Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Trump Tutup USAID, Ini Proyek-proyeknya di Bidang Kesehatan yang Beroperasi di Indonesia – Halaman all

    Trump Tutup USAID, Ini Proyek-proyeknya di Bidang Kesehatan yang Beroperasi di Indonesia – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memutuskan menutup Badan Kemanusiaan Internasional Amerika Serikat (USAID).

    Staf dan seluruh karyawan USAID di Amerika Serikat dan seluruh dunia harus cuti sementara terhitung mulai 7 Februari 2025.

    Staf yang diinstruksikan cuti adalah semua personel yang direkrut langsung USAID, kecuali staf yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program yang ditunjuk secara khusus.

    Dalam situs resmi USAID disampaikan juga bagi staf yang berada di luar Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri sedang mempersiapkan, mengatur dan membayar perjalanan pulang ke Amerika Serikat dalam waktu 30 hari kedepan.

    Sudah sejak lama USAID bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dan sejumlah lembaga kesehatan.

    Berikut proyek-proyek USAID bidang kesehatan di Indonesia dikutip dari situs Kemenkes dan US Embassy, Rabu (5/2/2025).

    1. Pemberantasan Tuberkulosis

    Program ini memberikan bantuan teknis ke Program TBC Nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan TBC dengan memperkenalkan dan menguji coba pendekatan dan rejimen pengobatan baru.

    Program ini dijalankan di 4 provinsi berpenduduk padat dengan beban TBC tinggi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    2.  Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

    Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di Indonesia melalui USAID dan Kemenkes meluncurkan Program MOMENTUM pada 2021 lalu.

    Program ini adalah hibah dari USAID kepada Kementerian Kesehatan di rentang tahun 2021 sampai 2025.

    Dalam 5 tahun ini, kegiatan tersebut menyasar 6 provinsi diantaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    3. Percepatan Penanganan Stunting di Papua

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID) meluncurkan program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI)-Papua.

    Program ini untuk mempercepat penurunan stunting serta meningkatkan status gizi anak di Kabupaten Mimika, Nabire (Papua Tengah), dan Kabupaten Asmat (Papua Selatan).

    Program ini diluncurkan pada 14 September 2024.

    4. Vaksinasi Polio di Indonesia

    Sejak 2023, USAID menyalurkan 3,2 juta dolar AS (sekitar Rp48,4 miliar) untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.

    Sasarannya untuk menurunkan wabah polio di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, selain mengurangi risiko penularan secara global.

     

  • Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Pakar: Kurangi Perdinas-Acara Seremonial

    Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Pakar: Kurangi Perdinas-Acara Seremonial

    Jakarta –

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

    Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes Prof Tjandra Yoga Aditama mewanti-wanti agar hal ini tak ikut berdampak pada anggaran pelayanan kesehatan.

    Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini juga berpesan, prioritas penggunaan anggaran yang saat ini tersedia harus diutamakan pada kegiatan langsung di lapangan, utamanya dalam hal promotif dan preventif. Prof Tjandra juga mengingatkan perlunya memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di masyarakat, agar pasokannya tidak ikut terganggu.

    Prioritas penggunaan anggaran yang saat ini tersedia harus diutamakan pada kegiatan langsung di lapangan, utamanya dalam hal promotif dan preventif. Prof Tjandra juga mengingatkan perlunya memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di masyarakat, agar pasokannya tidak ikut terganggu.

    Salah satunya bisa dengan mengurangi kegiatan tidak perlu, misalnya perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.

    “Seperti juga kebijakan umum untuk kementerian dan lembaga lain maka hal-hal yang tidak perlu tentu harus dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan lain lain, serta menjamin efisiensi di dalam alur kerja kantor Kementerian, dengan menggunakan SDM ASN yang ada di Kementerian,” pesan dia dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Kamis (6/2/2024).

    Di tengah pemangkasan bantuan dari AS, pemerintah juga dinilai perlu gencar melakukan diplomasi kesehatan global.

    “Yang harus dicamkan, pemangkasan anggaran ini tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan kepada rakyat kita semua, serta pelayanan kesehatan menyeluruh ini (tidak hanya kuratif) harus sesuai dengan kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Kematian Pneumonia di RI Naik 3 Kali Lipat di 2024, Kemenkes Imbau Vaksinasi

    Kematian Pneumonia di RI Naik 3 Kali Lipat di 2024, Kemenkes Imbau Vaksinasi

    Jakarta –

    Penyakit pneumonia mendadak disorot pasca dialami aktris Barbie Hsu sebelum meninggal dunia. Pneumonia merupakan infeksi akut dari saluran pernapasan bagian bawah yang secara spesifik mempengaruhi paru-paru.

