Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • KPK Gali Peran Sesditjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

    KPK Gali Peran Sesditjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

    KPK Gali Peran Sesditjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Andi Saguni terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
    Materi tersebut didalami
    KPK
    saat memeriksa
    Andi Saguni
    sebagai saksi terkait kasus dugaan
    korupsi
    proyek pembangunan
    RSUD Kolaka Timur
    (Koltim), pada Jumat (21/11/2025).
    “Penyidik mendalami saksi AS (Andi Saguni) terkait perannya sebagai Sesditjen dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
    Selain itu, Budi mengatakan, KPK juga memeriksa Thian Anggy Soepaat selaku staf gudang KSO PT PCP, PT RBM, dan PT PA.
    Dia mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Thian terkait penyerahan uang ke salah satu tersangka kasus korupsi tersebut.
    “Sedangkan saksi TAS (Thian Anggy Soepaat), didalami pengetahuannya terkait penyerahan uang dari pemberi kepada salah satu tersangka dalam perkara ini,” ujar dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah Bupati Abdul Azis.
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    Berikut adalah lima orang tersangka kasus ini:
    1. Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Kolaka Timur atau Kotim.
    2. Andi Lukman Hakim (ALH) selaku Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pembangunan RSUD.
    3. Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim.
    4. Deddy Karnady (DK) selaku pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP).
    5. Arif Rahman (AR) selaku pihak swasta Kerja Sama Operasi (KSO) PT PCP.
    Berdasarkan keterangan Asep Guntur Rahayu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dari pihak swasta diduga memberi suap.
    “Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
    Adapun Abdul Azis dan Andi Lukman Hakim adalah pihak penerima suap.
    “Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
    Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Ibu-Bayinya Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Kemenkes Buka Suara

    Viral Ibu-Bayinya Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Kemenkes Buka Suara

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait kasus meninggalnya ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Peristiwa ini memicu duka mendalam sekaligus sorotan luas terhadap mutu pelayanan kesehatan di Papua. Kemenkes memastikan akan mengusut tuntas dugaan penolakan pasien tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa dan memastikan pemerintah pusat ikut menelusuri apa yang terjadi di balik laporan kasus terkait.

    “Kementerian Kesehatan turut berbelasungkawa dan sangat menyayangkan insiden yang terjadi,” beber Aji saat dihubungi detikcom Minggu (23/11/2025).

    Menurut Aji, Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk melakukan investigasi bersama dinas kesehatan daerah. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan di seluruh rumah sakit yang disebut dalam laporan keluarga.

    “Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan kepada rumah sakit yang diduga menolak pasien,” kata Aji.

    Ia menegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali mengingatkan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, bahwa tidak ada alasan untuk menolak pasien dalam kondisi gawat darurat.

    “Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding urusan administrasi,” lanjut dia.

    Aji menambahkan, penolakan pasien oleh rumah sakit bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga melanggar Undang-Undang terkait kesehatan dan dapat berujung pada unsur pidana.

    Kemenkes menilai kasus ini sebagai peringatan serius perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua, mulai dari ketersediaan tenaga medis, kesiapan instalasi gawat darurat, hingga fungsi manajemen rumah sakit.

    “Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan harus dijamin,” kata Aji.

    Kemenkes juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan secara konkret.

    Sebelumnya diberitakan, Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, mengalami kondisi darurat pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT. Keluarga membawanya menuju sejumlah rumah sakit, tetapi disebut empat fasilitas kesehatan tidak dapat memberikan layanan, yakni RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.

    Dalam proses bolak-balik mencari pertolongan medis, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dok II Jayapura.

    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut kejadian tersebut sebagai tragedi memilukan. “Kami datang meminta pertolongan medis, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya, dikutip dari detikSulsel.

    Suami korban, Neil Kabey, juga menyoroti absennya dokter pada saat istrinya membutuhkan penanganan segera. “Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup,” katanya.

