Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Heboh Tes Kehamilan Wajib di SMA Cianjur, Kemenkes Soroti Dampak Psikis

    Heboh Tes Kehamilan Wajib di SMA Cianjur, Kemenkes Soroti Dampak Psikis

    Jakarta –

    Viral di media sosial siswi di SMA ramai-ramai mengikuti pemeriksaan kehamilan. Tampak dalam sebuah video, para siswi mengantre untuk tes urine menggunakan testpack yang kemudian hasilnya ditunjukkan kepada pihak sekolah. Hal ini kemudian mengundang sejumlah reaksi warganet.

    Konon, pemeriksaan dilakukan demi menghindari pergaulan bebas pada remaja. Ada yang mendukung, tetapi adapula yang menilai hal semacam ini malah mendiskriminasi wanita dan dikhawatirkan bisa berdampak pada psikis mereka.

    Alih-alih melakukan cara demikian, langkah edukasi reproduksi kesehatan dinilai lebih efektif.

    Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi menyayangkan tes terkait. Menurutnya, banyak cara atau opsi lain yang bisa dilakukan untuk memastikan para siswi sehat secara reproduksi dan menghindari kehamilan dini.

    “Kegiatan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jiwa bagi siswi dan keluarga, terlebih untuk siswi yang hasilnya positif,” beber dr Imran saat dihubungi detikcom Kamis (23/1/2025). ⁠

    “Masalah kesehatan jiwa yang mungkin timbul seperti, kecemasan, menarik diri dari sosial, di mana masalah tadi bila tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan depresi dan gangguan jiwa yang lebih berat,” sorotnya.

    Bila memang ingin tetap melakukan tes kehamilan, dr Imran menilai pihak sekolah biaa menawarkan tes tersebut bagi para siswi yang berkenan alias secara sukarela.

    “⁠Saya kira edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja perlu dilakukan dengan metode-metode yang lebih sesuai dengan umurnya,” pungkas dia. Belakangan diketahui, video itu direkam di SMA Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Cianjur, Jawa Barat (Jabar).

    Ternyata, pihak sekolah sudah menjalankan rutinitas ini selama 2 tahun lamanya, dengan diterapkan setelah libur semesteran dan pada tahun ajaran baru. Pihak sekolah ingin mencegah siswinya mengalami kehamilan saat masih di usia sekolah. Sebab tiga tahun yang lalu, sekolah sempat dikagetkan dengan kabar ada seorang siswi yang hamil setelah libur semesteran.

    “Jadi ada orang tua siswa yang datang, memberitahukan jika anaknya hamil. Kemudian tidak melanjutkan sekolah. Makanya kita jalankan program ini untuk memastikan para siswi terhindar dari pergaulan bebas,” kata Kepala SMA Desa Padaluyu, Sarman, Rabu (22/1/2025).

    (naf/up)

  • Bukan Peserta BPJS, Bisakah Ikut Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Ini Kata Menkes Budi – Halaman all

    Bukan Peserta BPJS, Bisakah Ikut Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Ini Kata Menkes Budi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebentar lagi akan diluncurkan pemerintah.

    Program ini akan menyasar 280 juta warga dengan kelompok usia yang berbeda, mulai bayi, anak hingga lansia.

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, tidak ada kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, masyarakat yang bukan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendapatkan layanan PKG.

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, seperti penyakit kronis maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

    Dalam kondisi inilah kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat bisa segera mengaktifkannya. Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu,” lanjutnya.

    Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

  • Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JENEWA — Keputusan mengejutkan diungkapkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025). Ia memerintahkan negara yang sekarang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    WHO pun buka suara terkait pernyataan yang diungkapkan Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden AS.

    Melalui keterangan tertulis, WHO merespon pernyataan Trump. 

    WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut. Lembaga ini bahkan ungkap ‘kenangan manis’ bersama negara besar ini dalam upaya pemeberantasan penyakit dan membangun sistem kesehatan global.

    Berikut ulasan Tribunnews.com.

    Amerika dan Perannya Pada Sejarah Berdirinya WHO

    Masih dikutip dari keterangan tertulisnya, WHO mengenang sejarah berdirinya lembaga ini dan peran Amerika Serikat.

    Amerika termasuk jajaran negara anggota WHO yang berperan dalam terbentuknya organisasi ini pada tahun 1948.

    Terhitung sejak tahun itu, Amerika Serikat dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO.

    Amerika bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya memiliki peran penting. 

    Termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

    Kenangan Manis WHO dan Amerika Serikat

    WHOt. (CBS News)

    WHO menjelaskan bagaimana kolaborasi Amerika di Lembaga ini begitu banyak meninggalkan ‘kenangan manis’.