    Pada kondisi berat, menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan, lendir atau nanah. Kondisi ini bisa membuat pasien mengalami sulit bernapas.

    Seperti Jepang, Taiwan, dan banyak negara lain, pneumonia kerap dilaporkan seiring dengan tren flu musiman yang terjadi setiap tahun. Indonesia kerap mencatat puncak kenaikan kasus di penghujung tahun Desember hingga awal Januari.

    Dalam setahun terakhir, peningkatan kasus pneumonia relatif signifikan hingga melampaui 3 kali lipat, begitu juga dengan laporan kematian. Pada 2023 tercatat ‘hanya’ ada 330 kasus dengan 52 pasien di antaranya meninggal dunia.

    Sementara pada 2024, total pasien pneumonia mencapai 1.278 dengan insiden kasus kematian di angka 188. Berikut detailnya:

    2023

    2024

    Januari 2025

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI dr Ina Agustina Isturini, MKM mewanti-wanti pneumonia kerap terjadi sebagai komplikasi influenza.

    “Komplikasi dapat terjadi terutama pada kelompok rentan. Komplikasi yang terjadi dapat berupa pneumonia, sepsis. Pencegahan harus dilakukan dengan melanjutkan praktek baik mencegah penularan untuk semua penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),” sorotnya, saat dihubungi detikcom Selasa (4/2/2025).

    Sejumlah langkah pencegahan yang bisa dilakukan yakni mengikuti saran medis mengenai perawatan yang direkomendasikan, menutup batuk dan bersin dengan tisu atau siku yang ditekuk, mencuci tangan secara teratur, memakai masker di tempat ramai atau ruangan dengan ventilasi yang buruk, vaksinasi untuk penyakit pernapasan yang tersedia seperti vaksin influenza dan vaksin PCV.

    (naf/kna)

  • Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif Iuran BPJS Kesehatan diperkirakan akan kembali naik mulai tahun 2026 mendatang. 

    Isyarat tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kepada awak media usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi mengatakan, keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 hingga kini masih mampu membiayai layanan kesehatan sehingga tak ada kenaikan tarif iuran.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak (Presiden RI Prabowo Subianto) kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman.

    Di 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan,” katanya usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi menjelaskan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. 

    Lantas menekankan, jika pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tersebut. 

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani),” ungkapnya. 

    Disis lain, ia juga memastikan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tak terkait dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS).

    “Tidak ada hubungannya sama KRIS,” imbuhnya. 

    Rincian Iuran BPJS Kesehatan 2025

    Mulai Juli 2025 kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus. Lantas berapa jumlah iuran BPJS Kesehatan saat ini? 

    Kini sistem kelas dalam BPJS Kesehatan diubah dengan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS.

    Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun lalu.

    “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS.

    Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya tak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Bagaimana dengan iuran saat ini? Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut.

    Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya. Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

    Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5?ri Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1?ri dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

     Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
    Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5?ri 45 persen  gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Laporan Reporter: Alfian Firmansyah | Sumber: Warta Kota

  • Cek Kesehatan Gratis saat Hari Ulang Tahun Dimulai 10 Februari, Pemerintah Siapkan Rp4,7 Triliun – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis saat Hari Ulang Tahun Dimulai 10 Februari, Pemerintah Siapkan Rp4,7 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan memulai program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. 

    Melalui program ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas dan klinik kesehatan. 

    “Tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di Puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Program cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Win yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Budi Gunadi mengatakan tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi. 

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

     

    Sasaran 280 juta orang, kalahkan progranm vaksi covid-19

    Calon Wali Kota (Cawalkot) Bandung 2024, Muhammad Farhan bersama pedagang dan karyawan pasar menjalani cek kesehatan saat meninjau Layanan Cek Kesehatan Gratis Bagi Pedagang dan Karyawan Pasar Baru yang diselenggarakan oleh Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung (HP2B) di Pasar Baru Trade Center, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024). Selain meninjau layanan cek kesehatan gratis, Cawalkot Bandung 2024 nomor urut tiga yang berpasangan dengan Erwin Setiawan ini melakukan kampanye di Pasar Baru dengan menyapa para pedagang dan pengunjung pasar, serta menghadiri kegiatan Jumat Berkah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNAIWAN) (/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Tes kesehatan gratis ini akan menjadi program terbesar Kemenkes lantaran akan menjangkau 280 juta warga Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga warga lanjut usia. 