  • KPK Dalami Peran Sesditjen Kemenkes pada Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Kolaka Timur

    KPK Dalami Peran Sesditjen Kemenkes pada Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Kolaka Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua saksi perihal kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.

    Dari informasi yang dihimpun, saksi petama adalah Andi Saguni (AS) selaku Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan 2024 – 2025. Dia didalami terkait perannya di program Quick Win.

    “Penyidik mendalami saksi AS terkait perannya sebagai Sesditjen dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/11/2025).

    Kemudian untuk saksi kedua Thian Anggy Soepaat (TAS) selaku Staf Gudang KSO PT PCP, PT RBM dan PT PA. Dia diperiksa perihal penyerahan uang ke salah satu tersangka.

    “Sedangkan saksi TAS, didalami pengetahuannya terkait penyerahan uang dari pemberi kepada salah satu tersangka dalam perkara ini,” lanjut Budi.

    Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat (21/11/2025).

    Sebagai informasi, program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten

    Adapun dana alokasi Kemenkes 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, diantaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

    Pada Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis karena telah mengatur penentuan perusahan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka

    KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu: Pertama, Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis. Kedua, ALH (Andi Lukman Hakim), PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Ketiga, AGD (Ageng Dermanto), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim. Keempat, DK (Deddy Karnady), pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP). Kelima, AR (Arif Rahman), pihak swasta dari KSO PT PCP.

  • Sistem Baru Rujukan BPJS Kesehatan Awal 2026, Ngaruh ke Iuran Naik Nggak?

    Sistem Baru Rujukan BPJS Kesehatan Awal 2026, Ngaruh ke Iuran Naik Nggak?

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menyiapkan perubahan mekanisme rujukan BPJS Kesehatan yang wacananya diterapkan awal 2026. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah sistem baru tersebut berpengaruh kepada iuran BPJS Kesehatan.

    Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Irsan Moeis, menegaskan reformasi sistem rujukan hanya akan mempengaruhi pola pembayaran BPJS kepada fasilitas kesehatan, bukan iuran peserta.

    “Jadi, tarif itu adalah bayaran BPJS ke rumah sakit, bukan iuran yang dibayar masyarakat,” beber Irsan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Menurut Irsan, perubahan sistem rujukan, yang sedang diuji coba sejak Oktober, diproyeksikan akan meningkatkan biaya klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Berdasarkan data 2023 hingga Juni 2024, Kemenkes menghitung kenaikan pengeluaran BPJS berada di kisaran 0,64 persen hingga 1,69 persen.

    “Spending diperkirakan naik. Karena itu, untuk memastikan hitung-hitungannya tepat, kami lakukan pilot project terlebih dahulu,” kata Irsan.

    Meski begitu, ia memastikan kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) tetap berada dalam batas aman, sehingga tidak ada konsekuensi bagi besaran iuran peserta

    “Angka di situ perhitungan kita Dana Jaminan Sosial (DJS)-nya belum terganggu, masih aman dalam batas kesehatan keuangannya.”

    Selama ini, sistem rujukan BPJS berjalan secara berjenjang, dari rumah sakit kelas D, naik ke C, kemudian B, hingga A. Mekanisme tersebut sering dikeluhkan pasien karena waktu mendapatkan layanan spesifik menjadi lebih panjang akibat harus berpindah-pindah fasilitas.

    Melalui sistem baru, rujukan tidak lagi ditentukan oleh kelas rumah sakit, melainkan kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Dengan begitu, pasien bisa langsung dirujuk ke fasilitas yang memiliki kemampuan menangani kondisi medisnya, tanpa harus melewati tahapan berjenjang.

    Kemenkes menilai pendekatan ini juga mengurangi antrean rujukan tidak perlu dan mempercepat penanganan pasien.

    “Rasionalisasi tarif yang kami lakukan juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit,” tambah Irsan.

