rumah sakitnya mendapatkan tarifnya kurang itu kan akan berdampak pada layanan juga,” imbuhnya.

  • Catat! Begini Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan yang Bakal Dimulai Awal 2026

    Catat! Begini Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan yang Bakal Dimulai Awal 2026

    Jakarta –

    Belakangan publik ramai menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal perubahan sistem rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu pindah berulang kali ke berbagai tipe rumah sakit. Hal ini diyakini bisa meningkatkan waktu penanganan pasien, peluang kesembuhan, hingga biaya yang dikeluarkan karena tidak perlu melewati banyak rujukan.

    Regulasi tersebut sebetulnya mengacu pada transformasi kesehatan pilar kedua terkait pelayanan di rumah sakit. Dari semula RS diklasifikasikan tipe A, B, C, dan D, kini diubah berdasarkan klasifikasi kompetensi yakni paripurna, utama, madya, dasar, sesuai dengan spesialisasi-nya.

    Satu RS bisa dinyatakan paripurna dalam spesialisasi penyakit jantung, tetapi dalam penanganan kasus mata, bisa masuk klasifikasi utama, atau bahkan dasar. Bila mengacu regulasi tersebut, rujukan nantinya ditentukan fakultas kesehatan tingkat pertama (FKTP) langsung ke RS dengan klasifikasi utama di spesialisasi tertentu sesuai dengan masing-masing kasus yang ditangani.

    “Kalau di utama penuh, atau tidak tuntas pengobatannya, baru dikirim ke paripurna. Jadi kita buat maksimal satu kali pindah rumah sakit,” beber Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    Menurut Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Obrin Parulian, fakultas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang nantinya akan menilai pasien untuk dirujuk langsung ke RS sesuai dengan klasifikasi kompetensi.

    “Tentu perubahan ini harus diketahui oleh seluruh stakeholder kami sudah melakukan diskusi masukan umpan balik organisasi profesi kolegium asosiasi kemudian stakeholder lainnya sejak bulan Mei, standar-standar tadi ditetapkan Kemenkes dari masukan,” lanjutnya.

    “Dan sekarang sudah sampai di tahap finalisasi, harapan kita di Januari kita bisa launch,” sambung dia.

    Sebagai gambaran, Obrin mengambil contoh kasus perbandingan regulasi lama dengan rujukan baru yang akan ditetapkankan:

    Seorang ibu berusia 42 tahun datang dengan keluhan nyeri perut bawah kronis sejak beberapa bulan lalu disertai sesak napas. Bila mengacu rujukan saat ini, FKTP akan merujuk ke rumah sakit klasifikasi dasar atau tipe D dan C terdekat, di proses rujukan tersebut baru ditemukan kecurigaan massa ovarium yang mengarah ke kanker, tetapi terkendala nihilnya fasilitas onkologi ginekologi.

    Pasien kemudian kembali dirujuk ke kelas B dan obgyn menilai kasus kompleks yang membutuhkan penanganan subspesialis onkologi ginekologi juga kemoterapi lengkap. Sementara tipe RS kelas B tidak punya layanan itu, baru dirujuk kembali ke RS kelas A sehingga pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas.

    Rujukan berjenjang semacam ini tidak akan terjadi bila melewati penilaian kualifkasi dan kompetensi RS. FKTP nantinya akan mencari rujukan ke RS yang langsung memiliki pelayanan sesuai kebutuhan pasien, minimal di tingkat utama, bila penuh dan tidak tersedia baru dilanjutkan ke paripurna.

    “Jadi perpindahannya hanya satu kali,” tegas dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Kemenkes soal KRIS Pengganti Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan: Jadi Ada Dua Opsi

    Kemenkes soal KRIS Pengganti Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan: Jadi Ada Dua Opsi

    Jakarta –

    Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dr Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH Kes, menyebut kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan nantinya akan terbagi dalam dua kelas, yakni satu ruangan dengan 4 bed pasien dan satu ruangan dengan dua bed pasien.

    Sejauh ini, menurutnya hanya 5,5 persen dari sekitar tiga ribu RS yang belum memenuhi tiga hingga empat kriteria KRIS.