    Jangkauan di program ini bahkan akan mengalahkan program vaksinasi virus corona (Covid-19) yang menyasar 180 juta orang dan program imunisasi yang menyasar 70 juta jiwa. 

    Budi meyakini program tes kesehatan gratis di awal-awal peluncuran program ini akan diminati hingga 60 juta warga. 

    “Masyarakat seluruhnya mulai dari Lahir sampai lansia, itu kita layani. Mungkin enggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapet 50 juta, 60 juta aja udah senang. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus,” kata dia.

    Anggaran Rp4,7 triliun 

    CEK KESEHATAN GRATIS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025. Menkes Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (istimewa)

    Untuk menjalankan program ini pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp4,7 triliun. 

    “Betul (dana disiapkan Rp 4,7 triliun). Ada yang dari Kemenkes dan quick win ditambah sama pak Prabowo,” beber Budi. 

    Ia yakin anggaran itu sudah cukup karena kemungkinan tak semua target 280 juta orang memanfaatkan cek kesehatan gratis. Budi memprediksi 50-100 juta orang saja yang menggunakan fasilitas tersebut. 

    “Kita lihat lah anggaran dibikin untuk 200 jutaan, tapi saya nggak yakin 200 jutanya itu akan gunakan skriningnya, mungkin sampai 100 juta aja udah cukup sekali,” sebut Budi Gunadi.

    Presiden Prabowo kata Budi, berkomitmen bila di tengah jalan program ini butuh anggaran tambahan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya. 

    “Kalau kurang ya beliau bilang bisa (ditambah), tapi apakah sekarang ditambah? Kita lihat dulu program berjalan sampai Juni,” kata Budi Gunadi.

    Program cek kesehatan gratis ini nantinya akan dibagi menjadi untuk anak, dewasa, dan lansia. 

     

    Digelar di sekolah dan Puskesmas

    Program pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak akan diselenggarakan di sekolah, sementara untuk lansia dan dewasa di Puskesmas atau klinik.

    Untuk yang dewasa hanya cukup membawa KTP dan mengunduh aplikasi SatuSehat. 

    Budi mengatakan warga bisa mengakses program ini ketika bertepatan saat hari ulang tahunnya masing-masing. 

    Pemerintah telah menyiagakan 10 ribu Puskesmas hingga 15 ribu klinik untuk melaksanakan program ini.

    “Khusus yang usia sekolah, itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun, tapi pada saat masuk sekolah. Pada saat masuk sekolah dilakukannya di sana. Kenapa? Supaya enggak penuh Puskesmas,” kata dia.

    Hanya screening 

    Budi juga menjelaskan program tes kesehatan gratis ini hanya sebatas melakukan screening kesehatan, belum sampai tahap diagnosa hingga diobati. 

    “Yang dilakukan sekarang itu adalah screening, bukan diagnosa. Untuk jadi diagnosa itu kita bilang sebaiknya udah BPJS. Supaya nanti bisa dicover dengan perawatan BPJS,” kata dia. 

    “Sama kayak [periksa] darah gitu kan, darah di-screening. Apa, misalnya gula darahnya di atas 200. Itu mesti didiagnosa. Kenapa sih gula darahnya tinggi? Ini kan perlu dokter. Habis itu dikasih obat. Itu tahapan berikutnya. Yang kita lakukan ini adalah benar-benar screening di awal,” tambahnya.

    Tak hanya fisik kesehatan psikis juga diperiksa

    Adapun jenis pemeriksaannya juga berbeda. Tidak hanya pengecekan fisik, namun masyarakat juga akan menjalani pengecekan psikis. 

    Hal itu dinilai krusial karena berdasarkan survei yang dilakukan 1 dari 10 masyarakat mengalami gangguan kecemasan. Adapun pemeriksaan mental akan dimulai dari pelajar Sekolah Dasar. 

