Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Semua Warga Indonesia Bisa Dapat Skrining Kesehatan Jiwa Gratis, Begini Caranya Semua Warga Indonesia Bisa Dapat Skrining Kesehatan Jiwa Gratis, Begini Caranya

    Semua Warga Indonesia Bisa Dapat Skrining Kesehatan Jiwa Gratis, Begini Caranya Semua Warga Indonesia Bisa Dapat Skrining Kesehatan Jiwa Gratis, Begini Caranya

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap seluruh masyarakat Indonesia dari segala kelompok usia bisa mengakses skrining kesehatan jiwa gratis yang termasuk dari bagian pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini dijadwalkan berjalan pada Februari 2025.

    “Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Minggu.

    Pemerintah disebutnya telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.

    Jika ditemukan ada masalah atau gangguan, masyarakat akan ditangani baik dengan psikolog atau psikiater dan secara farmakologis yakni obat-obatan jika masalah kejiwaannya sudah parah.

    Dikutip dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi penduduk dengan gejala depresi tertinggi terdapat pada kelompok remaja usia 15-24 tahun. Sebanyak 1% remaja mengalami depresi, 3,7% cemas, post traumatic syndrome disorder (SPTSD) 0,9%, dan attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) sebanyak 0,5%.

    Pada tahap awal, sekitar 60 juta orang akan menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Targetnya, lima tahun ke depan, layanan tersebut bisa diikuti oleh lebih dari 200 juta warga Indonesia.

    Next: Cara dapat pemeriksaan kesehatan gratis

    Berikut cara lengkap untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun mengacu pada Kemenkes RI.

    1. Mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile

    Mengisi biodata diriMemilih tanggal pemeriksaanPendaftaran PKG dapat didaftarkan oleh keluargaBayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku).Jika mengalami kesulitan pendaftaran, dilakukan melalui WA 0812-7887-8812

    2. Mendaftarkan atau Mengaktifkan JKN

    Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat pemeriksaan kesehatan gratis dan penanganannya, masyarakat perlu mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN sebulan sebelum hari ulang tahun.

    Masyarakat akan mendapatkan WhatsApp mengikuti PKG pada H-30, H-7, H-1, dan Hari H ulang tahun.

    Pada H-7, akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.

    Bagi pengidap hipertensi dan atau DM usia di lebih 40 tahun, diminta untuk berpuasa: tidak makan dan minum kecuali air putih, 8-10 jam sebelum waktu PKG di hari ulang tahun.

    “Skriningnya mungkin gratis karena ada bantuan pemerintah juga. Tetapi tindaklanjutnya ini yang harus disesuaikan dengan kepesertaan BPJS-nya misalnya ada tindak lanjut diabetes dan lainnya,” kata Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes, Rima Damayanti dalam webinar daring, Senin (13/1/2025)

    3. Persiapan Sebelum ke Fasilitas Kesehatan

    Saat berkunjung ke FKTP, masyarakat harus membawa:Identitas diri (KTP)/Kartu Identitas Anak/Kartu KeluargaBuku KIA bagi sasaran balita dan anak pra-sekolahTiket pemeriksaan di aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsAppHasil pengisian formulir kuesioner skrining mandiri

    4. Bagaimana yang Ultah di Bulan Januari?

    Masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi, dapat berkunjung langsung ke FKTP.

    Masyarakat dapat berkunjung ke FKTP hingga maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30) untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun.

    Sementara masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, dan Maret 2025, dikecualikan dari ketentuan tersebut dan dapat berkunjung ke FKTP hingga 30 April 2025.

  • Prabowo Kebut Selesaikan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa Alasannya? Nasional 3 Februari 2025

    Prabowo Kebut Selesaikan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa Alasannya? Nasional 3 Februari 2025