    “Terkait dengan kelas rawat inap standar, kan ada 12 kriteria untuk KRIS, sampai dengan per hari ini 5,5 persen yang masih warna merah atau orange, itu artinya hanya belum memenuhi satu hingga empat dari total 12 kriteria, dari 3.100 rumah sakit,” tutur dia dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).

    “Mudah-mudahan di akhir tahun sudah mampu memenuhi semua kriteria tersebut,” lanjut dia.

    Adapun beberapa kriteria yang sulit terpenuhi mencakupi pertama kelengkapan tempat tidur dengan dash call dan stop kontak di bed pasien.

    Disusul kebutuhan outlet oksigen, tirai atau hordeng yang belum berpori, lalu kamar mandi yang belum sesuai dengan standar aksesibilitas.

    “Ada beberapa RS mungkin sudah punya kamar mandinya tapi kita syaratkan pintunya cukup lebar lebih dari 90 cm karena nanti kalau kebutuhan bed ke kamar mandi itu bisa mudah,” beber dia.

    Ockti menyebut pemerintah menargetkan kesiapan seluruh RS untuk 12 kriteria setidaknya terpenuhi di akhir tahun, 12 kriteria KRIS mencakup:

    1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi

    Hal ini bertujuan agar tidak mudah menyimpan debu dan mikroorganisme yang menyebabkan transmisi serta memudahkan untuk dibersihkan.

    2. Ventilasi Udara

    Bertujuan untuk kepentingan dilusi udara (konsentrasi mikroorganisme di dalam ruangan tetap rendah sehingga mengurangi risiko transmisi).

    3. Pencahayaan Ruangan

    Bertujuan agar pasien dan petugas dapat melihat dengan jelas kegiatan yang sedang dilakukan dan menghindari bahaya. Pencahayaan juga dilakukan agar dapat menyesuaikan biologis tubuh dan siklus sirkadian (ritme circadian).

    4. Kelengkapan Tempat Tidur

    Kelengkapan ini diberikan untuk kebutuhan daya listrik alat kesehatan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan memudahkan mereka jika butuh bantuan.

    5. Nakas per Tempat Tidur

    Nakas ini bertujuan untuk menyimpan barang pribadi dari pasien yang sedang dirawat.

    6. Suhu dan Kelembaban Ruangan

    Pengaturan suhu sangat penting demi kenyamanan pasien dan petugas. Jika tidak dipenuhi dengan pengaturan suhu maka dapat mempengaruhi metabolisme tubuh.

    7. Ruang rawat dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Penyakit (Infeksi, Non Infeksi), dan ruang rawat gabung

    Hal ini dilakukan agar pasien untuk kenyamanan dan keselamatan pasien dan agar tercegah terjadinya transmisi.

    8. Kepadatan Ruang Rawat (kamar) dan Kualitas Tempat Tidur (TT)

    Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah transmisi, memudahkan pergerakan petugas dan alat kesehatan serta kebutuhan ventilasi.

    9. Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur

    Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan pasien (privacy) dan rel yang menggantung di plafon dengan kokoh bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien.

    10. Kamar Mandi Dalam Ruangan Rawat Inap

    Adanya kamar mandi di dalam ruang rawat inap bertujuan untuk memudahkan akses ke kamar mandi dan menjaga kenyamanan.

    11. Kamar Mandi Sesuai Dengan Standar Aksesibilitas
    Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien.

    12. Outlet Oksigen

    Ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan oksigen pasien setiap dibutuhkan.

    “Intinya kami mengusulkan ruang rawat satu tempat tidur paling banyak empat bed dsn dua bed. Jadi ada dua opsi, 4 bed dalam satu kamar dan dua bed dalam satu kamar,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pemerintah Segera Bahas Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon

    Momen KPK Pamerkan Rampasan Hasil Korupsi: Tembok Uang Rp 300 Miliar hingga Jeep Rubicon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Momen tak biasa ditampilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang konferensi pada Kamis (20/11/2025).
    Komisi antirasuah memajang
    uang rampasan
    dari kasus
    investasi fiktif

