Kementrian Lembaga: Kemenkes

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari, Begini Syarat dan Cara Dapatnya

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari, Begini Syarat dan Cara Dapatnya

    Jakarta

    Program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai 10 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Rapat kali ini membahas perkembangan program cek kesehatan gratis. Presiden telah memutuskan bahwa program ini akan dimulai pada 10 Februari di puskesmas serta klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujar Menkes Budi dikutip dari laman KSP, Kamis (6/2/2025).

    Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Namun, pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia.

    Salah satu pemeriksaan baru yang diperkenalkan adalah skrining kesehatan jiwa. Skrining ini mulai diterapkan sejak usia sekolah dasar (SD), mengingat hasil survei kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak mengalami gangguan kecemasan atau depresi.

    “Selama ini kita belum pernah melakukan skrining kesehatan jiwa. Sekarang, mulai dari SD, kita sudah mulai melakukan pemeriksaan ini,” tambahnya.

    Selain pemeriksaan kesehatan umum, program ini juga mencakup skrining kanker bagi masyarakat berusia di atas 40 tahun. Fokus utama adalah deteksi kanker payudara dan serviks pada perempuan, serta kanker paru dan kolorektal pada laki-laki.

    Terkait pendanaan, Menkes Budi mengungkapkan bahwa anggaran awal yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp4,7 triliun. Namun, jumlah tersebut sempat mengalami penyesuaian karena adanya berbagai prioritas pengeluaran negara.

    “Anggaran awalnya Rp4,7 triliun, tetapi ada beberapa pemotongan karena banyak prioritas belanja negara lainnya. Namun, untuk tahap awal program ini, dananya sudah tersedia. Jika ke depan masih kurang, kita akan mengajukan tambahan,” jelasnya.

    Cara Lengkap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Berikut cara lengkap untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun mengacu pada Kemenkes RI.

    1. Mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile

    Mengisi biodata diriMemilih tanggal pemeriksaanPendaftaran PKG dapat didaftarkan oleh keluargaBayi baru lahir didaftarkan oleh nakes di ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku).Jika mengalami kesulitan pendaftaran, dilakukan melalui WA 0812-7887-8812

    2. Mendaftarkan atau Mengaktifkan JKN

    Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat pemeriksaan kesehatan gratis dan penanganannya, masyarakat perlu mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN sebulan sebelum hari ulang tahun.

    Masyarakat akan mendapatkan WhatsApp mengikuti PKG pada H-30, H-7, H-1, dan Hari H ulang tahun.Pada H-7, akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi secara mandiri.Bagi pengidap hipertensi dan atau DM usia di lebih 40 tahun, diminta untuk berpuasa: tidak makan dan minum kecuali air putih, 8-10 jam sebelum waktu PKG di hari ulang tahun.

    3. Persiapan Sebelum ke Fasilitas Kesehatan

    Saat berkunjung ke FKTP, masyarakat harus membawa:

    identitas diri (KTP)/Kartu Identitas Anak/Kartu Keluargabuku KIA bagi sasaran balita dan anak pra-sekolahtiket pemeriksaan di aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApphasil pengisian formulir kuesioner skrining mandiri

    (kna/naf)

  • Video Menkes Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan Kesehatan

    Video Menkes Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan Kesehatan

    Video Menkes Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan Kesehatan

    1,773 Views | Kamis, 06 Feb 2025 18:20 WIB

    Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipangkas Rp 19,6 T terkait dengan kebijakan efisiensi. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi ini tidak akan mengurangi layanan kesehatan.

    Dinda Ayu Islami – 20DETIK

  • Penutupan USAID oleh Donald Trump Berdampak ke Indonesia, Menkes Sibuk Cari Donor Dana Baru – Halaman all

    Penutupan USAID oleh Donald Trump Berdampak ke Indonesia, Menkes Sibuk Cari Donor Dana Baru – Halaman all

    Indonesia pun kini berupaya mencari sumber donor baru untuk menutupi kekurangan dana dari program kesehatan yang berjalan di tanah air.

    Tayang: Kamis, 6 Februari 2025 21:36 WIB

    Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini

    INDONESIA KENA DAMPAK PENUTUPAN USAID – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penutupan USAID oleh Presiden Donald Trump membuat Indonesia turut terdampak. Hal itu ia sampaikan saat ditemui awak media di Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025). Indonesia kini berupaya cara donor baru ke negara-negara lain. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penutupan Badan Kemanusiaan Internasional atau USAID oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat Indonesia turut terdampak. Indonesia pun kini berupaya mencari sumber donor baru untuk menutupi kekurangan dana dari program kesehatan yang berjalan di tanah air.