    (naf/naf)

  • Ironi Jakarta: Predikat Kota Bahagia di Tengah Tingginya Angka Depresi Warga Megapolitan 23 November 2025

    Ironi Jakarta: Predikat Kota Bahagia di Tengah Tingginya Angka Depresi Warga Megapolitan 23 November 2025

    Ironi Jakarta: Predikat Kota Bahagia di Tengah Tingginya Angka Depresi Warga
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Angka depresi di Jakarta tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
    Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Yunita Arihandayani, mengatakan sekitar 1,5 persen warga berusia di atas 15 tahun mengalami
    depresi
    .
    “Terkait data gangguan depresi rata-rata nasional 1,4 persen. DKI
    Jakarta
    sedikit lebih tinggi 1,5 persen,” kata Yunita dikutip Sabtu (22/11/2025).
    Ia menambahkan, masalah kesehatan jiwa pada kelompok usia di atas 15 tahun menempati peringkat kedua dari 10 penyakit tertinggi.
    Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi masalah kesehatan jiwa paling tinggi, yakni 4,4 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 2 persen.
    “Secara nasional rata-ratanya 2 persen, DKI Jakarta sedikit lebih tinggi 2,2 persen,” sambung Yunita.
    Yunita menjelaskan masih sedikit warga yang mencari pengobatan meski mengalami depresi atau gangguan kecemasan.
    Hanya 0,7 persen penderita gangguan cemas dan 12,7 persen pasien depresi yang memilih berobat.
    Rendahnya tingkat pencarian pengobatan dipicu kurangnya kesadaran terhadap gejala mental, serta stigma bahwa orang dengan masalah mental dianggap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
    Menurut Yunita, gangguan kecemasan dan depresi harus mendapatkan penanganan yang tepat.
    “Ketika tidak mencari pengobatan, dibiarkan depresi, ringan awalnya kemudian menjadi semakin parah,” ujarnya.
    Karena itu, Kemenkes mendorong masyarakat melakukan
    skrining
    kesehatan jiwa agar deteksi dini bisa dilakukan bila ada gejala.
    Di Jakarta, Dinas Kesehatan memiliki layanan konseling Counseling and Assistance for Resilience and Empowerment (JakCare) yang dapat diakses warga dengan kecemasan atau depresi.
    Layanan ini tersedia gratis melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau nomor 0800-1500-119.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menanggapi data depresi tersebut dengan mengingatkan bahwa Jakarta sempat dinobatkan sebagai kota paling bahagia peringkat ke-18 di dunia.
    “Ya, tapi Jakarta kota bahagia loh,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Sabtu.
    Menurut Rano, angka depresi perlu dikaji lebih dalam dengan melihat kondisi tiap wilayah sehingga tidak disimpulkan secara menyeluruh.
    “Enggak mungkin yang namanya
    clear
    (kota depresi). Itu yang namanya depresi wilayah, beberapa wilayah mungkin iya, tapi enggak bisa secara keseluruhan gitu. Harus kita survei,” tutur Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Warganya yang Depresi di Atas Rata-rata Nasional, Rano Karno: Tapi Jakarta Kota Bahagia Megapolitan