    WHO bersama negara-negara anggota termasuk Amerika memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia.

    Perlindungan ini juga dirasakan manfaatnya untuk warga Amerika.

    WHO menandai kolaborasi ini salah satunya ialah upaya merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

    Diantara kenangan manis iyu adalah pemberantasan wabah cacar dan polio.

    Monkeypox atau cacar monyet (freepik)

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Data berbagai sumber, pada 2022 lalu, Amerika tercatat sebagai satu dari kawasan yang paling terdampak wabah cacar monyet.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa pada Rabu (27/7/2022) menyatakan hal ini.

    Pada tahun sama, di bulan Agustus mengutip Our World in Data, kasus positif cacar monyet di skala global Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi tertinggi dalam skala global.

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara.

    Oleh sebab itu, WHO berharap Amerika Serikat tetap ada di organisasi ini. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    AS Keluar dari Keanggotaan WHO Adakah Dampaknya untuk Indonesia?

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin(18/11/2024). (Tribunnews/Jeprima)

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan WHO tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia.

    Sekalipun soal pendanaan, Budi menyebut hal ini tidak signifikan berdampak kepada Indonesia.

    Indonesia hanya mendapat porsi sedikit pembiayaan tersebut.

    Diketahui, Amerika Serikat banyak menyumbang WHO untuk melakukan pencegahan penyakit menular dinegara-negara berkembang di Asia Tenggara .

    “Itu berdampak pada pendanaan WHO. Di RI nggak terlalu banyak dapat dari WHO,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Trump Kritik WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Ramai sebelumnya, pernyataan mengejutkan dari Donald Trump. Ia Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Jadi Penyandang Dana Terbesar, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Sehari setelah dilantik, Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada impor barang-barang buatan Tiongkok, berlaku  mulai 1 Februari 2025. (CNBC International)

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Pengamat kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama. (istimewa)

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Amerika Keluar dari WHO Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia?

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

     

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • Skrining Kesehatan Gratis Telan Rp 4,7 Triliun, Menkes Budi: Program Terbesar dalam Sejarah – Page 3

    Skrining Kesehatan Gratis Telan Rp 4,7 Triliun, Menkes Budi: Program Terbesar dalam Sejarah – Page 3

    Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mengurangi angka kematian akibat penyakit kronis yang sering terlambat dideteksi.

    Kabar baiknya, pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak mengharuskan masyarakat untuk memiliki BPJS Kesehatan.

    Masyarakat bisa mengakses pemeriksaan kesehatan dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan sejumlah tempat yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Program ini difokuskan untuk deteksi dini penyakit yang dapat dicegah, seperti hipertensi dan diabetes, yang sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Dengan deteksi dini, diharapkan penyakit tersebut bisa diatasi lebih cepat dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius.

    Namun, Budi juga menegaskan bahwa jika seseorang sudah terdiagnosis dengan penyakit kronis yang lebih parah, seperti diabetes berat, mereka perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan memerlukan BPJS Kesehatan.

    “Jika pasien tidak memiliki BPJS, mereka harus menanggung biaya pengobatan sendiri,” jelasnya.

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Kemenkes: Rokok dan Tembakau Jadi Tantangan di Bidang Gizi di Indonesia – Halaman all

    Kemenkes: Rokok dan Tembakau Jadi Tantangan di Bidang Gizi di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, menyebut pengeluaran belanja keluarga untuk rokok dan tembakau nyaris setara dengan pengeluaran untuk protein hewani. 

    Hal ini berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023.

    Di sisi lain, pengeluaran untuk protein hewani, yang mencakup ikan, udang, cumi, kerang, daging, telur, dan susu, juga menunjukkan angka yang signifikan.

    “Salah satu masalah yang signifikan adalah stunting pada balita mencapai 21,5 persen, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia kita,” ujar dr. Endang pada Konferensi Pers Hari Gizi Nasional di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (21/1).

    Tidak hanya rokok dan tembakau, tantangan di bidang gizi semakin kompleks dan beragam, termasuk masalah gizi kurang, kekurangan mikronutrien, serta overweight atau obesitas.

    Masalah gizi kurang pada balita tercatat 8,5 persen sedangkan anemia pada remaja mencapai 16,3 persen dan anemia pada ibu hamil 27,7 persen.

    Selain itu, overweight pada remaja tercatat 12,1 persen, sedangkan obesitas pada orang dewasa juga menjadi perhatian serius. Kondisi ini karena adanya perubahan pola makan.