    “Nanti saya akan berusaha mencari sumber-sumber donor-donor lain juga,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin (BGS) saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Budi menerangkan, dari komunikasi resmi yang didapat dari pihak USAID bahwa bantuan bukan dihentikan sama sekali tetapi ditahan sementara.

    “Ini di hold dulu. Bukan dihentikan sama sekali,” sebut dia.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini menjelaskan, total bantuan USAID ke Indonesia sekitar 100 juta dolar AS atau sekitar hampir Rp 1 triliun. Adapun bantuan itu, tidak semua diberikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tetapi kepada pihak-pihak ketiga.

    “Beberapa juga langsung diberikan enggak melalui kemenkes, tapi ke mitra-mitra pihak ketiga. Nah kekurangan ini yang nanti pasti akan ada dampaknya. Indonesia juga masih ada negara donor-donor lain,” tutur BGS.

    Salah satu calon pendonor baru adalah negara Australia. Budi mengatakan, Indonesia sudah mendapatkan komitmen bantuan pendanaan dari negara kangguru itu sekitar 130 juta dolar Australia.

    Sudah sejak lama USAID bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dalam berbagai program kesehatan.

    Seperti pemberantasan tuberkulosis (TBC), vaksinasi polio, pelayanan kesehatan ibu dan anak maupun penanganan stunting di Papua.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kak Seto Sebut Perlindungan Anak di Dunia Digital Butuh Orang Sekampung
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Kak Seto Sebut Perlindungan Anak di Dunia Digital Butuh Orang Sekampung Nasional 6 Februari 2025

    Kak Seto Sebut Perlindungan Anak di Dunia Digital Butuh Orang Sekampung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Lembaga Perlindungan
    Anak
    Indonesia,
    Seto Mulyadi
    menegaskan bahwa perlindungan
    anak
    di dunia digital memerlukan peran aktif “orang sekampung”.
    Sebab, menurut pria yang karib disapa Kak Seto ini, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Tetapi juga perlu kerja sama dari masyarakat, keluarga, anak-anak sendiri, serta rekan-rekan media.
    “Kita harus melibatkan semua pihak. Melindungi anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga orang sekampung,” kata Kak Seto di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ), Kamis (6/2/2025).
    “Mulai dari keluarga, sekolah, hingga penyedia layanan elektronik (PSE) dan media. Semua memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas,” ujarnya lagi.
    Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menambahkan bahwa meskipun sosial media dan platform digital menawarkan berbagai manfaat positif, manfaat tersebut tidak akan dirasakan jika anak-anak harus menghadapi risiko-risiko serius.
    “Risiko
    bullying
    , kekerasan, paparan pornografi, judi
    online
    , hingga kecanduan game
    online
    dapat menghilangkan potensi positif dari dunia digital bagi anak,” kata Anindito.
    Dis menilai bahwa perlindungan anak tidak hanya terbatas pada pelarangan atau pembatasan usia saja.
    “Kita perlu strategi yang lebih utuh dan komprehensif. Gotong royong antara orang tua, guru, sekolah, dan penyedia layanan elektronik harus disepakati bersama melalui peraturan yang lebih rinci dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) maupun peraturan menteri,” ujar Anindito.
    Sebelumnya, Kementerian Komdigi menggelar rapat pembahasan regulasi perlindungan anak dalam
    ruang digital
    .
    Rapat ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan
    Ruang Digital
    di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alex Sabar, Dirjen Pendidikan Vokasi dan Layanan Khusus, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA).
    Turut hadir, Ketua dan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akademisi, serta perwakilan dari UNICEF, Himpunan Psikologi Indonesia, Indonesia Child Online Protection, dan Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Anggaran Efisien, Layanan Kesehatan Jangan Sampai Terabaikan – Halaman all

    Pakar: Anggaran Efisien, Layanan Kesehatan Jangan Sampai Terabaikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) juga turut terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. 

    Dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Kesehatan diminta melakukan efisiensi anggaran Rp19,6 triliun. 

    Merespons kondisi ini, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan, pemangkasan anggaran ini tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

    “Pelayanan kesehatan menyeluruh ini tidak hanya kuratif harus sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia,” kata dia di Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

    Ia menyebut, Kemenkes perlu menyusun prioritas penggunaan anggaran. 

    Seperti kegiatan langsung di lapangan, utamanya kegiatan promotif preventif yang menjangkau langsung masyarakat. 

    Kemudian pelayanan kesehatan primer untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, peran serta tenaga dan profesi kesehatan harus ditingkatkan. 