    9 Warganya yang Depresi di Atas Rata-rata Nasional, Rano Karno: Tapi Jakarta Kota Bahagia Megapolitan

    Warganya yang Depresi di Atas Rata-rata Nasional, Rano Karno: Tapi Jakarta Kota Bahagia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    menanggapi data Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa 1,5 persen penduduk Jakarta berusia di atas 15 tahun mengalami
    depresi
    , angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
    Rano membandingkan temuan tersebut dengan predikat Jakarta yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota paling bahagia peringkat ke-18 di dunia.
    “Ya, tapi Jakarta
    kota bahagia
    loh,” ucap Rano di Balai Kota Jakarta, Sabtu (22/11/2025) sore.
    Menurut Rano, angka depresi tersebut perlu dipahami secara lebih mendalam dengan melihat perbedaan kondisi setiap wilayah di Jakarta. Ia menilai tidak tepat jika seluruh kota disimpulkan mengalami tingkat depresi yang tinggi.
    “Enggak mungkin yang namanya
    clear
    (kota depresi). Itu yang namanya depresi itu wilayah, beberapa wilayah mungkin iya, tapi enggak bisa secara keseluruhan gitu. Harus kita survei,” jelasnya.
    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan prevalensi depresi penduduk usia di atas 15 tahun di Jakarta mencapai 1,5 persen, sedikit di atas angka nasional yang berada di 1,4 persen.
    “Terkait data gangguan depresi, rata-rata nasional 1,4 persen, DKI Jakarta sedikit lebih tinggi yaitu 1,5 persen,” kata Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Yunita Arihandayani, Sabtu.
    Masalah kesehatan jiwa pada kelompok usia di atas 15 tahun juga menempati peringkat kedua dari 10 penyakit tertinggi secara nasional.
    Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki angka masalah kesehatan jiwa tertinggi, yakni 4,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 2 persen.
    “Secara nasional rata-ratanya dua persen. DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, yaitu 2,2 persen,” ujar Yunita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Depresi di Jakarta Lampaui Rata-rata Nasional, Stigma Bikin Warga Enggan Berobat

    Angka Depresi di Jakarta Lampaui Rata-rata Nasional, Stigma Bikin Warga Enggan Berobat

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI menyebut prevalensi depresi di kalangan penduduk DKI jakarta usia di atas 15 tahun mencapai 1,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 1,4 persen. Data ini menunjukkan urgensi penanganan kesehatan mental di ibu kota.

    “Terkait data gangguan depresi, rata-rata nasional 1,4 persen, DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, 1,5 persen,” kata Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Yunita Arihandayani, dikutip Antara.

    Adapun masalah kesehatan jiwa pada usia di atas 15 tahun masuk ke dalam peringkat kedua dari 10 penyakit tertinggi. Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki prevalensi penduduk dengan angka masalah kesehatan jiwa paling tinggi, yakni 4,4 persen atau di atas rata-rata nasional yakni 2 persen.

    “Secara nasional rata-ratanya 2 persen. DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, 2,2 persen,” kata Yunita yang menambahkan bahwa angka itu merujuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.

    Menurutnya, hanya sedikit orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa, baik depresi maupun kecemasan mencari pengobatan. Hanya 0,7 persen orang dengan gangguan cemas mencari pengobatan, sementara untuk pasien depresi jumlahnya 12,7 persen.

    Menurut Yunita, kurangnya kesadaran bahwa dirinya mengalami gejala depresi atau cemas menjadi penyebab mereka tak mengakses pengobatan. Selain itu, masih ada stigma di masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa.

    “Seseorang tidak mencari pengobatan ke ahlinya, seperti psikolog atau psikiater takut dibilang ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). “Misalnya, sering dibilang orang yang sedih terus, orang yang nggak punya semangat, dibilang kurang kuat iman,” kata dia.

    “Ketika tidak mencari pengobatan, dibiarkan depresi, ringan awalnya kemudian menjadi semakin parah,” lanjutnya.

    Karena itu, Kemenkes mendorong masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan jiwa sebagai upaya deteksi dini dan mencari pengobatan apabila terdiagnosis mengalami masalah kesehatan mental.

    Di Jakarta, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah mengimbau warga Jakarta yang merasa cemas terus-menerus atau menghadapi masalah psikologi agar dapat mencurahkan isi hati dengan mengakses layanan konseling “Jakarta Counseling and Assistance for Resilience and Empowerment” (JakCare).

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)

  • Kabar Baik! KLB Polio Resmi Dinyatakan Berakhir di Indonesia

    Kabar Baik! KLB Polio Resmi Dinyatakan Berakhir di Indonesia

    Jakarta –

    Indonesia secara resmi telah mengakhiri Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2, yang muncul aibat rendahnya cakupan imunisasi polio selama beberapa tahun. Hampir 60 juta dosis imunisasi polio tambahan telah diberikan kepada anak-anak selama respon KLB ini.