    Konsumsi protein hewani pada balita masih rendah, yakni hanya 21,6 persen. Sementara, konsumsi minuman manis tinggi mencapai 52 persen, makanan asin 32 persen, makanan instan 11 persen, dan penggunaan penyedap rasa tercatat 78 persen.

    Bahkan, 65 persen masyarakat Indonesia cenderung tidak sarapan setiap hari.

    Menurut Endang, data ini menunjukkan bahwa tantangan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia masih sangat besar.

    “Untuk itu, semua perlu memberikan prioritas pada pola makan yang bergizi seimbang, terutama bagi anak-anak. Gizi seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

    Menurut Endang, makanan bergizi seimbang harus mencakup beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta lauk yang kaya protein.

    Masyarakat juga perlu mengurangi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak secara berlebihan, serta membiasakan sarapan dan cukup minum air putih setiap hari.

    Endang menambahkan, tahun ini Indonesia memperingati Hari Gizi Nasional (HGN) pada 25 Januari, yang menandai 65 tahun sejak pertama kali diperingati pada 1960.

    Dengan tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”, HGN 2025 menekankan pentingnya pola konsumsi makanan bergizi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia.

    “Peringatan Hari Gizi Nasional diharapkan menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih baik pada seluruh komponen masyarakat, khususnya untuk perilaku makan bergizi seimbang,” ucapnya.

    Masyarakat diharapkan mampu memilih makanan yang lebih sehat sebagai asupan sehari-hari.

    Sebagai contoh, masyarakat dapat memilih jus buah tanpa gula daripada minuman berpemanis atau minuman bersoda, serta makanan olahan rumah tangga daripada makanan cepat saji. Saat snack time, masyarakat dapat memilih buah-buahan sebagai camilan daripada gorengan atau makanan tinggi gula.

    Selain itu, menyempatkan sarapan pagi lebih baik daripada melewatkan sarapan pagi.

  • Khusus ASN di Perbatasan, Kepala BKN Minta Diberi Perlindungan Kesehatan Maksimal

    Khusus ASN di Perbatasan, Kepala BKN Minta Diberi Perlindungan Kesehatan Maksimal

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh selalu meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di perbatasan diberi perlindungan kesehatan maksimal. Itu diungkapkan menanggapi laporan terkait akses fasilitas kesehatan yang masih di luar jangkauan dan antrean berobat yang memakan waktu lama.

    “ASN yang bekerja di rumah sakit rawan tertular, baik itu di ujung perbatasan hingga pulau-pulau terluar. Kalau harus bolak-balik ke kota, uangnya habis untuk berobat ke kota,” ungkapnya dalam webinar ke-96 Korpri Menyapa ASN dengan tema Peningkatan Layanan Kesehatan untuk ASN, Rabu (22/01/2025) secara daring.

    Ia pun menegaskan, mereka mesti cepat dilayani. “Bagaimana agar cepat dilayani sekali datang, selesai langsung kembali. Mereka harus mendapat perlindungan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Lily Kresnowati yang ikut hadir sebagai narasumber webinar Korpri membenarkan tantangan yang diungkapkan Ketua Umum DP KORPRI tersebut.

    “Akses terhadap layanan kesehatan belum merata dan menjadi kendala dalam layanan JKN, dan akan terus diupayakan bersama kementerian terkait maupun pemerintah daerah,” jelas Lily.

    Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Dirjend Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Sunarto menyarankan agar memaksimalkan peran KORPRI untuk promosi peningkatan kesehatan.

    “ASN sebaiknya memiliki pengetahuan kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat awam, menerapkan gaya hidup sehat, mengukur kebugaran tubuh secara teratur,” imbuhnya. (Arya/Fajar)

  • Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin alias BGS diketahui memiliki total harta sebesar Rp208,24 miliar. Adapun, harta tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Desember 2024 lalu.

    Mengutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rabu (22/1/2025), Budi memiliki aset tanah dan bangunan dengan total senilai Rp103 miliar. Aset ini tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, dan Bekasi.

    Mantan Wakil menteri BUMN ini memiliki mobil Sedan Mercedes Benz E 300 (2012) seharga Rp350 juta, Mini Cooper Sedan (2012) seharga Rp250 juta, Mazda 2 All New Skyactiv R AT (2015) seharga Rp100 juta, dan Hyundai Ionic 5 Signtr Long (2023) seharga Rp700 juta.

    Sementara itu, eks bankir ini memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp3,66 miliar, surat berharga sebesar Rp82,65 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp27,86 miliar. Adapun, dalam LHKPN tersebut, Budi tercatat tidak memiliki harta lainnya dan utang sepeser pun.

    Diketahui, BGS sebelumnya juga pernah dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019. 