    “Perlu ada kerja bersama pemerintah dengan petugas kesehatan di berbagai tingkatan, demi kesehatan bangsa,”

    Keempat, upaya maksimal untuk memberi prioritas tinggi pada kesehatan diri dan keluarganya. 

    Kelima, jika ada pembelian obat dan alat kesehatan maka harus yang betul-betul bermanfaat di lapangan, langsung dapat digunakan dengan kesiapan SDM yang sudah terlatih mahir dan juga prasarana yang sudah tersedia mendukung. 

    Keenam, diplomasi kesehatan regional dan global harus terus ditingkatkan. 

    “Hal-hal yang tidak perlu tentu harus dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta menjamin efisiensi di dalam alur kerja kantor Kementerian, dengan menggunakan SDM ASN yang ada di Kementerian,” pesan direktur pascasarjana Universitas YARSI.

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ada Efisiensi, Menkes Sisir Anggaran Pastikan Layanan Kesehatan Masyarakat Tidak Terganggu – Halaman all

    Ada Efisiensi, Menkes Sisir Anggaran Pastikan Layanan Kesehatan Masyarakat Tidak Terganggu – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin merespons, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

    Pihaknya tengah menyisir anggaran Kemenkes agar tak mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Dari diskusi dengan komisi di DPR, ada yang disarankan ini bisa diefisiensi dan enggak. Jadi mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata dia saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Kesehatan diminta melakukan efisiensi anggaran Rp19,6 triliun.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini menyebut, pemangkasan anggaran itu kemungkinan akan berdampak pada pasokan obat dan vaksin.

    Kemenkes akan terus memantau efisiensi anggaran ini.

    “Sudah kami hitung dengan DPR, memang ada beberapa yang terkena misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kami akan lihat realisasinya sampai bulan Juni,” jelas dia.

    “Jadi intinya anggaran ini, kami lihat dulu selama 6 bulan realisasinya seperti apa. Karena kalau memang ada kekurangan, dan kekurangan ini penting buat masyarakat. Saya yakin Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan pasti akan kasih,” lanjut BGS

    Namun dirinya memastikan, efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada layanan kesehatan kepada masyarakat.

    Menurut Budi, efisien anggaran perlu didukung untuk menghemat anggaran dari berbagai kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak penting.

    “Kami akan melihat lagi di bulan Mei, Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Presiden tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, itu pasti enggak. Tapi kami harus melakukan penghematan karena memang oportunitas melakukan penghematan,” ungkap Budi Gunadi Sadikin.

     

  • Video Pengakuan Menkes Budi soal Dampak Pemotongan Anggaran di Kemenkes

    Video Pengakuan Menkes Budi soal Dampak Pemotongan Anggaran di Kemenkes

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait efisiensi anggaran di kementeriannya. Budi Gunadi menyebut memang akan berdampak pada layanan kesehatan seperti vaksin dan obat. Namun, ia menyebut akan melihat realisasinya sampai bulan Juni.

  • Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia    
        Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia

    Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia

    Jakarta

    United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) akan ditutup.

    Ribuan pegawai di USAID mulai diliburkan atau menjalani cuti administratif mulai Jumat malam, berdasarkan pernyataan resmi di website mereka.

    Arahan ini ditujukan untuk personel yang direkrut langsung, kecuali mereka yang memegang kepemimpinan inti, dan program yang ditunjuk secara khusus.

    Tidak jelas pekerjaan mana saja yang terkena dampak. Pernyataan yang dimuat di situs web agensi tersebut mengatakan karyawan baru akan diberitahu pada Kamis sore.

    Trump menuding USAID hanya membuang-buang uang dan perlu menyesuaikan diri dengan prioritas kebijakan presiden. Staf lembaga, yang didukung oleh anggota parlemen Demokrat, telah memprotes pemotongan dana tersebut, dengan mengatakan pemotongan dana akan membahayakan nyawa dan menghambat keamanan nasional.

    Kisaran Bantuan Dana USAID ke RI

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin turut menyoroti kabar tersebut. Menurutnya, USAID memang memberikan bantuan ke Indonesia sekitar 100 juta dollar atau sekitar Rp 1 triliun-an.

    Menkes mengatakan beberapa bantuan yang diberikan oleh USAID memang tak semuanya melalui Kemenkes, tetapi ada pihak mitra ketiga. Menurutnya, kekurangan tersebut kemungkinan akan berdampak pada Indonesia.

    Meski begitu, Menkes tak menjabarkan dampak seperti apa yang mungkin akan dirasakan oleh Indonesia.