    Sejak Juni 2024 hingga saat ini, tidak ditemukan lagi virus polio pada anak-anak maupun lingkungan. Berdasarkan situasi ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan KLB ditutup secara resmi pada 19 November 2025.

    “Kita berhasil menghentikan penyebaran polio di Indonesia berkat dedikasi tenaga kesehatan, komitmen orang tua dan seluruh anggota masyarakat agar anak-anak diimunisasi, serta dukungan mitra. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Kita harus terus bekerja sama agar polio tidak kembali dengan memastikan semua anak menerima imunisasi polio lengkap sesuai usia,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (21/11).

    “Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Risiko polio masih ada, terutama dengan adanya kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa provinsi di Indonesia,” tambahnya.

    Dr Saia Ma’u Piukala, Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat mengatakan keberhasilan Indonesia merupakan langkah penting menuju dunia tanpa polio. Keberhasilan ini juga memperkuat kemampuan seluruh Wilayah Pasifik Barat WHO untuk mempertahankan status bebas polio yang telah dicapai 25 tahun lalu.

    “Saya mendorong seluruh 38 negara dan wilayah di Pasifik Barat untuk tetap waspada. Suatu hari nanti, polio hanya tinggal sejarah. Sampai saat itu tiba, kita harus melanjutkan imunisasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, KLB terjadi sejak bulan Oktober 2022, saat kasus pertama dilaporkan dari Aceh. Dalam dua tahun berikutnya, kasus juga ditemukan di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kasus cVDPV2 (varian virus polio) terakhir terkonfirmasi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024.

    Indonesia melakukan respons melalui dua putaran imunisasi tambahan polio dengan menggunakan vaksin novel OPV-2 (nOPV2) mulai akhir tahun 2022 hingga triwulan ketiga 2024. Secara paralel, cakupan imunisasi rutin juga meningkat, dengan persentase anak yang menerima dosis kedua vaksin polio inaktif (IPV) meningkat dari 63% (1,9 juta anak) pada 2023 menjadi 73% (3,2 juta anak) pada 2024.

    Dalam upaya mengakselerasi peningkatan cakupan IPV, Kementerian Kesehatan menginisiasi penggunaan vaksin heksavalen yang menggabungkan DPT-HB-Hib dan IPV dalam satu suntikan. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni polio, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis akibat infeksi Haemophilus influenza tipe b.

    Penggunaan vaksin heksavalen diharapkan jumlah suntikan yang diterima anak, menghemat waktu dan biaya keluarga, serta mempercepat terbentuknya kekebalan terhadap berbagai penyakit. Program ini dimulai pada Oktober 2025 di provinsi DIY, NTB, Bali, serta enam provinsi di Tanah Papua, dengan pelaksanaan secara nasional direncanakan pada tahun mendatang.

    Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan dalam deteksi dan investigasi lumpuh layuh akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak-anak. Kualitas surveilans AFP semakin baik melalui deteksi kasus lebih sensitif dan peningkatan kualitas spesimen.

    Sesuai protokol Global Polio Eradication Initiative, tim independen global menilai kualitas respons KLB polio melalui Outbreak Response Assessment (OBRA) pada Juli 2023, Desember 2024, dan Juni 2025.

    Berdasarkan penilaian ini, disimpulkan Indonesia telah melaksanakan upaya respon yang berkualitas, melakukan serangkaian upaya penguatan dan peningkatan pelaksanaan program sebagaimana direkomendasikan tim OBRA, serta membuktikan tidak adanya kasus baru.

