Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis Nasional 5 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis Nasional 5 Februari 2025

    Anggaran Dipangkas Rp 19 T, Menkes: Eselon I Jangan Pakai Pesawat Kelas Bisnis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan
    Budi Gunadi Sadikin
    meminta pejabat eselon I
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes) untuk tidak menggunakan kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas.
    Hal ini bakal diterapkan untuk merespons pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,63 triliun dari total pagu Rp 105,76 triliun.
    “Eselon I sudah terbangnya jangan pakai
    business class
    deh, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan. Kalau perlu menteri juga naiknya Citilink, jadi enggak ada
    business class
    -nya,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
    Budi mengaku tak masalah untuk menggunakan maskapai pesawat berbiaya murah seperti Citilink demi menghemat biaya.
    “Kalau menteri di ekonomi kan enggak enak yang di
    business class
    , ya kita pakai Citilink aja biar murah. Enggak apa-apa juga,” ujar dia.
    Budi menuturkan, langkah itu bisa dilakukan karena jumlah pemotongan anggaran tahun ini lebih dalam.
    “Sebagai pemotongan yang cukup dalam, kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas, di mana motongnya. Malah kita pikir-pikir mungkin menterinya juga deh diiniin kalau terbangnya pendek-pendek ngapain juga (
    business class
    ). Tapi kalau terbangnya jauh ya pegel juga,” ucap Budi.
    Selain perjalanan dinas, Kemenkes juga sudah mengurangi pengeluaran untuk kegiatan pertemuan, upacara-upacara, dan hari-hari perayaan hingga 50 persen.
    Di sisi lain, Budi bakal membahas pemotongan anggaran senilai Rp 19 triliun itu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan masyarakat karena efisiensi anggaran.
    “Pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat. Cuma nanti kita lihat mana yang benar-benar kita bisa hemat, apa yang benar-benar mengganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok kita enggak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu masyarakat itu kepotong,” kata Budi.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
    Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026

    Menkes Bocorkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dieksekusi 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dirinya akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tarif BPJS Kesehatan. Menurutnya, penyesuaian tarif kemungkinan dilakukan pada 2026 mendatang.

    Menurutnya, rencana ini juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, namun masih menunggu hitungan yang pasti bersama Kementerian Keuangan.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke bapak (Presiden), kalau hitung-hitungan kami sama bu Menkeu harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya,” kata Budi Gunadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Ia menjelaskan perhitungan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan masih belum final, sehingga belum bisa memberikan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama bu Ani (Menteri Keuangan),” katanya.

    Namun Budi Gunadi menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini tidak berhubungan dengan rencana Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem KRIS yang menggantikan pembagian kelas 1,2, dan 3 masih dievaluasi hingga 30 Juni 2025.

    “Nggak ada hubungan sama KRIS,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    (haa/haa)

  • Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes

    Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026, Ini Bocoran Menkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku bakal menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas klaim dan kenaikan tarif atau iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

    Budi Gunadi meyakini bahwa keuangan BPJS Kesehatan pada 2025 masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran. 

    Namun, dia memberi bocoran pada 2026 perlu ada penyesuaian atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggapan ini berdasarkan hitungan yang dilakukan olehnya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Pada 2026 kemungkinan mesti ada adjustmen dari tarifnya. Saya akan minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitunganannya sudah pas, mau menghadap dengan menteri keuangan untuk menjelakan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi mengamini bahwa pada 2026 ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan bakal dinaikkan.

    Saat ini, kalkulasi itu, kata Budi, sedang dikerjakan bersama dengan kementerian keuangan, BPJS, dan kementerian kesehatan. Namun, Budi masih belum dapat menyampaikan perkiraan kenaikkan iuran pada 2026.  

    “Belum, belum ada angka [kenaikan iuran BPJS Kesehatan], makanya mesti hadap beliau [Sri Mulyani]. Tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani. Dan ini engga ada hubungannya sama KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), karena layanan kesehatan kita naik. Yang berat-berat jantung stroke itu naik,” pungkas Budi.

  • Trump akan Tutup USAID, Ini 2 Dampaknya bagi Indonesia

    Trump akan Tutup USAID, Ini 2 Dampaknya bagi Indonesia

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memerintahkan pembekuan aliran bantuan luar negeri setelah beberapa jam usai resmi dilantik sebagai kepala negara. Salah satunya US Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional AS yang bakal ditutup.

    Menurut memo internal yang dikirimkan ke para pejabat dan kedutaan besar AS di luar negeri, Departemen Luar Negeri AS menyetop hampir semua bantuan luar negeri dan menghentikan bantuan baru, dilansir BBC, Rabu (5/2).