    Prabowo Kebut Selesaikan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa Alasannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan empat menterinya untuk menyusun aturan tentang
    perlindungan anak
    yang harus selesai dalam waktu satu hingga dua bulan.
    Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ia dan tiga menteri Kabinet Merah Putih lainnya telah dipanggil oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) di Istana beberapa waktu lalu.
    Informasi ini diungkapkan Meutya dalam konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
    Perlindungan Anak
    (Kemenpppa).
    “Presiden melalui penyampaian Pak Seskab (Menteri Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan
    aturan perlindungan anak di ruang digital
    ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan timeline-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya di kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025).
    Menindaklanjuti perintah ini, Kementerian Komdigi bersama Kemenkes, Kemendikdasmen, dan Kemenpppa menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja yang akan menyusun aturan tersebut.
    Pembahasan aturan itu juga akan melibatkan akademisi dan aktivis pemerhati anak seperti Profesor Rosmini, Najela Shihab, Save The Children Indonesia, hingga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kak Seto.
    Salah satu poin yang mungkin akan dicantumkan dalam aturan itu menyangkut pembatasan penggunaan media sosial pada anak.
    “SK ini sudah kita tandatangani dan tim akan mulai bekerja esok Senin, 3 Februari,” ujar Meutya.
    Meutya mengatakan bahwa perintah Prabowo agar segera menyelesaikan aturan perlindungan anak bukan tanpa alasan.
    Menurutnya, terdapat beberapa persoalan yang melatarbelakangi aturan tersebut, yakni kondisi Indonesia sebagai negara dengan kasus
    pornografi anak
    terbanyak keempat di dunia.
    Kemudian, judi online yang menjangkit hampir 100 ribu anak, bullying, kekerasan seksual, dan lainnya.
    “Teman-teman sekalian, tentu bukan tanpa alasan mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” tutur Meutya.
    Meutya mengaku pihaknya menerima banyak aduan kasus kejahatan yang menyasar anak.
    Selain pornografi, laporan paling banyak menyangkut judi
    online
    , kekerasan seksual, dan perundungan.
    Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa aturan tersebut akan memerhatikan masalah judi
    online
    .
    “Kemarin kan kita tahu judi
    online
    , itu data kemarin ya, data yang terbaru mudah-mudahan turun. Tapi data kemarin kan kita tahu untuk 10 tahun ke bawah saja, angkanya itu hampir 100.000,” kata Meutya.
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan pada anak mengakibatkan gangguan
    kesehatan mental

    (mental disorder)
    .
    Gangguan itu berupa
    anxiety disorder
    (gangguan kecemasan) dan
    depression disorder
    (gangguan depresi).
    “Karena mereka terekspose secara berlebihan ke sosial media sehingga mereka melihat sesuatu yang memengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya,” tutur Budi.
    Selain itu, Kemenkes juga menemukan banyaknya kebutuhan orangtua akan jasa terapis wicara untuk anak mereka.
    Ketika ditelisik lebih lanjut, kebutuhan itu muncul lantaran anak-anak mereka mengalami keterlambatan kemampuan berbicara.
    “Sesudah kita
    screening
    kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat
    gadget
    ,” ujar Budi.
    Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa Kemenkes akan menggelar tes kesehatan mental gratis untuk anak usia sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ini.
    Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari program skrining kesehatan gratis Prabowo bagi masyarakat yang sedang berulang tahun.
    Hanya saja, kata Budi, skrining untuk anak sekolah akan dilakukan ketika mereka masuk tahun ajaran baru.
    “Jadi setiap kali ajaran baru kan masuk. Jadi buat kita lebih efektif untuk melakukan cek kesehatan gratisnya pada saat mereka masuk (ajaran baru) sekolah, itu untuk usia sekolah,” tutur Budi.
    Adapun anak di bawah usia sekolah dan masyarakat di atas usia sekolah bisa menjalani skrining kesehatan di Puskesmas dan klinik swasta.
    “Waktunya kapan? Pada saat ulang tahunnya mereka plus satu bulan,” tutur Budi.
    Menurut Budi, hasil survei kesehatan 2023 mengungkap bahwa satu dari sepuluh orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa.
    Artinya, dari 280 juta penduduk Indonesia, sebanyak 28 juta di antaranya memiliki masalah kesehatan mental.
    Dalam kasus gangguan kejiwaan pada anak, Kementerian Komdigi telah menerima banyak aduan terkait perundungan hingga kekerasan seksual yang berdampak pada psikologis anak.
    “Kadang-kadang tidak tahu, orangtuanya enggak tahu, anaknya sendiri enggak tahu (yang mereka alami),” ujar Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes Bakal Menyasar 280 Juta Penduduk RI

    Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes Bakal Menyasar 280 Juta Penduduk RI

    Kementerian Kesehatan menargetkan 280 juta penduduk RI untuk mendapatkan program cek kesehatan gratis pada hari ulang tahun. Program tersebut menyasar seluruh golongan seperti balita, anak sekolah, hingga orang dewasa yang bisa diakses melalui aplikasi Satu Sehat.

  • Anak Sekolah Dapat Skrining Kesehatan Mental Gratis Tahun 2025, Simak Skemanya!

    Anak Sekolah Dapat Skrining Kesehatan Mental Gratis Tahun 2025, Simak Skemanya!

    PIKIRAN RAKYAT – Akan digelar skrining kesehatan mental gratis untuk anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Rencana ini termasuk bagian dari program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat pada hari ulang tahun mereka.

    Ditegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, langkah ini sebagaimana kebijakan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Meski menjadi bagian dari program skrining Kesehatan warga di hari ulang tahunnya, terkhusus bagi anak-anak, waktu pemeriksaan dibuat berbeda skema.

    Alih-alih di hari ulang tahun, skrining Kesehatan gratis itu akan dilaksanakan ketika anak-anak masuk tahun ajaran baru di sekolah.

    Hal ini sebagaimana keterangan terbaru Menkes Budi, di Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025.

    “Jadi setiap kali ajaran baru kan masuk. Jadi buat kita lebih efektif untuk melakukan cek kesehatan gratisnya pada saat mereka masuk (ajaran baru) sekolah, itu untuk usia sekolah,” kata Budi.

    Kasus Mental Meningkat Pesat di Indonesia

    Budi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei kesehatan tahun 2023, satu dari sepuluh orang Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Ini berarti sekitar 28 juta dari total 280 juta penduduk Indonesia menghadapi gangguan kejiwaan.

    Namun, kata Budi, masalah utama adalah tidak adanya skrining kesehatan mental yang dilakukan, sehingga banyak yang tidak menyadari adanya gangguan kejiwaan yang mereka alami.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat adanya banyak aduan mengenai perundungan dan kekerasan seksual yang memengaruhi kondisi psikologis anak-anak.

    “Kadang-kadang tidak tahu, orangtuanya enggak tahu, anaknya sendiri enggak tahu (yang mereka alami),” ujar Budi.

    Sebagai langkah awal, pemerintah akan memulai program skrining kesehatan mental tahun ini untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan mental masyarakat, termasuk anak-anak.

    Program ini direncanakan akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, mencakup 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik.

    Kementerian Kesehatan juga akan mempersiapkan pelatihan terapi psikologis dasar bagi dokter-dokter di puskesmas. Hal ini penting karena tidak semua masalah kesehatan mental memerlukan pengobatan atau terapi farmakologis.

    Meski demikian, pemerintah tetap akan menyediakan dua jenis terapi tersebut di Puskesmas.

    “Karena mental itu enggak semuanya farmakologis, ada terapi yang dikasih obat gitu. Ini juga terapi yang secara psikologis didengarkan, diajak bicara, diajari, dikasih contoh, diperkuatkan,” kata Budi, menegaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cek Kesehatan Gratis Termasuk Skrining Kejiwaan untuk Anak yang Kecanduan Gadget

    Cek Kesehatan Gratis Termasuk Skrining Kejiwaan untuk Anak yang Kecanduan Gadget

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung upaya pembatasan usia pengguna media sosial. Dia juga menyoroti efek kecanduan ponsel pada anak termasuk memicu speech delay.

    “Sesudah kita skrining, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tetapi menghabiskan waktunya melihat gadget,” paparnya saat ditemui wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Dirinya juga menyinggung dua masalah kesehatan anak yang muncul akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Anak yang kecanduan media sosial menurutnya bisa mengalami anxiety disorder dan gangguan emosional lainnya.

    Oleh karena itu untuk mendeteksi gangguan mental pada anak, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun juga akan mencakup skrining kesehatan kejiwaan anak.

    “Ke depannya, Kementerian Kesehatan akan melakukan skrining (kesehatan) jiwa di program cek kesehatan gratis bagi anak-anak. Kita akan segera mulai,” ungkapnya.

    Selain kelompok usia anak, seluruh masyarakat Indonesia juga akan bisa mengakses skrining kesehatan mental secara gratis. Sekitar 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang tersebar di seluruh Indonesia disiapkan untuk memfasilitasi skrining kesehatan mental tersebut.

    Skrining tersebut merupakan pemeriksaan awal untuk mengungkap adanya indikasi gangguan kesehatan mental. Untuk diagnosis lebih lanjut tetap dibutuhkan untuk mendiagnosa gangguan spesifik yang dialami.

    “Data tahun 2023, 1 dari 10 rakyat Indonesia itu punya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa, dan isunya adalah ini skriningnya tidak pernah dilakukan, jadi mereka sendiri tidak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya program cek kesehatan mental gratis akan kita lakukan bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak,” tandasnya.