    PT Taspen
    sebesar Rp 300 miliar dari total Rp 883 miliar.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 memenuhi panggung ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih
    KPK
    .
    Bal-bal uang yang dibungkus plastik putih itu disusun menjulang tinggi seperti tembok bata, menutup hampir seluruh sisi depan ruang konferensi pers.
    Setiap bal plastik berisi uang senilai Rp 1 miliar.
    Di tengah barisan uang tersebut, KPK meletakkan sebuah papan kecil bertuliskan jumlah rampasan yang berhasil diamankan, yakni Rp 300 miliar dari total kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 883 miliar.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, uang tersebut berasal dari terdakwa sekaligus eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.
    Dia mengatakan, uang itu diserahkan kepada PT Taspen yang diwakili Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto.
    “Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Kamis.
    Asep menjelaskan, alasan lembaganya memamerkan uang tersebut sebagai bentuk transparansi penyerahan uang negara kepada masyarakat.
    “Ini biar kelihatan, takutnya kan, ‘oh, benar enggak sih ini diserahkan? Jangan-jangan enggak diserahkan’, atau diserahkan sebagian, gitu kan seperti itu,” ujar Asep.
    “Nah, ini biar juga memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen,” tambah dia.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto.
    Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan perkaranya telah dinyatakan inkrah.
    Sedangkan, Antonius NS Kosasih masih dalam proses banding.
    Ajang pamer uang dan barang rampasan hasil korupsi ini tak hanya terjadi kali ini saja.
    Biasanya, lembaga antirasuah memang memamerkan barang dan uang rampasan kasus korupsi.
    Kompas.com merangkum sejumlah momen KPK saat memamerkan uang dan barang rampasan.
    Pada awal Maret 2025, KPK telah memamerkan sejumlah tumpukan uang senilai Rp 2,6 miliar.
    Uang tersebut disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
    Operasi senyap ini terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Sumatera Selatan.
    Enam orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR) selaku Anggota DPRD OKU Sumsel; dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Lalu tersangka dari pihak swasta, yakni MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Pada Juni 2025, KPK juga memamerkan sejumlah uang senilai Rp 231 juta dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara Topan Obaja Putra Ginting.
    Dari OTT ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Topan Ginting.
    Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatra Utara), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara), Akhirudin Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan Rayhan Dulasmi Pilang (PT RN).
    Pada 7 Agustus 2025, KPK memamerkan uang senilai Rp 200 juta di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih, Jakarta.
    Uang tersebut dirampas dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis; Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PKK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    Selanjutnya, KPK memamerkan tumpukan uang sebesar Rp 2,4 miliar dan satu unit mobil Rubicon dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady.
    Usai OTT, KPK menetapkan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Aditya (Staf Perizinan SB Grup) dan Djunaidi (PT Paramitra Mulia Langgeng).
    KPK juga pernah memamerkan sebanyak 22 kendaraan yang disita dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada 21 Agustus 2025.
    Usai OTT, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
    Mereka adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025;
    Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang;
    Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025; Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang.
    Lalu, Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029; Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025; kemudian, Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator; Supriadi selaku koordinator; Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia; dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
    Pada 3 November 2025, KPK juga menyita uang senilai Rp 1,6 miliar dalam rangkaian OTT yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.
    Usai OTT, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan, yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
    Terakhir, KPK juga memamerkan uang sejumlah Rp 500 juta yang disita dari operasi senyap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 8 November 2025.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan dan proyek RSUD pada 9 November 2024.
    Mereka adalah Sugiri Sancoko, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Baik! Prabowo Beri Beasiswa Penuh untuk Rakyat yang Ingin Jadi Dokter

    Kabar Baik! Prabowo Beri Beasiswa Penuh untuk Rakyat yang Ingin Jadi Dokter

    Bisnis.com, SOLO — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar penting terkait dukungan pemerintah terhadap pendidikan tenaga kesehatan. Prabowo menekankan upaya untuk menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis.

    Hal ini dia sampaikan saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

    “Khusus untuk dokter, saya upayakan bahwa sebagian besar kalau bisa semuanya, InsyaAllah bisa itu beasiswa penuh. Jadi pendidikan kita akan tambah beasiswa penuh untuk kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis,” ujarnya dalam agenda tersebut.

    Prabowo menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit modern tidak akan optimal tanpa diimbangi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai. 

    Dia menyoroti kebutuhan mendesak untuk menambah jumlah dokter, dokter gigi, perawat, serta tenaga paramedis di seluruh Indonesia.