    “Nah kekurangan ini yang nanti akan, pasti akan ada dampaknya,” katanya saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025)

    Dirinya juga menyebut, selain USAID, beberapa negara lainnya seperti Australia juga masih memberikan bantuan.

    “Tapi kita juga masih ada negara donor-donor lain. Kemarin kan saya ke Australia, kita juga dapat komitmen men-secure 130 juta dolar. Walaupun dolar Australia sama dolar USA beda ya. Tapi setidaknya kan komitmen itu sudah kita dapatkan,” katanya.

    “Nanti saya akan berusaha mencari sumber-sumber donor-donor lain juga,” sambungnya lagi.

    NEXT: Pengaruh Tutupnya USAID ke Indonesia

    USAID sudah dibentuk sejak 1961 di bawah kepemimpinan John F. Kennedy. Sejak berdiri, USAID membantu mengelola program bantuan kemanusiaan AS, dalam aspek kesehatan, ekonomi, hingga masalah iklim atau lingkungan.

    Vaksinasi Polio

    Sejak 2023, USAID juga memberikan bantuan dana lebih dari 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 48,4 miliar untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.

    USAID bekerja sama dengan WHO telah membantu pemerintah mendistribusikan 31 juta dosis vaksin polio nOPV2 ke jutaan anak di Aceh hingga Papua. Terlebih, pasca polio kembali ditemukan pada 2022, saat Indonesia melaporkan tiga kasus polio di Pidie, Aceh.

    Stunting di Papua

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI), United States Agency for International Development (USAID) meluncurkan program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI)-Papua, Jumat (13/9).

    Program ini bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting dan peningkatan status gizi anak di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire (Papua Tengah) serta Kabupaten Asmat (Papua Selatan).

    Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi kala itu menekankan kerja sama ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan mengalokasikan dana sebesar USD 4 juta.

    Mengingat, menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Papua Tengah memiliki angka prevalensi stunting sebesar 39,4 persen dengan jumlah kasus stunting sebanyak 46.128 kasus. Sementara angka prevalensi stunting di Papua Selatan mencapai 25 persen, dengan jumlah kasus stunting sebanyak 33.304 kasus.

    Penanganan HIV-AIDS dan Sanitasi Air Minum

    Pada 2023, AS, menggelontorkan USD 72 miliar ke berbagai belahan dunia guna mendanai berbagai program, mulai dari kesehatan perempuan, akses terhadap air bersih penanganan HIV-AIDS, keamanan energi, hingga persoalan antikorupsi.

    USAID juga mendukung pemerintah untuk mencapai target akses air minum aman hingga 45 persen pada 2030 mendatang.

    Program USAID untuk air minum dan sanitasi berketahanan iklim (IUWASH Tangguh) bertujuan untuk memperkuat akses air minum yang dikelola dengan aman. Salah satunya melalui dukungan pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam uji coba Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

    Pada tanggal 10 Desember 2024, sistem ZAMP di Perumahan Meranti Permai, Pematangsiantar secara resmi diluncurkan oleh Walikota Pematangsiantar. Sistem ZAMP menyediakan akses air berkualitas tinggi selama 24 jam setiap hari, untuk 213 rumah tangga di Perumahan Meranti Permai.

    ZAMP dirancang untuk menyediakan air siap minum yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.

    Simak Video “Video Respons Menkes Budi soal Trump Tutup USAID, Apa Dampaknya ke RI?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

    Pemangkasan anggaran Kemenkes RI mencapai Rp 19,63 triliun dari total Rp 106,76 triliun.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan terkait efesiensi anggaran sudah dibahas oleh DPR kemarin dan disetujui sekitar Rp19,6 triliun. Menurutnya efisiensi tersebut kemungkinan berdampak terhadap vaksin dan obat-obatan.

    Meski demikian, realisasi efisiensi anggaran ini, lanjutnya, akan dipantau lebih lanjut hingga Juni.

    “Itu sudah kita hitung dengan DPR. Memang ada beberapa yang terkena misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kita akan lihat realisasinya sampai bulan Juni,” katanya sat ditemui di Jakarta Selasan, Kamis (6/2/2025).

    “Karena vaksin dan obat itu kan ada stok juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, oh sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan,” sambungnya.

    Dirinya juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tak mengurangi layanan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan Menkes menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.

    “Tapi yang bisa dipastikan adalah kita tidak mungkin ya, pemerintah sama lah. Ibu Menteri Keuangan juga, Pak Presiden. Kita tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan kemasalahan, itu pasti enggak,” tegasnya

    (suc/kna)