    Pemberitahuan bocor ini menyusul perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada Senin (20/1) untuk menghentikan bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Lalu, sambil menunggu peninjauan efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negerinya.

    Menurut angka pemerintah, AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia yang telah menghabiskan 68 miliar dolar AS pada 2023. Pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS tampaknya memengaruhi segala hal, mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer.

    Pendanaan USAID di Asia Tenggara

    Di Asia Tenggara, pendanaan USAID telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam dan dukungan bagi aktivis pro-demokrasi. Namun, program penyelamatan jiwa di wilayah tersebut sudah dikurangi, melansir The Guardian, Rabu (5/2).

    Pada 2023, USAID sudah mengucurkan dana 153 juta dolar AS untuk proyek-proyek Indonesia di berbagai bidang. Termasuk pemerintahan demokratis, antikorupsi, iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

    Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran alat untuk mengidentifikasi tuberkulosis dan obat-obatan yang dapat menyelamatkan jiwa bagi puluhan ribu ibu baru. Lalu, kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melatih masyarakat saat bencana.

    Lantas, apa dampak penutupan USAID bagi Indonesia? Berikut informasinya di bawah ini.

    1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir

    ilustrasi program bantuan ibu hamil dan bayi baru lahir dari USAID (usaid.gov)

    Dampak ke Indonesia jika USAID resmi ditutup adalah soal kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pada 2021, lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pemerintah bekerja sama dengan USAID untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

    Program tersebut diadakan melalui Program Momentum Negara dan Kepemimpinan Global (MOMENTUM), mengutip laman resmi Kemenkes RI, Rabu (5/2).

    Program MOMENTUM dilaksanakan dalam rentang 2021-2025. Dalam kurun waktu lima tahun, kegiatan ini akan menyasar enam provinsi di antaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    Program USAID MOMENTUM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Program Momentum Country Global Leadership (MCGL) dan Program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD).

    MCGL berfokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan mitra utamanya Ditjen Kesehatan Masyarakat. Sementara MPHD berfokus di faskes sektor swasta, dengan mitra utamanya Direktorat Mutu dan Akreditasi serta Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

    2. Keadaan darurat kesehatan

    Program USAID ke anak-anak di Indonesia (instagram.com/usaidindonesia)

    Kedua, dampak penutupan USAID ke Indonesia adalah keadaan darurat kesehatan. Melansir IFRC, Rabu (5/1), Palang Merah Indonesia (PMI) memelopori community based surveillance (CBS) atau pengawasan berbasis komunitas dengan dukungan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) pada 2019.

    Inisiatif ini dimulai di delapan desa dan saat ini telah diterapkan di beberapa kabupaten di Indonesia dengan dukungan dari Palang Merah Australia dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

    Sejak 2019 hingga sekarang, CBS aktif merespons berbagai keadaan darurat kesehatan. Misalnya, berkoordinasi dengan berbagai mitra pemerintah seperti Kemenkes dan Kementan.

    Selama ini, CBS berperan untuk menghubungkan masyarakat dengan faskes, memperluas jangkauan sistem pengawasan nasional untuk pelaporan yang lebih cepat, respons dan tindakan yang lebih cepat, serta potensi kasus dan kematian yang lebih sedikit.

  • Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan terkait dengan skema program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku akan menyampaikan waktu peresmian yang akan dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Ini mau update ke beliau mengenai pemeriksaan gratis. Iya yang ulang tahun itu ya. Kami ingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, terkait skema, Budi mengatakan pemeriksaan akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga masyarakat bisa langsung ke puskesmas untuk menjalankan pemeriksaan gratis. 

    “Kalau kita pinginnya kaya  sekolah aja [MBG] langsung dateng ke puskemas aja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” pungkas Budi.

    Untuk diketahui, program pemeriksaan kesehatan gratis dapat diikuti oleh masyarakat pada hari ulang tahun dengan syarat yang mudah. 

    Dikutip dari unggahan akun resmi Partai Gerindra, pemeriksaan kesehatan atau medical check gratis merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum partai tersebut.

    Pemeriksaan kesehatan gratis akan dijalankan tahun ini seiring telah tersedianya alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

    “Program ini merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo dengan anggaran APBN 2025 mencapai Rp3,2 triliun,” dikutip dari unggahan akun resmi Gerindra, Jumat (3/1/2025).

  • Program SandBox Kemenkes 15 Aplikasi Kesehatan Dapat Status ‘Dibina’ dan ‘Diawasi’ – Halaman all

    Program SandBox Kemenkes 15 Aplikasi Kesehatan Dapat Status ‘Dibina’ dan ‘Diawasi’ – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mendorong agar inovasi digital kesehatan (IDK) seperti aplikasi telemedicine benar-benar menjalankan tanggung jawabnya kepada pengguna.