    “Rumah sakit penting, tapi juga awaknya. Dokter kita butuh tambahan sangat banyak. Dokter gigi, perawat, paramedis dan itu kita juga akan melakukan perluasan, penambahan fasilitas pendidikan dokter, perawat, paramedis secara besar-besaran,” ujarnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah merekomendasikan penambahan 30 fakultas kedokteran baru untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga medis. 

    Selain membangun institusi baru, Prabowo juga meminta fakultas kedokteran yang sudah ada untuk menambah jumlah mahasiswa agar kebutuhan nasional dapat terpenuhi lebih cepat.

    “Menteri Kesehatan menyarankan kepada saya, kita perlu tambah 30 fakultas kedokteran baru, 30. Dan yang lama pun saya minta ditambah alokasi mahasiswanya,” lanjutnya.

    Prabowo juga mengatakan Peresmian RS KEI Solo disebut sebagai langkah strategis dalam membangun layanan jantung terintegrasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas layanan rujukan nasional. 

    Rumah sakit ini diharapkan menjadi model kolaborasi internasional dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan Indonesia.

    Dengan komitmen memperluas pendidikan dan memperbanyak tenaga kesehatan, pemerintah menargetkan percepatan pemenuhan kebutuhan dokter dan paramedis di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil yang selama ini mengalami kekurangan tenaga medis.

  • Prabowo Perintahkan Menkes Bangun 66 RS Baru Berstandar RS Kardiologi Solo

    Prabowo Perintahkan Menkes Bangun 66 RS Baru Berstandar RS Kardiologi Solo

    Bisnis.com, SOLO — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan yang layak dan modern untuk seluruh rakyat. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu langsung memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerapkan standar RS KEI sebagai acuan nasional.

    “Sebetulnya sudah alokasi, dan sudah saya instruksikan ke Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru, dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini,” tegas Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

     Saat berbicara di hadapan tamu undangan, Prabowo bahkan menanyakan langsung kesiapan Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

    “Menkes bisa? Bisa dulu jawabnya,” katanya disambut tawa sejumlah hadirin.

    Sekadar informasi, Rumah sakit khusus jantung tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) kepada Kementerian Kesehatan RI dengan nilai mencapai Rp417,3 miliar atau setara US$25 juta.

    Peresmian itu turut dihadiri Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang mewakili pemerintah UEA. 

    RS KEI, yang dibangun sejak 2023, telah menjalani soft launching serah terima pada 29 September 2025 sebelum akhirnya resmi beroperasi penuh.

    Dalam sambutannya, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan atas perhatian besarnya terhadap Indonesia. 

    Dia juga menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit modern ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang digagas Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    “Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi, saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak, ya ini kebesaran hati,” kata Prabowo berkelakar.

  • Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 Rumah Sakit Berstandar Internasional seperti RS KEI di Solo

    Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 Rumah Sakit Berstandar Internasional seperti RS KEI di Solo

    Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 Rumah Sakit Berstandar Internasional seperti RS KEI di Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto menantang Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 rumah sakit dengan standar internasional seperti yang dimiliki Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirat-Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah.
    Dia sudah memerintahkan Menkes RI untuk membangun 66 rumah sakit baru di berbagai daerah Indonesia.
    “Saya sebetulnya sudah alokasikan dan sudah instruksikan menteri kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun,” ucap Prabowo saat meresmikan RS KEI pada Rabu (19/11/2025).
    Selanjutnya, Prabowo menantang Budi Gunadi agar 66 rumah sakit baru itu memiliki peralatan canggih seperti yang ada di RS KEI.
    “Tapi saya minta bahwa 66 diupayakan tidak kalah dengan standar RS ini. ‘Menkes bisa? Bisa dulu jawabnya’,” ujar Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo meminta agar setiap kabupaten/kota di Indonesia bisa memiliki rumah sakit yang canggih.
    Ia menargetkan hal ini harus terpenuhi dalam empat tahun mendatang.
    “Tapi saya juga memberitahukan kepada menteri kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten/kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu,” ucapnya.
    “Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” sambung Prabowo.
    Menurut Prabowo, RS jantung yang ada di Solo ini menjadi salah satu rumah sakit tercanggih di Indonesia.
    “Saya dapat laporan hanya ada 4 rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini dan di Jawa Tengah ini satu-satunya,” tuturnya.
    Sebagai informasi, RS KEI sudah diresmikan oleh Presiden RI
    Prabowo Subianto
    pada Rabu pagi tadi.
    Rumah sakit jantung ini merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) senilai Rp 417,3 miliar (USD 25 juta).
    RS KEI memiliki peralatan kesehatan modern berstandar internasional.
    RS KEI, yang terletak di Kawasan Solo Techno Park, dirancang sebagai pusat rujukan layanan jantung untuk wilayah Jawa Tengah, DIY, dan daerah sekitarnya.
    Rumah sakit ini juga akan berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat riset kardiovaskular.
    Dengan fasilitas yang lengkap, RS KEI memiliki kapasitas layanan darurat, rawat jalan, rawat inap termasuk ruang VIP dan President Suite, serta dukungan ICU dan Cathlab.
    RS KEI diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan jantung unggulan di kawasan Asia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 RS Baru Setara RS Kardiologi Solo

    Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 RS Baru Setara RS Kardiologi Solo

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pusat jantung RS Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) di Solo, Jawa Tengah. Peresmian rumah sakit itu disebutnya sebagai simbol persahabatan kedua negara.

    “Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirates Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirates Arab yang mulia Muhammad bin Zaid Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda,” kata Prabowo kepada Menkes saat memberi pidato peresmian RS KEI dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

    Prabowo menjelaskan bahwa RS Kardiologi Emirates-Indonesia merupakan salah satu rumah sakit dengan peralatan canggih di Indonesia, bahkan satu-satunya di Jawa Tengah. Dia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat rumah sakit baru dengan standar yang sama dengan RS KEI.

    “Saya sudah alokasikan (anggaran) dan sudah menginstruksikan Menkes untuk segera membangun 66 RS baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta 66 tidak kalah dengan standar RS ini. Menkes kesehatan, bisa?” tantang Prabowo.

    Eks Menteri Pertahanan era Jokowi ini juga meminta Menkes Budi membuat RS secanggih RS KEI di tiap kabupaten/kota. Prabowo menargetkan rumah sakit dengan peralatan canggih dan berstandar internasional itu bisa dibangun dalam 4 tahun ke depan.

    “Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” beber Prabowo.

    (kna/kna)

  • Perintah Prabowo ke Menkes: Setiap Kabupaten Harus Ada RS Modern

    Perintah Prabowo ke Menkes: Setiap Kabupaten Harus Ada RS Modern

    Solo, CNBC Indonesia – President Prabowo Subianto wants every district to have state-of-the-art and modern hospitals. This is part of the government’s efforts to provide adequate healthcare to the public, a direct order from Health Minister Budi Gunadi Sadikin .

    This was stated by Prabowo when inaugurating the Emirates Cardiology Hospital – Indonesia ( KEI ), in Solo, Central Java, Wednesday (11/19/2025).

    “I also told the Minister of Health that I want every city and district to have a sophisticated hospital like this. In the next four years, we will strive to achieve that,” said Prabowo , referring to the Emirates Cardiology Hospital – Indonesia.

    Prabowo stated that his current government has allocated significant funds for healthcare services. He not only aims to improve hospital standards, but also wants to increase the number of medical personnel, including doctors and nurses, to meet the needs across the region.

    This includes increasing the number of medical education facilities in various regions and providing full scholarships to students who wish to pursue a career in medicine.

    “The Minister of Health suggested to me that we need to add 30 new medical faculties. That’s 30, and I also asked for an increased allocation of students specifically for doctors at the existing ones,” Prabowo said .

    “I’m trying to ensure that most, if possible all, God willing , will receive full scholarships. Full scholarships. So, our education will include full scholarships for medical, nursing, and paramedical personnel,” he continued.

    On that occasion, Prabowo also revealed plans to build 66 new hospitals, commissioned by the Minister of Health. He specifically requested that these hospitals meet state-of-the-art standards.

    “And I’ve actually allocated and instructed the Minister of Health to immediately build 66 new hospitals, and construction has already begun. But I’ve asked that these 66 hospitals be built to the same standards as this hospital,” he said .

    (emy/wed)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!