    “Kemudian untuk warga yang sudah di atas 40 tahun ada screening kanker, terutama yang yang empat besar, yaitu kanker payudara dan serviks untuk wanitan, karena itu, kan, pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki untuk kanker paru dan kolorektal,” ujar Budi. 

    Sebagai bagian dari program ini, Kemenkes akan membagikan alat-alat kesehatan ke 10 ribu Puskesmas mulai 2025.

     Alat-alat yang akan didistribusikan meliputi hematology analyzer, blood chemical analyzer, elektrokardiogram (EKG), serta berbagai alat kesehatan ibu dan anak. 
     
     “Puskesmas yang belum dapat USG, semua akan dibagikan ke seluruh puskesmas mulai tahun ini. Seharusnya dalam waktu 18 bulan, 10 ribu puskesmas akan dapat,” kata Budi Gunadi Sadikin.

    Budi memberikan perhatian serius pada kesiapan Puskesmas dalam melaksanakan program ini, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. 

    “Kami datang langsung ke Puskesmas agar kita bisa melihat kondisi sebenarnya kesiapan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga nanti pengaturannya bisa lebih baik lagi dan berjalan baik,” kata dia.

    Pihaknya menyambut baik masukan dari Puskesmas di 514 kabupaten/kota terhadap kekurangan yang dapat diperbaiki.  Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program ini. 

    “Niatan bapak Presiden untuk membuat masyarakat lebih sehat harus kita dukung dan jalankan. Tapi, kalau pelaksanaannya tidak sempurna, kita perbaiki sambil jalan. Kita terbuka masukkan dan kritik dari masyarakat,” ucap Budi.(tribun network/fik/dod)

  • Menyoal Dampak yang Bisa Dihadapi RI saat USAID Resmi Ditutup

    Menyoal Dampak yang Bisa Dihadapi RI saat USAID Resmi Ditutup

    Jakarta –

    Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID) bakal ditutup. Pernyataan ini semula diumumkan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE) AS Elon Musk di X Spaces, Senin (3/2).

    “Terkait dengan USAID, saya sudah berbicara dengan (Presiden AS Donald Trump) secara mendetail dan dia setuju kita harus menutupnya,” kata Musk.

    ‘Lampu hijau’ dari Trump disebutnya bisa memangkas anggaran pemerintah. Bantuan yang selama ini digelontorkan kepada lebih dari 100 negara, termasuk negara miskin, disebut akan dialihkan kepada bantuan kemanusiaan yang sesuai dengan kebijakan Make America Great Again (MAGA).

    Seperti diberitakan sebelumnya, Musk menyebut USAID sebagai ‘sarang ular berbisa kaum Marxis kiri radikal’ yang membenci AS. Ia bahkan kerap menuding USAID menjadi ‘tangan panjang’ CIA yang juga mendanai penelitian senjata biologis, termasuk awal mula munculnya COVID-19.

    USAID rencananya akan digabung di bawah kepemimpinan Departemen Luar Negeri AS. Belum lama ini, Menlu AS Marco Rubio bahkan menyatakan dirinya sudah menempati posisi Direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) setelah Elon Musk mengklaim bahwa Donald Trump telah setuju untuk menutup USAID.

    Langkah ini tentu menuai protes sejumlah pihak, utamanya para pegawai lembaga USAID. Sebab, berdirinya USAID selama ini disebut independen dan pengambilalihan Trump dinilai menyalahi regulasi.

    Bagaimana Pengaruh ke RI Bila USAID Benar Ditutup?

    USAID sudah dibentuk sejak 1961 di bawah kepemimpinan John F. Kennedy. Sejak berdiri, USAID membantu mengelola program bantuan kemanusiaan AS, dalam aspek kesehatan, ekonomi, hingga masalah iklim atau lingkungan.

    Vaksinasi Polio

    Sejak 2023, USAID juga memberikan bantuan dana lebih dari 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 48,4 miliar untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.

    USAID bekerja sama dengan WHO telah membantu pemerintah mendistribusikan 31 juta dosis vaksin polio nOPV2 ke jutaan anak di Aceh hingga Papua. Terlebih, pasca polio kembali ditemukan pada 2022, saat Indonesia melaporkan tiga kasus polio di Pidie, Aceh.

    Stunting di Papua

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI), United States Agency for International Development (USAID) meluncurkan program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI)-Papua, Jumat (13/9).