    (kna/kna)

  • Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial Nasional 2 Februari 2025

    Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial Nasional 2 Februari 2025

    Banyak Anak Indonesia Alami Gangguan Mental karena Media Sosial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    mengatakan, banyak anak-anak di Indonesia hari ini yang mengalami gangguan mental atau mental disorder akibat penggunaan media sosial yang berlebihan.
    Gangguan mental yang dialami anak di Indonesia itu adalah
    anxiety disorder
    (gangguan kecemasan) dan
    depression disorder
    (gangguan depresi).
    Informasi itu disampaikan Budi dalam konferensi pers pembentukan tim kerja penyusunan aturan perlindungan anak bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan dua kementerian lainnya.
    “Nah, ada dua jenis penyakit mental yaitu
    anxiety disorder
    dan
    depression disorder
    yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang,” kata Budi di kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Minggu (2/2/2025).
    Kejiwaan anak yang terpapar media sosial banyak yang terganggu.
    Paparan itu bisa berbentuk perundungan (
    bullying
    ) maupun ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar.
    Selain masalah kejiwaan, Kemenkes juga mendapati banyak anak-anak yang mengalami masalah kesehatan psikomotorik, terutama verbal.
    Dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkes menemukan banyak anak-anak yang kemampuan berbicaranya terlambat, sehingga membutuhkan banyak terapis wicara.
    “Sesudah kita
    screening
    , kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya yang tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat
    gadget
    ,” ujar Budi.
    Oleh karena itu, Kemenkes mendukung wacana pembatasan penggunaan media sosial pada anak, sekaligus perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
    “Jadi, dua isu itu, isu kesehatan mental dan isu kesehatan psikomotorik khusus yang kemampuan wicara, itu menjadi konsen kami,” kata Budi.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) menugaskan Kementerian Komdigi, Kemenkes, Kemendikdasmen, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) untuk menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
    Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengatakan, perintah itu dilatarbelakangi berbagai bahaya di dunia digital yang mengancam anak.
    “Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” ujar Meutya di kompleks Kemendikdasmen.
    “Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Ungkap Penyebab Anak Terlambat Bicara: Habiskan Waktu Melihat Gadget – Page 3

    Menkes Ungkap Penyebab Anak Terlambat Bicara: Habiskan Waktu Melihat Gadget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mendukung berbagai upaya pembatasan media sosial bagi anak Indonesia, karena dinilai memiliki banyak dampak negatif bagi anak.

    “Kenapa kami di (Kementerian) Kesehatan sangat mendukung untuk pembatasan (anak) dari akses ke media sosial digital, karena satu masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa yang kita sudah lihat,” kata Menkes Budi di sela-sela kegiatan Karya Cipta Lagu Pembelajaran Anak Usia Dini (Kicau) di Jakarta, Minggu.

    Menkes Budi mengatakan gangguan mental pada anak yang disebabkan oleh media sosial diakibatkan oleh paparan secara berlebihan yang diakibatkan, sehingga anak-anak mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwa dan mentalnya.

    Ia menjelaskan hal yang dilihat umumnya bisa dalam bentuk perundungan atau bullying, ataupun bentuk ajakan dalam melakukan sesuatu yang tidak benar.

    “Nah, yang kedua isu kesehatannya bapak/ibu, adalah kesehatan psikomotorik, kesehatan verbal,” ujarnya yang dikutip dari Antara.

    Menkes Budi menjelaskan saat ini banyak anak-anak yang terlambat bicara, atau umumnya dikenal sebagai speech delay, yang menyebabkan Indonesia memerlukan banyak terapi wicara.

    “Sesudah kita skrining, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tetapi menghabiskan waktunya melihat gadget,” paparnya.

    Oleh karena itu, untuk mendeteksi adanya berbagai gangguan mental anak tersebut Menkes Budi menyebutkan ke depannya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun juga akan mencakup skrining kesehatan kejiwaan anak.

    “Ke depannya, Kementerian Kesehatan akan melakukan skrining (kesehatan) jiwa di program cek kesehatan gratis bagi anak-anak. Kita akan segera mulai,” ungkap Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.

     

  • 280 Juta Warga Indonesia Bisa Periksa Kesehatan Gratis, Ini Prioritasnya

    280 Juta Warga Indonesia Bisa Periksa Kesehatan Gratis, Ini Prioritasnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat melakukan periksaan kesehatan gratis.

    “Ini (pemeriksaan kesehatan gratis) merupakan program terbesar Kemenkes, mungkin juga pemerintah karena menargetkan 280 juta orang,” kata Menkes seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Minggu, 2 Februari 2025.

    Fokus awal pada kesehatan mental anak dan remaja

    Budi menjelaskan, pemerintah saat ini fokus pada kasus kesehatan mental anak dan remaja yang kian marak belakangan ini.