    Selain inovatif, aplikasi kesehatan diharapkan aman dan memiliki tata kelola yang baik serta berkelanjutan.

    Hal inilah yang menjadi alasan Kemenkes menggelar program Sandbox (Ruang Uji Terbatas) Kementerian Kesehatan – Regulatory Sandbox yang didukung oleh Kedutaan Inggris Jakarta.

    “Program ini dapat menjadi ruang pembelajaran bagi pemerintah sebagai regulator untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan kesehatan digital di Indonesia,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan, Setiaji dalam pengumuman hasil Regulatory Sandbox 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Hasil dari program ini diharapankan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat pengguna dalam memilih layanan kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan mudah diakses luas.

    Sejak pendaftaran dibuka pada Juli 2024, sebanyak 48 IDK mendaftar, ada 15 peserta lolos verifikasi dan menjalani serangkaian uji coba, termasuk pendalaman model bisnis, uji skenario, dan live testing.

    Evaluasi dilakukan berdasarkan lima aspek, yaitu inovasi dan manfaat, bisnis, inklusivitas, risiko, dan uji spesifik klaster sesuai jenis layanan.

    Sebanyak 11 peserta mendapatkan status “Dibina”, yaitu D2D (Doctor to Doctor), Zafyre Clinical Education Redefined, AppsKep Indonesia, Medimedi XR, Good Doctor, Tokopedia Farma, Goapotik, EMOS, Nexmedis, MammoReady, RxReady, dan REY.

    Status ini menandakan inovasi mereka telah memenuhi kriteria pengujian dan tetap akan mendapatkan pendampingan untuk peningkatan lebih lanjut.

    Namun, bagi yang mendapat status “Dibina dengan Rekomendasi Bersyarat”, mereka wajib melakukan perbaikan dalam waktu tiga bulan agar tetap dapat menggunakan logo Kemenkes RI.

    Tiga peserta mendapatkan status “Diawasi”, yakni Neurabot, DoctorTool, dan DianeshaCare. Mereka wajib melakukan perbaikan aspek layanan dan tata kelola dalam enam bulan. Jika tidak dipenuhi, status “Diawasi” dapat dicabut.

    Selain itu, Livewell dari klaster Wellness Wearables/Devices mendapatkan status “Tercatat” karena tidak melanjutkan proses pengujian.

    Kemenkes RI akan terus melakukan pendampingan bagi para inovator melalui sesi pembinaan dan mentoring bersama para ahli untuk memastikan inovasi digital kesehatan di Indonesia berkembang dengan standar terbaik.

    Selain itu, rekomendasi kebijakan dari Regulatory Sandbox 2024 akan dirumuskan sebagai masukan dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif dan dijadwalkan akan dipublikasikan pada pertengahan 2025.

    Laporan Reporter: Rina Ayu Pancarini

     

  • Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis Nasional 5 Februari 2025

    Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis Nasional 5 Februari 2025

    Temui Prabowo di Istana, Menkes Bahas Jadwal Peresmian Cek Kesehatan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    Ia ingin memastikan kapan Presiden
    Prabowo Subianto
    akan meresmikan pemeriksaan gratis yang sudah mulai pada 1 Februari 2025.
    “Ini mau
    update
    ke beliau (Pak Prabowo) mengenai pemeriksaan gratis. Pingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.
    Ia menuturkan, pemeriksaan kesehatan alias
    medical checkup
    gratis bisa dimanfaatkan di tanggal ulang tahun masing-masing.
    Budi menyebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan datang langsung ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
    “Kalau kita penginnya kayak (program MBG datang ke) sekolah saja. Langsung datang ke Puskesmas saja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” tutur Budi.
    Sebagai informasi,
    pemeriksaan kesehatan gratis
    yang mulai 1 Februari 2025 ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai balita, remaja, dewasa, hingga lansia.
    Program MCU gratis dari pemerintah ini ditujukan untuk berbagai pemeriksaan kesehatan sesuai kelompok usia masing-masing.
    Caranya, masyarakat dapat mengunduh aplikasi
    SatuSehat Mobile
    di ponsel untuk mengikuti MCU gratis dari pemerintah.
    Setelah itu, masyarakat bisa mendaftarkan akun masing-masing dengan mengisi sejumlah data yang diminta.
    Setelah terdaftar, pengguna akan menerima tiket yang memuat jadwal pemeriksaan kesehatan mereka.
    Pendaftaran program ini dapat didaftarkan oleh keluarga.
    Sementara bayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).
    Masyarakat juga dapat mendatangi fasilitas kesehatan setempat seperti puskesmas.
    Namun demikian, masyarakat perlu membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga (KK), serta buku KIA bagi sasaran balita dan anak pra-sekolah.
    Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan mengakses aplikasi, pendaftaran juga dapat dilakukan langsung di puskesmas terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Barbie Hsu Meninggal Komplikasi Flu, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Vaksin Influenza