    Program ini bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting dan peningkatan status gizi anak di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire (Papua Tengah) serta Kabupaten Asmat (Papua Selatan).

    Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi kala itu menekankan kerja sama ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan mengalokasikan dana sebesar USD 4 juta.

    Mengingat, menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Papua Tengah memiliki angka prevalensi stunting sebesar 39,4 persen dengan jumlah kasus stunting sebanyak 46.128 kasus. Sementara angka prevalensi stunting di Papua Selatan mencapai 25 persen, dengan jumlah kasus stunting sebanyak 33.304 kasus.

    Penanganan HIV-AIDS dan Sanitasi Air Minum

    Pada 2023, AS, menggelontorkan USD 72 miliar ke berbagai belahan dunia guna mendanai berbagai program, mulai dari kesehatan perempuan, akses terhadap air bersih penanganan HIV-AIDS, keamanan energi, hingga persoalan antikorupsi.

    USAID juga mendukung pemerintah untuk mencapai target akses air minum aman hingga 45 persen pada 2030 mendatang.

    Program USAID untuk air minum dan sanitasi berketahanan iklim (IUWASH Tangguh) bertujuan untuk memperkuat akses air minum yang dikelola dengan aman. Salah satunya melalui dukungan pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam uji coba Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

    Pada tanggal 10 Desember 2024, sistem ZAMP di Perumahan Meranti Permai, Pematangsiantar secara resmi diluncurkan oleh Walikota Pematangsiantar. Sistem ZAMP menyediakan akses air berkualitas tinggi selama 24 jam setiap hari, untuk 213 rumah tangga di Perumahan Meranti Permai.

    ZAMP dirancang untuk menyediakan air siap minum yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.

    Tiga Jenis Bantuan yang Dibatalkan

    Dalam pengumuman resmi mereka di laman Instagram USAID, sedikitnya tiga permohonan jenis bantuan yang semula sudah disepakati, dibatalkan. Bantuan-bantuan tersebut meliputi:

    Solicitation No. 72049725R00001 Resident Hire USPSC Infectious Disease Advisor, GS-13Solicitation No. 72049725R10002 USAID CCNPSC Project Management Specialist (Tuberculosis) FSN-10,Solicitation No. 72049725R10004 USAID CCNPSC Project Management Specialist (Urban Resilience Lead), FSN-11.

    (naf/naf)

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan program cek kesehatan gratis bakal berjalan mulai 10 Februari 2025. Program ini ditargetkan untuk 280 juta penerima.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Budi bilang anggaran Rp 4,7 triliun disiapkan untuk program ini.

    “Betul (dana disiapkan Rp 4,7 triliun). Ada yang dari Kemenkes dan quick win ditambah sama pak Prabowo,” beber Budi usai pertemuan, Rabu (5/2/2025).

    Budi yakin anggaran itu sudah cukup karena kemungkinan tak semua target 280 juta orang memanfaatkan cek kesehatan gratis. Dia memprediksi 50-100 juta orang saja yang memanfaatkan program tersebut.

    “Kita lihat lah anggaran dibikin untuk 200 jutaan, tapi saya nggak yakin 200 jutanya itu akan gunakan skriningnya, mungkin sampai 100 juta aja udah cukup sekali,” sebut Budi Gunadi.

    Budi mengatakan, Prabowo berkomitmen bila di tengah jalan program ini butuh anggaran tambahan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya.

    “Kalau kurang ya beliau bilang bisa (ditambah), tapi apakah sekarang ditambah? Kita lihat dulu program berjalan sampai Juni,” kata Budi.

    Kado dari Prabowo

    Budi menjelaskan, cek kesehatan gratis akan diberikan ketika masyarakat berulang tahun. Bagi yang berulang tahun, cek kesehatan bisa dilakukan mulai dari tanggal ulang tahunnya hingga sebulan berikutnya.

    Sementara itu, khusus untuk yang berulang tahun pada Januari, Februari, Maret, diperbolehkan melakukan cek kesehatan gratis hingga April 2025. Sebab, program ini baru berjalan pada pertengahan Februari.

    Perlu diketahui juga cek kesehatan gratis akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Dia berharap program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

    “Ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat mulai dari bayi lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta juga senang,” ujar Budi Gunadi.