    Terkait latar belakang pendidikannya, dikutip dari situs BUMN, Budi meraih gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988. 

    Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada 2004. 

  • Kemenkes Alokasi Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Kemenkes Alokasi Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up (MCU) mulai Februari 2025. Anggaran skrining kesehatan itu naik dari sebelumnya Rp 1,4 triliun.

    “Anggarannya Rp 4,7 triliun. Jadi masing-masing kabupaten dan kota ada anggarannya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penyampaian program quickwin bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

    Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan anggaran itu sudah direncanakan sejak tahun lalu. 

    Semula anggarannya Rp 1,4 triliun. Tetapi, pemerintahan Prabowo Subianto setuju penambahan anggaran Rp 3,2 triliun dari APBN 2025 untuk pemeriksaan Kesehatan gratis masyarakat, sehingga mencapai Rp 4,7 triliun.

    “Jadi yang Rp 3,2 triliun itu masuk ke APBN, tetapi APBN akan disalurkan ke daerah juga. Jadi untuk pelaksanaan di puskesmas-puskesmas,” tutur Maria.

    Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tidak hanya bisa dilakukan di puskesmas saja. Kemenkes juga akan melibatkan klinik swasta yang terakreditasi untuk menjalankan program tersebut.

    “Lalu mungkin juga klinik-klinik yang ada yang sudah diakreditasi itu bisa juga menyelenggarakan, tetapi nanti koordinasinya di Dinas Kesehatan setempat,” ucapnya. 

  • Video: Target Menkes Budi Deteksi 1 Juta Kasus TBC di Tahun 2025

    Video: Target Menkes Budi Deteksi 1 Juta Kasus TBC di Tahun 2025

    Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mencatat bahwa deteksi kasus TBC (tuberkulosis) di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini, Menkes Budi menargetkan satu juta kasus TBC bisa terdeteksi.

    (/)

  • Cek Kesehatan Gratis Usia 6-18 Tahun Dilakukan di Sekolah, Ini yang Diperiksa

    Cek Kesehatan Gratis Usia 6-18 Tahun Dilakukan di Sekolah, Ini yang Diperiksa

    Jakarta –

    Mulai Februari 2025, pemerintah akan melakukan pemeriksaan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat yang berulang tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program tersebut akan tersedia di 10 ribu puskesmas dan 20 ribu klinik pada awal Februari 2025 untuk melayani seluruh masyarakat.

    Namun khusus anak usia 6 sampai 18 tahun pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan pada tahun ajaran baru dimulai, bukan saat ulang tahun. Nantinya, pemeriksaan ini akan dilakukan di setiap sekolah.

    “Untuk anak sekolah usia ini kalau semua puskesmas klinik kan ga muat. Jadi khusus usia 6-18 tahun bukan saat ulang tahun, tapi dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah,”kata Menkes dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Rabu (22/1/2025).

    baca juga

    Selain karena keterbatasan kapasitas klinik dan puskesmas, Menkes menyebut skema ini juga akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

    Jadi, nanti tenaga kesehatan yang akan ditugaskan dan menghampiri setiap sekolah-sekolah dalam melakukan pemeriksaan seluruh anak usia 6-18 tahun.

    “Untuk temen-temen di daerah lebih gampang, dan Kemenkes juga lebih gampang nggak penuh untuk puskesmas,” jelasnya.

    Berikut layanan pemeriksaan yang didapatkan anak sekolah, mulai dari SD sampai SMA.

    Pemeriksaan Kesehatan untuk Anak SD (7-12 Tahun)

    Telinga

    Mata

    Gigi

    Jiwa

    Gizi

    Hati (hepatitis B)

    Tekanan darah

    Tuberkulosis

    Merokok (kelas 5-6)

    Tingkat aktivitas fisik (kelas 4-6)
    Gula darah

    Pemeriksaan Kesehatan untuk Anak SMP (13-15 Tahun)

    Telinga

    Mata

    Gigi

    Jiwa

    Gizi

    Hati (Hepatitis B dan C)

    Tekanan darah

    Tuberkulosis

    Merokok

    Tingkat aktivitas fisik

    Gula darah

    Talasemia (Sekali seumur hidup, kelas 7)

    Anemia remaja putri (kelas 7)

    Pemeriksaan Kesehatan untuk Anak SMA (16-17 Tahun)

    Telinga

    Mata

    Gigi

    Jiwa

    Gizi

    Hati (Hepatitis B dan C)

    Tekanan darah

    Tuberkulosis

    Merokok

    Tingkat aktivitas fisik

    Gula darah

    Anemia remaja putri (kelas 10)

    baca juga

    (suc/kna)