    Barbie Hsu Meninggal Komplikasi Flu, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Vaksin Influenza

    Jakarta –

    Kematian aktris Barbie Hsu memicu kekhawatiran publik terkait influenza yang bisa berujung fatal karena komplikasi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Taiwan (CDC) baru-baru ini juga mengingatkan warganya untuk segera mengikuti vaksinasi flu.

    Mengingat, jumlah pasien Taiwan yang berkunjung ke rumah sakit karena influenza bahkan mencetak rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Catatan otoritas setempat di periode 19 hingga 25 Januari mencapai 162.352 pasien.

    Sebagai kehati-hatian, Kementerian Kesehatan RI ikut menyampaikan imbauan senada. Perlu diingat, influenza bersirkulasi sepanjang tahun pada daerah iklim tropis seperti Indonesia.

    “Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus pada akhir ke awal tahun, pada musim hujan,” ungkap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI dr Ina Agustina Isturini, MKM saat dihubungi detikcom Selasa (4/2/2025).

    Vaksin influenza disebutnya bisa meningkatkan kekebalan tubuh untuk membantu mencegah gejala berat hingga risiko pasien mengalami komplikasi. Vaksin ini bahkan seharusnya diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti berikut:

    LansiaAnak-anak di bawah 5 tahunKomorbid hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan riwayat penyakit penyerta lainIbu hamilTenaga kesehatan

    Risiko Kematian Bila Tak Divaksin

    Risiko kematian karena influenza saat sudah divaksinasi bisa ditekan, efek dari kekebalan tubuh yang meningkat. Influenza bisa berujung fatal saat pasien mengalami komplikasi pneumonia hingga sepsis.

    Mereka yang rentan mengalami komplikasi disarankan untuk sebisa mungkin menghindari penularan. Menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku yang ditekuk, mencuci tangan secara teratur, memakai masker di tempat ramai atau ruangan dengan ventilasi yang buruk, serta vaksinasi untuk penyakit pernapasan yang tersedia seperti vaksin influenza dan vaksin PCV.

    (naf/naf)

  • Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah Nasional 4 Februari 2025

    Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah Nasional 4 Februari 2025

    Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang program
    skrining kesehatan gratis
    dapat diselenggarakan di sekolah.
    “Terkait pemeriksaan kesehatan di sekolah, mudah-mudahan nanti ada rapat berikutnya yang membahas bagaimana teknis dari pelaksanaan skrining kesehatan,” kata Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen bakal membahas membahas program
    cek kesehatan gratis
    bagi anak di sekolah bersama
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes).
    Ia menyebutkan, kementeriannya pun sudah menggelar rapat terkait itu bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
    “Nanti kita tunggu ya, kita tunggu, karena itu kan programnya Menteri Kesehatan. Tapi prinsipnya begini, sudah pernah diadakan rapat koordinasi oleh Menko PMK,” ujar Mu’ti.
    Ia berharap ada pembahasan lebih lanjut tentang program tersebut, terutama tentang masalah teknis pelaksanaannya di sekolah.
    Terlepas dari itu, Mu’ti menyampaikan, dalam program ini Kemendikdasmen berperan sebagai mitra, sedangkan kewenangan ada di tangan Kemenkes sebagai pelaksana utama.
    “Sekali lagi,
    leading
    -nya (pelaksana utama) oleh Kementerian Kesehatan dan kami, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, adalah mitra dalam pelaksanaan screening kesehatan,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, program skrining kesehatan gratis akan dimulai pada bulan Februari 2025.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program ini menyasar seluruh warga Indonesia.
    “Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi, Minggu (2/2/2025).
    Pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.
    Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi Covid-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa.
    Menkes sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining tersebut dengan Presiden dan juga tiap kepala daerah.
    “Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapat jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak, harus koordinasi sama kepala daerah,” ucap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Sampai Mana Persiapan Kemenkes untuk Program Cek Kesehatan Gratis?

    Video Sampai Mana Persiapan Kemenkes untuk Program Cek Kesehatan Gratis?

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan Setiaji mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dikatakan Setiaji, Kemenkes akan segera melakukan uji coba skrining gratis ini di sejumlah puskesmas atau faskes-faskes.