    (hal/ara)

  • Kemenkes pastikan pemotongan anggaran tak ganggu pelayanan kesehatan

    Kemenkes pastikan pemotongan anggaran tak ganggu pelayanan kesehatan

    ANTARA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2), memastikan pemotongan anggaran tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ia mengatakan, pemotongan anggaran hanya akan berdampak pada hal-hal seperti seremonial dan perjalanan dinas.
    (Suci Nurhaliza/Aria Cindyara/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Pastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025, pekan depan.

    Keputusan ini diambil setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2/2025).

    Usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Menkes mengungkapkan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Program ini akan berlangsung di lebih dari 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau (Prabowo, red) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan, khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Meskipun begitu, Menkes menegaskan tidak akan ada acara seremonial khusus untuk meresmikan dimulainya program ini.

    Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo dan para menteri akan fokus untuk meninjau pelaksanaan program di sejumlah lokasi.

    PERIKSA KESEHATAN GRATIS – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi seluruh masyarakat di hari ulang tahun dimulai per 1 Februari 2025. Bisa disimak aturan dan tata cara bagi yang ingin memanfaatkan program ini. TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/BAYU PRIADI (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

    Sasar 280 Juta Warga

    Program pemeriksaan kesehatan gratis ini direncanakan akan menyasar sekitar 280 juta orang secara bertahap.

    Dari bayi hingga lansia, program ini akan mencakup seluruh kelompok usia.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan sekitar 50-60 juta orang akan menerima manfaat dari pemeriksaan kesehatan gratis ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita harapkan naik terus,” jelasnya.

    Cara Daftar

    Masyarakat yang ingin mengikuti program skrining kesehatan gratis saat ulang tahun bisa   mengunduh aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM).

    Setelah mengunduh aplikasi masyarakat diminta untuk melengkapi data diri di dalam aplikasi.

    Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penjadwalan pemeriksaan kesehatan.

    Setelah proses selesai, pengguna hanya perlu menunggu notifikasi atau pemberitahuan terkait waktu dan lokasi pemeriksaan dari aplikasi tersebut.

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki gawai pintar atau smartphone, mereka dapat ditambahkan sebagai profil tertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Dengan fitur ini, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Aplikasi SATUSEHAT Mobile bisa diundah melalui tautan berikut:
    Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=id
    iOS: https://apps.apple.com/us/app/satusehat-mobile/id1504600374

     Penyakit yang Bisa Dideteksi

    Skrining kesehatan gratis saat ulang tahun menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran APBN mencapai Rp3,2 triliun.

    Apa saja yang bisa dideteksi dalam skrining kesehatan gratis saat ulang tahun ini?

    Dikutip dari akun media sosial X Partai Gerindra, skrining kesehatan gratis ini meliputi 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok usia.

    Balita:
    Hipotiroid kongenital
    Penyakit jantung bawaan kritis
    Hiperplasia adrenal kongenital
    Defisiensi G6PD
    Pertumbuhan
    Perkembangan
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Hepar

    Remaja:
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Talasemia
    Anemia
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Hepar

    Dewasa (18-39 tahun):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Penyakit ginjal kronik
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Faktor risiko jantung stroke
    Hepar
    Osteoporosis

    Dewasa (40-59 tahun):
    Indera pendengaran
    Kolesterol
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melituS
    Hipertensi
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Hepar
    Osteoporosis

    Lansia (60 tahun ke atas):
    Indera pendengaran
    Indera penglihatan
    Gigi dan mulut
    Obesitas
    Diabetes melitus
    Hipertensi
    Kolesterol
    Faktor risiko stroke
    Faktor risiko jantung
    Penyakit ginjal kronis
    Paru-paru
    Kesehatan jiwa
    Kebugaran
    Kanker payudara
    Kanker leher rahim
    Kanker usus
    Geriatri
    Hepar
    Osteoporosis.(*)

    (Tribunnews/Taufik/Rina/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Fix! Prabowo Putusan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Jadi tadi rapat mengenai update program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia. 

    Kendati demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

    Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. 

    Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah. 

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS,” jelas Menkes Budi.

    Budi juga mengatakan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia. 

    Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.

    “Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatan yang terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib jadi itu kita screening juga,” ucapnya.

    Selain itu, program ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.

    Budi turut mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.

    Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.

    Meski begitu, Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan. 

    “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” pungkas Budi.