    “Berdasarkan data per tahun 2023, satu dari sepuluh masyarakat Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Mirisnya, tersiar isu bahwa mereka tidak sadar kalau mengalami masalah mental karena tidak pernah melakukan skrining,” tutur Budi.

    “Oleh karena itu, program pengecekan kesehatan gratis ini akan kita lakukan,” ujarnya menambahkan.

    Terkait rencana ini, Kemenkes menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia guna memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis.

    Kapan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan?

    Pemerintah sudah menjadwalkan program ini mulai berjalan pada Februari 2025. Namun, menurut menkes, dirinya masih akan mendiskusikan tanggal resmi pembukaan skrining dengan presiden dan kepala daerah.

    “Saya berencana menghadap presiden. Jika sudah dapat jadwal, makan minggu depan diskusikan kapan mulainya karena program ini serentak di seluruh Indonesia sehingga harus berkoordinasi juga sama kepala daerah,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Kebut Selesaikan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital, Apa Alasannya? Nasional 3 Februari 2025

    Kementerian Komdigi: Indonesia Masuk 4 Besar Dunia dalam Kasus Pornografi Anak Nasional 2 Februari 2025

    Kementerian Komdigi: Indonesia Masuk 4 Besar Dunia dalam Kasus Pornografi Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebutkan, Indonesia tercatat menjadi negara keempat di dunia dengan kasus pronografi anak terbanyak.
    Menurut Meutya, persoalan ini menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementeriannya dan tiga kementerian lain mempercepat pembuatan aturan perlindungan anak di dunia digital.
    Adapun ketiga kementerian itu adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), dan Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    “Teman-teman sekalian, tentu bukan tanpa alasan mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025).
    “Ini belum menyinggung perjudian
    online
    yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak dan juga aspek-aspek negatif lainnya,” tambahnya.
    Menurut Meutya, Kementerian Komdigi dan tiga kementerian tersebut telah dipanggil untuk mengikuti rapat di Istana bersama Sekretaris Kabinet (Seskab).
    Melalui pertemuan itu, Presiden Prabowo memerintahkan Komdigi dan kementerian terkait segera menyusun aturan perlindungan anak di dunia digital.
    “Presiden melalui penyampaian melalui Pak Seskab kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan
    aturan perlindungan anak di ruang digital
    ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan timeline-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya.
    Oleh karena itu, Kementerian Komdigi, Kemenkes, Kemenpppa, dan Kemendikdasmen menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja yang akan bertugas menyusun aturan perlindungan anak.
    “Kami berempat telah berkoordinasi awal dengan ibu menteri dan bapak-bapak menteri dan semuanya memiliki semangat yang sama dari perspektif yang berbeda-beda,” tutur Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asosiasi Pedagang Kelontong Siap Pasang Stiker Batas Umur Penjualan Rokok – Page 3

    Asosiasi Pedagang Kelontong Siap Pasang Stiker Batas Umur Penjualan Rokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi pedagang kelontong siap berkolaborasi dalam gerakan edukasi pembatasan konsumsi rokok melalui stiker larangan penjualan rokok di bawah usia 21 tahun. Anjuran ini menjadi pilihan yang lebih bijak ketimbang dorongan penyusunan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, seperti penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

    Stiker larangan menjual rokok kepada warga di bawah usia 21 tahun dinilai lebih tepat sasaran karena mendorong edukasi kepada masyarakat luas. Upaya ini bisa memberikan pemahaman untuk menekan angka konsumsi rokok di kalangan usia muda.

    Gerakan edukasi itu didukung oleh Ketua Umum Perkumpulan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaedi. Bagi dirinya, anjuran ini jauh lebih baik dibandingkan dengan aturan eksesif lainnya yang didorong Kemenkes, seperti penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes.

    “Saya setuju untuk anak di bawah usia 21 tahun tidak merokok. Namun, untuk usia 21 ke atas itu saya rasa merupakan pilihan orang dewasa untuk menentukan selera apa yang mau dikonsumsi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kemenkes melalui PP 28/2024 juga mengatur larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang banyak ditentang oleh berbagai pihak.

    Padahal, banyak warung yang sudah berjualan bertahun-tahun di lingkungan tersebut, bahkan sebelum sekolah atau tempat bermain anak didirikan. Pembatasan yang dibebankan kepada warung-warung ini, menurut Junaedi, akan merugikan pendapatan para pedagang.

    Junaedi menjelaskan bahwa aturan tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah yang didominasi oleh UMKM, termasuk warung-warung kelontong. Menurutnya, saat ini pendapatan dari menjual rokok menjadi penyumbang terbesar pedagang, sekitar 60% dari total pendapatan warung-warung.