    Dengan demikian, WHO menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria berakhirnya KLB, sehingga status KLB Polio dapat ditutup.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)

  • Kemenkes Kecualikan Rujukan Baru bagi Peserta BPJS dengan Kondisi Ini

    Kemenkes Kecualikan Rujukan Baru bagi Peserta BPJS dengan Kondisi Ini

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan menegaskan skema rujukan baru BPJS Kesehatan berbasis kompetensi tidak akan membatasi akses layanan kesehatan masyarakat, terutama pada kondisi gawat darurat. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, Obrin Parulian, memastikan seluruh fasilitas kesehatan tetap wajib menerima pasien tanpa melihat tingkat kompetensi rumah sakit.

    “Untuk kondisi gawat darurat, masyarakat tetap bisa mengakses layanan ke fasilitas kesehatan terdekat, apa pun tipenya,” ujar Obrin dalam konferensi pers, Jumat (21/11/2025).

    Obrin menjelaskan, aturan rujukan berbasis kompetensi akan berlaku hanya untuk kondisi non-gawat darurat. Pada kasus gawat darurat, pasien tidak boleh dipersulit, apalagi dengan pertanyaan soal kecocokan kompetensi fasilitas kesehatan.

    “Tidak mungkin di gawat darurat kita tanya dulu kompetensi siapa yang cocok. Akses harus dibuka seluas-luasnya. Mau klinik, rumah sakit kelas A, B, C, atau D, semua wajib melayani,” tegasnya.

    Menurutnya, prinsip utama layanan kegawatdaruratan adalah keselamatan pasien terlebih dahulu. Rumah sakit tetap harus menerima pasien, melakukan penanganan awal, stabilisasi, hingga asesmen kebutuhan medis.

    Setelah pasien stabil, barulah dilakukan asesmen apakah rumah sakit tersebut memiliki kompetensi yang sesuai untuk melanjutkan perawatan.

    “Jika kompetensinya sesuai, pasien dapat dirawat hingga selesai. Jika tidak sesuai, pasien dirujuk ke rumah sakit dengan kompetensi lebih tinggi,” kata Obrin.

    Jika kondisi pasien membutuhkan kompetensi lebih rendah, RS kompetensi tinggi tetap dapat menanganinya, karena fasilitas unggulannya mencakup layanan untuk kondisi di bawahnya.

    “Rumah sakit akan melakukan triase, lalu assessment. Bila membutuhkan kompetensi lebih tinggi, pasien dirujuk. Jika kompetensinya cukup, rawatan dilanjutkan,” jelas Obrin.

    Obrin mengingatkan prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berlaku, setiap warga negara memiliki hak memperoleh layanan kesehatan yang aman dan tepat waktu. Karena itu, rujukan berbasis kompetensi tidak boleh dipahami sebagai pembatasan, melainkan sebagai upaya agar pasien mendapat penanganan paling tepat sesuai kemampuan fasilitas kesehatan.

    “Pasien tetap berhak mengakses layanan. Rujukan berbasis kompetensi ini justru memastikan terapi yang diberikan sesuai kemampuan klinis fasilitas tersebut,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Kemenkes ingatkan angka depresi di Jakarta di atas rata-rata nasional

    Kemenkes ingatkan angka depresi di Jakarta di atas rata-rata nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan mengingatkan penduduk berusia di atas 15 tahun yang mengalami depresi di Jakarta sebanyak 1,5 persen atau di atas rata-rata nasional.

    “Terkait data gangguan depresi, rata-rata nasional 1,4 persen, DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, 1,5 persen,” kata Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Yunita Arihandayani dalam seminar daring di Jakarta, Jumat.

    Adapun masalah kesehatan jiwa pada usia di atas 15 tahun masuk ke dalam peringkat kedua dari 10 penyakit tertinggi.

    Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki prevalensi penduduk dengan angka masalah kesehatan jiwa paling tinggi, yakni 4,4 persen atau di atas rata-rata nasional yakni 2 persen.

    “Secara nasional rata-ratanya 2 persen. DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, 2,2 persen,” kata Yunita yang menambahkan bahwa angka itu merujuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.